cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arnis Duwita Purnama
Contact Email
jurnal@komisiyudisial.go.id
Phone
+628121368480
Journal Mail Official
jurnal@komisiyudisial.go.id
Editorial Address
Redaksi Jurnal Yudisial Gd. Komisi Yudisial RI Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Yudisial
Published by Komisi Yudisial Republik Indonesia
ISSN : 19786506     EISSN : 25794868     DOI : 10.29123
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Yudisial memuat hasil penelitian putusan hakim atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan di Indonesia maupun luar negeri dan merupakan artikel asli (belum pernah dipublikasikan). Visi: Menjadikan Jurnal Yudisial sebagai jurnal berskala internasional. Misi: 1. Sebagai ruang kontribusi bagi komunitas hukum Indonesia dalam mendukung eksistensi peradilan yang akuntabel, jujur, dan adil. 2. Membantu tugas dan wewenang Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam menjaga dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 1 (2011): INDEPENDENSI DAN RASIONALITAS" : 7 Documents clear
KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERSANGKA YANG DIJADIKAN ALAT BUKTI N Ike Kusmiati
Jurnal Yudisial Vol 4, No 1 (2011): INDEPENDENSI DAN RASIONALITAS
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v4i1.203

Abstract

ABSTRACTMatter of proof in civil cases is important, since the parties have to prove what is being disputed. It is stated in Article 163 HIR that whoever owned the rights to something, he has to prove it. There are some evidences which have the perfect strength of proof, namely, the written evidence, witness, suspicion, recognition, and the oath. But in practice, the problem arises. Letter of Interrogation of the Suspect was used as an evidence by the judge in the decision number 06/Pdt/2001/PN.Ciamis. As analyzed in this paper, the Letter of Interrogation is only preliminary evidence, so other evidences are needed to make it enforceable, as stated in Article 164 HIR, in conjunction with Article 165 HIR.Keywords: strength of proof, evidence. ABSTRAKPembuktian dan bukti dalam kasus perdata sangat penting semenjak para pihak harus membuktikan dari perselisihan yang muncul. Dalam pasal 163 HIR disebutkan bahwa siapun yang memiliki hak atas sesuatu maka dia harus membuktikannya. Ada beberapa macam alat bukti yang akan mengukur kekuatan pembuktiannya misalnya, bukti tertulis, saksi, pengakuan, dan sumpah. Namun dalam prakteknya selalu muncul persoalan. Surat berita acara pemeriksaan tersangka telah digunakan hakim sebagai bukti sebagaimana dalam putusan nomor 06/Pdt/2001/PN.Ciamis. Dalam tulisan ini dianalisa bahwa berita acara pemeriksaab sebagai bukti permulaan, oleh sebab itu dibutuhkan bukti lain yang dapat menyakinkan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 164 HIR dan terkiat dengan pasal 165 HIR Kata kunci: kekuatan pembuktian, bukti, dan surat berita acara pemeriksaan
RELEVANSI FAKTA HUKUM DALAM PENGGUNAAN SIFAT MELAWAN HUKUM NEGATIF Luh Rina Apriani
Jurnal Yudisial Vol 4, No 1 (2011): INDEPENDENSI DAN RASIONALITAS
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v4i1.199

Abstract

ABSTRACTThis paper examines the relevance of the term 'nature against the law in negative sense' as the reason for the suppression of criminal law to the facts revealed at trial. The relevance is important because proving the existence of nature against the law in a negative sense associated with the values of decency and living habits in society. The judges in this case seems to disregard to assess the facts of existing law as a unity, and value it as something that is partial and stand alone. Logical thinking is also not used when assembling the facts to one another when it is impossible that the defendant's actions are assumed to serve the public interest when the public interest that wants to be served has been completed long before the defendant's caught redhanded transporting timber without legal documentation. When the judges missed in assessing the facts that are based on a reasonable interpretation and logical thought patterns, the decision therein therefore is a decision that denies the values of justice, expediency, and legal certainty as seen in this decision.Keywords: nature against the law in negative sense, relevance, legal facts ABSTRAKTulisan ini menguji relevansi definisi "sifat melawan hukum" sebagai alasan menyembunyikan hukum pidana sebagai fakta dalam persidangan. Relevansi ini penting disebabkan sifat melawan hukum dikaitkan dengan nilai-nilai kesusialaan dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam kasus ini sepertinya luput untuk melihat hukum yang berlaku sebagai fakta satu kesatuan yang bukan berdiri sendiri dan terpisah. Logika berfikir juga tidak mengunakan dasar kepentingan umum sebagaimana fakta terdakwa tidak membawa dokumen hukum dalam menjalankan aksi pengangkutan kayu. Dokumen tersebut dapat disebut sebagai fakta reasonable, sehingga pengabaikan hal itu juga berarti mengabaikan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.Kata kunci: sifat melawan hukum, relevansi, fakta hukum
POTRET BURAM ANAK PEREMPUAN INDONESIA Anthon F Susanto
Jurnal Yudisial Vol 4, No 1 (2011): INDEPENDENSI DAN RASIONALITAS
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v4i1.204

