JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik)
JAKP, terutama berfokus pada masalah utama dalam pengembangan ilmu administrasi publik dan kebijakan publik. Ini mencakup pengembangan administrasi, kebijakan daeerah, otonomi dan birokrasi, aparatur negara, desentralisasi, pengembangan ekonomi dan sains, manajemen publik, proses dan Teknik pengambilan keputusan publik, dan setiap ilmu sosial yang mencakup ilmu perkembangan ilmu Pendidikan, kesehatan masyarakat, politik fiskal, dan perencanaan daerah. Dalam tahun terbitnya JAKP akan menerbitkan jurnal dua kali dalam dua periode: April dan Oktober. Silakan kirim naskah Anda. Template dan pedoman penulisan bias diunduh pada laman ini.
Articles
232 Documents
<![CDATA[Mapping The Principal-Agent Relation In Social Media: A Data Mining Approach ]]>
<![CDATA[Ujang Fahmi]]>;
<![CDATA[Canggih Puspo Puspo Wibowo]]>;
<![CDATA[Faturahman Yudanto Yudanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 3 No 2 (2018): Vol 3, No 2 (2018): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (424.895 KB)
|
DOI: 10.25077/jakp.3.2.158-178.2018
<![CDATA[Most of the research on social media is conducted to comprehend and to exploit the presence of public opinion in it. Meanwhile, there has been limited research that explores the engagement process and interaction results from social media accounts. Therefore, this study aims to map the interaction between government and society in social media in principal-agent context. Exploration made from tweets posted by @KemenDesa and citizens' tweets which are mentioning @KemenDesa dated from 1 October 2014 to 31 September 2017. The results give an idea of the engagement process and the content of the interaction so that the relationship between them in the principal-agent context can be mapped. In addition, the results of the analysis can also be used to evaluate the use of social media by public organizations and communities as an alternative medium to communicate.]]>
<![CDATA[Pengaruh Lingkungan Kerja Fisik Dan Lingkungan Kerja Non Fisik Terhadap Kepuasan Kerja Pada Pengadilan Agama Muara Labuh Dan Pengadilan Agama Koto Baru ]]>
<![CDATA[Witria Ayuhana Ayuhana]]>;
<![CDATA[Syamsurizaldi Syamsurizaldi]]>;
<![CDATA[Novera Wandra]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 3 No 2 (2018): Vol 3, No 2 (2018): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (213.403 KB)
|
DOI: 10.25077/jakp.3.2.179-194.2018
<![CDATA[Kepuasan kerja merupakan salah satu aspek penting yang harus dimiliki oleh seorang pegawai agar mampu bekerja secara baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana gambaran Lingkungan Kerja Fisik, Lingkungan Kerja Non Fisik dan Kepuasan Kerja Pegawai Pengadilan Agama Muara Labuh dan Pengadilan Agama Koto Baru, (2) Apakah Lingkungan Kerja Fisik berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Pengadilan Agama Muara Labuh dan Pengadilan Agama Koto Baru, (3) Apakah Lingkungan Kerja Non Fisik berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Pengadilan Agama Muara Labuh dan Pengadilan Agama Koto Baru, dan (4) Apakah Lingkungan Kerja Fisik dan Lingkungan Kerja Non Fisik secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Pengadilan Agama Muara Labuh dan Pengadilan Agama Koto Baru. Desain penelitian menggunakan desain deskriptif dan kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Pengadilan Agama Muara Labuh dan Pengadilan Agama Koto Baru. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Proporsional Random Sampling dengan sampel sebanyak 40 orang. Untuk memperoleh instrumen penelitian berupa kuesioner yang valid dan realiabel, peneliti melakukan uji validitas dan uji realibilitas. Hasil penelitian menunjukan bahwa di Pengadilan Agama Muara Labuh dan Pengadilan Agama Koto Baru kondisi lingkungan kerja fisik berada pada kategori baik, Untuk lingkungan kerja non fisik berada pada kategori kurang baik dan kepuasan kerja berada pada kategori cukup baik. Berdasarkan uji T dan uji F, ditemukan bahwa lingkungan kerja fisik tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja, sedangkan lingkungan kerja non-fisik berpengaruh signifikan tehadap kepuasan kerja. Namun, setelah dilakukan uji simultan ditemukan bahwa lingkungan kerja fisik secara bersama-sama dengan lingkungan kerja non fisik memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran bahwa untuk memperhatikan dan meningkatkan kepuasan kerja pegawai di Pengadilan Agama Muara Labuh dan Pengadilan Agama Koto Baru, pimpinan pengadilan perlu memperhatikan lingkungan kerja non fisik yaitu terkait dengan suasana kerja, pengawasan dan perlakuan terhadap pegawai. Suasana kerja ini juga berkaitandenganlingkungan kerja fisik yaitu kebersihan, penerangan, fasilitas kerja dan pewarnaan ruang kerja.]]>
<![CDATA[Cobent (Community Based Environment) Dalam Pengelolaan Sampah Mandiri Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Dusun Sukunan, Banyuraden, Sleman, DIY ]]>
<![CDATA[Nadiyah Salsa Billah]]>;
<![CDATA[Devi Kumala Sari]]>;
<![CDATA[Annisa Nur Khasanah]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 3 No 2 (2018): Vol 3, No 2 (2018): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (459.36 KB)
