cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial
Published by Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial
ISSN : 14125153     EISSN : 25028707     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Berbagai hasil penelitian dan kajian model praktik pekerjaan sosial tentang model pelayanan sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, pengembangan sosial, dan intervensi praktik pekerjaan sosial dapat dipublikasikan melalui jurnal Peksos ini.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 11, No 1 (2012): Peksos" : 8 Documents clear
PERAN MASYARAKAT LOKAL DALAM PENANGANAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA STKS, Windriyati
Pekerjaan Sosial Vol 11, No 1 (2012): Peksos
Publisher : Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (381.002 KB) | DOI: 10.31595/peksos.v11i1.5

Abstract

AbstractThe Role of Community in Handling Domestic Violence. Domestic violence is any form of violence, either physical or non-physical or unlawful deprivation of liberty committed by a person in household. Domestic violence includes acts that violate the dignity and human rights because domestic violence can cause the victim suffered physical injury, phsychological and even result in death. Acts of domestic violence each year increased. In the year 2006 (22.512 cases), four years late in 2010 (101.000 cases, and the impact not only felt by the victim itself, however, other family members will feel discomfort in the family. Therefore, domestic violence must receive immediate treatment, at least from who are the closest to the victim that is community. The method which used is a literary study. Handling of domestic violence is commited by community through a prevention-oriented, victim, offender and its impact. Community is expected to take an active role to assist the government in overcoming the problem of domestic violence. Community’s role in handling domestic violence carried out by local institutions and organizations in their respective areas. Where the execution is accompany by social worker as facilitator. Keywords: domestic violence, role, and facilitator AbstrakKekerasan dalam rumah tangga merupakan segala bentuk tindak kekerasan, baik fisik maupun non-fisik atau pereampasan kemerdekaan secara melawan hokum yang dilakukan oleh seseorang dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) termasuk tindakan yang melanggar martabat dan hak asasi manusia karena KDRT dapat menyebabkan korban mengalami luka fisik, psikis, bahkan berakibat pada kematian. Tindak KDRT setiap tahun meningkat. Pada tahun 2006 (22.512 kasus) dan empat tahun kemudian tahun 2010 (101.000 kasus), berdampak bukan hanya dirasakan oleh korban saja, akan tetapi anggota keluarga lainnya akan merasakan ketidaknyamanan dalam keluarga. Oleh karena itu KDRT harus segera mendapat penanganan, minimal dari orang terdekat dengan korban yaitu masyarakat. Metoda yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Penanganan KDRT yang dilakukan oleh masyarakat antara lain melalui pananganan dengan  berorientasi pada pencegahan korban, pelaku, serta dampak yang ditimbulkan. Masyarakat diharapkan dapat ikut berperan aktif membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah KDRT. Peran masyarakat dalam penanganan KDRT dilaksanakan melalui kelembagaan atau organisasi lokal di wilayah masing-masing, dimana dalam pelaksanaannya didampingi oleh pekerja sosial sebagai fasilitator.
KINERJA GURU SEKOLAH LUAR BIASA DALAM PEMBELAJARAN DI KELAS DI YAYASAN TARBIYAT Ul MUTA’ALIMIN KABUPATEN SUBANG Wibawa, Catur Herry
Pekerjaan Sosial Vol 11, No 1 (2012): Peksos
Publisher : Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (503.152 KB) | DOI: 10.31595/peksos.v11i1.1

