Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik)

jakp
Website

Published by Universitas Andalas

ISSN : 23014342 EISSN : 26570092 DOI : -

Core Subject : Economy, Science, Education, Social,

Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences Other

JAKP, terutama berfokus pada masalah utama dalam pengembangan ilmu administrasi publik dan kebijakan publik. Ini mencakup pengembangan administrasi, kebijakan daeerah, otonomi dan birokrasi, aparatur negara, desentralisasi, pengembangan ekonomi dan sains, manajemen publik, proses dan Teknik pengambilan keputusan publik, dan setiap ilmu sosial yang mencakup ilmu perkembangan ilmu Pendidikan, kesehatan masyarakat, politik fiskal, dan perencanaan daerah. Dalam tahun terbitnya JAKP akan menerbitkan jurnal dua kali dalam dua periode: April dan Oktober. Silakan kirim naskah Anda. Template dan pedoman penulisan bias diunduh pada laman ini.

Arjuna Subject : -

Articles 232 Documents

1 2 3 4 5

Analisis Good Corporate Governance (GCG) pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Sumatera Barat(Studi Kasus PT Grafika Jaya Sumbar) Ilham Aldelano Azre
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 2 No 3 (2017): Vol 2, No 3 (2017): April
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap Penerimaan PAD baik dalam bentuk deviden atau pajak. Tantangan meningkatkan PAD salah satunya dapat dijawab dengan meningkatkan peran/kontribusi BUMD. BUMD banyak dijalankan tidak secara efisien,inefisiensi yang dialami tersebut disebabkan adanya intervensi politik, sentralisasi dan manajemen yang buruk, perilaku perburuan rente dalam kebijakan, serta ketidak efisienan dalam menjalankan perusahaan, serta tidak adanya tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) yang baik sehingga prinsip-prinsip tranparansi, akuntabilitas serta keadilan menjadi pemasalahan yang mendasar dalam pengelolaan BUMD. Kebanyakan BUMD di Indonesia beroperasi di bawah kondisi yang sangat tidak efisien. Terjadi pemborosan dana di sana-sini karena para pengelolanya tidak memiliki keahlian yang cukup. Terkadang keputusan-keputusan manajerial berkaitan dengan investasi baru, penentuan tarif atau keputusan lain diambil secara tidak profesional. Pekatnya nuansa kolusi, korupsi dan nepotisme menandakan ketidakprofesionalan para pengelola BUMD tersebut. Bila saat ini banyak BUMD yang kalah bersaing dengan sektor swasta dan akhirnya tumbang di tengah jalan, salah satu penyebabnya adalah besarnya campur tangan dan lambannya pemerintah daerah dalam mengantisipasi perubahan situasi dan kondisi bisnis. Selama ini semua keputusan bisnis baik yang bersifat strategis maupun keputusan-keputusan konvensional lainnya harus selalu izin kepada pemerintah.

Tanah untuk Rakyat : Studi Fenomenologi Makna Penggusuran Penghuni Gumuk Pasir, Parangtritis Hardian Wahyu Widianto
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 3 No 1 (2017): Vol 3, No 1 (2017): Oktober
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Upaya restorasi Gumuk Pasir, di pantai Parangtritis, Bantul, menimbulkan efek samping berupa penggusuran bagi warga yang tinggal disana. Penelitian ini disusun untuk meneliti makna penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Bantul terhadap warga penghuni Gumuk Pasir. Peneliti menggunakan pendekatan hermeneutik fenomenologi guna menafsirkan makna yang terbentuk pada penghuni Gumuk Pasir berdasarkan pengalaman hidup mereka. Makna penggusuran bagi warga penghuni gumuk pasir jelas sebagai bentuk penguasaan tanah negara. Gumuk Pasir telah menjadi tanah negara dan dimanfaatkan mereka, dikuasai paksa menggunakan dasar Sultan Ground. Padahal Sultan Ground jelas – jelas sebagai warisan kolonial yang ingin diganti dengan hukum agraria nasional. Agar tercapai tujuan konstitusi Indonesia untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui akes terhadap sumber daya (tanah).

