Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum

jurnalilmiahhukumdejure
Website

Published by Universitas Singaperbangsa Karawang

ISSN : 24427578 EISSN : 25411594 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum merupakan Jurnal Ilmu Hukum yang dipublikasikan oleh Lembaga Kajian Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang. Jurnal tersebut merupakan hasil penelitian serta kajian gagasan konseptual di bidang ilmu hukum terhadap isu-isu hukum, kosenseptual dalam tataran teori dan praktik, putusan pengadilan, analisis kebijakan pemerintah dan pemerintahan daerah serta lainnya.

Arjuna Subject : -

Articles 111 Documents

3 4 5 6 7

PERAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI PENGEMBAN TANGGUNG JAWAB PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DALAM MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK DI KABUPATEN KARAWANG Hayatul Iman, S.H., M.H, Dr. Candra
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.007 KB)

ABSTRAKPelanggaran hak-hak anak telah banyak terjadi dan menjadi perhatian kita bersama. Untuk itu dalam rangka membangun kondisi ideal yang diperlukan untuk peran pemerintah dalam melindungi hak-hak anak khususnya peran dari Pemerintah Daerah sebagai pengemban tanggung jawab perlindungan anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran dan tanggung jawab pemerintah dalam mengatasi pelanggaran hak-hak anak di Daerah, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi tindak terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah khususnya terhadap anak. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hak anak di Daerah diantaranya faktor regulasi, faktor pelaksana aparatur dan faktor sosial budaya. Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan Perlindungan Terhadap Anak sebagai Kota Layak Anak masih belum terselenggara dengan baik sesuai dan terdapat kendala dalam pelaksanaannya.Kata kunci: Tanggung jawab, Pemerintah Daerah, Kota Layak AnakABSTRACTChild rights violations have occurred and are of concern to us. Therefore, in order to build ideal conditions necessary for the role of government in protecting children's rights, especially the role of local government as the bearer of child protection responsibility. The purpose of this research is to know and analyze the role and responsibility of government in overcoming the violation of children rights in the Region, and to know the factors becoming the acts of realizing the prosperity of society in area especially to children. This research is analytical descriptive and using normative juridical approach. Data collection techniques were conducted through literature studies and field studies. Data analysis is done qualitatively. From the results of the study can be concluded that the factors that cause many violations of child rights in the region include regulatory factors, apparatus implementers and socio-cultural factors. Role and Responsibility of Local Government in the effort to realize Child Protection as City Worthy of a Children’s still not held properly accordingly and there are obstacles in its implementation.Keyword: Responsibility, Local Government, The City Worthy of a Children

Cover-Susunan Redaksi-Sambutan Dewan Redaksi-Daftar Isi-Persembahan Bagi Mitra Bestari JIH DE'JURE: KAJIAN ILMIAH HUKUM
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 2 No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 2
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Cover-Susunan Redaksi-Sambutan Dewan Redaksi-Daftar Isi-Persembahan Bagi Mitra Bestari

TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP EFEKTIVITAS INDIVIDUALISASI PIDANA DALAM PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Dr. Ina Heliany, S.H., M.H
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 2 No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 2
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAKAnak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya sering muncul berbagai permasalahan tentang kenakalan anak. Fenomena meningkatnya perilaku kenakalan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Apabila diamati ternyata banyak sekali hak anak yang terlanggar dari proses pemeriksaan sampai pada putusan hakim dan masih dijumpai bahwa ternyata hakim cenderung menjatuhkan pidana badan dan perampasan kemerdekaan dalam memutuskan perkara anak. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini akan diuraikan apakah faktor-faktor individualisasi pidana dipertimbangkan hakim dalam memutus perkara anak, khususnya bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan bagaimana pelaksanaan proses hukum yang seharusnya digunakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach) yakni Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya Pasal 43. Hasil pembahasan dalam undang-undang tersebut juga memuat hak-hak anak yang terdapat dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 65 agar dalam proses pelaksanaan persidangan terhadap anak tidak ada hak-hak anak yang terlanggar dalam hal ini sesuai dengan Beijing Rules yakni aturan standar yang ditetapkan oleh PBB yang berkaitan dengan anak.Kata kunci: Individualisasi, Pidana, AnakABSTRACTChildren are a gift from the trust at the same time the Almighty God, which always must be maintained because in her inherent dignity, dignity and rights as human beings who must be upheld. In the growth and development often arise various problems of delinquency. If it is observed that many children's rights are violated from the examination process until the judge's decision and still found that the judge tends to impose the criminal body and deprivation of independence in deciding the case of children. Based on this matter, in this study will be described whether the factors of criminal individualization considered by judges in deciding cases of children, especially for children in conflict with the law and how the implementation of legal process that should be used against children in conflict with the law in Indonesia. The research method used is normative legal research, using statue approach method based on Law Number 11 Year 2012 on Children Criminal Justice System, case approach and comparative approach. As contained in Law Number 11 Year 2012 on Children Criminal Justice System especially Article 43. In the law also contains the rights of children contained in Article 3, Article 4 and Article 65 so that in the process of conducting the trial against the child does not exist the rights of the child who are violated in this case are in accordance with the Beijing Rules, the standard rules established by the United Nations relating to the child.Keyword: Individualization, Criminal, Child

