Garuda - Garba Rujukan Digital

Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Perdagangan Orang Di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Kusuma, Rahmawati; i Hamzah, Any Suryan; Husni, Lalu; Asyhadie, Zaeny
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Perdagangan orang merupakan kejahatan kemanusiaan tumbuh kembang sejalan dengan pertumbuhan kebudayaan manusia.Praktek-praktek perdaganagn orang khususnya perempuan dan anak kian marak dalam berbagai bentuk baik berupa penempatan TKI/TKW di Luar Negeri, eksploitasi seks komersial, kerja paksa, pengatin pesanan, pelacuran yang terorganisir, penjualan bayi dan penjualan organ tubuh. Persoalan perdagangan orang saat ini sangat penting mengingat korban perdagangan orang semakin meningkat dan korban seringkali tidak bisa mengakses hak-haknya baik secara sosial maupun secara hukum karena kasus perdagangan orang di daerah khususnya Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam proses hukum pelaku ( trficker) dibebaskan walaupun telah terbukti pelaku melakukan TPPO. Hal ini menimbulkan dampak yang sangat signifikan dalam masyarakat yaitu korban akan terus bertambah karena seolah-olah tidak mudah menjerat pelaku perdagangan orang .

Kebijakan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia Adha, Lalu Adi; Asyhadie, Zaeni; Kusuma, Rahmawati
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan,sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Bekerja di luar negeri sebagai buruh migran memang menjanjikan gaji yang besar, namun resiko yang harus ditanggung juga sangat besar. Kerentanan buruh migran sudah dialami sejak masa perekrutan di daerah asal. Proses ini merupakan awal dari mata rantai eksploitasi terhadap buruh migran Indonesia. pekerja migran di luar negeri sangat membutuhkan perlindungan dari negara salah satu bentuk perlindungan itu yakni pemberian jaminan sosial. Kebijakan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia yang selama ini dilaksanakan oleh perusahaan asuransi yang tergabung dalam konsorsium asuransi dengan program pelindungan meliputi pelindungan prapenempatan, masa penempatan, dan purna penempatan. Peran pelindungan tersebut saat ini dialihkan dan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Untuk risiko tertentu yang tidak tercakup dalam program Jaminan Sosial, BPJS dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah atau swasta. Jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia merupakan bentuk perlindungan yang di peruntukan bagi warga Indonesia yang bekerja di luar Negeri dengan tujuan menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia; dan menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya. Beberapa implementasi kebijakan yang di keluarkan pemerintah dalam rangka perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara umum tertuang dalam UU No 18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya, dan lebih kongkrit tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 18 tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini menggantikan Peranturan Menteri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia.Key Word : Jaminan Sosial, Pekerja Migran Indones

Penyuluhan Hukum Tentang Pekerja Migran Indonesia Di Desa Gegerung Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat Asyhadie, Zaeni; Dilaga, Zaenal Arifin; Kusuma, Rahmawati
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v2i2.52

Selama ini di masyarakat pedesaan wilayah Indonesia muncul anggapan, bahwa bekerja di Luar Negeri sebagai pekerja migran amatlah berbelit-belit sehingga banyak masyarakat yang bekerja di luar negeri dilakukan secara illegal. Dalam rangka memasyarakatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) di atas Tim Penyuluh Fakultas Hukum Universitas Mataram melakukan penyuluhan di Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 9 September 2020. Penyuluhan dilakukan dengan tatap muka secara langsung dengan para audience yang terdiri dari para pemuda, tokoh masyarakat dan aparat Kampung dan desa.

Perlindungan Kerja Bagi Pekerja Harian Lepas Di Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat Asyhadie, Zaeni; Kusuma, Rahmawati; Adha, Lalu Hadi
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v3i2.65

Perlindungan kerja merupakan “perlindungan” yang melekat pada suatu hubungan kerja, yaitu hubungan antara Pengusaha/Pemberi Kerja dengan pekerja/Buruh, demikian pula dengan Pekerja harian Lepas yang upahnya didasarkan atas kehadirannya secara harian. Perlindungan kerja itu ada 3 (tiga) hal, dan yang paling diperlukan umumnya adalah perlindungan atas jaminan sosial tenaga kerja, sebagai suatu jenis perlindungan untuk mengatasi atau setidak-tidaknya mengurangi risiko kerja. Untuk mensosialisasikan perlindungan kerja di atas maka telah dilaksanakan penyuluhan hukum berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram, No. 3630 /UN18.F3/PP/2022 tanggal 28 Juni 2022 di Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 29 Agustus 2022 Penyuluhan dilakukan dengan tatap muka secara langsung dengan para audience yang terdiri dari para pemuda, tokoh masyarakat dan aparat Kampung dan desa.

Penyuluhan Hukum Hak-Hak Pekerja Dan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Hubungan Industrial Di Desa Brinding Kecamatan Kopang Lombok Tengah Kusuma, Rahmawati; Asyhadie, Zaeni
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.130

Pengabdian ini bertujuan untuk mensosialisasikan hak para pekerja dan penyelesaian sengketa melalui mediasi hubungan industrial, memberikan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh dalam suatu hubungan kerja merupakan tindak lanjut dari penegakan hak asasi manusia. permasalahan yang terjadi dalam masyarakat membutuhkan penyelesaian yang cepat dan tepat agar tidak terjadi konflik dan polemik yang berkepanjangan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban, kerukunan dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penyelesaian sengketa dengan mediasi hubungan industrial yang terjadi di masyarakat banyak yang diajukan dan diselesaikan melalui proses litigasi pada pengadilan. Sosialisasi diselenggarakan dengan metode sosialisasi langsung yaitu dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara tim pengabdian dengan peserta. Hasil pengabdian di Desa Berinding Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Barat adalah adanya pemahaman tentang hak-hak pekerja dan cara penyelesaian yang bisa ditempuh melalui mediasi pada hubungan Industrial.