Abstract

AbstractTeacher is a responsible person for disciplining children especially children with disability. He or she must have  a good performances so the children and people with disability behaviour level not deviate from the norms in society. Refer to that of  such big role, researcher is attracted to conduct a study to describe how the Special School Teacher’s performance in the classroom process in Tarbiyat Ul Muta’Alimin Institution Subang Regency. The scope of the study is about quality of work dimension with the following indicators: Provision of work, Ability to work level, Ability to analyze data, Ability to evaluate complaint, Consumers objection and work result. Especially, quantity work dimension with the following indicators: Working time, Work attendance, Pace of work and Level of Accuracy. The study design used quantitative and descriptive method. The target population in this study is a teacher who works as educator in Special School of Tarbiyat Ul Muta’Alimin Institution Subang Regency which numbered 20 people. In determining the sample, researcher uses census technique.All of the performance aspect, the result showed that the special school teacher performance in the classroom process in Tarbiyat Ul Muta’Alimin Institution Subang Regency are not optimal. This is because of lack of their understanding on the management and provision of special needs children education and lack of non formal education on special children needs. Teacher performance problems in the Tarbiyatul Muta’Alimin Subang Regency, classroom process is the less inability of teacher in handling of the learning problems to their students because they don’t understand special need children character.  Keywords : teacher  performance,  difabel,  special school,  classroom teaching AbstrakGuru sebagai penanggung jawab pendisiplinan anak khususnya penyandang cacat harus mempunyai kinerja yang baik agar tingkat laku anak/ penyandang cacat  tidak menyimpang dengan norma yang berlaku di masyarakat. Dengan  peran guru yang begitu besar tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian. Tujuan penelitian untuk menggambarkan kinerja  Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) dalam pembelajaran di kelas di Yayasan Tarbiyat Ul Muta’Alimin Kabupaten Subang. Ruang lingkup penelitian tentang dimensi kualitas kerja, dengan indikator: ketepatan kerja, tingkat kemampuan  bekerja, kemampuan menganalisis data, kemampuan mengevaluasi keluhan, keberatan konsumen dan hasil kerja. Termasuk juga dimensi kuantitas kerja, dengan indikator: waktu kerja, absensi kerja, kecepatan kerja dan tingkat ketelitian.Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode deskriptif, Populasi yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah guru yang bekerja sebagai pendidik di SLB  Yayasan Tarbiyat Ul Muta’Alimin  Kabupaten Subang  yang berjumlah 20 orang. Dalam menentukan sampel peneliti menggunakan teknik sensus. Hasil penelitian semua aspek kinerja tesebut diatas  menyatakan bahwa kinerja guru SLB dalam pembelajaran di kelas di Yayasan Tarbiyat Ul Muta’Alimin Kabupaten Subang belum optimal,  dikarenakan masih kurang pahamnya guru terhadap penanganan dan pemberian pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus dan kurangya pendidikan non formal terhadap penanganan anak berkebutuhan khusus, serta tidak memahami karakter siswa berkebutuhan khusus.
MODAL SOSIAL KOMUNITAS ADAT BANCEUY DI DESA SANCA KECAMATAN CIATER KABUPATEN SUBANG Marwanti, Theresia Martina; Huripah, Enung
Pekerjaan Sosial Vol 11, No 1 (2012): Peksos
Publisher : Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.828 KB) | DOI: 10.31595/peksos.v11i1.6

