cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pekalongan,
Jawa tengah
INDONESIA
MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender
Published by Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
ISSN : 20858353     EISSN : 25025368     DOI : -
Core Subject :
Muwazah adalah jurnal kajian gender dengan ISSN Print: 2085-8353; Online: 2502-5368 yang diterbitkan oleh Pusat Studi Gender (PSG) IAIN Pekalongan. Kata Muwazah berasal dari bahasa Arab yaitu (??????) yang memiliki arti kesetaraan. Jurnal ini fokus pada isu-isu aktual dan kontemporer yang berkaitan dengan kajian gender lokalitas dalam berbagai perspektif. Redaksi mengundang para ilmuwan, sarjana, professional, praktisi dan peneliti dalam berbagai disiplin ilmu yang konsern terhadap kajian gender berupa analisis, aplikasi teori, hasil penelitian, terjemahan, resensi buku, literature review untuk mempublikasikan hasil karya ilmiahnya setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan. Jurnal ini terbit setahun dua kali setiap bulan Juni dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 415 Documents
 31   32   33   34   35 
PERAN TEORI QIRA’AT DALAM MEMAHAMI AYAT RELASI GENDER Ahmad Muttaqin
Muwazah Vol 8 No 1 (2016)
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v8i1.727

Abstract

Al-Quran at the first time was sent down to transform the bias gender relation. In relation to this, it is necessary to let the Quranic verses to talk about gender itself by using the variant readings (Qira’at) of the Al-Quran. This paper aims to built the argument how important the qira’at is to understand the verses talking about gender. For example, this will analyze the Q.S. Al-Nisa’ (4): 19. This concludes that variant readings (qira’at) contributes to understand the Quran thematically and contextually. Second, using the qira’at in Q.S. Al-Nisa’ (4): 19, we understand how to position the women more respectfullyAl-Quran pada saat pertama diturunkan untuk mengubah hubungan bias gender. Sehubungan dengan ini, perlu untuk membiarkan ayat-ayat Al-Quran berbicara tentang gender itu sendiri dengan menggunakan bacaan varian (Qira'at) dari Al-Quran. Paper ini bertujuan untuk membangun argumen tentang pentingnya Qira'at untuk memahami ayat-ayat Al-Quran berbicara tentang gender. Misalnya, analisis Q.S. Al-Nisa '(4): 19, dengan kesimpulan bahwa varian bacaan (Qira'at) memberikan kontribusi untuk memahami Quran tematis dan kontekstual dan menggunakan Qira'at dalam Q.S. Al-Nisa '(4): 19, bisa memahami posisi kaum perempuan dengan lebih terhormat.
SEKSUALITAS PEREMPUAN DALAM BUDAYA PATRIARKHI Danik Fujiati
Muwazah Vol 8 No 1 (2016)
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v8i1.734

Abstract

This paper examines the culture of patriarchy, which dominate and discriminate against women. Control of patriarchy on female sexuality, making them no longer have authority over his own body. Culture that built into the foundations of a patriarchal society with control over female sexuality, be threatening the existence of women was regarded as liyan, so that it becomes the root of the problem of gender inequality. Contributions patriarchy over the control of women's sexuality, make women experiencing the condition in which, when there are any problem affecting the female body (biological), then it happens because women's own fault. Ironically, in a society characterized by patriarkhisme, then the control, domination and discrimination both in the public and domestic over women's bodies become considered reasonable by the community, even countries.Paper ini mengkaji tentang budaya patriarkhi yang mendominasi dan mendiskriminasi kaum perempuan. Kontrol patriarkhi terhadap seksualitas perempuan, menjadikan mereka tidak lagi memiliki otoritas atas tubunya sendiri. Kultur yang dibangun dalam pondasi masyarakat patriarkhi dengan kontrol atas seksualitas perempuan mengancam eksistensi perempuan yang dianggap sebagai liyan, sehingga menjadi akar masalah ketidakadilan gender. Kontribusi patriarki atas kontrol terhadap seksualitas perempuan menjadikan kaum perempuan mengalami kondisi dimana, ketika ada masalah apapun yang menimpa tubuh perempuan (biologis), maka hal tersebut terjadi karena kesalahan perempuan sendiri. Ironis lagi, dalam masyarakat yang diwarnai oleh patriarkhisme, maka penguasaan, dominasi dan diskriminasi baik di ranah publik maupun domestik atas tubuh perempuan menjadi hal yang dianggap wajar oleh masyarakat, bahkan negara.
PERLINDUNGAN TERHADAP KEPENTINGAN PEREMPUAN DALAM PRAKTIK PERCERAIAN MUBARA’AH DI MASYARAKAT SASAK PULAU LOMBOK Zulfatun Ni’mah
Muwazah Vol 8 No 1 (2016)
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v8i1.735