|
DOI: 10.25077/jakp.3.2.195-213.2018
<![CDATA[COBENT (Community Based Environment) merupakan tindakan maupun kegiatan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat setempat dalam mengelola kelestarian lingkungan dengan mempertahankan kualitas lingkungan. Upaya konservasi dan pengembangan usaha meningkatkan kualitas lingkungan sangat ditekankan dalam konsep ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep dan implementasi dari konsep COBENT dalam pengelolaan sampah secara mandiri guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Dusun Sukunan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Melalui metode penelitian tersebut, peneliti leluasa untuk memperoleh data fakta secara detail sehingga data yang diperoleh mampu menjawab pertanyaan. Hasil penelitian dengan konsep COBENT dalam Pengelolaan Sampah Mandiri di Dusun Sukunan ditemukan bahwa dari aspek partisipasi, stakeholders, faktor penggerak, konservasi lingkungan beserta dampak yang ditimbulkan saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Implementasi COBENT yang diterapkan dalam pengelolaan sampah secara mandiri menjadi salah satu usaha untuk mengubah nilai sampah menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat baik secara ekonomi maupun lingkungan. Dari upaya COBENT dalam pengelolaan sampah secara mandiri yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga mampu mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Dusun Sukunan serta mampu menjadi support system yang utama dan best practiced bagi daerah lainnya.]]>
<![CDATA[Penilaian Prestasi Kerja Jabatan Administrasi dan Fungsional Peneliti (Standar Kinerja Utama) Di Kedeputian Ilmu Pengetahuan Teknik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ]]>
<![CDATA[Lia Fitrianingrum]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 3 No 3 (2018): Vol 3, No 3 (2018): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (245.88 KB)
|
DOI: 10.25077/jakp.3.3.214-225.2018
<![CDATA[Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui dan menganalisis penilaian prestasi kerja individu dalam 2 grup yang berbeda yaitu jabatan fungsional peneliti dan administrasi. Dilihat dari sisi unsur – unsurnya (content validity). Tujuan utama dari penilaian prestasi kerja adalah mendapatkan tunjangan kinerja, meningkatkan produktifitas dan tanggung jawab yang digunakan untuk para pimpinan mengambil keputusan. Teknik analisis data yang digunakan adalah multigroup analisis yaitu dengan membandingkan prestasi kerja dua kelompok pegawai di kedua grup tersebut dengan pendekatan persamaan struktural (Struktural Equation Model-SEM). Adapun responden yang menjadi unit analisis adalah sebanyak 200 responden dengan pembagian 100 responden fungsional peneliti dan 100 responden pegawai administrasi di lingkungan LIPI. Hasil penelitian menunjukan bahwa melalui penelitian ini terungkap bahwa ketiga unsur penilaian prestasi kerja yaitu quality, quantity, timeliness merupakan dimensi yang relevan, artinya bahwa ketiga unsur tersebut tepat digunakan untuk menilai prestasi kerja kedua grup tersebut yaitu grup jabatan fungsional peneliti dan grup pegawai administrasi. Selanjutnya konsep baru yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bahwa walaupun semua dimensi dapat digunakan dalam penilaian prestasi kerja tetapi bobot relevansi masing – masing dimensi berbeda pada masing-masing grup, dan yang sangat signifikan perbedaannya di kedua grup tersebut adalah pada dimensi quality.]]>
<![CDATA[Manajemen Program Pengembangan Destinasi Pariwisata oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci ]]>
<![CDATA[Adrianto Adrianto]]>;
<![CDATA[Syamsurizaldi Syamsurizaldi]]>;
<![CDATA[Aidinil Zetra]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 3 No 3 (2018): Vol 3, No 3 (2018): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (235.613 KB)
|
DOI: 10.25077/jakp.3.3.226-238.2018
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum meningkatnya secara signifikan angka kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara sejak ditetapkannya Kabupaten Kerinci sebagai branding pariwisata Provinsi Jambi pada tahun 2016. Tujuan penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan manajemen program pengembangan destinasi pariwisata oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori manajemen George R. Terry. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif deskriptif dengan data primer dan sekuder yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Informan ditentukan dengan purposive sampling, yakni Kepala Bidang dan Staf Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci serta pihak terkait lainnya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa manajemen program pengembangan destinasi pariwisata Kabupaten Kerinci belum dilaksanakan dengan baik, dan masih ditemukan beberapa kendala dalam proses manajemen program. Oleh karena itu perlu dilakukan penyempurnaan dalam beberapa hal, seperti penyiapan dokumen perencanaan induk pengembangan pariwisata daerah, meningkatkan koordinasi lintas OPD dengan membentuk Tim, meningkatkan alokasi dan ketepatan penggunaan anggaran, dan peningkatan sumberdaya dan kerjasama dengan stakeholder dalam pengelolaan destinasi pariwisata.]]>