Abstract

AbstractTraditional communities, particularly indigenous people tend to have a better social capital than modern society. Similarly with indigenous people of  Banceuy which own a very closely tie among the community members  that unite by the values of custom/culture makes indigenous people members  increasingly have a close bond of responsibility and have a sense of belonging  in their life. This study wants to understand the social capital which the indigenous people of Banceuy. Research methods used a qualitative-descriptive approach. The determination of informants conducting by purposive sampling. Data collection techniques using in-depth interviews, participant observation, focus group discussions and study documentation. The results of the study, indigenous people of Banceuy is a community which still adhere to values, norms, customs, and beliefs that are believed able to balance the life. Basically, that is, the norms that organize the relationships between each other and related with religion. In terms of belief, indigenous people of Banceuy are very well with anyone, so open especially with people in the community. Network with outsider of the indigenous people, are also established well and  respect one another.  AbstrakMasyarakat tradisional, khususnya komunitas adat  cenderung memiliki modal sosial yang lebih baik dari masyarakat yang modern. Begitu pula halnya dengan komunitas adat Banceuy memiliki ikatan diantara anggota komunitas sangat erat, yang disatukan dengan nilai-nilai adat/budaya menjadikan warga komunitas adat semakin memiliki ikatan yang erat untuk bertanggungjawab dan mempunyai rasa saling memiliki (sense of belonging) di dalam kehidupannya. Penelitian ini ingin memahami modal sosial yang dimiliki komunitas adat Banceuy. Metode peneilitian ini menggunakan pendekatan deskiptif kualitatif. Data penelitian adalah data primer dan data sekunder. Penentuan informan dengan cara purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipatif, FGD dan studi dokumentasi. Hasil penelitian, komunitas adat Banceuy adalah sebuah komunitas yang masih memegang teguh nilai, norma, adat, dan kepercayaan yang diyakini dapat menyeimbangkan kehidupannya. Pada dasarnya norma yang mengatur hubungan dengan sesama dan yang berkaitan dengan keagamaan. Dalam hal kepercayaan, masyarakat komunitas adat Banceuy dengan siapapun sangat baik, terbuka apalagi dengan orang-orang di lingkungan masyarakat ada. Jaringan dengan orang diluar lingkungan komunitas adat, juga terjalin dengan baik dan saling menghormati.
PERAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS) DALAM PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NAPZA DI JAWA BARAT Marbun, Jumayar; Aritonang, A.Nelson; Supiadi, Epi; Maryami, Ami; Ismudiyarti, Yuti
Pekerjaan Sosial Vol 11, No 1 (2012): Peksos
Publisher : Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (510.328 KB) | DOI: 10.31595/peksos.v11i1.7