Abstract

this study aims to explore the reasons of women Sasak, preferring divorce mubara'ah ratherthan go through the legal procedures in courts and; mubara'ah divorce decision effectiveness in providing protection against the interests of women. The results showed that, women prefer to divorce mubara'ah Sasak village rather than litigation in court because it was easier, cheaper and faster than in court. overseas. The practice of mubara'ah be allowed to live by the government, and even tend to be protected, through the act of manipulating the data by the village government, in order that people who have divorced mubara'ah can remarry without having to show a divorce certificate from the court. The action manipulate this data, known, tolerated and accepted by the Office of Religious Affairs with the appropriate reason for divorce Islamic law. Divorce mubara'ah provides protection against the interests of women in society, related to marital status, the right to joint property and child custody. However, such protection is weak when dealing with the need of the orderly administration of the country, for example: birth certificate, family card, registration of Hajj and registration work abroad.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan perempuan Sasak lebih memilih gugat cerai mubara’ah daripada menempuh prosedur hukum di pengadilan dan efektifitas putusan perceraian mubara’ah dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perempuan Sasak lebih memilih perceraian mubara’ah di kampung daripada beracara di pengadilan karena lebih mudah, lebih murah dan lebih cepat dibanding di pengadilan. Praktik mubara’ah dibiarkan hidup oleh pemerintah, bahkan cenderung dilindungi melalui tindakan rekayasa data oleh pemerintah desa agar orang yang pernah bercerai secara mubara’ah dapat menikah lagi tanpa harus menunjukkan akta cerai dari pengadilan. Rekayasa data ini diketahui, dibiarkan dan diterima oleh Kantor Urusan Agama dengan alasan perceraian tersebut sesuai syariat Islam. Perceraian mubara’ah  memberikan perlindungan terhadap kepentingan perempuan di masyarakat, dalam bidang status perkawinan, hak harta bersama dan hak pengasuhan anak. Namun, perlindungan tersebut lemah ketika berhadapan dengan kepentingan tertib administrasi negara, misalnya: pembuatan akta kelahiran, Kartu Keluarga, pendaftaran haji dan pendaftaran kerja di luar negeri.
PENELANTARAN RUMAH TANGGA ( Kajian Hukum dan Gender ) Nurbaity Prastyananda
Muwazah Vol 8 No 1 (2016)
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v8i1.736

Abstract

This paper examines the neglect of household in the perspective of law and gender. The argument, which was developed in this study is that neglect of household as one form of domestic violence, which legally regulated clearly and firmly in the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. Sociologically, neglect of household, related to the construction of gender in the context of patriarchal society, which results in gender inequality with the victims were women and children.Paper ini mengkaji tentang penelantaran rumah tangga dalam perspektif hukum dan gender. Argumentasi yang dibangun dalam kajian ini adalah, penelantaran rumah tangga sebagaisalah satu bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang secara yuridis diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Secara sosiologis, penelantaran rumah tangga, juga tidak lepas dari konstruksi gender yang dibangun oleh masyarakat patriarkhis, yang mengakibatkan ketimpangan gender dengan korbannya adalah perempuan dan anak.
CITRA KAUM PEREMPUAN DI HINDIA BELANDA Fika Hidayani; Isriani Hardini
Muwazah Vol 8 No 1 (2016)
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v8i1.738