Abstract

ABSTRACTIncest committed by immediate family members is usually considered as a family disgrace. Thus, if there are other family members who know about it, usually they will keep it secret, so the case was hidden and the crime find a safe place to hide. This paper raised a case about a family tragedy in Cimahi, West Java. The case is about parental violence (father) to his daughter, in the form of sexual abuse, threats, to rape that resulted her daughter to be pregnant. This paper studies the judge’s consideration of the case and what steps to overcome such problems. The hudge's ruling was correct because during the trial did not find any reason or justication that forgiving the defendant should be punished.Keywords: incest, parental violence, sexual abuse. ABSTRAKInsest terjadi dalam anggota keluarga yang biasanya biasanya dari aib keluarga. Karena memiliki hubungan kekeluargaan maka apabila peristiwa itu terjadi maka keluarga besar cendering untuk merahasiakan dan menutupinya seperti mengungsikannya ke suatu tempat. Tulisan ini lahir dari sebuah kasus tragedi keluarga di Cimahi, Jawa Barat. Kasus ini terkait kekerasan keluarga (ayah) kepada anak perempuannya dengan melakukan pelecehan seksual, ancaman, dan pemerkosaan sehingga anak tersebut hami. Tulisan ini mengkaji pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Putusan hakim sudah tetap dengan memberikan hukum setimpal dengan yang dilakukan terdakwa.Kata kunci: perkawinan sedarah, kekerasan orang tua, pelecehan seksual
DALIH KEADILAN DAN ERROR JURIS SEBAGAI ALASAN MELEPASKAN TERDAKWA DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM Shidarta Shidarta
Jurnal Yudisial Vol 4, No 1 (2011): INDEPENDENSI DAN RASIONALITAS
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v4i1.200

Abstract

ABSTRACTThere are many conditions that could be determined as valid defences in court decisions. Some have been specified in the Indonesian Criminal Code but others appear from legal practices. In the verdict number 583/Pid.B/2010/PN Jkt Sel., panel of judges concluded that the accused was unpunishable due to the existence of valid defences related to legal justice, moral justice, and social justice. This article scrutinizes those reasons of the valid defence and comes to the conclusion that judges failed to support their arguments. The author refers to "error juris" as a more appropriate rationale that should be establised in the judges' arguments.Keywords: valid defence, justice, error juris ABSTRAKAda banyak kondisi yang dapat ditetapkan sebagai alasan pembenar dan/atau pemaaf dalam putusan hakim. Beberapa di antaranya sudah diatur dalam KUHP, tetapi selebihnya muncul dalam praktik hukum. Dalam putusan No. 583/Pid.B/2010/PN Jkt.Sel., majelis hakim berkesimpulan bahwa si terdakwa tidak dapat dipidana karena adanya alasan pemaaf terkait dengan keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan sosial. Tulisan ini menelaah argumentasi majelis atas alasan-alasan pemaaf tersebut yang membawa pada kesimpulan bahwa hakim gagal dalam mendukung penalaran mereka. Penulis artikel ini meujuk "error juris" sebagai dalih yang lebih tepat digunakan oleh majelis hakim dalam membangun argumentasi mereka. Kata kunci: alasan pemaaf, keadilan, error jurist.
OPTIK GENDER DALAM PUTUSAN PERKARA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA Velliana Tanaya
Jurnal Yudisial Vol 4, No 1 (2011): INDEPENDENSI DAN RASIONALITAS
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v4i1.205