Abstract

AbstractThe purpose of this study was to obtain an overview of the Institute of Social Welfare (LKS) prevention, rehabilitation, referral, further guidance to victims of drug abuse. While the focus of this study is "How does LKS have addressed the role of drug abuse", with sub-problematic as follows: how LKS prevention, rehabilitation, referral, further guidance to victims of drug abuse. The research method used in research on the role of LKS in Drug Abuse Treatment in West Java is descriptive-qualitative. Data sources consisted of primary sources that 30 people associated with the management of the implementation process LKS, and secondary source documents ie reports and profiles LKS. Data collection techniques are in-depth interviews, structured observation, and study documentation. While the data analysis techniques are. The results showed that the role of LKS in prevention include demand reduction and harm reduction in order to improve immunity and resilience of individuals, families and communities to not abuse the drug, which is classified into primary prevention, secondary prevention and tertiary prevention. Rehabilitation activities carried worksheets for each client at least 2 and at most 120 clients. After care Program activities are conducted is an effort to prevent recurrence (relapse). 22 According to the informant that the ex prevents recurrence of drug abuse by holding intensive counseling, economic assistance, spiritual guidance, assistance with activities involving positive, continue to monitor the development of the former victims of drug abuse. LKS advocacy activities is to assist clients in obtaining their rights, to obtain services and resources and the protection or assistance in case of breaking  the law and to influence  policy makers  to change or  create policy in favor of LKSConclusion of research that drug abuse prevention conducted various worksheets is quite varied, but not all agencies conducting rehabilitation. Generally agencies conduct prevention, advocacy, information and referral guidance. Keywords:  preventive, rehabilitation, referral and aftercare. AbstrakTujuan  penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) melakukan pencegahan, rehabilitasi, rujukan, bimbingan lanjut terhadap korban penyalahgunaan NAPZA. Sedangkan fokus penelitian ini adalah “Bagaimanakah Peran LKS melakukan penanganan penyalahgunaan NAPZA”, dengan sub problematik sebagai berikut: “bagaimana  LKS melakukan pencegahan, rehabilitasi, rujukan, bimbingan lanjut terhadap korban penyalahgunaan NAPZA?”.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian mengenai Peran LKS dalam Penanganan  Penyalahgunaan NAPZA di Jawa Barat adalah metode deskriptif–kualitatif. Sumber data terdiri dari sumber primer yaitu  30 orang pengurus LKS terkait dengan proses pelaksanaan LKS , dan sumber sekunder yakni dokumen laporan dan profil LKS. Teknik pengumpulan data adalah wawancara mendalam, observasi tidak terstruktur, dan studi dokumentasi, sedangkan  teknik analisis data adalah kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran LKS dalam pencegahan mencakup pengurangan permintaan dan pengurangan dampak buruk dalam rangka meningkatkan kekebalan dan ketahanan individu, keluarga, dan masyarakat untuk tidak menyalahgunakan NAPZA yang diklasifikasikan menjadi pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Kegiatan rehabilitasi  dilakukan masing-masing LKS terhadap paling sedikit 2 klien dan paling banyak 120 klien. Kegiatan  Program After care yang dilakukan adalah upaya untuk mencegah  kekambuhan (relapse). Menurut 22 informan bahwa dalam mencegah kekambuhan eks penyalahgunaan NAPZA dengan mengadakan  penyuluhan secara intensif, bimbingan ekonomi, bimbingan rohani, pendampingan dengan melibatkan kegiatan positif, memantau terus perkembangan eks penyalahgunaan NAPZA. Kegiatan advokasi  yang dilakukan LKS adalah  membantu klien dalam memperoleh hak-haknya, untuk mendapatkan pelayanan dan sumber daya juga perlindungan atau pendampingan  dalam kasus melanggar hukum serta mempengaruhi pembuat kebijakan untuk merubah atau membuat kebijakan yang berpihak pada LKS. Kesimpulan hasil penelitian bahwa penanggulangan penyalahgunaan NAPZA dilakukan berbagai LKS cukup bervariasi namun tidak semua lembaga  melakukan kegiatan rehabilitasi. Umumnya lembaga melakukan kegiatan pencegahan, advokasi, bimbingan lanjut, dan rujukan. Kata kunci: pencegahan, rehabilitasi, referral, aftercare.
ADVOKASI SOSIAL BAGI PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN Lubis, Nurhayani
Pekerjaan Sosial Vol 11, No 1 (2012): Peksos
Publisher : Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (367.04 KB) | DOI: 10.31595/peksos.v11i1.3

Abstract

Abstract This paper discusses about the social advocacy for women migrant workers as an effort to address the problem of them. The effort conducted by the government in handling the problems has not been effective and the problem tends to grow. Social advocacy for women migrant workers formed in case advocacy and class advocacy, depending to the problem and contributing factors. Case advocacy is intended to women migrant workers, and the class advocacy is intended to persuade the policy maker to make changes the policy in favor of the women migrant workers in order to provide a maximum protection for them.  In compiling this paper, author used documentation study method, from documents related to women migrant workers and social advocacy, such as: book, journal, research result, newspaper (as clippings) and internet. Whereas the writing object focused on women migrant workers who work as housemaid, because those cases is the most commonly occur. This paper is intended as a problem solving solution of women migrant workers, how thes foreign exchange “heroes” can work in peace and comfort, their families are helped and their country also benefited. Keywords: social advocacy, women migrant workers Abstrak Karya tulis ini membahas tentang advokasi sosial bagi pekerja migran perempuan Indonesia yang bekerja di luar negeri, sebagai salah satu upaya mengatasi permasalahan yang dialami oleh mereka. Selama ini upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan pekerja migran perempuan belum efektif, dan masalahnya cenderung bertambah. Advokasi sosial bagi pekerja migran perempuan ini dalam bentuk advokasi kasus (case advocacy) dan atau advokasi kelas (class advocacy), tergantung bentuk masalahnya dan faktor penyebabnya. Advokasi kasus ditujukan kepada pekerja migran perempuan dan advokasi kelas ditujukan kepada pembuat kebijakan, untuk melakukan perubahan atau membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan pekerja migran perempuan, agar bisa memberikan perlindungan maksimal bagi mereka. Dalam menyusun karya tulis ini, penulis menggunakan metode studi dokumentasi, berdasarkan kajian berbagai dokumen tentang pekerja migran perempuan dan advokasi sosial, seperti: buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar (dalam bentuk kliping) dan internet. Sedangkan obyek tulisan difokuskan pada pekerja migran perempuan yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di luar negeri, karena jumlah kasus tersebut yang paling banyak terjadi selama ini menimpamereka.  Tulisan ini dimaksudkan sebagai solusi mengatasi masalah pekerja migran perempuan, agar pahlawan devisa ini bisa bekerja dengan tenang dan nyaman, keluarganya terbantu dan negara pun diuntungkan.
PERAN PENGURUS LEMBAGA ADAT DALAM MEMFUNGSIKAN LEMBAGA ADAT KASEPUHAN SINARESMI DI DESA SINARESMI KECAMATAN CISOLOK KABUPATEN SUKABUMI Haryani, Ayi
Pekerjaan Sosial Vol 11, No 1 (2012): Peksos
Publisher : Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (406.143 KB) | DOI: 10.31595/peksos.v11i1.8

