cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 580 Documents
 10   11   12   13   14 
Search results for , issue "Vol. 6 No. 4 (2024)" : 580 Documents clear
Tindak Pidana Ringan dan Pengaturannya dengan Pendekatan Restorative Justice Muhammad Muzayin Habibullah; Ifadah Pratama Hapsari
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2024

Abstract

Humans have been interacting with other people in what is known as civilization since they were born. He first communicated with his parents, and as he grew older, he lived in a society where people interacted with each other. Humans become aware of the fact that certain individuals in a society follow laws that govern their lives. A set of principles and guidelines that govern interactions between humans and society. In general, law plays an important role in social life because it guarantees legal certainty, as well as being a guide to justice, order, peace and order.
Kepastian Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan (Studi Kasus Putusan No. 1718/PDT.G/2021/PA. BTM) Nicholas Waisaka Aditio; Mia Hadiati
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2025

Abstract

Everything regarding marriage that has been regulated is a binding provision and must be stipulated for members of society. The legal consequences of divorce is regulated in Article 37 of Law Number 1 of 1974 regarding Marriage. In the verdict the author uses as research material, Verdict Number 1718/Pdt.G/2021/PA. Btm has determined based on the Supreme Court jurisprudence Number: 3405/K/PDT/2012 which confirms that marriage agreements that aren’t registered has no legal force. The author’s goal is to determine the legal consequences of unregistered marriage agreements. The author uses written materials as main sources to analyze with the results of interviews. The results of the research by the author is that the Verdict Number 1718/Pdt.G/2021/PA. Btm has to be cancelled because the jurisdiction verdict number 3405/K/PDT/2012 has been cancelled and the marriage agreement between Nurevi binti Muhammad Mubazzir and Andrew Kevin Plant should be a permenant legal force. The conclusion of the research is after the issuance of Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015, a marriage agreement is no longer interpreted only as an agreement made before marriage, but also made during marriage.
Dasar Kriteria Dalam Menentukan Adanya Penipuan Dan Wanprestasi Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor No.4/Yur/Pid/2018 Winata, Tania; Ade Adhari
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2026

Abstract

Dalam praktik peradilan, seringkali terdapat kesulitan dalam membedakan antara Wanprestasi dan penipuan. Namun, perbedaan mendasar antara keduanya adalah bahwa Wanprestasi tidak melibatkan niat buruk, sementara penipuan melibatkan unsur itikad buruk sejak awal. Wanprestasi ditangani dalam kerangka keperdataan, sementara penipuan menjadi kasus pidana. Dalam beberapa kasus, Wanprestasi dapat dianggap sebagai penipuan jika terdapat indikasi itikad buruk dari salah satu pihak sejak awal perjanjian dibuat. Namun, dalam kebanyakan kasus, Wanprestasi dan penipuan dipertahankan sebagai dua konsep yang berbeda dan memiliki implikasi hukum yang berbeda pula. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kepastian hukum terhadap kriteria penentu penipuan dan wanprestasi yang didasarkan pada yurisprudensi MA No. 4/Yur/Pid/2018. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif dan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisis dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif. Hasil pada peneliatan ini adalah jika suatu perjanjian didasari oleh iktitad buruk dengan tujuan merugikan orang lain, maka tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai penipuan yang masuk dalam ruang lingkup pidana. Hal tersebut menjadi dasar kriteria dalam menentukan suatu tindakan termasuk ke dalam tindak pidana penipuan atau wanprestasi.
Tinjauan Peran Lembaga Perlindungan Perempuan Indonesia Terhadap Korban Pelecehan Seksual Gabriella Amanda Tombokan; Hery Firmansyah
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2027

Abstract

This research aims to evaluate the effectiveness of women's protection institutions in Indonesia, such as the National Commission on Violence against Women, in providing support and services to victims of sexual harassment. This research also identifies the obstacles and challenges faced by these institutions in carrying out their functions. The research methods used include qualitative analysis of reports, interviews with women's protection agency staff, as well as literature reviews regarding women's protection policies and practices in Indonesia. The research results show that Komnas Perempuan and similar institutions have demonstrated a strong commitment to supporting victims of sexual harassment through various services, including psychological counseling, legal aid, and assistance during the legal process. In addition, education and public awareness campaigns conducted by these institutions have helped change society's views on sexual violence. However, the effectiveness of these services is still limited by obstacles such as limited resources, social stigma, and challenges in law enforcement.
Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Clara Brigitta; Gunawan Djajaputra
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2028

Abstract

Setiap orang memiliki peluang untuk menjalin hubungan dengan orang berjenis kelamin yang berbeda, yang pada akhirnya dapat mengarah pada pernikahan. Perkawinan harus didasarkan pada peraturan hukum, tetapi seiring waktu, perkawinan antara laki-laki dan perempuan dari agama yang berbeda dapat terjadi. Ini disebut perkawinan beda agama sendiri. Perkawinan ini terdiri dari laki-laki dan perempuan yang ingin membentuk keluarga atau rumah tangga dengan agama yang berbeda. Pasangan yang menikah dengan orang yang berbeda agama seringkali menghadapi tantangan tersendiri. Mereka harus menemukan cara untuk menghormati dan memahami keyakinan masing-masing sambil mematuhi aturan negara. Pernikahan yang berbeda agama juga ada di banyak tempat, baik di kota maupun di pedesaan, karena Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa (1) "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya." (2) Setiap perkawinan dicatat menurut undang-undang yang berlaku, sehingga perkawinan dapat dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Hakim pengadilan harus membuat keputusan untuk mengesahkan perkawinan beda agama. Surat Edaran (SE) Ketua MA 2/2023 dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 2023 untuk membantu hakim memutuskan kasus pencatatan perkawinan antara orang yang berbeda agama. Artinya, SE adalah standar jika pasangan meminta perkawinan beda agama.
The Role and Responsibilities of Notaries as Members of the Notary Supervisory Council According to Law No. 30/2004 Soetopo, Hadi
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2029