Abstract

ABSTRACTDomestic violence is such a lot happened phenomenon that it has become quantitatively an object in a court case after the enactment of Act Number 23 year 2004. One important aspect associated with this criminal act is that the victims are almost entirely women, by and large in a position as a wife. Analysis of the decision of District Court of Tangerang does not only highlight on the provision of formal and material aspects of the criminal law, but also consider the perspective of gender equality, which should be put as an initial point for the legal reasoning of the panel of judges.Key words: domestic violence, gender equality, victim ABSTRAKLonjakan perkara Kekerasan rumah tangga di pengadilan meningkat tajam semenjak pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Salah satu aspek yang penting dalam terkait dengan tindak pidana adalah korban selalu di pihak perempuan, dan kebanyakan mereka sebagai isteri. Terkait hal itu, analisa dalam putusan dari Pengadilan Negeri Tangerang tidak hanya mengedepankan ketentuan formal dan materiil dalam hukum pidana sebagai permulaan alasan hukum oleh majelis hakim, namun juga mempertimbankan pandangan kesamaan gender. Kata kunci: kekerasan rumah tangga, persamaan gender, korban. 
INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN EFEKTIVITAS SANKSI UNTUK KASUS HAKIM PENERIMA SUAP Nur Agus Susanto
Jurnal Yudisial Vol 4, No 1 (2011): INDEPENDENSI DAN RASIONALITAS
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v4i1.201

Abstract

ABSTRACTThe judge's independence is characteristic law of state. There are judge's who be under the protection with independence so thet abuse of power. One case happened to a Judge, with initials MA, who asked for sum of money to the circumcision whose case he handled. MA was eventually brought to trial on charges of corruption. He was guilty and sentenced two years in prison and fined Rp 50 millions IDR (fifty million rupiahs). This decision hurt the public sense of justice as the punishment was relatively mild, away from the proper provisions as contained in the Corruption Act. Such court sentence will not generate detterent effects to any law enforcer who is supposed to support government efforts to eradicate corruption. Keyword: independent judiciary, detterent effect, corruptionABSTRAKIndependensi hakim sebagai salah satu karekteristik negara hukum. Namun, independensi itu juga menyebabkan sebagian hakim memiliki proteksi untuk menyalahgunakan kekuasaan. Salah satu fakta mendukung pandangan tersebut ialah hakim yang berinisial MA yang meminta uang untuk pesta khitanan anaknya. Kasus yang ditangani oleh MA terbukti adanya upaya penyuapan yang menjadi salah satu bentuk korupsi. Dia bersalah menerima uang Rp 50 juta. Kasus ini telah menyayat rasa keadilan dimana hukuman yang diterimanya relatif ringan dan tidak mengunakan undang-undang korupsi. Kondisi tersebut berdampak buruk upaya pembentasan korupsi yang digagas oleh pemerintah.Kata kunci: kemerdekaan kekuasaan kehakiman, berdampak kecil , korupsi
PERAN HERMENEUTIKA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS PUTUSAN Deni Bram
Jurnal Yudisial Vol 4, No 1 (2011): INDEPENDENSI DAN RASIONALITAS
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v4i1.202

Abstract

ABSTRACTThere are many variables that determine the quality of the judge's decision. The variables could come from the wider community or the environments where the judge socialize and interact. That is why, in making decision, a judge at least, required to absorb the information revealed in the legal facts as much as possible in the courtroom. The inability to absorb the information will make the decision become less ideal and qualified. One method that can be used in order to maximize the quality of a decision is to use the approach of legal hermeneutics in which its relation analyzed in this paper.Keywords: court decision, legal hermeneutics ABSTRAKProfesi hakim tidak dapat dilakukan oleh orang-orang yang panggilan jiwanya hanya sebagai "penguasa" apalagi sebagai "pengusaha". Suara hati nurani yang hakekatnya berarti kesadaran moral atau sebagai pertimbangan akal yang ditanamkan Tuhan kepada manusia tentang baik dan buruk atau sebagai kenyataan dari budi kesusilaan. Kedudukan dan peran hakim dalam menjalankan fungsinya yang luhur dan mulia untuk hukum dan keadilan melalui badan-badan peradilan, tidaklah mudah karena berbagai godaan-godaan duniawi. Para pencari keadilan akan sangat kecewa apabila putusan hakim tersebut tidak rasa keadilan. Lebih-lebih jika tidak ada kepastian hukum tiada kepastian kapan putusan hakim dijatuhkan dan kapan pula dapat dilaksanakan. "Justice delayed is justice denied." Kredibilitas semacam inilah yang kini banyak dipertanyakan, selain tidak profesional, diduga keras terdapat indikasi KKN dalam proses putusan hakim di semua jenjang dan tingkatan. Kata kunci : profesi hakim, pencari keadilan, kepastian hukum