<![CDATA[“AJEP” : Strategi Inovasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman Dalam Pelayanan Publik ]]>
<![CDATA[Farras Alfino Arya]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 3 No 3 (2018): Vol 3, No 3 (2018): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (340.05 KB)
|
DOI: 10.25077/jakp.3.3.239-249.2018
<![CDATA[Menurut Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Masyarakat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, menjelaskan bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan terselenggaranya pelayanan publik di bidang perizinan dan non perizinan yang cepat, murah, transparan pasti dan terjangka dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu. Kabupaten Padang Pariaman memiliki wilayah administratif yang luas sehingga mengakibatkan masyarakat yang berdomisili jauh dari pusat pemerintahan mengalami kesulitan dalam akses perizinan. Untuk itu, DPMPTP Padang Pariaman membuat Program Antar Jemput Perizinan (AJEP) tujuannya memberikan pelayanan perizinan yang cepat , gratis dan langsung ke rumah masyarakat. Dalam program ini, berkas-berkas perizinan dijemput lalu diproses dan diantarkan kembali ke rumah masyarakat jika sudah selesai. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan ditetapkannya DPMPTP sebagai peraih peringkat pertama dalam Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Sumatera Barat Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 065-651-2018 tentang Penetapan Pemenang Kompetisi Pelayanan Prima dan Lomba Inovasi Pelayanan Publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mendeskripsikan Program AJEP sebagai strategi inovasi pelayanan publik di DPMPTP.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi di lapangan, dokumentasi dan studi kepustakaan. Yang menjadi triangulasi data dalam penelitian ini adalah Bupati Kabupaten Padang Pariaman. Kesimpulan penelitian ini adalah Melalui Program AJEP di DPMPTP masyarakat Kabupaten Padang Pariaman antusias dalam mengurus perizinan. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah(PAD) dari retribusi IMB tahun 2018 di Kabupaten Padang Pariaman.]]>
<![CDATA[Administrative Reform in Indonesia: How Far is The Citizens Online Complaints-Handling System (LAPOR!) About to Reach The Open Government Agenda? ]]>
<![CDATA[Dilani Maryam]]>;
<![CDATA[Adi Nurul Hadi]]>;
<![CDATA[Ria Putri Palupijati]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 3 No 3 (2018): Vol 3, No 3 (2018): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (185.618 KB)
|
DOI: 10.25077/jakp.3.3.250-260.2018
<![CDATA[Indonesia is one of the most prominent countries that have a strong interest in implementing open government agendas. In 2011, the Indonesian government along with seven other country leaders took the initiative to form a global network movement called Open Government Partnership (OGP) as a platform in making their governments more open, accountable, and responsive to citizens. To connect the international agendas with national bureaucratic reforms agenda, the Indonesian government also establish the movement called Open Government Indonesia (OGI). Under the national public complaints management system, LAPOR! was established as the flagship of the open government movement to encourage a "no wrong door policy" guaranteeing the right of the people to file any complaint to be channeled to the authorized public service provider. The purpose of this paper is to assess how far the LAPOR! is being implemented to support open government agenda. The topic will be analyzed using Governance approach, given that Open Government movement is a new and more efficient way of doing governance. Three main dimensions will be the main focus of the discussion, namely; public participation, collaboration, and transparency. This research is conducted by using a qualitative descriptive method. Data are collected through official documents or publications, and other various written sources including journals, news, articles related to the topic of discussion. The findings of this research reveal that the implementation of LAPOR! is still facing challenges. There are still some challenges that need to be addressed.]]>
<![CDATA[Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja PNS pada Kantor Camat di Kabupaten Solok Selatan ]]>
<![CDATA[Patra Dohlia]]>;
<![CDATA[Syamsurizaldi Syamsurizaldi]]>;
<![CDATA[Novera Wandra]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 3 No 3 (2018): Vol 3, No 3 (2018): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (218.866 KB)
|
DOI: 10.25077/jakp.3.3.261-273.2018