RISIKO DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Sherly Ayuna Putri, S.H., M.H
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 2 No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 2
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAKTimbulnya pekerja anak antara lain dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, kondisi anak, keluarga dan budaya masyarakat. Mempekerjakan anak tidak juga selalu berdampak negatif, karena dengan anak bekerja dapat melatih kemampuan fisik, mental, sosial serta intelektualitas anak. Meskipun dalam prakteknya tidak dapat dihindari banyak terjadinya diskriminasi ataupun eksploitasi yang dialami oleh pekerja anak. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Masalah hukum yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana risiko bagi pekerja anak dibawah umur menurut hukum positif di Indonesia? dan bagaimana hak-hak anak dan perlindungan hukum bagi pekerja anak berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak? Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis dan kualitatif deskriptif. Penelitian ini merupakan Library Research dengan menggunakan data-data sekunder. Mempekerjakan anak sebagaimana diatur di dalam undang-undang tersebut sebenarnya erat kaitannya dengan upaya melindungi hak asasi anak. Ketentuan yang melarang mempekerjakan anak sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan Pasal 68 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.Kata kunci: Risiko, Perlindungan Hukum, Pekerja AnakABSTRACTThe incidence of child labor is influenced by various factors such as poverty, child's condition, family and community culture. Hiring a child does not always have a negative impact, because with working children can train the physical, mental, social and intellectual abilities of children. Although in practice there is inevitably much discrimination or exploitation experienced by child laborers. Every child shall have the right to survival, growth and development and shall be entitled to protection from violence and discrimination as provided for in the Constitution of the State of the Republic of Indonesia Year 1945. A child is a person who is not yet 18 years of age, including a child who is still in the womb. The legal issues raised in this study are: What is the risk for underage child workers according to positive law in Indonesia? and how are child rights and legal protection for child labor under Law Number 13 Year 2003 regarding Employment connected with Law Number 35 Year 2014 on Children Protection? This research is normative juridical research with descriptive descriptive and descriptive descriptive research specification. This research is Library Research using secondary data. The employment of children as stipulated in the law is in fact closely related to the protection of the rights of children. The provisions prohibiting the employment of children as provided in the provisions of Article 68 of Law Number 13 Year 2003 regarding Employment which provides that every child has the right to protection by parents, family, community and state.Keyword: Risk, Legal Protection, Child Labor

BAHASA INDONESIA DALAM SISTEM PENULISAN KEPUSTAKAAN BERDASARKAN PERSPEKTIF METODE PENELITIAN DAN PENULISAN HUKUM Dr. Holyness N. Singadimedja, S.H., M.H Eidy Sandra, S.H., M.H
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 1 No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 1 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAKSalah satu fungsi perguruan tinggi yang tercermin dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) dimaksudkan untuk menghasilkan produk ilmiah yang dilakukan melalui penelitian hukum. Produk ilmiah tersebut bervariasi menurut bobotnya, mulai dari yang sangat sederhana sampai yang berbobot tinggi, apakah dihasilkan oleh mahasiswa atau dosen sebagai peneliti dan menurut forum di mana produk tersebut dikomunikasikan atau dipublikasikan. Penentuan tinggi rendahnya nilai bobot suatu karya ilmiah ditentukan pula oleh kriteria masing-masing jenjang pendidikan tinggi (S-1, S-2 dan S-3) oleh nilai kegunaan pada masyarakat maupun oleh peranannya dalam pengembangan suatu disiplin ilmu tertentu. Pertanyaan yang kemudian lahir yaitu bagaimana sistem penulisan pustaka pada sebuah karya tulis ilmiah dalam pembuatan tugas akhir mahasiswa maupun dalam suatu penelitian hukum? Penulisan tersebut haruslah merujuk pada satu sistem penulisan yang baik dan benar serta diakui secara nasional dan internasional.Kata kunci: Sistem Penulisan, Penulisan Pustaka, Metode Penulisan.ABSTRACTOne function of universities is reflected in the Tri Dharma University (Education and Teaching, Research and Community Service) intended to produce scientific products those effected through of legal research. The scientific products greatly varies according to weight, ranging from the very simple to the higher weight, whether produced by University student or Lecturer as a researcher and according to the forum in which the product is communicated or published. Determination of the intensity of the weight of a scientific work is also determined by the criteria of their respective higher education degrees (S-1, S-2 and S-3) by value and usefulness to society by its role in the development of a particular discipline. The question then is born that is how the sistem of writing literature in a scientific paper in the manufacture of final project or in a of legal research? The writing should be referred to a sistem of writing that is good and true and recognized nationally and internationally.Keywords: Writing Sistem, Library Writing, Writing Methods.