Perspektif Politisasi Birokrasi Dan Peran Pejabat Pembina Kepegawaian Dalam Birokrasi Pemerintah Ajib Rakhmawanto
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 3 No 1 (2017): Vol 3, No 1 (2017): Oktober
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Pada saat ini kecenderungan dari pelaksanaan sistem pemerintahan di daerah tidak membedakan secara jelas antara jabatan politik dengan jabatan karier. Perkembangan birokrasi lokal masih memperlihatkan kuatnya pengaruh politik dalam birokrasi pemerintahan daerah. Kasus mutasi dan pemberhentian jabatan tanpa adanya alasan yang rasional, setidak-tidaknya memperlihatkan bahwa kuatnya pengaruh politik dalam birokrasi lokal. Kemudian Pejabat politik yang berasal dari partai politik yang berperan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masih mempraktekkan berbagai tindakan yang kurang tepat dalam mengelola aparatur PNS di daerah. Pejabat birokrasi karier yang seharusnya diangkat dan diberhentikan secara profesional dengan mempertimbangkan sistem karier, ternyata lebih banyak ditentukan oleh pendekatan politik semata. Penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian kualitatif ini mencoba menjelaskan mengapa terjadi politisasi birokrasi di Pemerintahan Daerah dan faktor apa yang menyebabkannya.Untuk menata sistem pemerintahan daerah dan pelaksanaan politik lokal yang paling tepat untuk diterapkan adalah memisahkan secara tegas antara jabatan politik yang menjadi domain partai politik dan jabatan karier yang menjadi domain PNS sebagai aparatur negara yang berperan pelaksana kebijakan. Kebebasan birokrasi yang tidak membedakan secara jelas antara politik dengan administrasi akan memunculkan euforia kekuatan politik yang dilakukan oleh pejabat politik lokal dan pejabat karier birokrasi.Pemerintahan Daerah dapat dimainkan oleh peran pejabat politik yang hanya mementingkan kepentingan individu dan partai politiknya. Sehingga akan membuat tatanan birokrasi menjadi tidak efektif dan akan merusak sistem Pemerintahan Daerah.

Menilik Diskresi pada Satuan Pendidikan: Aktualisasi Sistem Pembelajaran Berbasis Mesjid TK Al-Furqan Kota Bukittinggi Sebagai Sebuah Inovasi Dalam Membangun Karakter Religius Pada Anak Sejak Usia Dini Fachrur Rozi
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 3 No 1 (2017): Vol 3, No 1 (2017): Oktober
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Sistem pendidikan nasional memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 termaktub bahwa tujuan dari pelaksanaan sistem pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Salah satu capaian yang ingin diwujudkan dalam sistem pendidikan nasional ini adalah untuk menciptakan arah pembelajaran yang dapat menanamkan karakter mulia bagi peserta didik. Proses pembangunan karakter pada peserta didik akan lebih baik jika dilakukan sejak usia dini. Hal ini dikarenakan pendidikan yang diberikan sejak usia dini akan menjadi fondasi bagi dasar kepribadian anak dan sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak selanjutnya. Penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan inovasi dalam sistem pembelajaran sebagai sebuah hasil dari diskresi yang dilakukan untuk menstimulasi pembangunan karakter anak sejak usia dini. Penelitian ini dilakukan dengan cara studi kasus di TK Al- Furqan Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat. Untuk membangun karakter religius kepada peserta didiknya, TK Al-Furqan Kota Bukittinggi berinovasi melalui penerapan sistem pembelajaran berbasis mesjid. Inovasi sistem pembelajaran berbasis mesjid ini merupakan hasil dari diskresi yang dilakukan terhadap pelaksanaan Sistem Pendidikan dan Standar Pendidikan Anak Usia Dini. Sehingga menjadikan TK Al-Furqan sebagai TK satu-satunya yang ada di Kota Bukittinggi yang menerapkan sistem pembelajaran ini yang dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk membangun karakter pada anak sejak usia dini.