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2011 2011


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 3 (2024): DISPUTE OF RIGHT Vol. 17 No. 2 (2024): Child Protection Vol. 17 No. 1 (2024): ECOLOGICAL JUSTICE Vol. 16 No. 3 (2023): DISPARITAS PUTUSAN Vol. 16 No. 2 (2023): NOODWEER Vol. 16 No. 1 (2023): NIETIG Vol 15, No 3 (2022): BEST INTEREST OF THE CHILD Vol 15, No 2 (2022): HUKUM PROGRESIF Vol 15, No 1 (2022): ARBITRIO IUDICIS Vol 14, No 3 (2021): LOCUS STANDI Vol 14, No 2 (2021): SUMMUM IUS SUMMA INIURIA Vol. 14 No. 1 (2021): OPINIO JURIS SIVE NECESSITATIS Vol 14, No 1 (2021): OPINIO JURIS SIVE NECESSITATIS Vol 13, No 3 (2020): DOCUMENTARY EVIDENCE Vol. 13 No. 3 (2020): DOCUMENTARY EVIDENCE Vol. 13 No. 2 (2020): VINCULUM JURIS Vol 13, No 2 (2020): VINCULUM JURIS Vol 13, No 1 (2020): REASON AND PASSION Vol. 13 No. 1 (2020): REASON AND PASSION Vol 12, No 3 (2019): LOCI IMPERIA Vol 12, No 2 (2019): ACTA NON VERBA Vol 12, No 1 (2019): POLITIK DAN HUKUM Vol 11, No 3 (2018): PARI PASSU Vol 11, No 2 (2018): IN CAUSA POSITUM Vol 11, No 1 (2018): IUS BONUMQUE Vol 10, No 3 (2017): ALIENI JURIS Vol 10, No 2 (2017): EX FIDA BONA Vol 10, No 1 (2017): ABROGATIO LEGIS Vol 9, No 3 (2016): [DE]KONSTRUKSI HUKUM Vol 9, No 2 (2016): DINAMIKA "CORPUS JURIS" Vol 9, No 1 (2016): DIVERGENSI TAFSIR Vol 8, No 3 (2015): IDEALITAS DAN REALITAS KEADILAN Vol 8, No 2 (2015): FLEKSIBILITAS DAN RIGIDITAS BERHUKUM Vol 8, No 1 (2015): DIALEKTIKA HUKUM NEGARA DAN AGAMA Vol 7, No 3 (2014): LIBERTAS, JUSTITIA, VERITAS Vol 7, No 2 (2014): DISPARITAS YUDISIAL Vol 7, No 1 (2014): CONFLICTUS LEGEM Vol 6, No 3 (2013): PERTARUNGAN ANTARA KUASA DAN TAFSIR Vol 6, No 2 (2013): HAK DALAM KEMELUT HUKUM Vol 6, No 1 (2013): MENAKAR RES JUDICATA Vol 5, No 3 (2012): MERENGKUH PENGAKUAN Vol 5, No 2 (2012): KUASA PARA PENGUASA Vol 5, No 1 (2012): MENGUJI TAFSIR KEADILAN Vol 4, No 3 (2011): SIMULACRA KEADILAN Vol 4, No 2 (2011): ANTINOMI PENEGAKAN HUKUM Vol 4, No 1 (2011): INDEPENDENSI DAN RASIONALITAS Vol 3, No 3 (2010): PERGULATAN NALAR DAN NURANI Vol 3, No 2 (2010): KOMPLEKSITAS PUNITAS Vol 3, No 1 (2010): KORUPSI DAN LEGISLASI More Issue