Garuda - Garba Rujukan Digital

DISPARITY OF PUNISHMENT AT THE COURT OF THE CRIME OF CORRUPTION -, Arifuddin; -, Aswanto; Akub, Sukti; Heryani, Wiwie
Journal of Humanity Vol 3, No 2 (2015): July 2015
Publisher : Journal of Humanity

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14724/jh.v3i2.36

Research on the judges ruling against the disparity of offender criminal acts of corruption as well as the factors that influence the occurrence of the judges verdict, the disparity was held in the Court of a criminal offence, Corruption in the courts, the courts of Makassar Tipikor Tipikor Bandung, with this type of problem identification research perskriptif-shaped, with the descriptive nature of the use of legal normative approach. Primary data obtained through interviews with as many as 15 judges and prosecutors as well as 7 5 academics 3 advocates determination technique done with a sample of secondary data and sampling purporsiv acquired through the study of librarianship is analyzed then qualitatively.The research results showed that determination of the disparity, mistakes and condemnation to the perpetrator of the criminal offence of corruption in the courts, the courts of Makassar Tipikor Ti [ikor Jakarta and Bandung Tipikor Court as well as in the great Mahkama occurs because positive Indonesia corruption criminal law that gives broad freedom to determine fault and criminal type (strafsoort) both weighs criminal ringannya or (strafmaat) to the perpetrator of the criminal offence of corruption all not under the minimum standard of judgment and memlampaui the maximum punishment standards defined in legislation the eradication of criminal acts of corruption. Factors that cause the occurrence of an error or judgment determining the disparity to the perpetrator of the criminal offence of corruption in the courts, the courts of Makassar Tipikor Ti [ikor Jakarta and Bandung Tipikor Court as well as in legal substance Agungadalah Mahkama factor, which gives freedom to the judge in deciding guilt and punishment inflicted to the defendant, politics and power, because the perpetrator of the criminal offence of corruption involves many officials or former officials of the regional social stratification, which is strong in the Association community city of Makassar, which puts an official or former official as a person who has a high degree of social stratification, and the judge in the determination of fault to the defendant, as well as the reasons pemberatan and relaxation of his judgement very subjective judgment by the Tribunal judges

Pembuktian Tindak Pidana Psikis dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Setiawan, Dhevid; Muhadar, Muhadar; Heryani, Wiwie
Pagaruyuang Law Journal VOLUME 2 NOMOR 1, JULI 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembuktian tindak pidana kekerasan psikis dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dan faktor yang menghambat proses pembuktian tindak pidana kekerasan psikis dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta penulis berkesimpulan bahwa proses pembuktian kekerasan psikis pada kasus kekerasan dalam rumah tangga wajib menggunakan Visum Et Repertum yang mempunyai daya bukti yang sah/alat bukti yang sah dalam perkara pidana sesuai dengan teori pembuktian psikis. Jenis Visum et Repertum yang digunakan adalah Visum et Repertum Psikiatrik. Hal ini terbukti dari beberapa putusan yang diteliti, bahwa hakim senantiasa memutus dengan berdasar pada Visum Et Repertum yang diajukan ke persidangan. Faktor penghambat pembuktian kekerasan psikis pada kasus kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan menggunakan teori sistem hukum yang dikemukakan Lawrence Friedmen, dan hasilnya adalah masih terdapat perbedaan pemahaman dikalangan aparat penegak hukum tentang penerapan hukum kekerasan dalam rumah tangga (substansi Hukum), sehingga terjadi pula perbedaan persepsi tentang pembuktiannya. Selain itu, terdapat rentang waktu yang cukup lama antara kejadian dan pemeriksaan Visum Et Repertum, sehingga hasil visum menjadi kurang mendukung terhadap proses hukum (struktur hukum).

KAJIAN TEORI HUKUM CHAOS TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI KOTA MAKASSAR Hasdiwanti Hasdiwanti; Wiwie Heryani; Audyna Mayasari Muin
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.488

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum pidana formil dan materil terkait penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar dan bagaimana kajian teori hukum chaos terhadap penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar. Jenis penelitian yang penulis gunakan yakni penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar yakni di Polrestabes Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Makassar, LSKP, LSM GMBI, KNIP, AJI, Ormas Oi, dan PBHI-LBH Makassar. Hasil yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penegak hukum belum menerapkan hukum pidana formil dan materil dalam menangani begal dengan baik. Adapun penanganan terhadap begal yang dilakukan masyarakat bertentangan dengan hukum pidana formil maupun materil, mereka melakukan perbuatan main hakim sendiri yang bertentangan dengan Pasal 365 dan Pasal 170 KUHP serta Pasal 44 dan Pasal 33 ayat (1) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2) Kegagalan penegak hukum untuk meminimalisir terjadinya begal di Kota Makassar membuat masyarakat menjadi tidak percaya dengan kinerja penegak hukum hingga menggunakan cara sendiri dalam menanganai begal telah mengakibatkan kekacauan hukum. Namun, terlepas dari kekacauan yang terjadi, menurut teori chaos, maka hukum akan kembali pada kondisi yang teratur dengan kerjasama masing-masing pihak.

