cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 2086499X     EISSN : 2086499X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Penelitian Hukum adalah jurnal ilmiah untuk bidang Ilmu Hukum yang diterbitkan oleh Unit Jurnal dan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Jurnal Penelitian Hukum memilki muatan berupa hasil-hasil penelitian dan review dalam bidang kajian terpilih meliputi berbagai cabang ilmu hukum (Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum,Perbandingan Hukum,dll) serta dalam Jurnal PenelitianHukum juga berisi tentang bidang kajian berkaitan dengan Hukum dalam arti luas.Jurnal ini diterbitkan tiga kali setahun (Maret, Juli, November).
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 3 (2015)" : 5 Documents clear
PEMENUHAN HAK EKONOMI MELALUI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INDUSTRI KAYU LAPIS DI DESA NGUWET KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG Febri Iqbal
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 2, No 3 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (372.303 KB)

Abstract

AbstractThis research aims to elaborate how far the contribution of the CSR Program by plywood industry in Nguwet Village for fulfilling economic rights for the communities. This research is an empirical study and normative study. Research problems are (1) how is the contribution of the CSR Program by plywood industry in Nguwet Village for fulfilling economic rights for the communities? (2) how is the conformity of its program with the law? The conclutions are (1) communities do not know about the contribution of the CSR program so the aims do not reached (2)the CSR program is not conform with the law because it is not based on what communities needed. IntisariPenelitian ini untuk mengetahui sejauh mana kontribusi dari Program CSR oleh Industri Kayu Lapis  (plywood) di Desa Nguwet terhadap pemenuhan Hak Ekonomi masyarakat Desa Nguwet. Pendekatan yang digunakan adalah dengan studi lapangan dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah (1) bagaimana kontribusi program CSR oleh industri kayu lapis terhadap pemenuhan hak ekonomi masyarakat Desa Nguwet; (2) bagaimana kesesuaian kontribusi tersebut dengan peraturan perundang-undangan? Kesimpulan yang diperoleh adalah (1) masyarakat belum mengetahuisejauh mana kontribusi CSR sehingga CSR menjadi tidak tepat (2) CSR industri kayu lapis tidak sesuai peraturan perundang-undangan sebab tidak didasarkan pada kebutuhan masyarakat.
IMPLEMENTASI PRIOR INFORMED CONSENT (PIC) DAN ACCESS AND BENEFIT SHARING SYSTEM (ABS) DALAM UPAYA OPTIMALISASI BIOPROSPEKSI SUMBER DAYA GENETIK KAWASAN LAUT INDONESIA Madiha Dzakiyyah Chairunnisa
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 2, No 3 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (409.164 KB)

Abstract

AbstractThis study discusses on the implementation of Prior Informed Consent (PIC) and Access and Benefit Sharing System (ABS) in the Effort to Optimalize Bioprospecting of Genetic Resources in Indonesian Seas. The questions posed are (1) how is the implementation of the aforementioned PIC and ABS as a protection of genetic resources coming from Indonesian seas? (2) How is the implication of the PIC and ABS implementation in the bioprospecting of genetic resource in Indonesian seas towards the urgency of the passing of Genetic Resources Management bill? The result shows that PIC and ABS implementation is not optimally protecting genetic resources from biopiracy, misuse, and misappropriation.IntisariPenelitian ini membahas mengenai impelementasi Prior Informed Consent (PIC) dan Access and Benefit  Sharing System (ABS) dalam Upaya Optimalisasi Bioprospeksi Sumber Daya Genetik di Kawasan Laut Indonesia. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah (1) bagaimana implementasi PIC dan ABS sebagai bentuk perlindungan sumber daya genetik yang berasal dari wilayah laut Indonesia? (2) bagaimana dampak dari implementasi PICdan ABS dalam bioprospeksi sumber daya genetik laut di Indonesia terhadap urgensi pengesahan RUU Pengelolaan Sumber Daya Genetik (RUU PSDG)? Kesimpulan yang diperoleh adalah implementasi mekanisme PIC dan ABS yang diusung oleh CBD bersama aturan derivatifnya, belum secara optimal melindungi bioprospeksi sumber daya genetik laut di Indonesia dari biopiracy, misuse, dan missappropriation oleh pihak-pihak asing yang tidak bertanggung jawab
KEDUDUKAN LAKI­ LAKI DALAM BUDAYA HUKUM KASULTANAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI KASUS PENGISIAN JABATAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) Sartika Intaning Pradhani; Alam Surya Anggara
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 2, No 3 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (398.098 KB)