MECHANISM FOR TRANSFERRING THE RESOLUTION OF INDUSTRIAL RELATIONS DISPUTES THROUGH MEDIATION FROM THE NORTH LOMBOK REGENCY LABOR OFFICE TO THE WEST NUSA TENGGARA PROVINCIAL LABOR OFFICE Kusuma, Rahmawati; Asyhadie, Zaeni
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol 6 No 1 (2024): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), October 2024
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v6i1.301

This study aims to understand about the mechanism for transferring the resolution of disputes through mediation from the North Lombok Regency Labor Office to the West Nusa Tenggara Provincial Labor Office. The issues addressed in this study are why dispute resolution through mediation must be transferred to the NTB Provincial Labor Office and how the transfer mechanism works. The research method used in this study is Normative-Empirical Legal Research, which combines normative legal elements with additional empirical data. The findings of the research indicate that the main factor leading to the transfer of industrial relations disputes from the regency to the province is the absence of a mediator in North Lombok Regency. As a result, the parties involved can be referred to the provincial government, which has mediators. There is no specific mechanism for the transfer of such cases; the labor office merely sends a request letter to assign a mediator to handle the industrial relations issues through mediation. It is hoped that the central government can appoint or assign a mediator to be placed in the region to avoid the need for case transfers from the regency to the province, thereby minimizing the time required to resolve ongoing industrial relations disputes.

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien Pengguna Kartu BPJS Dalam Pelayanan Kesehatan Kurniawan, Heri; Kusuma, Rahmawati
Private Law Vol. 4 No. 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The purpose of this research is to determine the legal protection for the rights of patients using BPJS cards in health services and to understand the legal implications in case of violations of the rights of patients using BPJS cards in health services. The type of research used is prescriptive research. The research employs a legislative approach and a conceptual approach, historical approach. The data collection of legal materials technique used involves a literature study conducted through document analysis, research findings, work outcomes, and legal regulations, employing qualitative analysis methods. The results of the study indicate that legal protection for the rights of BPJS participant patients has been regulated in several laws, namely the Consumer Protection Law, the Medical Practice Law, the Health Law, and the Hospital Law. Thus, BPJS participants can claim compensation from hospitals as health service providers and/or health workers. If hospitals and medical personnel engage in discriminatory actions, the hospital as a health service provider or health worker can also be subject to criminal sanctions as regulated in Article 190 of Law Number 36 of 2009 concerning Health. Meanwhile, the accountability of hospitals and doctors who do not provide health services as determined by three criteria of responsibility: civil law, administrative law, and criminal law.

Akibat Hukum Dan Pluralisme Hukum Adopsi Di Indonesia Hadi Adha, Lalu; Asyhadie, H. Zaeni; Kusuma, Rahmawati
Private Law Vol. 4 No. 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This article is the result of research and community service on the topic of child adoption in Telaga Waru village, West Lombok. Adoption is not a new problem in our country's legal system. Although the existence of adoption in Indonesia as a legal institution is still not synchronized and still causes various problems in society, child adoption is still widely practiced by our society. Referring to the empirical normative legal research method using a legal sociological approach through direct observation and discussion methods, we argue that although there is pluralism in adoption law, the Telaga Waru community tends to adopt using customary rules that have been in effect for a long time in society compared to the provisions of applicable national law. Likewise, the legal consequences of implementing child adoption that arise both for adoptive parents and for adopted children are not widely known by the public.

Jaminan Perlindungan Jamsostek Tenaga Kerja Tidak Tetap (Honorer) Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia Putri Cahyaninghati, Ni Wayan; Kusuma, Rahmawati
Private Law Vol. 4 No. 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This research aims to find out and discuss the guarantee of protection obtained by temporary (honorary) workers in terms of Indonesian positive law and also to find out the legal implications if this guarantee of protection is not provided. The method that the author uses in this research is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The results of this research show that guarantees of protection, especially social security, are still given to every worker, whether permanent or non-permanent, because every worker has the right to work safety obtained from agencies, companies, or state-owned or private business institutions. There are administrative sanctions against agencies, state-owned or private, companies or business institutions that do not provide or register their workers with social security.

Pencantuman Bankers Clause Dalam Perjanjian Kredit Kusuma, Rahmawati
JATISWARA Vol. 34 No. 3 (2019): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v34i3.215

Pemberian pinjaman kepada nasabah atau yang sering dikenal dengan istilah kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, hal ini dikarenakan pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan usaha kredit yang dapat berupa bunga, provisi dan jasa bank lainnya. Namun pada sisi tertentu tidak jarang juga sering terjadi apa yang di sebut dengan istilah kredit macet. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet ini selain berasal dari nasabah, dapat juga berasal dari bank, karena bank tidak terlepas dari kelemahan yang dimilikinya. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk melakukan peluncuran kredit dengan didasari pada upaya mencegah terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari, bank mewajibkan nasabah untuk mengasuransikan barang jaminan yang menjadi agunan dalam perjanjian kredit untuk kepentingan pihak bank .

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search