IMPLEMENTASI HUKUM LARANGAN MEMBERI UANG ATAU BARANG KEPADA GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA MAKASSAR Elmiati Nurdin; Wiwie Heryani; Andi Tendri Famaur
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.506

The prohibition of giving money or goods to homeless people and beggars in Makassar City is regulated in Article 49 of Regional Regulation Number 2 of 2008 concerning the Development of Street Children, Homeless People, Beggars and Singers. This ban was issued to prevent the development and spread the number of homeless and beggars and minimize or free public places from the presence of homeless people and beggars. This study aims to analyze the implementation and application of sanctions for giving money or goods to homeless people and beggars. The results of the study show that the implementation of the rules regarding the prohibition giving money or goods to homeless people and beggars in Makassar City has not gone well. The indicators are that there are still policy objectives that have not been achieved, the number of officers is not proportional to number (riders) and the size of the area, the unavailability of adequate facilities/facilities, and the low level of public legal awareness. The lack of coordination between related agencies and the absence a government account to collect money from fines resulted in the implementation/enforcement of sanctions for giving money or goods to homeless people and beggars in Makassar City.

KETAATAN HUKUM MASYARAKAT MAKASSAR DALAM PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 Mutiara Sagita J; Hasbir Paserangi; Wiwie Heryani
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.544

The Makassar City Government has carried out government functions by demonstrating the realization of measurable programs and regulations in handling the Covid-19 pandemic in Makassar City. Several strategic steps have become examples for other local governments, such as procuring isolation places on ships in collaboration with PT—Indonesian National Shipping (Pelni) for Covid patients in the mild category. The level of legal compliance of the people in Makassar City in implementing health protocols as an Effort to Prevent and Control Corona Virus Disease in 2019, the majority are at the Compliance level (fulfillment of wishes) due to fear of being penalized. At the identification level, namely, compliance to maintain good relations with enforcement officials law enforcement, some of them have law enforcement relatives, and very few are at the level of internalization who comply with the rules because they know the purpose of the regulations for implementing health protocols and know the dangers of transmitting the Covid-19 virus. Factors that become obstacles in implementing health protocols in handling the Covid-19 pandemic are a) Community saturation factor. b) The inconvenience factor of using a mask. c) The factor of public knowledge of the dangers of Covid-19 is limited

Upaya Pemulihan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Kabupaten Maros Ramadhana, Andi Megadara Santri; Haeranah, Haeranah; Heryani, Wiwie
Jurnal Ilmiah Ecosystem Vol. 22 No. 1 (2022): ECOSYSTEM Vol. 22 No 1, Januari - April Tahun 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/eco.v22i1.1393

Kekerasan seksual pada anak merupakan segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Kekerasan seksual pada anak merupakan suatu kejahatan yang kerap terjadi di lingkungan keluarga ataupun lingkungan masyarakat. Dibutuhkan pemulihan berupa pendampingan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual agar anak dapat kembali pulih dan menjalankan hidupnya dengan baik. Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris yang dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Maros. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi serta pengumpulan data dan data yang diperolah dianalisis secara deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendampingan sebagai upaya pemulihan serta kendala dalam pelaksanaan pendampingan kepada anak korban kekerasan seksual. Sexual violence against children is all activities consisting of sexual activity carried out forcibly by adults on children or by children against other children. Sexual violence against children is a crime that often occurs in the family or community environment. Recovery is needed in the form of assistance to children who are victims of sexual violence so that children can recover and live their lives well. This research is a normative-empirical research conducted at the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children in Maros Regency. Data collection techniques through interviews, observations and data collection and the data obtained were analyzed descriptively qualitatively. The purpose of this study is to find out how the implementation of assistance as a recovery effort as well as obstacles in the implementation of assistance to children who are victims of sexual violence.