<![CDATA[Latar belakang dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran disiplin kerja dan motivasi kerja di kantor camat di Kabupaten Solok Selatan, dan apakah disiplin kerja dan motivasi kerja memiliki pengaruh signifikan secara parsial dan simultan di kantor camat di Kabupaten Solok Selatan. Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif kausatif. Desain penelitian ini menggambarkan variabel dan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh PNS pada Kantor Camat Sungai Pagu, Kantor Camat Koto Parik Gadang Diateh dan Kantor Camat Pauh Duo. Penentuan sampel menggunakan teknik total sampling, yaitu seluruh populasi dijadikan sebagai sampel. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 50 orang. Untuk mendapatkan instrument penelitian yang valid dan realiabel, peneliti telah melakukan uji validitas dan realiablitas. Analisis data menggunakan analisis deskriptif yaitu total capaian responden (TCR) dan analisis induktif yaitu hipotesis diuji dengan uji t dan uji F. Hasil penelitian menemukan bahwa (1) disiplin kerja berada pada kategori baik, motivasi kerja pada kategori cukup baik dan kinerja pada kategori baik. (2) Disiplin kerja dan motivasi kerja memiliki pengaruh pengaruh signifikan secara parsial dan simultan terhadap kinerja PNS di Kantor Camat di Kabupaten Solok Selatan. Berdasarkan hasil penelitian peneliti memberikan beberapa saran yaitu (1) Untuk meningkatkan disiplin kerja, pimpinan perlu bersikap tegas dan tidak diskriminatif. (2) Untuk meningkatkan motivasi kerja pimpinan harus memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi. (3) Untuk meningkatkan kinerja PNS, pimpinan lembaga harus memperhatikan disiplin dan motivasi kerja pegawai dengan cara memaksimalkan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen (planning, organizing, actuating dan controlling) untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efesien.]]>
<![CDATA[Keterlibatan Masyarakat Adat dan Pemerintah Kabupaten dalam Melestarikan Lingkungan Pasca Pengalihan Kewenangan Pengurusan Izin Pertambangan ]]>
<![CDATA[Rozidateno Putri Hanida]]>;
<![CDATA[Syamsurizaldi Syamsurizaldi]]>;
<![CDATA[Fachrur Rozi]]>;
<![CDATA[Bimbi Irawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 3 No 3 (2018): Vol 3, No 3 (2018): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (234.571 KB)
|
DOI: 10.25077/jakp.3.3.274-291.2018
<![CDATA[Pasca direvisinya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa dampak terhadap hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Salah satu dampak tersebut menyentuh persoalan kewenangan perizinan pertambangan. Sebelumnya kewenangan perizinan pertambangan dipegang oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota, namun pada saat ini kewenangan itu sudah beralih kepada Pemerintah Provinsi. Peralihan kewenangan ini tentu akan merubah pola keterlibatan masyarakat adat dan Pemerintah Kabupaten dalam menjaga kelestarian lingkungan dalam kegiatan pertambangan. Maka dari itu, tulisan ini mencoba untuk menelaah dan menjelaskan bagaimana keterlibatan adat dan Pemerintah Kabupaten dalam melestarikan lingkungan pasca pengalihan kewenangan pengurusan izin pertambangan. Kajian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Barat dengan lokus penelitian di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Solok Selatan. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitif. Melalui proses wawancara, pengamatan dan analisis terhadap data, telah memberikan gambaran bahwa perlu pembagian peran antar aktor dalam proses pengawasan Masyarakat adat dapat mengambil peran sebagai aktor pertama yang akan mengidentifikasi gejala-gejala kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan. Peran ini akan dikoordinir oleh KAN bersama Pemerintah Nagari. Sedangkan Pemerintah Kabupaten dapat berperan sebagai pihak yang bisa memberikan rekomendasi untuk menghentikan perusahaan yang terbukti melakukan pengrusakan lingkungan. Kemudian, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi secara berkala untuk melaporkan terkait kondisi lingkungan dan aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh para penambang.]]>
<![CDATA[Membangun Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan Guna Mencegah Disintegrasi Bangsa ]]>
<![CDATA[Ridwan R]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 4 No 2 (2019): Volume 4 No 2 2019 Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (427.902 KB)
|
DOI: 10.25077/jakp.4.2.100-110.2019
<![CDATA[Border areas are categorized as disadvantaged areas due to various factors, such as locations that are relatively remote with difficult levels of accessibility, low levels of education and public health, relatively low levels of socioeconomic welfare, and limited facilities and infrastructure that cause disparities in the welfare of border communities. Ironically, this border area is the entrance gates (border gates), if not managed properly it will succeed in overcoming the complexity between the bordering countries. On the other hand, borders are often a serious problem in relations between countries. One problem that often arises and seizes a lot of attention until now is the problem of regional boundaries. These problems are usually in line with the socio-economic community. Poverty and underdevelopment tend to be characteristic of communities at the border. Synergy of stakeholders' interests to build community welfare. This article uses qualitative data with data sources and literature that discusses the benefits of border communities. The validity and reliability of the data is done by reference triangulation. The results of the study show that the realization of community welfare is undeniably a national disintegration.]]>
