cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Baiq Nurul Aini
Contact Email
baiqaini@unram.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalhukumjatiswara@unram.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Jatiswara
Published by Universitas Mataram
ISSN : 0853392X     EISSN : 25793071     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jatiswara adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Mataram, merupakan Indonesian Journal of Law sebagai forum komunikasi dalam studi teori dan aplikasi dalam Hukum Berisi teks artikel di bidang Hukum. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk menyediakan tempat bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan artikel penelitian orisinal atau ulasan artikel.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 34 No. 3 (2019): Jatiswara" : 10 Documents clear
Bukti Tidak Langsung Dalam Penyelesaian Sengketa Kartel Kurniawan, Kurniawan
JATISWARA Vol. 34 No. 3 (2019): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v34i3.211

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan bukti tidak langsung dalam penyelesaian Perkara Kartel di Indonesia. Bukti tidak langsung dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam penyelesaian sengketa Kartel adalah sebagai bukti tambahan dan bukan merupakan bukti utama. Untuk memecahkan dan menyelesaikan kasus-kasus kartel di Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak bisa hanya mengandalkan bukti tidak langsung saja. Hal ini karena bukti tidak langsung dalam Undang-Undang Persaingan Usaha merupakan bagian dari bukti petunjuk saja, sehingga yang termasuk dalam alat bukti adalah bukti petunjuk, sedangkan bukti tidak langsung berupa bukti komunikasi atau hasil analisis ekonomi digunakan sebagai bukti tambahan untuk memperkuat alat bukti yang lain.
Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Udara Pada Penerbangan Domestik Sudiarto, Sudiarto; Asy'ari, Hasan
JATISWARA Vol. 34 No. 3 (2019): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v34i3.212

Abstract

Tujuan penelitian ini dalah untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan udara atau konsumen pada penerbangan domestik. Metode yang digunakan adlaah metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Adapun hasil penelitian ini ditemukan bahwa peraturan mengenai pemberian fasilitas khusus bagi penyandang cacat, lanjut usia, anak dibawah usia 12 (dua belas) tahun serta orang sakit tidak ditemukan dalam penerbangan domestik di Indonesia. Prosedur untuk mendapatkan ganti kerugian kepada penumpang yang meninggal dunia akibat kecelakaan pesawat udara sangat berbelit-belit. Selain itu hasil ganti kerugian kepada penumpang yang disebabkan karena keterlambatan penerbangan belum optimal dilaksanakan.
Tanggung Jawab Yuridis Perusahaan Dalam Perusahaan Kelompok Menurut Sistem Hukum Perusahaan Indonesia Sutrisno, Budi
JATISWARA Vol. 34 No. 3 (2019): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v34i3.213

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan penganalisis terkait tanggungjawab dalam perusahaan kelompok menurut sistem hukum perusahaan indonesia dan hubungan hukum antara perusahaan induk dengan anak perusahaan dalam perusahaan kelompok terhadap utang yang dimiliki anak perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan mengunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.Hasil kajian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwaSecara yuridis induk perusahaan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dilakukan anak perusahaannya, demikian juga tidak bertanggung jawab atas kerugian masing-masing perusahaan melebihi saham yang dimilikinya, namun jika hutang-hutang anak-anak perusahaan itu disebabkan terpenuhinya keadaan-keadaan yang ditentukan dalam pasal 3 ayat 2 UUPT maka induk perusahaan bisa dimintakan tanggung jawabnya secara pribadi, tidak hanya sebatas nilai nominal saham yang dimilikinya pada anak perusahaan tersebut.
Pengakuan Pemilik Sertifikat Secara Dibawah Tangan Atas Keberadaan Hak Orang Lain pada Sertifikatnya Rahman, Arief; Sahnan, Sahnan; Wahyuningsih, Wiwiek
JATISWARA Vol. 34 No. 3 (2019): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v34i3.214