Pembuktian Tindak Pidana Psikis dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Setiawan, Dhevid; Muhadar, Muhadar; Heryani, Wiwie
Pagaruyuang Law Journal Volume 2 Nomor 1, Juli 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v2i1.886

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembuktian tindak pidana kekerasan psikis dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dan faktor yang menghambat proses pembuktian tindak pidana kekerasan psikis dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta penulis berkesimpulan bahwa proses pembuktian kekerasan psikis pada kasus kekerasan dalam rumah tangga wajib menggunakan Visum Et Repertum yang mempunyai daya bukti yang sah/alat bukti yang sah dalam perkara pidana sesuai dengan teori pembuktian psikis. Jenis Visum et Repertum yang digunakan adalah Visum et Repertum Psikiatrik. Hal ini terbukti dari beberapa putusan yang diteliti, bahwa hakim senantiasa memutus dengan berdasar pada Visum Et Repertum yang diajukan ke persidangan. Faktor penghambat pembuktian kekerasan psikis pada kasus kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan menggunakan teori sistem hukum yang dikemukakan Lawrence Friedmen, dan hasilnya adalah masih terdapat perbedaan pemahaman dikalangan aparat penegak hukum tentang penerapan hukum kekerasan dalam rumah tangga (substansi Hukum), sehingga terjadi pula perbedaan persepsi tentang pembuktiannya. Selain itu, terdapat rentang waktu yang cukup lama antara kejadian dan pemeriksaan Visum Et Repertum, sehingga hasil visum menjadi kurang mendukung terhadap proses hukum (struktur hukum).

PREVENTION OF DOMESTIC VIOLENT IN HOUSEHOLDS: PREVENTIVE AND INSTITUTIONAL APPROACHES RATNAWATI; HERYANI, WIWIE; SUCI WAHYUNI, ANDI; MUHAMMAD ASWIN ANAS, ANDI
Awang Long Law Review Vol. 3 No. 1 (2020): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Domestic violence is a criminal offense as regulated in the Law of Domestic Violence Elimination. Domestic violence still occurs in various regions, including South Sulawesi, Wajo Regency. This situation is concerned by the government and the local community. The issue of domestic violence not only causes polemics for perpetrators and victims but also for the community. These problems can also be a source of violations of social norms and other legal norms. For this reason, the available legal highlight requires preventive measures from both the central and regional governments and all elements of society. Dissemination of the Domestic Violence Act discusses criminal acts in domestic violence in terms of forms of domestic violence, criminal sanctions for perpetrators, victims' rights and domestic violence handling by local governments through particular institutions or units for protection and handling of victims of domestic violence. With the socialization of this law, it is expected to be able to prevent and minimize the occurrence of cases of domestic violence and to provide changes in the life values of the local village community.

A LEGAL SYSTEM APPROACH IN THE HANDLING OF NARCOTIC CRIMES BY CHILDREN HERYANI, WIWIE; RATNAWATI; MUHAMMAD ASWIN ANAS, ANDI; SUCI WAHYUNI, ANDI
Awang Long Law Review Vol. 3 No. 1 (2020): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Abuse of narcotics can destroy the joints of community and sustainability of the nation where the target is now leads to the wider community and young generation. The writing of this article uses the statute approach. The results showed the law has given space and special treatment for children in conflict with the law. Including if a child commits a crime in accordance with the provisions of a criminal act in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The state comes through regulations to provide special treatment for children who are in conflict with the law to make sure that the children's rights remain fulfilled. Law enforcement of criminal acts of misuse of narcotics by children in Wajo Regency has been carried out through penal and non-penal efforts. For more effectiveness and humanness of law enforcement, pre-emptive and preventive efforts such as carrying out legal counseling activities for children must be held continuously. This is part of efforts to save children as the nation's next generation, as mandates in the constitution of the Republic of Indonesia.

THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN PREVENTING EARLY CHILDHOOD MARRIAGE WIWIE HERYANI; RATNAWATI; ANDI SUCI WAHYUNI; ANDI MUHAMMAD ASWIN ANAS; ACHMAD DZAKI FIKRI MUSAKKIR; AMINA RAHMAD AHMAD
Awang Long Law Review Vol. 4 No. 1 (2021): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

The phenomenon of early marriage that continues to occur is a polemic for the government in the midst of fulfilling the sustainable development goals. The consequences of early childhood marriage have good implications for dropout rates, health, domestic violence, mortality and the ratio of achievement of the human development index. This study purposes to determine the role of local governments in preventing marriage of school-age children. The method used in this research is legal research using the statute approach, conceptual approach and legal principles. The results of the study indicate that the role of local governments is an essential part in organizing the protection and fulfillment of children's rights in order to prevent early childhood marriages. The Child-friendly City/Regency Program coordinated by the Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak can help the implementation of child protection to be realized because the program has a program implementation mechanism starting from the planning stage to program evaluation which also involves various stakeholders at the central to regional levels with supervision and involvement. by the community, community organizations, educational institutions and business actors.

Title

Found 17 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 17 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 17 Documents
Search