Abstract

AbstractThis research was conducted to gain an overview of the role of custom board members in the functioning of customary institutions of Kasepuhan Sinaresmi, Cisolok, Sukabumi. This qualitative reasearch used a case study method, where secondary and primary data were collected and studied. The result shows that a member of Custom Boards able to act as: a Regulator, who maintain the obedience of community members to behave accordingly to their traditional value, norms, and regulations, including to resolves any disputes related to the application of norms and regulations; a Dinamisator, who do things to create a conducive environment in the lives of community members so that the current  values/norms of tradition can be beneficial for the survival of its community members; as well as to maintain the functioning of the boards to preserves and develop the custom; a Facilitator, who do things that could helps its community members to access basic social services and resources for a better live quality, and at the same time maintain harmony in the relation of human and the nature as main supporting system of the community life; and as a Mediator, who bridge the interests of Sinaresmi community with external parties concerned in preserving the traditional values and, norms, as well as to facilitate a good relationship between Kasepuhan Sinaresmi’s leaders  with government officials. Keywords: role, custom boards, customary institution, kasepuhan AbstrakPenelitian ini dilakukan dalam upaya memperoleh gambaran tentang  peran pengurus adat dalam memfungsikan lembaga adat kasepuhan Sinaresmi di desa Sinaresmi kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi.     Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan  kualitatif . Data yang diperoleh berupa pengumpulkan data primer dan data sekunder.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurus adat mampu  berperan sebagai: Regulator  yang dapat mengendalikan komunitas adat untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai, norma dan kaidah adat, serta dapat memfungsikan lembaga adat sebagai wahana untuk menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat dan kebiasaan-kebiasaan Komunitas Adat. Dinamisator yaitu memberikan iklim yang kondusif kepada komunitas adat sehingga nilai/norma yang dipegang masyarakat adat kasepuhan Sinaresmi saat ini sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat  adat dan mampu memfungsikan lembaga adat dalam melestarikan/mengembangkan budaya dan adat istiadat untuk kelangsungan hidup komunitas adat. Fasilitator yaitu memberikan kemudahan bagi komunitas adat dalam mengakses berbagai jenis pelayanan sosial dasar untuk meningkatkan taraf kehidupannya serta menjangkau sumber pelayanan dasar, dan mampu memfungsikan lembaga adat dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sebagai penopang kehidupan dan pemenuhan kebutuhan hidup komunitas adat, sebagai Mediator dalam melestarikan nilai-nilai budaya, norma-norma adat dan dapat menjembatani kepentingan warga adat dengan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga dapat tercipta hubungan yang harmonis dan demokratis antara ketua adat/ pemangku adat dan aparat pemerintahan.  Kata kunci: peran, pengurus adat, lembaga adat, kasepuhan
KESEDIAAN BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) DALAM MENANGANI HIV/AIDS Hakim, Moch Zaenal
Pekerjaan Sosial Vol 11, No 1 (2012): Peksos
Publisher : Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (416.643 KB) | DOI: 10.31595/peksos.v11i1.4