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkajimengenai akta pengakuan pemilik sertifikat hak atas tanah yang dibuat secara dibawah tangan apakah dapat atau tidak dijadikan dasar untuk melakukan pemisahan sertifikat oleh pihak lain yang haknya masuk dalam sertifikat tersebut. serta mengkaji upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pemilik tanah untuk memisahkan tanah miliknya yang terdaftar pada sertifikat atas nama orang lain.Adapun Jenis penelitiannya adalah penelitian hokum empris dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan empiris. kedudukan surat pernyataan atau pengakuan secara tertulis yang dibuat dibawah tangan mengenai adanya hak orang lain dalam sertifikatnya hanya sebagai alat bukti saja bahwa subyek yang namanya terdaftar didalam sertifikat tersebut mengakui adanya hak orang lain yang masuk dalam sertifikatnyadan adapun upaya yang dilakukan oleh pemilik tanah untuk memisahkan tanah miliknya yang terdaftar pada sertifikat atas nama orang lain adalah meminta kepada subyek yang terdaftar namanya didalam sertifikat tersebut untuk melakukan pemisahan terhadap tanah yang menjadi haknya serta membuat akta peralihan hak atas tanah terhadap tanah yang dilakukan pemisahan tersebut untuk dijadikan dasar dalam melakukan proses balik nama.
Pencantuman Bankers Clause Dalam Perjanjian Kredit Kusuma, Rahmawati
JATISWARA Vol. 34 No. 3 (2019): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v34i3.215

Abstract

Pemberian pinjaman kepada nasabah atau yang sering dikenal dengan istilah kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, hal ini dikarenakan pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan usaha kredit yang dapat berupa bunga, provisi dan jasa bank lainnya. Namun pada sisi tertentu tidak jarang juga sering terjadi apa yang di sebut dengan istilah kredit macet. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet ini selain berasal dari nasabah, dapat juga berasal dari bank, karena bank tidak terlepas dari kelemahan yang dimilikinya. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk melakukan peluncuran kredit dengan didasari pada upaya mencegah terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari, bank mewajibkan nasabah untuk mengasuransikan barang jaminan yang menjadi agunan dalam perjanjian kredit untuk kepentingan pihak bank .
Kedudukan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Dan Badan Kepegawaian Negara dalam hierarki peraturan perUndang-Undangan di Indonesia Arzhi Jiwantara, Firzhal
JATISWARA Vol. 34 No. 3 (2019): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v34i3.216

Abstract

Penelitian ini membahas tentang perspektif jenis dan hierakhi Peraturan Perundang-Undangan yaitu Surat Keputusan Bersama antar kementerian/lembaga non departemen maupun Surat Keputusan Bersama antar lembaga negara dari optik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak termasuk di dalam jenis dan hierarkhi Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 7 ayat (1), dan jenis Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena Surat Keputusan Bersama nomenklaturnya tidak terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan dan RB, dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 sehingga tidak termasuk dalam kelompok Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum Priscyllia, Fanny
JATISWARA Vol. 34 No. 3 (2019): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v34i3.218

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, salah satunya internet (interconnection networking). Informasi berupa data pribadi menjadi acuan dalam penggunaan aplikasi berbasis internet. Privasi data pribadi merupakan hal penting karena menyangkut harga diri dan kebebasan berekspresi seseorang. Perlindungan privasi data pribadi jika tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian bagi seseorang atas tersebarnya informasi pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan privasi data pribadi dalam perspektif perbandingan hukum. Kajian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang meneliti dan menganalisis sumber-sumber hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa konsep perlindungan hak privasi merupakan hak penuh seseorang dan pemenuhannya tidak didasarkan pada hak orang lain, tetapi hak tersebut dapat hilang apabila dikehendaki oleh pemiliknya untuk mempublikasikan informasi yang bersifat pribadi kepada publik dan seseorang berhak untuk tidak membagikan semua informasi mengenai pribadinya dalam kehidupan sosial. Ketiadaan hukum yang mengatur secara komprehensif perlindungan privasi atas data pribadi di Indonesia dapat meningkatkan potensi pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara atas perlindungan privasi data pribadi.
Hukum Kodrat Dan Hukum Positif Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak 2020 Yang Berintegritas Alexander Wewo, Jeremia
JATISWARA Vol. 34 No. 3 (2019): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v34i3.219

