cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 18584837     EISSN : 2598019X     DOI : -
Core Subject : Engineering,
Civil Engineering, Building, Construction & Architecture
Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif, diterbitkan oleh Pusat Informasi dan Pembangunan Wilayah (PIPW) yang berada di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret Surakarta, berisi tulisan tentang hasil penelitian, gagasan konseptual dan resensi buku dalam lingkup perencanaan wilayah dan kota serta perencanaan partisipatif. Jurnal terbit dua kali setahun pada bukan Januari dan Juli. Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif menerima tulisan ilmiah dalam bidang yang relevan dengan permasalahan tentang perencanaan wilayah dan kota serta pembangunan daerah.
Arjuna Subject : -
Articles 17 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 17, No 1 (2022)" : 17 Documents clear
Front Matter Vol. 17 No.1 (2022) Rini, Erma Fitria
Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif Vol 17, No 1 (2022)
Publisher : Regional Development Information Center, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/region.v17i1.59043

Abstract

Analisis ketimpangan sosial wilayah di Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat Hernovianty, Firsta Rekayasa; Pratiwi, Nana Novita; Adventia, Dhea
Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif Vol 17, No 1 (2022)
Publisher : Regional Development Information Center, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/region.v17i1.50815

Abstract

Ketidakmerataan proses pembangunan dapat mengakibatkan kesenjangan antar daerah. Secara administratif, Kabupaten Sekadau adalah daerah tingkat kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki masalah ketimpangan wilayah. Penyebaran penduduk yang tidak merata, cakupan wilayah yang luas dan keterbatasan infrastruktur sosial merupakan faktor penyebab ketimpangan di Kabupaten Sekadau. Perkembangan penduduk yang cenderung terkonsentrasi di pusat kabupaten menjadikan daerah pedalaman semakin tertinggal. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis ketimpangan sosial wilayah di Kabupaten Sekadau. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan analisis skoring untuk mengukur tingkat ketimpangan sosial wilayah di Kabupaten Sekadau dengan mempertimbangkan indikator pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, tingkat pendidikan, kesehatan masyarakat, dan tenaga kerja. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa ketimpangan sosial wilayah di Kabupaten Sekadau termasuk tingkat ketimpangan tinggi. Adapun faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial adalah pertumbuhan penduduk dimana persentase pertumbuhan penduduk kabupaten lebih besar dibandingkan persentase pertumbuhan penduduk setiap kecamatan. Selain itu, kepadatan penduduk setiap kecamatan juga lebih rendah dibandingkan kepadatan penduduk kabupaten dan jumlah penduduk yang bekerja di setiap kecamatan di Kabupaten Sekadau lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja.
Hubungan perkembangan urban sprawl dan nilai tanah di barat Kota Surakarta Wibawa, Alvin; Utomo, Rizon Pamardhi; Miladan, Nur
Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif Vol 17, No 1 (2022)
Publisher : Regional Development Information Center, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/region.v17i1.34839

Abstract

Kota adalah tempat yang dinamis. Suatu kota akan selalu berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berada di dalamnya. Kota yang semakin berkembang, maka akan menjadi magnet bagi penduduk di sekitarnya untuk mencari penghidupan yang layak. Hal ini yang dialami Kota Surakarta hingga menjadi magnet urbanisasi yang mengakibatkan fenomena urban sprawl dikarenakan perkembangannya merembet ke arah luar, salah satunya ke arah barat Kota Surakarta. Perkembangan yang tinggi menuntut kawasan barat Kota Surakarta untuk memenuhi kebutuhan ruang masyarakatnya. Tingginya permintaan akan ruang menjadikan pertumbuhan nilai tanah menjadi sangat pesat. Sedangkan, jumlah tanah yang berada di kawasan tersebut tidak dapat memenuhi permintaan. Pertumbuhan nilai tanah yang tiap tahun mengalami peningkatan yang tinggi membuat kekhawatiran tanah yang berada pada kawasan tersebut tidak terjangkau oleh masyarakat sehingga dibutuhkan pengetahuan mengenai hubungan antara perkembangan urban sprawl terhadap nilai tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif dengan menggunakan analisis korelasi pearson. Data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumen-dokumen institusional. Hasil analisis penelitian ini membuktikan bahwa komponen kepadatan memiliki nilai 0,357 yang berarti korelasi rendah terhadap nilai tanah, komponen jarak ke CBD memiliki nilai -0,481 dan variasi guna lahan memiliki nilai 0,424 yang berarti korelasi sedang dan komponen integrasi jaringan jalan utama tidak memiliki korelasi.
Penentuan variabel prioritas perkembangan hunian vertikal Kota Balikpapan berdasarkan preferensi pemerintah Assidiq, Prayudi Brillian; Nurrahman, Farid; Sholikah, Umi
Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif Vol 17, No 1 (2022)
Publisher : Regional Development Information Center, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/region.v17i1.32362