Best Practice Implementasi Model Kebijakan Pengelolaan Sampah Perkotaan Roza Liesmana
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 3 No 1 (2017): Vol 3, No 1 (2017): Oktober
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Penelitian dengan judul “Best Practice” Implementasi Model Kebijakan Pengelolaan Kebijakan Sampah Perkotaan” ini difokuskan pada implementasi model terbaik dalam kebijakan pengelolaan sampah perkotaan dengan lokus penelitian di Kota Padang dan Kota Payakumbuh. Sumber pembiayaan kedua kota best practice ini berbeda, Kota Padang dengan implementornya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang bekerjasama dengan PDAM Kota Padang dalam bentuk retribusi. Sedangkan pengelolaan sampah Kota Payakumbuh merupakan bentuk kerjasama antara Kota Payakumbuh, Kota Bukittingi dan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan pembiayaan yang dianggarkan pada APBD Propinsi Sumatera Barat. Penelitian ini sendiri akan menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimana gambaran umum terkait dengan kebijakan persampahan? bagaimana implementasi model kebijakan persampahan? dan bagaimana rumusan model terbaik kebijakan persampaham di perkotaan? Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan kelompok diskusi terfokus serta analisis terhadap dokumen pembiayaan kebijakan sampah. Sehingga dihasilkan kesimpulan bahwa pengelolaan sampah di kota Padang maupun kota Payakumbuh sama-sama belum efektif meskipun sumber pembiayaan pengelolaannya berbeda. Dalam implementasinya pada dua lokasi penelitian masih banyak ditemui kendala baik dari sisi implementor maupun dari sisi target grupnya. Sehingga model kemitraan yang paling rasional di dua lokasi adalah model implementasi mekanisme kerja mengutub (pooled) yakni masing-masing pihak (pemerintah-swasta) tidak saling tergantung satu sama lain dalam melakukan delivery mechanism atas keluaran kebijakan yang dihasilkan. Koordinasi yang dibutuhkan sangat minimal, dalam bentuk pembagian tugas yang jelas di awal ketika implementasi akan dilakukan. Setelah pembagian tugas disepakati maka masing-masing pihak dapat bekerja sendiri-sendiri untuk menjangkau kelompok sasaran sesuai dengan tugas masing-masing.

Peran Banyumas Kreatif dalam Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif Berbasis Komunitas di Kabupaten Banyumas Sri Iwandari Putri; Pratama Maulana Yuliardi; Qembiq Al Gezon; Melinda Febriani; Rima Rahmawati Putri
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 3 No 1 (2017): Vol 3, No 1 (2017): Oktober
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Penelitian ini berjudul “Peran Banyumas Kreatif dalam Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif Berbasis Komunitas di Kabupaten Banyumas”. Latar belakang penelitian ini yaitu munculnya suatu komunitas masyarakat yaitu Banyumas Kreatif sebagai solusi bagi permasalahan belum maksimalnya Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam memanfaatkan potensi kreatif yang sedang berkembang di daerahnya. Padahal, Kabupaten Banyumas berpotensi menjadi kota kreatif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran Banyumas Kreatif dalam membantu pemerintah untuk mewujudkan Kabupaten Banyumas sebagai kota kreatif. Metode pada penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Teknik pengambilan informan yang digunakan adalah purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yang dapat diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan peran Banyumas Kreatif dalam pengembangan potensi ekonomi kreatif di Kabupaten Banyumas telah mencakup empat aspek yaitu peran fasilitatif meliputi dukungan, konsensus dan mengorganisasi. Peran edukasional yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi dan pelatihan. Peran perwakilan meliputi membuat mitra serta sharing pengalaman dan pengetahuan. Peran keterampilan teknis yaitu pengembangan masyarakat dalam menerapkan keterampilan teknis.

Penerapan Collaborative Governance Pada Promosi Produk UMKMTenun Balai Panjang di Kota Payakumbuh Berlian Zella Dyo
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 3 No 1 (2017): Vol 3, No 1 (2017): Oktober
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Dalam hal promosi produk UMKM Tenun Balai Panjang, pemerintah Kota Payakumbuh melibatkan secara langsung peranan masyarakat dan swasta yang memiliki peran masing-masing dalam mengenalkan serta memasarkan produk UMKM Tenun Balai Panjang ini di kanca nasional maupun internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui collaborative governanceyang dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh, masyarakat, serta stakeholder dalam mempromosikan salah satu produk unggulan Kota Payakumbuh yaitu Tenun Balai Panjang. Penelitian ini dilakukan di Kota Payakumbuh menggunakan metode deskriptif dengan studi literatur, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Untuk menjamin validitas data maka dilakukan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki goodwill dalam memajukan UMKM khususnya produk Tenun Balai Panjang. Hal ini dibuktikan dengan respon pemeritah untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti Masyarakat Kelompok Penenun Balai Panjang, Dekranasda, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Payakumbuh, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh, Pondok Promosi UMKM serta perancang busana pribadi Presiden Jokowidodo, Tuty Adib.Dalam promosi produk Tenun Balai Panjang ini, lembaga-lembaga tersebut diatas memiliki fungsi atau peran masing-masing termasuk didalamnya menyediakanberbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar UMKM ini mampu berkontribusi dan menunjang perekonomian Kota Payakumbuh.