Abstract

Abstract As an institution in providing training for social workers, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) has a very important role to play towards the social well-being of the community. A qualitative study was conducted in order to identify the extent of BBPPKS’s involvement in providing training on HIV/AIDS. Aspects which is tested including the profile of BPPKS institution; the institutional assessment concerning HIV/AIDS from the aspects of knowledge, attitudes toward people with HIV/AIDS (PLWHA); policy and requirement of HIV/AIDS training; and HIV/AIDS training curriculum for social worker. With purposive and snowball sampling technique, six institutions throughout Indonesia under the BBPPKS were selected as informants. Results showed that informant had a good understanding about HIV/AIDS and have positive attitudes towards PLWHA. With regards to the training needs of HIV/AIDS for social workers, the BBPPKS in Jayapura understands the problems of HIV/AIDS and has conducted training on HIV/AIDS for their social workers and stakeholders in this region. However, the other five institutions of BBPPKS, namely Padang, Bandung, Yogyakarta, Makassar and Banjarmasin have yet to acknowledge the problems of HIV/AIDS in their areas. Furthermore, the five institutions do not have a training program of HIV/AIDS for social workers. At the same time, the five BBPPKS highlighted that currently there is no stakeholders in the province ever propose for HIV/AIDS training for social workers.  However, results of research showed that there is an important need for HIV/AIDS training. Other factors which cause these institutions for not having any training programs include that there are no curriculum on HIV/AIDS to train the social workers, there are no competent trainers in this area and is not a top priority from the Ministry of Social Affairs of Indonesia to have such training. This study also introduced a curriculum on HIV/AIDS training for social workers which can be implemented by BBPPKS.Keywords: BBPPKS, social worker, stakeholders, training programme, curriculum on  HIV/AIDS training for social worker Abstrak Peranan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BPPKS) sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Penelitian kualitatif ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana BBPPKS terlibat dalam pelatihan tentang HIV/AIDS. Aspek-aspek kajian meliputi profil BBPPKS; penilaian institusi terhadap HIV/AIDS berdasarkan aspek pengetahuan, sikap terhadap ODHA, kebijakan dan keperluan pelatihan HIV/AIDS, serta kurikulum pelatihan HIV/AIDS untuk pekerja sosial. Dengan menggunakan teknik purposive dan snowball sampling, enam BBPPKS di Indonesia telah dipilih sebagai informan. Hasil penelitian menunjukkan informan mempunyai pemahaman yang baik tentang HIV/AIDS dan sikap yang positif terhadap ODHA.  Terkait dengan kebutuhan latihan HIV/AIDS untuk pekerja sosial, BBPPKS Jayapura memahami permasalahan HIV/AIDS dan telah menjalankan latihan HIV/AIDS untuk pekerja sosial dan stakeholder di wilayah kerjanya. Lima  institusi lainnya yaitu BBPPKS Padang, Bandung, Yogyakarta, Makassar dan Banjarmasin belum dapat memahami permasalahan HIV/AIDS dengan baik di wilayah kerjanya. Kelima institusi  ini juga belum mempunyai program latihan HIV/AIDS untuk pekerja sosial. Kelima BBPPKS juga berpendapat belum ada stakeholder di wilayah kerjanya yang mengusulkan latihan HIV/AIDS untuk pekerja sosial. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan sudah ada kebutuhan latihan HIV/AIDS. Faktor-faktor lain yang menyebabkan BBPPKS belum mempunyai program latihan, yaitu ketiadaan kurikulum latihan HIV/AIDS untuk pekerja sosial, tidak ada tenaga pengajar yang kompeten melatih HIV/AIDS, dan belum ada keutamaan dalam program latihan HIV/AIDS dari Kementerian Sosial Indonesia.  Kajian ini juga merekomendasikan satu kurikulum latihan HIV/AIDS khusus pekerja sosial untuk diimplementasikan oleh BBPPKS di Indonesia.   
TRAFFICKING IN PERSON SUATU TINJAUAN DARI ASPEK SOSIALTENTANG PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK Ateng, Sakroni
Pekerjaan Sosial Vol 11, No 1 (2012): Peksos
Publisher : Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (393.213 KB) | DOI: 10.31595/peksos.v11i1.2