Abstract

Pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Balikpapan diproyeksikan mencapai 833.761 jiwa pada tahun 2032. Pada tahun 2014 angka kebutuhan hunian di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 239.964 unit hunian. Penghuni rumah susun di Kota Balikpapan hanya sebesar 75% dari total 595 unit hunian. Adanya tumpang tindih kebijakan antara Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rumah Susun tidak relevan lagi dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor prioritas berdasarkan preferensi pemerintah menggunakan teknik analisis Analytical Hierarchy Process (AHP). Analisis AHP menghasilkan faktor dan variabel prioritas berdasarkan preferensi pemerintah yaitu faktor prasarana dengan variabel jaringan air bersih, faktor hukum dengan variabel kesesuaian penggunaan lahan dan faktor kepemilikan dengan variabel sistem sewa.
Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berbasis bahaya banjir menggunakan analisis hierarki proses di Kabupaten Kuningan Haris, Fikri Dwi; Sitorus, Santun R.P; Tjahjono, Boedi
Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif Vol 17, No 1 (2022)
Publisher : Regional Development Information Center, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/region.v17i1.44172

Abstract

Indonesia memiliki kondisi alam yang tergolong rawan terhadap bencana alam. Penyebab terjadinya bencana di Indonesia bisa disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Adapun faktor manusia berupa penerapan penggunaan lahan tidak mempertimbangkan karakteristik bentang alam. Kabupaten Kuningan merupakan salah satu wilayah administratif yang terkena dampak bencana (banjir) akibat penggunaan lahan yang tidak mempertimbangkan karakteristik bentang lahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian antara pola ruang RTRW Kabupaten Kuningan (2011-2031) dengan daerah bahaya bencana banjir di Kabupaten Kuningan. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu Analysis Hierarchy Process (AHP) dan pairwise comparison untuk penentuan skor faktor penyebab banjir dan longsor, interpretasi citra Sentinel visual tahun 2018 untuk menentukan penggunaan lahan di Kabupaten Kuningan serta metode analisis spasial melalui teknik overlay untuk menentukan daerah bahaya banjir dan longsor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor bahaya banjir yang mempunyai bobot terbesar hingga terkecil menurut para pakar berturut-turut adalah curah hujan, kemiringan lereng, penggunaan lahan, jenis tanah, dan elevasi. Bahaya banjir dan longsor terdiri atas 3 kelas, yaitu rendah, sedang, tinggi. Hasil overlay antara faktor-faktor penentu bahaya banjir menunjukkan bahwa: a) Bahaya banjir kelas rendah memiliki luasan 42.771 ha; b) Kelas sedang memiliki luas 48.034 ha; c) Kelas tinggi memiliki luas 28.767 ha. Kesesuaian pola ruang pada kawasan budidaya dengan kelas bahaya banjir menunjukkan bahwa kawasan permukiman perdesaan pada kelas bahaya sedang memiliki luasan tertinggi sebesar 7.998 ha. Pada kelas bahaya tinggi, pertanian lahan basah memiliki luasan tertinggi yaitu 7.646 ha.
Back Matter Vol. 17 No.1 (2022) Rini, Erma Fitria
Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif Vol 17, No 1 (2022)
Publisher : Regional Development Information Center, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/region.v17i1.59044

Abstract

Perencanaan kolaboratif dalam penyediaan air bersih di masa pandemi Covid-19 (Studi kasus Kecamatan Batununggal, Kota Bandung) Chrisna Trie Hadi Permana; Verlina Agustine
Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif Vol 17, No 1 (2022)
Publisher : Regional Development Information Center, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/region.v17i1.55553

Abstract

Di tengah mendesaknya kebutuhan air bersih akibat pandemi Covid-19, sebagian masyarakat di Kota Bandung masih belum memiliki akses air bersih yang memadai. Pada umumnya mereka tinggal di kawasan permukiman kumuh yang tersebar di 191 titik. Di sisi lain, pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri apalagi di tengah tantangan realokasi anggaran dan prioritas program akibat pandemi. Berbagai pihak telah mengupayakan adanya program pendukung untuk mengatasi gap tersebut. Pada saat pemerintah masih mengandalkan kelanjutan program-program penyediaan air bersih yang eksisting, seperti program SPAM Bandung Raya dan Pamsimas, aktor-aktor lainnya mulai menyalurkan program-program alternatif yang ditujukan untuk mendukung program pemerintah, termasuk dalam pengembangan kelembagaan, kapasitas pengelolaan, dan peningkatan teknologi. Berdasarkan studi kasus Kota Bandung dan tinjauan khusus pada kawasan permukiman kumuh di Batununggal, kami mengkaji, memetakan, dan mengidentifikasi peran para pihak di dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program, serta pengelolaan knowledge dan pembiayaan pada level kota dan kawasan. Penelitian ini menggunakan kerangka analisis Actor Network yang didukung oleh metode documentary review dan interviews mendapatkan kesimpulan bahwa proses kolaboratif dalam penyediaan air bersih sudah berkembang baik pada level kota, namun peran serta aktor eksternal diperlukan untuk memperkuat prosesnya pada level kawasan.

Page 2 of 2 | Total Record : 17

 1   2 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 1 (2025) Vol 19, No 2 (2024) Vol 19, No 1 (2024) Vol 18, No 2 (2023) Vol 18, No 1 (2023) Vol 17, No 2 (2022) Vol 17, No 1 (2022) Vol 16, No 2 (2021) Vol 16, No 1 (2021) Vol 15, No 2 (2020) Vol 15, No 1 (2020) Vol 14, No 2 (2019) Vol 14, No 1 (2019) Vol 13, No 2 (2018) Vol 13, No 1 (2018) Vol 12, No 2 (2017) Vol 12, No 1 (2017) Vol 7, No 2 (2016) Vol 7, No 1 (2016) Vol 6, No 2 (2015) Vol 6, No 1 (2015) More Issue