Smart Community Governance Dalam Program Geopark Ngarai Sianok di Kota Bukitting Utary Salsabila
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 3 No 2 (2018): Vol 3, No 2 (2018): April
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Smart community governance merupakan suatu konsep dimana masyarakat atau kelompok pintar membantu pemerintah dalam memecahkan masalah. Pariwisata merupakan salah satu keunggulan dari kota Bukittinggi. Program Geopark Global Network (GGN) merupakan program usulan UNESCO yang memiliki unsur cultural diversity, geodivisity, dan biodiversity dimana pengetahuan aspek ekonomi sebagai bentuk pemberdayaan masyarkat lokal dalam pengelolaan kawasan geopark dan aspek pendidikan ilmu kebumian pada keragaman dan keunikan warisan bumi. Geopark Ngarai Sianok memiliki nilai estetis dan nilai ilmiah sehingga membentuk suatu kawasan yang unik dengan menyatukan nilai-nilai kehidupan masyarakat lokal. Kawasan Ngarai Sianok memiliki potensi sebagai rekreasi alam budaya, tempat wisata, situs pengembangan ilmu pengetahuan kebumian dan sebagai kawasan hutan lindung. Dalam program Geopark ini adanya koordinasi dengan instansi/dinas terkait, sesepuh desa, dan masyarakat setempat. Keberdayaan masyarakat diwujudkan melalui adanya partisipasi aktif dari masyarakat yang telah difasilitasi dengan dibentuknya pemberdayaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pemberdayaan yang dilakukan masyarakat lokal dalam program Geopark Ngarai Sianok. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah memakai metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah dengan adanya program geopark ini Bukittinggi dapat menggali potensi geologi dan sosial budaya yang ada di kawasan Ngarai Sianok serta dengan adanya pemberdayaan masyarakat lokal, pemerintah dalam mengembangkan pariwisata dibantu dengan adanya peran aktif masyarakat tanpa meninggalkan budaya dan adat istiadat masyarakat lokal.