Abstract

AbstractTrafficking Person is a recruitment, transportation, reception centre, sending, moving or reception someone with threat, harshness, abduction, forgery, deception, abuse of power, trapping of debt or giving payment or profit, so get approval from people holding to conduct of others, both for conducted in inter-states and state for exploitation or result people exploited. From understanding above, hence form trafficking can in the form of labor migran legal also illegal, worker of hausehold, worker of commercial seks, wedding orger, spurlous child adoption, beggar, pornography industry, circulation of forbidden drug and sale of body organ. Pursuant to research result, trafficking form that happened is expressed. Its for ecample that is housemaid labour of migran and worker of commercial seks. Form of him not yet been expressed. Cause factor the happen of trafficking is social factors such as poorness, education which relative lower, patriakhi culture who then push woman motivate to fulfill requirement of economics and fulfill the him of as especial entrpreneur. The trafficking victims less get protection of law, this matter is caused by law and substanstion regulation completely arrangen protection to victim. Keywords: trafficking in person, social factors AbstrakPerdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari banyak orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negaramaupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Dari pengertian tersebut, maka perdagangan orang dapat dapat dalam bentuk perburuhan migrant legalmaupun illegal, pembantu rumah tangga, pekerja seks komersial, pengantin pesanan, adopsi anak palsu, pengemis, industri pornografi, pengedaran narkotika yang dilarang dan jual-beli organ tubuh. Berdasarkan hasil penelitian bentuk perdagangan orang yang sering terjadi adalah pekerja migran dan pekerja seks komersial. Bentuk perdagangan orang lainnya meski terjadi namun tidak sebesar kedua bentuk tersebut. Faktor penyebab terjadinya perdagangan orang adalah faktor-faktor sosial seperti kemiskinan, tingkat pendidikan yang relatif rendah, budaya patriarkhi, yang kemudian mendorong korban terbujuk pada calo/sponsor yang menawarkan pekerjaan dengan upah/gaji yang besar. Korban perdagangan orang pada umumnya belum mendapat perlindungan hukum yang cukup, hal ini disebabkan substansi peraturan perundang-undangan belum memberikan perlindungan yang cukup kepada para korban.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2012 2012


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19, No 1 (2020): PEKSOS Vol 18, No 2 (2019): PEKSOS Vol 18, No 1 (2019) Vol 17, No 2 (2018): Peksos Vol 17, No 1 (2018): Peksos Vol 16, No 2 (2017): Peksos Vol 16, No 1 (2017): Peksos Vol 15, No 2 (2016) Vol 15, No 1 (2016): PEKSOS Vol 14, No 2 (2015): Peksos Vol 14, No 1 (2015): Peksos Vol 14, No 1 (2015): Peksos Vol 13, No 2 (2014): Peksos Vol 13, No 2 (2014): Peksos Vol 13, No 1 (2014): Peksos Vol 12, No 2 (2013): Peksos Vol 12, No 1 (2013): Peksos Vol 11, No 2 (2012): Peksos Vol 11, No 1 (2012): Peksos Vol 11, No 1 (2012): Peksos More Issue