Abstract

Pemilihan Umum Presiden dan Anggota Legislatif Tahun 2019 menjadi pengalaman dalam tulisan ini yang bertujuan untuk menemukan cara dalam mewujudkan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak 2020 yang berintegritas. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah pandangan hukum kodrat dan hukum positif dalam mewujudkan pemilihan umum kepala daerah serentak 2020 yang berintegritas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif empiris. Terdapat 2 (dua) grand theory yang digunakan sebagai pisau analisis yakni hukum kodrat dan hukum positif. Hasil pembahasan menunjukan bahwa penerapan hukum kodrat dan hukum positif dalam mewujudkan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang berintegritas harus dilihat dari 2 (dua) aspek yakni aspek hukum dan aspek manusia. Kedua aspek ini harus membentuk satu kesatuan dan fungsi yang mengedepankan prinsip hukum kodrat dan akal budi agar mampu berjalan dan seiring dalam setiap konstelasi Pemilihan Umum. Saran yang diberikan dalam tulisan ini ialah titik persinggungan pokok antara hukum kodrat dan hukum positif yakni moral harus terus dimanifestasikan dalam kehidupan manusia terutama dalam setiap proses Pemilihan Umum.
Pengaturan Perizinan Pengelolaan Tambang Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan M.J Takalapeta, Iriantini; Pello, Jimmy; Yohanes, Saryono
JATISWARA Vol. 34 No. 3 (2019): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v34i3.220

Abstract

Pengelolaan tambang di Kabupaten Alor harus diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak mencemari lingkungan dan menimbulkan akibat hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ditemukan, pertama; pemberian izin pertambangan di Kabupaten Alor pada umumnya belum berjalan sesuai dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku sehingga mengakibatkan adanya pelanggaran terhadap izin lingkungan khususnya pada izin eksplorasi, kedua; pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagai bentuk penegakan hukum dari Pemerintah Daerah dalam hal ini instansi teknis terkait kepada pengusaha tambang belum dilakukan secara efektif sehingga belum mampu membanguan kesadaran hukum secara utuh. Saran yang diberikan, pertama; pemberian izin pengelolaan tambang dalam menunjang pembangunan berkelanjutan di kabupaten alor harus melibatkan dinas terkait untuk melakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban dan sanksi yang akan diberikan kepada perusahaan yang akan melakukan usaha tambang, kedua; harus dibuat Peraturan daerah khusus tentang pemberian Lingkungan Hidup.
Pelaksanaan Fungsi Pelayanan Ombudsman Nusa Tenggara Timur Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Prima Listiana Fransiska Taneo, Kevy; G.Tubahelan, Yohanes; Y. Stefanus, Kotan
JATISWARA Vol. 34 No. 3 (2019): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v34i3.221