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM IMPLEMENTASI HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA TERHADAP HAK-HAK ANAK DI INDONESIA Dr. Candra Hayatul Iman, S.H., M.H., dan Wulansari, S.H., M.H
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 1 No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 1 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAKFenomena yang tergambarkan tentang anak telah banyak menjadi perhatian kita bersama. Masih banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran terhadap hak-hak anak. Untuk itu dalam rangka membangun kondisi ideal yang diperlukan untuk peran pemerintah dalam melindungi hak-hak anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam implementasi perlindungan anak di Indonesia, mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala atau hambatan dalam perlindungan terhadap hak-hak anak di Indonesia dan upaya pencegahan dan penanggulangan untuk meminimalisir pelanggaran hak-hak anak di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kebijakan pemerintah dalam implementasi perlindungan anak di Indonesia dapat dilihat dengan adanya kebijakan dari pemerintah untuk membentuk lembaga-lembaga yang konsen terhadap perlindungan anak di Indonesia diantaranya adalah adanya kementrian yang secara khusus bertugas untuk menjamin hak-hak anak yaitu Kementrian Perlindungan Perempuan dan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Balai Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak (BPSAA). Faktor-faktor yang menjadi kendala atau hambatan dalam perlindungan terhadap hak-hak anak di Indonesia diklasifikasikan menjadi beberapa faktor, diantaranya adalah faktor substansi hukum, stuktur hukum dan budaya hukum. Upaya pencegahan dan penanggulangan untuk meminimalisir pelanggaran hak-hak anak di Indonesia dapat dilihat dari upaya formulasi (preventif) di daerah dengan adanya pengaturan yang mengatur secara khusus tentang perlindungan hak-hak anak dengan dibuatnya Peraturan Daerah Perlindungan Anak, peraturan tentang dibentuknya Komisi Perlindungan Anak di Daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk itu. Upaya penanggulangan secara formulasi dapat dibuat dengan adanya kebijakan pemerintah untuk menjamin penanggulangan terhadap anak-anak yang menjadi korban pelanggaran hak-hak anakKata kunci: Kebijakan Pemerintah, Perlindungan Anak, Hak-hak Anak.ABSTRACTDenoted phenomenon about child attracts our attention. There are many violation cases happened on child right. Therefore, in order to build ideal condition, it is needed government role to protect child right. The aim of this research is to know government policy in the implementation child protection in Indonesia, to know factors that become obstacle or problem in protecting towards child right in Indonesia and preventive and countermeasure effort to minimize violation on the child right in Indonesia. This research is analytical description and using normative juridical approach. Technique of data collection is conducted through literature study and field study. Data analysis is done through qualitative. Based on the result of research, it can be concluded that the government policy in the implementation of child right in Indonesia can be seen from government policy to build institutions which concern on child protection in Indonesia for instance there is ministry that specifically ensure child rights those are Ministry of Woman and Child Protection, Commission of Indonesia Child Protection (KPAI), Integrated Service Center Woman and Child Protection (P2TP2A), Social Bureau Woman and Child Protection (BPSAA). Factors that become obstacle and problem in protecting on child right in Indonesia are classified to be some factors; they are law substation factor, law structure and law culture. Preventive and countermeasure effort to minimize violation on the child right in Indonesia can be seen from preventive formulation in region by having organizing that arranges specifically about child right which produce Region Regulation of Child Protection, Regulation about Commission of Child Protection in region and other regulations on it. Effort preventive formulation can be made by government policy to guarantee countermeasure towards the children that become victim of violation of child right.Keywords: Government Policies, the Protection of Children, Rights of the Child.

Poster PPMB FH Unsika Poster Penerimaan Mahasiswa Baru FH Unsi Universitas Singaperbangsa Karawang
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 1 No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 1 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Poster Penerimaan Mahasiswa Baru FH Unsika Tahun Akademik 2016.

HAK KONSTITUSIONAL PRESIDEN DALAM MEMBERIKAN GRASI DAN PENERAPANNYA DI REPUBLIK INDONESIA R. Bagus Irawan, S.H., M.H
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 1 No 2 (2016): Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum Volume 1 Nomor 2
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAKDalam konsep negara hukum tersebut, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan bernegara adalah hukum. Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dikatakan menganut sistem presidensial. Pasal 14 ayat (1) Amademen UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA”. Pemberian grasi oleh kepala negara telah sejak lama dikenal orang dalam sejarah. Pemberian grasi itu sebagai “suatu pernyataan dari kekuasaan yang tertinggi yang menyatakan bahwa akibat-akibat menurut hukum pidana dari suatu delik itu menjadi ditiadakan, baik seluruhnya maupun sebagian”. Pandangan hukum dewasa ini, lembaga tersebut tidak boleh lagi dipergunakan sebagai kemurahan kepala negara, melainkan ia harus digunakan sebagai alat untuk meniadakan ketidakadilan yaitu apabila hukum yang berlaku di dalam pemberlakuannya dapat menjurus pada suatu ketidakadilan. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana grasi dihubungkan dengan kekuasaan presiden dalam perspektif hukum tata negara di Indonesia dan bagaimana implementasi grasi dihubungkan dengan kepentingan negara. Penelitian ini yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Dalam hal ini juga dikatakan bahwa pemberian grasi tidak terkait dengan penilaian hukum dari pengadilan, karena grasi bukan merupakan campur tangan presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak konstitusional untuk memberikan ampunan.Kata kunci: Hak Konstitusional, Presiden, Pemberian Grasi.ABSTRACTIn the concept of the law state, idealized that should be the commander in the dynamic life of the state is law. The Government of the Republic of Indonesia based on the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 is said to embrace the presidential system. Article 14 paragraph (1) The Constitution of the Republic Indonesia NRI 1945 which states that “The President gives of clemency and rehabilitation by taking into consideration MA (Supreme Court)”. Granting clemency by the head of state has long been known in history. Granting clemency as “a statement from the highest authority stating that the consequences under criminal law of an offense it being dispensed, either entirely or partially”. View of current law, the agency can no longer be used as the generosity of the head of state, but it should be used as a tool to eliminate the injustice that is if the applicable law in the enforcement could lead to an injustice. The formulation of the problem in this research is how the president's of clemency power is connected with the perspective of constitutional law in Indonesia and how the implementation of clemency is connected with the interests of the state. This research is analytical descriptive with normative juridical approach. In this case also said that granting clemency is not related to the legal assessment of the court, because of clemency is not the president's interference in judicial matters, but rather a constitutional right to grant a clemency.Keywords: Constitutional Rights, the President, Granting Clemency.

PENGATURAN PRAKTEK MEDIASI TERHADAP UPAYA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA Imam Budi Santoso, S.H., M.H
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 1 No 2 (2016): Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum Volume 1 Nomor 2
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAKPerselisihan hubungan industrial sering kali memicu konflik antara pekerja/serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha sehingga memerlukan cara atau formula penyelesaian sengketa diantara keduanya yang dapat mengayomi dan memberikan solusi yang dapat diterima oleh para pihak. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur penyelesaian perselisihan hubungan industrial mensyaratkan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial didasari musyawarah untuk mufakat dengan mengedepankan mekanisme bipartite dan mediasi sebagai prasyarat utama sebelum masuk ke dalam mekanisme Peradilan Hubungan Industrial.Kata kunci: Mediasi, Penyelesaian Sengketa, Perselisihan Hubungan Industrial.ABSTRACTAn industrial relations dispute often lead to conflict between employees/unions/ labor unions with employers that require dispute resolution method or formula between them to protect and provide a solution that is acceptable to the parties. In Law Number 2 a tender in 2004 for the settlement of the Industrial Dispute organize a labor dispute resolution requires a labor dispute resolution mechanism based on deliberation by promoting bipartite mechanisms and mediation as a main prerequisite prior to entry into the judicial mechanisms of industrial relations.Keywords: Mediation, Dispute Resolution, Industrial Relations Disputes.

Biodata Penulis Penulis, Biodata
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.007 KB)

Biodata Penulis

Page 5 of 12 | Total Record : 111

3 4 5 6 7

Filter by Year

2016 2020

Filter By Issues

All Issue Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 5 Nomor 1 Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 4 Nomor 2 Vol 4 No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 4 Nomor 1 Vol 3 No 2 (2018): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 3 Nomor 2 Vol 3 No 1 (2018): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 3 Nomor 1 Vol 2 No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 2 Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 1 Vol 1 No 2 (2016): Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum Volume 1 Nomor 2 Vol 1 No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 1 Nomor 1

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. karawang,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. karawang, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. karawang,

Jawa barat

INDONESIA