Abstract

AbstractThis research discusses on men’s position in the law culture of DIY sultanate. The questions posed are (1)  How is the value system in DIY sultanate as a source of Paugeran determination? (2) How is the position of men in the DIY sultanate law culture? (3) How does the Paugeran respond to current development? The research shows that (1) the value system is heavily influenced by Islamic law, thus making a king caliph for the people; (2) Men’s position in said sultanate is depicted through Law number 13 of 2012, in which a Sultan is deemed to be both the leader of region and head of province, and traditionally Sultans are men; (3) Paugeran’s response to current development is an effort to rationalize sultanate traditions to be in line with modern values.IntisariPenelitian ini membahas tentang kedudukan laki-laki dalam budaya hukum kesultanan DIY. Rumusan  masalah yang dikemukakan adalah (1) Bagaimana sistem nilai dalam Kasultanan DIY sebagai sumber penyusunan Paugeran? (2) Bagaimana kedudukan laki-laki dalam budaya hukum Kasultanan DIY? (3) Bagaimana Paugeran merespon perkembangan zaman? Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) sistem nilai dalam Kasultanan DIY sangat erat kaitannya dengan Islam di konsep kekuasaan, kedudukan dan fungsi raja dalam perspektif ajaran Islam, yaitu sebagai khalifah; (2) Kedudukan laki-laki dalam budaya hukum dilihat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dan sejarah kepemimpinan Kasultanan DIY, yang telah mengakomodasi dwifungsi Sultan sebagai kepala daerah di tingkat provinsi, pemegang kekuasaan tertinggi di kerajaan yang bertugas untuk memelihara dan melestarikan tradisi. Berdasarkan sejarah kepemimpinan Kasultanan DIY, secara turun-termurun Sultan adalah laki-laki; (3) Respon Paugeran terhadap perkembangan zaman merupakan upaya untuk merasionalisasi nilai-nilai luhur budaya Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan nilai-nilai modernitas.
POLITIK HUKUM KOPERASI DI INDONESIA (TINJAUAN YURIDIS HISTORIS PENGATURAN PERKOPERASIAN DI INDONESIA) Muhammad Adib Zain
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 2, No 3 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (397.019 KB)

Abstract

AbstractThis study aimed to analyze the legal political of cooperative regulations of various period in Indonesia.  This research is a normative law with secondary law materials. Based on the research, it can be argued that the existence and development of cooperatives have ups and downs in the political policy of thelaw in Indonesia. During the colonial period the cooperative regulation just set that cooperative is exist and make a cooperatives as one of the businesses. After the independence of Indonesia, the purpose of the cooperative is a popular economic movement which is expected to distribute prosperity equally. Unfortunatelly, cooperatives in the regime of the old order and the new order be used as a political tool to perpetuate the power of government. In the reform period, the cooperative regulation is worse because made cooperative like a company that pursues profit. IntisariPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji politik hukum pengaturan koperasi dari berbagai zaman di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan bahan hukum sekunder. Berdasarkan penelitian dapat dikemukakan bahwa keberadaan dan perkembangan koperasi mengalami pasang surut dalam kebijakan politik hukum di Indonesia. Pada masa penjajahan pengaturan koperasi hanya sekedar mengatur koperasi ada dan menjadikan koperasi sebagai salah satu pelaku usaha. Pada masa kemerdekaan, tujuan adanya koperasi adalah sebagai gerakan ekonomi rakyat yang diharapkan mampu memeratakan kesejahteraan. Sayangnya koperasi dalam rezim orde lama dan orde baru dijadikan alat politik untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pada masa reformasi, pengaturan koperasi semakin buruk sebab menjadikan koperasi layaknya perusahaan yang mengejar keuntungan semata.
ASPEK HUKUM REGIONAL BRANDING DALAM UNDANG­UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DAN UNDANG­UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (STUDI KASUS JOGJA ISTIMEWA SEBAGAI BRAND DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) Faisal Arif Rahman; Indra Wijayanto N.A.; Jasmine Marva Silmina
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 2, No 3 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1008.739 KB)

Abstract

AbstractCity branding is a process or effort to make a brand out of a city to ease the introduction process to prospective markets using sentence positioning, slogans, icons, exhibitions, and other medias. Yogyakarta is a province in Indonesia known for its touristic spots, and is the first province in Indonesia that has a regional brand. This study will elaborate on the protection of regional branding under the law, and its usages. The result of the study shows that positive laws in Indonesia does not specifically regulate on regional brand in market communication, and the regional brand “Jogja Istimewa” in tourism is used for tangible and intangible matters.IntisariCity branding merupakan proses atau usaha membentuk merek dari suatu kota untuk mempermudah  pemilik kota tersebut memperkenalkan atau mengkomunikasikan kotanya kepada target pasar dengan menggunakan kalimat positioning, slogan, icon, eksibisi, dan berbagai media lainnya. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki daya tarik tersendiri dalam bidang pariwisata, dan daerah yang menerapkan regional branding pertama kali di Indonesia. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum regional branding di Indonesia dan penggunaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia tidak mengenal khususnya regional brand atau merek daerah/wilayah sebagaimana dalam komunikasi pemasaran, dan regional brand “Jogja Istimewa” di bidang pariwisata digunakan untuk produk yang sifatnya berwujud (tangible) dan tak berwujud (intangible)

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 3 (2015) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014)