Abstract

This study examines the role and duties of notaries serving as members of the Notary Supervisory Council (MPN) in accordance with Law No. 30/2004 on the Notary Position (UUJN). The goal of this study is to understand the role of notaries in the MPN framework and determine the duties and difficulties they face in upholding professionalism and honesty. This study employs a normative analysis methodology with a qualitative approach to investigate the execution of MPN responsibilities at various levels. We achieve this through a comprehensive evaluation of existing literature and the examination of case studies. The comprehensive analysis centres on the interaction between notaries and MPN, as well as their respective responsibilities in maintaining the code of ethics and resolving conflicts. The findings suggest that notaries have a pivotal role in the MPN framework, which comprises three tiers: MPD, MPW, and MPP. Notaries at every level have the responsibility of overseeing, promoting, and enforcing the code of ethics, as well as settling conflicts through mediation. According to the report, the functions and obligations of notaries in MPN are critical for upholding the profession's integrity and professionalism. MPN employs a hierarchical system of supervision to carry out its duties effectively and efficiently, ensuring that all notaries in Indonesia comply with legislation and maintain public confidence in the profession.
Penerapan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 Terhadap Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia Bernadetha Chelvi Yuliastuti; Heru Susetyo
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2031

Abstract

Komitmen Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) salah satunya melalui program jaminan sosial. Program Jaminan Sosial mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 2004 dengan berlakunya UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pada tahun 2018, diterbitkan peraturan yang khusus mengatur jaminan sosial untuk para pekerja migran Indonesia yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Permenaker tersebut belum menjawab kesenjangan antara kebutuhan dan layanan yang PMI dapatkan. Permasalahan terbesar adalah mengenai tata kelola dalam implementasi jaminan sosial pekerja migran Indonesia. Pada Februari 2023 terbitlah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 sebagai pengganti atas Permenaker Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Permenaker No 4 Tahun 2023 ini diyakini lebih komprehensif dalam memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia mulai dari sebelum, selama, hingga setelah bekerja. Jurnal ini akan memaparkan penerapan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 terhadap perlindungan jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia.
Peran Bukti dan Keahlian Dalam Membuktikan Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Fetishisme Disorder Evangeline Amanta Chrisya; Firmansyah, Hery
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2032

Abstract

Fetishism is often hidden and difficult to prove as a criminal offense in Indonesia due to the lack of specific regulations in the Criminal Code. This disorder involves sexual arousal towards non-genital objects and may interfere with social functioning, requiring behavioral therapy. Evidence challenges include difficulty obtaining evidence and social stigma. The solution is clearer laws, specialized law enforcement training, a multi-disciplinary approach, and public education to reduce stigma and increase reporting. The aim of this research is to find out the challenges and solutions in proving criminal acts related to fetishism. The research method used in this article is normative legal research. Normative legal research focuses on the analysis of statutory regulations, legal doctrine, and relevant legal concepts to find solutions to the legal issues raised in this paper. The results of this research are that Fetishistic disorder is a condition where a person has sexual urges towards non-genital objects, which can be a criminal act. In Indonesia, the law does not specifically regulate fetishism, creating a gap in protection for victims. Challenges in evidence include difficulty gathering evidence, social stigma, and lack of understanding. The solution is more comprehensive laws, specialized training for law enforcement, a multi-disciplinary approach, public education, and the use of advanced forensic technology.
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum VS Pelindungan Hak Asasi Manusia : Petani Kalasey Mempertahankan Kebun Terakhir Ashley Juniare Maria Rengkung; Suparjo, Suparjo
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2033

Abstract

Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development in the Public Interest is the core of the Implementation of Land Acquisition which is basically not free from impacts which should also be regulated in this Law. As land plays an important role in everyday life, it is necessary to pay attention to rights and protection regarding its procurement. Law Number 2 of 2012 is too broad to protect the state's power so that it intersects with human rights provisions such as protecting people's rights. This research uses a statutory research approach and a conceptual approach. This research uses secondary data in the form of primary legal materials, namely statutory regulations and secondary legal materials in the form of books and scientific journals. The results of this research reveal (a) Appropriate land acquisition procedures (b) Public interests are the basis for land acquisition (c) The process of applying for PTUN is related to land acquisition (d) Compensation for losses (e) protection of community rights in land acquisition.
Analisis Tindak Pidana Aborsi Dalam Perkara Nomor 482/PID.SUS/2021/PN CKR Nadya Salsha Tanjung; Hery Firmansyah
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2034

Abstract

Abortion is a public health problem because it has an impact on maternal morbidity and mortality. As is known, the main causes of death for pregnant women and giving birth are bleeding, infection and eclampsia. However, abortion is actually also a cause of maternal death, only in the form of bleeding complications and sepsis. Abortion, which we often know as the act of aborting a pregnancy, is basically an act that is iprohibited in indonesia. In ithe Criminal Code, regulations regarding abortion are included in the chapter on crimes against life. Criminal responsibility is based on if there is a iviolation of norms and there are sanctions, then there will be responsibility. The iudge in determining criminal responsibility is based on the indictment and the facts in the trial and the fulfillment of the "intentional" element. The basis for the judge's consideration in handing down a decision in the crime of abortion is based on many things, including the evidence presented, the statements of witnesses and the defendant, and the indictment submitted by the public prosecutor.

Page 12 of 58 | Total Record : 580

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue