cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arnis Duwita Purnama
Contact Email
jurnal@komisiyudisial.go.id
Phone
+628121368480
Journal Mail Official
jurnal@komisiyudisial.go.id
Editorial Address
Redaksi Jurnal Yudisial Gd. Komisi Yudisial RI Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Yudisial
Published by Komisi Yudisial Republik Indonesia
ISSN : 19786506     EISSN : 25794868     DOI : 10.29123
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Yudisial memuat hasil penelitian putusan hakim atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan di Indonesia maupun luar negeri dan merupakan artikel asli (belum pernah dipublikasikan). Visi: Menjadikan Jurnal Yudisial sebagai jurnal berskala internasional. Misi: 1. Sebagai ruang kontribusi bagi komunitas hukum Indonesia dalam mendukung eksistensi peradilan yang akuntabel, jujur, dan adil. 2. Membantu tugas dan wewenang Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam menjaga dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 11, No 3 (2018): PARI PASSU" : 7 Documents clear
KESETARAAN DALAM PERJANJIAN KERJA DAN AMBIGUITAS PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI Ayunita Nur Rohanawati; Dian Agung Wicaksono
Jurnal Yudisial Vol 11, No 3 (2018): PARI PASSU
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v11i3.307

Abstract

ABSTRAKPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUUXV/2017 terkait pembatalan aturan larangan pernikahan antar-karyawan sekantor, dinilai sebagai bentuk jaminan pemenuhan hak asasi manusia, berupa hak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah sebagaimana tertuang dalam Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945. Pertimbangan hukum putusan tersebut memuat asas kebebasan berkontrak sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian dan persepsi ketidaksetaraan dalam perjanjian kerja. Menarik untuk dikaji, bagaimana konstruksi hukum perjanjian kerja, khususnya kesetaraan pihak. Mengingat asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas dalam perjanjian yang mengindikasikan adanya ketidakcacatan kehendak, maka pertanyaan lebih lanjutnya, apakah betul perjanjian kerja tidak memberikan kesetaraan kepada para pihak sebagaimana yang didalilkan oleh Mahkamah Konstitusi? Apakah konsekuensi yuridis Mahkamah Konstitusi mendudukkan asas kebebasan berkontrak sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian, yang mana hal ini bertolak belakang dengan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan studi kasus mengkaji bahan hukum primer berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini setidaknya menunjukkan bahwa dalam putusan tersebut, khususnya pada bagian pertimbangan, Mahkamah Konstitusi memberikan ambiguitas pertimbangan hukum, yang notabene bertentangan dengan pengaturan terkait syarat sah perjanjian.Kata kunci: kesetaraan pihak, perjanjian kerja, keabsahan perjanjian, ratio decidendi. ABSTRACTThe Constitutional Court Decision Number 13/PUUXV/2017 related to the cancellation of rules regarding the prohibition of co-worker marriage, is considered as a form of guaranteeing the fulfilment of human rights, which is the right to form a family through legal marriage as stated in Article 28B paragraph (1) of the 1945 Constitution. However, the decision contains legal considerations related to the principle of freedom of contract as one of the legal requirements of an agreement, and the perception of inequality in work agreement. It is interesting to examine the legal construction of equality of parties in work agreement as the principle of freedom of contract is one of the principles in the agreement indicating no defects on the parties' will. Then, the further question is whether it is right that work agreement does not provide equality to the parties as argued by the Constitutional Court. What are the juridical consequences of the Constitutional Court to establish the principle of freedom of contract as one of the legal requirements of an agreement, which is contrary to the provisions of Article 1320 of the Civil Code? This is a normative legal research through case study to examine the Constitutional Court Decision Number 13/PUU-XV/2017. This research uses statutory and conceptual approach based on descriptive-qualitative data analysis. The results of this study at least indicate that in the decision, especially in legal considerations, the Constitutional Court has provided ambiguity in legal considerations, which in fact contradicted the regulations regarding the legal terms of an agreement.Keywords: equality of parties, work agreement, validity of contract, ratio decidendi.
ASAS PROPORSIONALITAS SEBAGAI MODERASI PANDANGAN HUKUM DIAMETRAL Faiq Tobroni
Jurnal Yudisial Vol 11, No 3 (2018): PARI PASSU
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v11i3.313

Abstract

ABSTRAKAdanya pandangan hukum diametral tidak bisa dihindari dalam penegakan hukum. Sebagai contoh terdapat dalam Putusan Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA.JS. Kasus ini dianalisis dengan mempertimbangkan pandangan hukum diametral. Penelitian ini mempunyai rumusan masalah apakah asas hukum yang terefleksikan dari pertimbangan hukum yang dikonstruksikan hakim untuk menyikapi hak keperdataan anak hasil hubungan gelap, serta bagaimana kasus tersebut ditinjau dari asas tersebut? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA.JS menunjukkan adanya penerapan asas proporsionalitas. Penerapan asas tersebut direfleksikan dari pertimbangan hukum yang mengkompromikan semangat liberalisasi dan pembatasan hak keperdataan. Semangat liberalisasi berakar pada kemutlakan hak asasi manusia yang didukung pandangan universalisme hak asasi manusia. Sementara semangat pembatasan berakar pada sakralitas munakahat Islam yang didukung pandangan relativisme hak asasi manusia. Dengan asas tersebut, majelis hakim menyetujui beberapa hak keperdataan yang termasuk hak sakral dalam munakahat Islam. Solusinya, majelis hakim hanya memberikan hak pemenuhan kebutuhan hidup dan wasiat wajibah kepada anak hasil hubungan gelap. Putusan dan pertimbangan hukum tersebut memenuhi empat indikator asas proporsionalitas sebagai moderasi pandangan hukum diametral, yaitu: necessity, legitimate goal of law, rational achievement, dan balancing.Kata kunci: asas proporsionalitas, hak keperdataan, hak asasi manusia, munakahat Islam, anak hasil hubungan gelap. ABSTRACTThe application of a diametric legal view cannot be avoided in law enforcement. For an example, the case of Court Decision Number 0156/Pdt.P/2013/PA.JS. This case is analyzed by considering the diametric legal point of view. This research problem statement is that what kind of legal principle reflected in the legal considerations of judges in order to address the civil rights of extramarital children and how the case is viewed from principles? This study uses normative legal research methods. Legal considerations in Court Decision Number 0156/Pdt.P/2013/PA.JS indicates the application of proportionality principle. Application of this principle is reflected from the legal considerations that compromise the spirit of liberalization and restriction of civil rights. The spirit of liberalization is rooted in the absolution of human rights supported by universalism view of human rights. Meanwhile, the spirit of restrictions is rooted in the sacredness of munakahat Islam, which is supported by the relativism of human rights. With this principle, the panel of judges approved several civil rights, including sacred rights in munakahat Islam. As a solution, the panel of judges only provide the right to fulfill the necessities of life and the obligatory will to the extramarital children. These judgements and legal considerations fulfill the four indicators of proportionality principle moderating the perspectives of diametric law, namely necessity, legitimate goals of law, rational achievement, and balancing.Keywords: proportionality principle, civil rights, human rights, munakahat Islam, extramarital children.
PROBLEMATIKA ASSET RECOVERY DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI Ade Mahmud
Jurnal Yudisial Vol 11, No 3 (2018): PARI PASSU
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v11i3.262

Abstract

ABSTRAK Majelis hakim dalam Putusan Nomor 62/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR telah menjatuhkan pidana penjara dan denda bagi terpidana korupsi. Putusan ini dilihat dari sisi kerugian ekonomi menyisakan problem tersendiri karena tidak memulihkan kerugian materiil yang dialami Kabupaten Indragiri Hulu dan berdampak pada keterlambatan pelayanan bagi masyarakat. Realitas ini tidak sejalan dengan teori pengembalian aset (asset recovery) yang setia pada prinsip "berikan kepada negara apa yang menjadi haknya." Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah Putusan Nomor 62/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR sudah mampu mengembalikan kerugian keuangan negara dan bagaimana problematika asset recovery akibat tindak pidana korupsi. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Hasil penelitian menunjukkan Putusan Nomor 62/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR belum mengembalikan kerugian negara karena tidak memberikan pemulihan (restorasi) terhadap kerugian materiil yang diderita Kabupaten Indragiri Hulu yang ditimbulkan akibat pertentangan antara pertimbangan hukum dengan putusan akhirnya. Problematika pemulihan aset (asset recovery) dihadapkan pada realitas ketidakmampuan terpidana korupsi untuk membayar pidana uang pengganti karena secara normatif dimungkinkan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Padahal kenyataaannya masih ada aset tersembunyi milik terpidana yang belum dilakukan penyitaan oleh penegak hukum. Akibatnya asset recovery tidak bisa dicapai karena terpidana memilih menjalani pidana subsider dan negara tetap merugi.Kata kunci: korupsi, pemulihan aset, kerugian negara. ABSTRACTIn Court Decision Number 62/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR, the panel of judges had dropped imprisonment and fines for the offenders in cases of corruption. In terms of economic losses, this decision leaves its own problem because it does not recover material losses suffered by Indragiri Hulu Regency and the impact on service delay for the community. This reality is not in line with the theory of asset recovery adhering to the principle of "give to state what she deserves." The formulation of the problem in this study is whether the Court Decision Number 62/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR has been able to restore state financial loss, and how the problem of asset recovery is caused by criminal acts of corruption. The research method used is a normative legal research. The results of the study show that Court Decision Number 62/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR has not yet restored the state loss as for not providing recovery of assets losses suffered by Indragiri Hulu Regency due to conflicts between legal considerations and the final decision. The fact is there are still hidden assets belonging to the convict, that have not been confiscated by law enforcement. As a result, asset recovery cannot be achieved because the convicts choose to undergo subsidies, and the state still loses.Keywords: corruption, assets recovery, state loss.
TIDAK DINAMIS NAMUN TERJADI DINAMIKA DALAM HAL UJI KONSTITUSIONAL NORMA ZINA Iskandar Muda
Jurnal Yudisial Vol 11, No 3 (2018): PARI PASSU
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v11i3.316

Abstract

ABSTRAKPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUXIV/2016 menyatakan "menolak perrmohonan para pemohon seluruhnya" pada uji konstitusional pasal-pasal KUHP terkait norma zina yang diajukan para pemohon, yang pada intinya berkeinginan adanya "pembaruan" norma tentang perzinaan. Putusan a quo tidak juga disepakati secara bulat, ada empat hakim konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda. Artinya pula putusan a quo dapat dimakna tidak dinamis namun ada dinamikanya. Untuk itu penulis perlu mengkaji bagaimanakah makna pemahaman tidak dinamis namun ada dinamikanya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 terkait uji konstitusional pasal-pasal dalam KUHP terkait norma zina. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sedangkan analisis data dilakukan secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna pemahaman putusan a quo tidak dinamis karena tidak menghasilkan ide baru. Sedangkan makna pemahaman ada dinamikanya adalah sebagaimana adanya empat hakim konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda dan pendapat berbeda tersebut sejalan pula dengan sebagian besar permohonan para pemohon terkait adanya permohonan "pembaruan" norma zina, akan tetapi ketika "masuk" ke ranah pemidanaannya tidak sependapat.Kata kunci: makna tidak dinamis, dinamika, norma zina. ABSTRACTConstitutional Court Decision Number 46/PUUXIV/2016 rejecting the request of the petitioners in its entirety, in a constitutional review of the articles of Criminal Code regarding adultery norms filed by the petitioners, which essentially wish for "renewal" of the norms. Decision a quo was also not agreed upon unanimously considering that there were four constitutional justices having different opinions. It can be said that decision a quo is undynamic, although it still has dynamics within. Therefore, it needs to be elaborated on what is meant by undynamic but there is a dynamics in the Constitutional Court Decision Number 46/PUUXIV/2016 related to the constitutional review of articles in the Criminal Code regarding adultery norms. This is a normative legal research done through normative qualitative data analysis. The results show that the sense of undynamic decision quo is understood for it does not generate new ideas. While what is meant by occuring dynamics is that there are four constitutional court justices having different opinions, which is consistent with the petitioners in major terms related to the request for "renewal" of adultery norms, but dissent when it comes to penalizing.Keywords: undynamic meaning, dynamics, adultery norms.
URGENSI PEMERIKSAAN AHLI JIWA DALAM KASUS KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA Y. A. Triana Ohoiwutun; Surjanti Surjanti
Jurnal Yudisial Vol 11, No 3 (2018): PARI PASSU
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v11i3.300

Abstract

ABSTRAKPutusan Nomor 173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj memutus perkara tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga yang tidak didasarkan pada keterangan ahli jiwa. Tindak pidana kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diformulasikan sebagai delik materiil, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan pelaku yang berakibat pada trauma psikis korban itulah yang seharusnya dapat dibuktikan. Fokus permasalahan yang dikaji meliputi urgensi keterangan ahli jiwa dalam Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj, dan hubungan antara pemeriksaan ahli jiwa dengan tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data penelitian dianalisis secara kualitatif. Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj tidak berbasis pada pemeriksaan ahli jiwa, padahal hanya ahli jiwa yang dapat menguji secara ilmiah kebenaran adanya trauma psikis. Pemeriksaan ahli jiwa dapat diberikan oleh psikolog atau psikiater untuk tujuan menemukan kebenaran materiil. Urgensi pemeriksaan ahli jiwa terhadap korban kekerasan psikis dalam rumah tangga, bertujuan untuk menentukan adanya hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan trauma psikis korban, dan adanya hubungan kausal antara trauma psikis sebagai akibat perbuatan terdakwa itulah yang mengindikasikan adanya kesalahan yang berkorelasi dengan pertanggungjawaban pidana dalam kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga.Kata kunci: ahli jiwa, kekerasan psikis, kekerasan rumah tangga. ABSTRACTDecision Number 173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj proceeds a case of psychological domestic violence that are not based on information from psychologists. Crime of emotional abuse in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence is formulated as substantive offense, and the causal relationship between the offender's conduct resulting in psychological trauma of the victim should be proven. The focus of the problem includes the urgency of the psychiatrist’s information in Decision Number 173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj, and the correlation between the examination of psychiatrists and criminal acts of domestic emotional abuse. This is a normative juridical method research with qualitative data analysis. Decision Number 173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj is not based on psychiatric examinations, whereas, only psychologists can scientifically examine the truth of psychological trauma. Psychiatric examination can be provided by a psychologist for the purpose of finding the substantial truth. The urgency of psychiatric examination on the victim of domestic emotional abuse aims to determine the causal relationship between the criminal act of the defendant and the psychological trauma of the victim; and the causal relationship between psychological traumas as a result of the defendant's crime indicates an error that correlates with criminal liability in such cases.Keywords: psychiatrist, emotional abuse, domestic abuse.
HAK ANGKET SEBAGAI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Mei Susanto
Jurnal Yudisial Vol 11, No 3 (2018): PARI PASSU
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v11i3.326

Abstract

ABSTRAKPutusan Nomor 36/PUU-XV/2017 menguji konstitusionalitas objek hak angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hak angket menurut putusan a quo dikonstruksikan sebagai fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat, dan bagaimana implikasinya terhadap objek hak angket Dewan Perwakilan Rakyat dalam ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal, dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian menyimpulkan, pertama, putusan a quo telah mengkonstruksikan hak angket tidak hanya dalam kerangka pengawasan yang hasilnya berujung pada penjatuhan sanksi bagi pejabat publik yang melanggar undang-undang, melainkan juga pengawasan pelaksanaan undang-undang yang hasilnya berupa perubahan kebijakan dalam rangka perubahan undang-undang (legislasi) maupun kebijakan lainnya. Putusan a quo juga mengkonstruksi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara penunjang dalam ranah eksekutif yang independen, namun tetap dapat menjadi objek hak angket Dewan Perwakilan Rakyat. Kedua, putusan a quo secara positif berimplikasi dapat digunakannya hak angket dalam rangka perubahan undang-undang sehingga dapat meningkatkan efektivitas legislasi, namun secara negatif berimplikasi dapat digunakannya hak angket secara eksesif terhadap kelembagaan yang dijamin independensinya dan terhadap objek yang seharusnya tidak dapat diselidiki karena dilindungi hukum, misalnya hak privasi dan penegakan hukum. Implikasi eksesif tersebut disebabkan putusan a quo tidak memberikan batasan terhadap penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat.Kata kunci: Dewan Perwakilan Rakyat, hak angket, pengawasan. ABSTRACTConstitutional Court Decision Number 36/PUUXV/2017 examines the constitutionality of the inquiry right’s object of the House of Representatives over the Corruption Eradication Commission. The problem in this study is how inquiry right is constructed as a supervisory function of the House based on decision a quo, and what the implications are for the object of the House’s inquiry right in Indonesian state administration. This doctrinal research uses primary and secondary legal materials relevant to the object of research. The study concludes that (1) the decision a quo constructs the right of inquiry not only within the framework of supervision which results in the imposition of sanctions on public officials violating the law, but also supervision of the implementation of laws resulting in policy changes in the terms of amendment of laws and other policies; (2) a quo ruling can positively imply the right of inquiry to be used in the context of amending the law to improve the effectiveness of legislation, but it can negatively have implications for inquiry rights that are excessively used against independency-guaranteed institutions and for objects that cannot be investigated because they are protected by the law, such as privacy rights and law enforcement. The excessive implication of this decision will happen as it does not define the limits on the House’s inquiry right to invesigate into a specific issue.Keywords: House of Representatives, inquiry right, supervision.
PENETAPAN PENGADILAN SEBAGAI BENTUK UPAYA HUKUM PADA PROSES EKSEKUSI Rio Christiawan
Jurnal Yudisial Vol 11, No 3 (2018): PARI PASSU
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v11i3.302

Abstract

ABSTRAKPengadilan Negeri Meulaboh melalui Putusan Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo jo. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 50/Pdt/2014/PN.Bna jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/Pdt/2015, menghukum PT KA untuk membayar ganti rugi atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan sebagai akibat dari kebakaran hutan. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1 PK/Pdt/2017 yang dimohonkan PT KA juga menolak permohonan peninjauan kembali PT KA. Ketika Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengajukan perintah eksekusi, justru Pengadilan Negeri Meulaboh menerbitkan Penetapan Nomor 1/Pen/Pdt/Eks/2017/PN.Mbo yang menunda eksekusi dan memberikan perlindungan hukum kepada PT KA, dengan alasan PT KA sedang mengajukan gugatan baru kepada pemerintah. Permasalahan dalam penelitian ini apakah Penetapan Nomor 1 Pen/Pdt/Eks/2017/PN.Mbo dapat menunda putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pengambilan data secara kepustakaan dengan cara berpikir deduktif dalam melakukan verifikasi data. Bagian pembahasan penelitian ini akan diuraikan bahwa penetapan dalam kasus PT KA ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam peradilan dan dikhawatirkan akan menjadi preseden baru yang kontraproduktif dalam penegakan hukum dan dapat disimpulkan bahwa penetapan tersebut melanggar prinsip hukum acara.Kata kunci: penetapan, eksekusi, preseden baru. ABSTRACTMeulaboh District Court through its Decision Number 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo in conjunction with Decision of the Banda Aceh District Court Number 50/Pdt/2014/PN.Bna in conjunction with Supreme Court Decision Number 651 K/Pdt/2015, sentenced PT KA to pay compensation for environmental damage due to forest fires. PT KA filed an extraordinary request for review which was then rejected through Court Decision Number 1 PK/Pdt/2017. By the time the Ministry of Environment and Forestry filed a writ of execution, the District Court of Meulaboh issued the Injuction Number 1/Pen/Pdt/Eks/2017/PN.Mbo which ordered postponement of the execution and granted a legal protection to PT KA with the legal basis that PT KA was filing a new claim against the government. The main problem is whether the Injunction of Court Number 1/Pen/Pdt/Eks/2017/PN.Mbo can delay a court decision that has a permanent legal force. This research is conducted through normative juridical method based on literature sources by means of deductive reasoning in data verifying. The discussion in this research shows and explains that the injunction in the case of PT KA will cause legal uncertainty in judicial proceeding and is feared to create a new precedent that is counterproductive in law enforcement. The research concludes that the injunction has violated the main principle of procedural law.Keywords: injunction, execution, new precedent.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 3 (2024): DISPUTE OF RIGHT Vol. 17 No. 2 (2024): Child Protection Vol. 17 No. 1 (2024): ECOLOGICAL JUSTICE Vol. 16 No. 3 (2023): DISPARITAS PUTUSAN Vol. 16 No. 2 (2023): NOODWEER Vol. 16 No. 1 (2023): NIETIG Vol 15, No 3 (2022): BEST INTEREST OF THE CHILD Vol 15, No 2 (2022): HUKUM PROGRESIF Vol 15, No 1 (2022): ARBITRIO IUDICIS Vol 14, No 3 (2021): LOCUS STANDI Vol 14, No 2 (2021): SUMMUM IUS SUMMA INIURIA Vol. 14 No. 1 (2021): OPINIO JURIS SIVE NECESSITATIS Vol 14, No 1 (2021): OPINIO JURIS SIVE NECESSITATIS Vol 13, No 3 (2020): DOCUMENTARY EVIDENCE Vol. 13 No. 3 (2020): DOCUMENTARY EVIDENCE Vol 13, No 2 (2020): VINCULUM JURIS Vol. 13 No. 2 (2020): VINCULUM JURIS Vol 13, No 1 (2020): REASON AND PASSION Vol. 13 No. 1 (2020): REASON AND PASSION Vol 12, No 3 (2019): LOCI IMPERIA Vol 12, No 2 (2019): ACTA NON VERBA Vol 12, No 1 (2019): POLITIK DAN HUKUM Vol 11, No 3 (2018): PARI PASSU Vol 11, No 2 (2018): IN CAUSA POSITUM Vol 11, No 1 (2018): IUS BONUMQUE Vol 10, No 3 (2017): ALIENI JURIS Vol 10, No 2 (2017): EX FIDA BONA Vol 10, No 1 (2017): ABROGATIO LEGIS Vol 9, No 3 (2016): [DE]KONSTRUKSI HUKUM Vol 9, No 2 (2016): DINAMIKA "CORPUS JURIS" Vol 9, No 1 (2016): DIVERGENSI TAFSIR Vol 8, No 3 (2015): IDEALITAS DAN REALITAS KEADILAN Vol 8, No 2 (2015): FLEKSIBILITAS DAN RIGIDITAS BERHUKUM Vol 8, No 1 (2015): DIALEKTIKA HUKUM NEGARA DAN AGAMA Vol 7, No 3 (2014): LIBERTAS, JUSTITIA, VERITAS Vol 7, No 2 (2014): DISPARITAS YUDISIAL Vol 7, No 1 (2014): CONFLICTUS LEGEM Vol 6, No 3 (2013): PERTARUNGAN ANTARA KUASA DAN TAFSIR Vol 6, No 2 (2013): HAK DALAM KEMELUT HUKUM Vol 6, No 1 (2013): MENAKAR RES JUDICATA Vol 5, No 3 (2012): MERENGKUH PENGAKUAN Vol 5, No 2 (2012): KUASA PARA PENGUASA Vol 5, No 1 (2012): MENGUJI TAFSIR KEADILAN Vol 4, No 3 (2011): SIMULACRA KEADILAN Vol 4, No 2 (2011): ANTINOMI PENEGAKAN HUKUM Vol 4, No 1 (2011): INDEPENDENSI DAN RASIONALITAS Vol 3, No 3 (2010): PERGULATAN NALAR DAN NURANI Vol 3, No 2 (2010): KOMPLEKSITAS PUNITAS Vol 3, No 1 (2010): KORUPSI DAN LEGISLASI More Issue