Abstract

This article illustrates the position of Indonesian women in the Dutch colonial era, where women were treated arbitrarily, and they did not have the rights as human beings which equal to men. In fact, due to economic conditions and necessity, these women were willing to become a mistress and housekeeper in the Dutch household in Indonesia. This article is an interesting to discuss because the condition of women in Dutch colonial are rarely exposed to the media. A condition that was very dramatic that never happened again to women in Indonesia.Artikel ini menggambarkan mengenai kedudukan perempuan Indonesia ketika zaman penjajahan Belanda, di mana perempuan diperlakukan semena-mena, dan tidak diberikan haknya sebagai manusia yang sederajat dengan kaum pria. Bahkan dikarenakan kondisi ekonomi dan keterpaksaan, para perempuan ini rela menjadi gundik dan nyai bagi rumah tangga orang Belanda yang tinggal di Indonesia. Artikel ini menarik dibahas karena kondisi perempuan seperti ini jarang terekspos media. Suatu kondisi yang sangat miris yang diharapkan tidak akan terjadi lagi pada perempuan di Indonesia.
KARAKTERISTIK ORGANISASI LOKAL PEREMPUAN DAN KOMUNIKASI TERHADAP PEMBANGUNAN SOSIAL MASYARAKAT DI LHOKSEUMAWE-ACEH Zulham Zulham; Fauzan Fauzan
Muwazah Vol 8 No 1 (2016)
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v8i1.739

Abstract

The article discusses the role of women and it is characteristic in forming organizations and maintaining social communication establishment in order to actualize and articulate their existance within socciety. So far, we knew that gender’s role during the new order regime, what we called Suharto’s military regime, in which totally marginalized and isolated from development, politics,culture and other social activities. Therefore, the local communities in Aceh, has grown and developed organizations as a mechanism for fulfilling the needs and solving problems for the people at the local level, especially women.paper ini membahas tentang peran perempuan dan karakteristik dalam membentuk organisasi dan mempertahankan pendirian komunikasi sosial dalam rangka aktualisasi keberadaan mereka di masyarakat, karena selama rezim orde baru, atau disebut dengan rezim militer Suharto, perempuan terpinggirkan dan terisolasi dari pembangunan, politik, budaya dan kegiatan sosial lainnya. Oleh karena itu, pada masyarakat lokal di Aceh, telah tumbuh dan berkembang organisasiorganisasi sebagai mekanisme pemenuhan kebutuhan dan pemecahan permasalahan bagi masyarakat pada tingkat lokal, khususnya perempuan.
FILM “KEHORMATAN DI BALIK KERUDUNG” SEBAGAI LIVING AL-QURAN Ahmad Muttaqin
Muwazah Vol 8 No 1 (2016)
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v8i1.740

Abstract

The film,“Kehormatan di Balik Kerudung” (read: KdBK) is a religious Indonesian film containing gender issues.In relation to this, it is necessary to view this movie as livingAlQuranphenomenon. By using femenism approach, this paper concludes that first, the“KdBK” movie contains gender issue as reception from Q.S. Ali ‘Imran (3): 132. Second, many gender imbalance issues are showed from this movienamely, discrimination, stereotype, subordination, marginal issue and double burden.Film, "Kehormatan di Balik Kerudung" (baca: KdBK) adalah sebuah film religiusIndonesia yang mengandung isu-isu gender. Terkait dengan hal tersebut, maka penting untuk melihat film ini sebagai phenomena livingAl-Quran. Pendekatan femenism, digunakan dalam kajian ini, sehingga kesimpulannya adalah, pertama, film "KdBK" berisi isu gender sebagai penerimaan dari Q.S. Ali Imran (3): 132 dan; kedua, isu-isu ketimpangan gender yang ditunjukan dalam film ini, antara lain: diskriminasi, stereotip, subordinasi, marginalisasi dan beban ganda.
REFORMULASI HUKUM PERKAWINAN ISLAM RESPONSIF GENDER Nurul Maisyal
Muwazah Vol 8 No 2 (2016)
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v8i2.753