Abstract

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan penyelenggara negara maupun pemerintah,Termasuk memiliki kewenangan dalam mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan hukum milik negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan hal itu, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan fungsi pelayanan Ombudsman NTT dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima, (2) Faktor apasajakah yang menjadi hambatan yang dialami oleh Ombudsman dalam pelaksanaan fungsi ombudsman dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang berfokus pada data dari hasil wawancara dengan responden yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi ombudsman sebagai lembaga pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukan, pelayanan pengaduan di Ombudsman NTT mengikuti standar pelayanan yang disusun mengacu pada UU 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI, UU NO 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Khusus untuk penanganan pengaduan Ombudsman NTT membuat peraturan internal yang dikenal dengan nama Peraturan Ombudsman (PO) NO. 27 Tahun 2017 tentang penanganan pengaduan. Beberapa prinsip pelayanan yang harus dijunjung oleh instansi atau lembaga penyedia pelayanan dengn memperhatikan asas pelayanan publik, yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Kondisional, Partisipatif, Tidak diskriminatif , Keseimbangan hak dan kewajiban. Hambatan yang sering dihadapi oleh ombudsman perwakilan NTT dalam menuntaskan permasalahan maladministrasi adalah terkait dengan beberapa faktor di bawah ini: Sumber Daya Manusia, Sumber daya merupakan bagian paling penting dalam suatu pelayanan ombudsman perwakilan propinsi NTT, tidak adanya sumber daya yang memadai di dalam sistem pelayanan ombudsman perwakilan propinsi NTT akan menyebabkan banyaknya kendala yang akan dihadapi dalam mencapai tujuan pelayanan ombudsman perwakilan propinsi NTT; Kepemimpinan, Kepemimpinan dalam suatu organisasi memang selalu dimulai dari sistem peranan yang formal. Peran ini diwujudkan dalam hirarki kewenangan. Kewenangan yang ada tersebut merupakan kekuasaan legitimasi; Faktor Sosial, Faktor sosial yang mempengaruhi kinerja Ombudsman adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyampaikan laporan tentang tindakan mal administrasi. Hal ini dikarenakan masih rendahnya pengetahuan masyarakat atas tugas dan fungsi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi NTT.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 40 No. 3 (2025): Jatiswara Vol. 40 No. 2 (2025): Jatiswara Vol. 40 No. 1 (2025): Jatiswara Vol. 39 No. 3 (2024): Jatiswara Vol. 39 No. 2 (2024): Jatiswara Vol. 39 No. 1 (2024): Jatiswara Vol. 38 No. 3 (2023): Jatiswara Vol. 38 No. 2 (2023): Jatiswara Vol. 38 No. 1 (2023): Jatiswara Vol. 37 No. 3 (2022): Jatiswara Vol. 37 No. 2 (2022): Jatiswara Vol 37 No 1 (2022): Jatiswara Vol. 37 No. 1 (2022): Jatiswara Vol 36 No 3 (2021): Jatiswara Vol. 36 No. 3 (2021): Jatiswara Vol 36 No 2 (2021): Jatiswara Vol. 36 No. 2 (2021): Jatiswara Vol 36 No 1 (2021): Jatiswara Vol. 36 No. 1 (2021): Jatiswara Vol 35 No 3 (2020): Jatiswara Vol. 35 No. 3 (2020): Jatiswara Vol. 35 No. 2 (2020): Jatiswara Vol 35 No 2 (2020): Jatiswara Vol. 35 No. 1 (2020): Jatiswara Vol 35 No 1 (2020): Jatiswara Vol 34 No 3 (2019): Jatiswara Vol. 34 No. 3 (2019): Jatiswara Vol 34 No 2 (2019): Jatiswara Vol. 34 No. 2 (2019): Jatiswara Vol 34 No 1 (2019): Jatiswara Vol. 34 No. 1 (2019): Jatiswara Vol 33 No 3 (2018): Jatiswara Vol. 33 No. 3 (2018): Jatiswara Vol 33 No 2 (2018): Jatiswara Vol. 33 No. 2 (2018): Jatiswara Vol. 33 No. 1 (2018): Jatiswara Vol 33 No 1 (2018): Jatiswara Vol 32 No 3 (2017): Jatiswara Vol 32 No 3 (2017): Jatiswara Vol 32 No 2 (2017): Jatiswara Vol 32 No 2 (2017): Jatiswara Vol 32 No 1 (2017): Jatiswara Vol 31 No 3 (2016): Jatiswara Vol 31 No 2 (2016): Jatiswara Vol 31 No 2 (2016): Jatiswara Vol 31 No 1 (2016): Jatiswara Vol 30 No 3 (2015): Jatiswara Vol 30 No 2 (2015): Jatiswara Vol 30 No 1 (2015): Jatiswara Vol 27 No 3 (2012): Jatiswara Vol 27 No 2 (2012): Jatiswara Vol 27 No 1 (2012): Jatiswara Vol 26 No 3 (2011): Jatiswara Vol 26 No 2 (2011): Jatiswara More Issue