Cultural Development Dalam Sistem Pemerintahan Lokal: Sistem Pemerintahan Nagari pada Masyarakat Etnis Mandailing di Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Fachrur Rozi; Husni Setiawan
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 3 No 2 (2018): Vol 3, No 2 (2018): April
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, semakin memberikan penguatan dalam pembangunan sistem pemerintahan lokal yang didasarkan pada hak asal usul dan hak adat istiadat masyarakat setempat. Di Provinsi Sumatera Barat, sistem pemerintahan desa atau yang disebut dengan nagari merupakan sistem pemerintahan lokal yang menggunakan adat Minangkabau sebagai landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, sistem Pemerintahan Nagari ini tidak sesuai dengan realitas yang terjadi pada masyarakat di Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat yang ber-etnis Mandailing. Masyarakat Nagari Rabi Jonggor mempraktekkan Sistem Raja yang didasarkan pada adat istiadat Mandailing, meskipun dalam sistem Pemerintahan Nagari tidak mengenal raja. Artikel ini adalah hasil dari sebuah kajian yang ditujukan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisispembangunan sistem pemerintahan lokal yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat. Kasus yang dikaji adalah kasus yang terjadi pada sistem pemerintahan lokal di Nagari Rabi Jonggor Kabupaten Pasaman Barat. Di dalam pelaksanaan sistem pemerintahan lokal di Nagari Rabi Jonggor, terlihat bahwa adanya praktek sistem Pemerintahan Raja di dalam sistem Pemerintahan Nagari. Hal ini terjadi karena Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pasaman Barat cenderung memaksakan pelaksanaan sistem Pemerintahan Nagari pada masyarakat yang ber-etnis Mandailing. Pemerintah Daerah tidak mengatur dan memberi kepastian hukum terhadap peran dan fungsi Raja Adat Mandailing dalam sistem kehidupan bernagari. Padahal peran dan fungsi Raja Adat ini dipandang sebagai sebuah status yang penting dalam pengendalian masalah dan pengaturan kehidupan masyarakat setempat. Kondisi ini, menimbulkan kesan bahwa pembangunan sistem pemerintahan lokal yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat dilakukan dengan setengah hati. Penting kiranya bagi Pemerintah Daerah untuk mempertimbangkan dimensi cultural development dalam pembangunan sistem pemerintahan lokal. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Di dalam Peratutan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari pasal 23 dinyatakan bahwa pembentukan Desa Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Responsifitas Gender Pada Fasilitas Umum di Kota Serang Listyaningsih Listyaningsih; Arenawati Arenawati; Ismanto Ismanto
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 3 No 2 (2018): Vol 3, No 2 (2018): April
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah harus dapat digunakan oleh pria, wanita, anak-anak, orang tua, dan orang cacat. Namun dalam kenyataannya kita sering menemukan bahwa fasilitas publik tidak dapat digunakan. Di Kota Serang masih ada fasilitas umum yang tidak ramah anak, tidak ramah kepada orang tua, tidak ramah bagi penyandang cacat, bahkan tidak ramah bagi perempuan atau dapat dikatakan responsif gender. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat respons gender pada fasilitas publik di Kota Serang. Untuk mengukur tingkat responsif gender dari fasilitas publik ini, peneliti mengambil dari pendapat Setiawati (2013), yaitu pemanfaatan universal, keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan gender untuk kebutuhan dasar, ramah lingkungan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. Populasi penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan fasilitas umum di Kota Serang. Objek penelitian ini adalah Terminal Bus, Trotoar dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), Pasar, Shelter dan Taman Kota. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah kuota dimana setiap objek terdiri dari 30 responden sehingga total responden dalam penelitian ini adalah 180 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat responsif gender fasilitas publik di Kota Serang adalah 2,09 kategori sedang. Berdasarkan objek penelitian, tingkat respons gender di trotoar adalah 2,31 (sedang), terminal 2,13 (sedang), Taman Kota 2,5 (sedang), Pasar 2,19 (sedang) JPO 1,53 (rendah) dan Berhenti di 1,88 (rendah) ). Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa responsif gender fasilitas publik di Kota Serang adalah moderat.

Page 2 of 24 | Total Record : 232

1 2 3 4 5

Filter by Year

2017 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 10 No. 2 (2025): Oktober Vol. 10 No. 1 (2025): April Vol 9 No 1 (2024): April 2024 Vol. 9 No. 2 (2024): Oktober Vol. 9 No. 1 (2024): April Vol 8 No 2 (2023): Oktober 2023 Vol 8 No 1 (2023): April 2023 Vol. 8 No. 2 (2023): Oktober Vol. 8 No. 1 (2023): April Vol 7 No 2 (2022): Oktober 2022 Vol 7 No 1 (2022): April 2022 Vol. 7 No. 2 (2022): Oktober Vol. 7 No. 1 (2022): April Vol 6 No 2 (2021): Oktober 2021 Vol 6 No 1 (2021): April 2021 Vol. 6 No. 2 (2021): Oktober Vol. 6 No. 1 (2021): April Vol 5 No 2 (2020): Volume 5 No 2 2020 Oktober Vol 5 No 1 (2020): Volume 5 No 1 2020 April Vol. 5 No. 2 (2020): Oktober Vol. 5 No. 1 (2020): April Vol 4 No 2 (2019): Volume 4 No 2 2019 Oktober Vol 4 No 1 (2019): Vol. 4 No. 1 (2019): April Vol. 4 No. 2 (2019): Oktober Vol. 4 No. 1 (2019): April Vol 3 No 3 (2018): Vol 3, No 3 (2018): Oktober Vol 3 No 2 (2018): Vol 3, No 2 (2018): April Vol. 3 No. 3 (2018): Oktober Vol. 3 No. 2 (2018): April Vol 3 No 1 (2017): Vol 3, No 1 (2017): Oktober Vol 2 No 3 (2017): Vol 2, No 3 (2017): April Vol. 3 No. 1 (2017): Oktober Vol. 2 No. 3 (2017): April More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rozidateno Putri Hanida

Contact Email
ozidateno@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
ozidateno@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota padang,

Sumatera barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rozidateno Putri Hanida

Contact Email ozidateno@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official ozidateno@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota padang, Sumatera barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rozidateno Putri Hanida

Contact Email
ozidateno@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
ozidateno@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota padang,

Sumatera barat

INDONESIA