Abstract

This paper are the result of research that aims to find about formulation of the Marriage Law of Islam in Indonesia that are gender responsive. This normative juridical research method with the approach of legislation, conceptual and historical. Analysis of legal materials using prescriptive analysis, by interpretation, argumentation and legal logic. The results showed that, gender relations in Islam Marriage Law in Indonesia, as stipulated in Law No. 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law, was still gender bias. This is evidenced by still many chapters to be scrutinized, particularly Article 31 paragraph (3) and Article 34, concerning husband-wife relationship patterns unequal gender. Therefore, the need for a reformulation of Islamic Marriage Law to make it more gender responsive. Legal issues are problematic in Marriage Law of Islam, namely concerning the minimum age of marriage, the marriage guardian, polygamy and nushuz also need reformulated, based on three basic values of law as an analysis, by considering the concepts of Islamic law, in order to study on the legal that are gender responsive acceptable by the people.Paper ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk menemukan tentang formulasi mengenai Hukum Perkawinan Islam di Indonesia yang responsif gender. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan historis. Analisis bahan hukum menggunakan preskriptif analisis, dengan penafsiran, argumentasi dan logika hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa, relasi gender dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia, yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, masih bias gender. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pasal-pasal yang perlu dikritisi, khususnya Pasal 31 ayat (3) dan pasal 34, mengenai pola relasi suami-isteri yang tidak setara gender. Oleh karena itu, perlu adanya reformulasi Hukum Perkawinan Islam agar lebih responsif gender. Isu hukum problematis dalam Hukum Perkawinan Islam, yaitu tentang batas usia menikah, wali nikah, poligami dan nusyūz juga harus direformulasi, berbais tiga nilai dasar hukum sebagai analisa, dengan mempertimbangkan konsep-konsep hukum Islam, agar kajian tentang hukum yang responsif gender,diterima oleh masyarakat.
SKEPTISISME DALAM HERMENEUTIKA FEMINIS FATIMA MERNISSI Qaem Aulassyahied
Muwazah Vol 8 No 2 (2016)
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v8i2.754

Abstract

This paper explores the Fatima Mernissi of Hermeneutics with Feminism paradigm. According to him, one of the sources of discrimination against women is the interpretation the clerics of the some hadith that are full of with a view of masculinity. Fatima Mernissi does not hesitate to mention the narrators on Thabaqat companions, like Abu Hurariah which has narrated some hadith recognition of the Prophet, however full of with interests that lead to hatred against women. Skepticism and excessive criticism, of Fatima Mernissi was found when there is no recognition that false hadiths, can occur because of a mistake narrators without the element of intent. The attitude of skepticism Fatima Mernissi also found when, citing the data source from the book of scholars by adding a few words which caused it means to be biased, and also a negative view of the narrations that are considered misogynistic.Tulisan ini mengeksplorasi Hermeneutika Fatima Mernissi dengan paradigma Feminisme. Menurutnya, salah satu sumber diskriminasi terhadap perempuan adalah tafsiran para ulama terhadap beberapa hadis yang sarat dengan pandangan maskulinitas. Fatima Mernissi tidak segan menyebutkan perawi pada Thabaqat sahabat, seperti Abu Hurariah yang telah meriwayatkan beberapa hadis yang diakuinya dari Rasulullah namun sarat kepentingan dan tendensius yang mengarah kepada “anti perempuan”. Sikap skeptis dan kritik berlebihan yang dilakukan oleh Fatima Mernissi ditemukan ketika tidak ada pengakuan bahwa hadis palsu dapat terjadi karena kekeliruan perawi tanpa adanya unsur kesengajaan. Sikap skeptisisme Fatima Mernissi juga ditemukan ketika mengutip sumber data dari kitab ulama dengan menyusupkan beberapa kata yang menyebabkan maknanya menjadi bias dan memandang negatifriwayat-riwayat yang dianggap misoginis.
ANALYSIS OF WOMEN’S PARTICIPATION IN RAINFED RICE AGRICULTURAL SYSTEMS IN GEBANGANGKRIK VILLAGE OF NGIMBANG LAMONGAN, EAST JAVA Eko Sutrisno; Poppy Diana Sari
Muwazah Vol 8 No 2 (2016)
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v8i2.755

Abstract

The aim of this study was to obtain in-depth information about the participation of women farmers in agricultural production in the village of Gebangangkrik. Women in the village of Gebangangkrik go to work in the fields to help their husbands, from land preparation to post harvest process. Fees earned by women is lower than for men. They work with a rotation system or alternately between families or between neighbors that do not receive fees or spend big except for breakfast. There are many women farmers who worked to pay the debt, because when the bad season come, they had to borrow rice to other people who had more extensive rice fields with the assurance will voluntarily to help work in the fields when the next planting season. However, women farmers access to information in the field of agriculture is still very limited, so it seems that the girls were just as workers.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang partisipasi perempuan petani dalam produksi pertanian di Desa Gebangangkrik. Perempuan di Desa Gebangangkrik ikut bekerja di sawah membantu suami, dari proses penyiapan lahan hingga pascapanen. Upah yang diterima oleh para perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Mereka bekerja dengan sistem giliran atau bergantian antar keluarga atau antar tetangga sehingga tidak menerima upah atau mengeluarkan biaya besar kecuali untuk sarapan. Terdapat banyak perempuan petani yang bekerja karena untuk membayar utang, sebab saat musim paceklik sudah pinjam beras kepada orang yang memiliki sawah lebih luas dengan jaminan mau disuruh membantu bekerja di sawah saat musim tanam selanjutnya. Namun begitu, akses para perempuan petani untuk mendapatkan informasi di bidang pertanian masih sangat sedikit, sehingga terkesan bahwa para perempuan tersebut hanya sebagai pekerja.

Page 33 of 42 | Total Record : 415

 31   32   33   34   35 

Filter by Year

2009 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 (2022) Vol 14 No 1 (2022) Vol 13 No 2 (2021) Vol 13 No 1 (2021) Vol 12 No 2 (2020) Vol 12 No 1 (2020) Vol 11 No 1 (2019): Juni 2019 Vol 11 No 2 (2019) Vol 11 No 1 (2019) Vol 10 No 2 (2018): Desember 2018 Vol 10 No 1 (2018): Juni 2018 Vol 10 No 2 (2018) Vol 10 No 1 (2018) Vol 9 No 2 (2017) Vol 9 No 2: Desember 2017 Vol 9 No 1: Juni 2017 Vol 9 No 1 (2017) Vol 9 No 1: Juni 2017 Vol 8 No 2: Desember 2016 Vol 8 No 2 (2016) Vol 8 No 1: Juni 2016 Vol 8 No 1 (2016) Vol 7 No 2: Desember 2015 Vol 7 No 2 (2015) Vol 7 No 1 (2015) Vol 7 No 1: Juni 2015 Vol 6 No 2: Desember 2014 Vol 6 No 2 (2014) Vol 6 No 1: Juni 2014 Vol 6 No 1 (2014) Vol 5 No 2 (2013) Vol 5 No 2: Desember 2013 Vol 5 No 1 (2013) Vol 5 No 1: Juni 2013 Vol 4 No 2 (2012) Vol 4 No 2: Desember 2012 Vol 4 No 1: Juni 2012 Vol 4 No 1 (2012) Vol 3 No 2 (2011) Vol 3 No 2: Desember 2011 Vol 3 No 1: Juni 2011 Vol 3 No 1 (2011) Vol 2 No 2: Desember 2010 Vol 2 No 2 (2010) Vol 2 No 1: Juni 2010 Vol 2 No 1 (2010) Vol 2 No 1: Juni 2010 Vol 1 No 2 (2009) Vol 1 No 2: Desember 2009 Vol 1 No 1: Juni 2009 Vol 1 No 1 (2009) More Issue