Enung Huripah
Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

PEMENUHAN HAK RASA AMAN BAGI ANAK SEBAGAI IMPLEMENTASI HAK ANAK Huripah, Enung
Pekerjaan Sosial Vol 13, No 1 (2014): Peksos
Publisher : Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (354.43 KB) | DOI: 10.31595/peksos.v13i1.33

Abstract

AbstractThe right to security is one of the human right, even it is called the main right besides the right to life and freedom to be possessed by every human.Children protection problem become a very important concern and part of integral from the process and human right development dynamics. Children protection has been integrated in the national law that is KUHP Perdata, KUH Pidana and several legislation about children protection.One of children problems are children in conflict with the law, law system in Indonesia set a sense of status or existence of children in conflict with the law by providing support relating to the norm, institution, legal instruments or the implementation provision of children justice which is more in line with the dignity of Indonesia nation.Some understanding about children including: according to children justice legislation, according to the labor law. According to the Criminal Code of Children, civil law, marriage law. Child welfare is a system which can guarantee a child's life and development with reasonable growth, both spiritually, physically and socially.From various policy that regulates child protection, politics in Indonesia seem already directed to child protection. One of them is implemented in No. 23/2002 Legislation about Child protection which has been legalized on 22 October 2002.Although there has been a set of rules as the implementation of child rights policies implemented in the Child Protection Act can not guarantee the sense of security for children.So that Human Rights policy is not only become a slogan written rules which is lack of role in the protection of human rights, so the punishment for human rights violation must be applied correctly. Besides it is required seriousness of policy makers in evaluating the established policy implementation.Keywords: children, sense of security right fulfillment, children right  implement                   AbstrakHak atas rasa aman merupakan salah satu hak asasi manusia, bahkan hak ini disebut sebagai hak utama, disamping hak atas hidup dan hak atas kebebasan, yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Permasalahan perlindungan anak menjadi perhatian yang sangat penting dan menjadi bagian integral dari proses  dan dinamika pembangunan sumber daya manusia. Perlindungan anak sebenarnya telah terintegrasi dalam Hukum Nasional yaitu KUH Perdata, KUH Pidana dan sejumlah peraturan  perundang-undangan tentang  perlindungan anak.Salah satu dari permasalahan anak adalah anak-anak yang mengalami masalah dengan hukum, sistem hukum di Indonesia  menetapkan pengertian status  atau eksistensi anak yang bermasalahan dengan  hukum, dengan memberikan dukungan yang menyangkut  norma, lembaga, perangkat hukum, atau ketentuan penyelenggaraan peradilan anak yang lebih sesuai dengan harkat dan martabat Bangsa IndonesiaBeberapa pengertian tentang anak diantaranya;  Menurut Undang-undang pengadilan anak, menurut Hukum perburuhan. Anak menurut KUHP Anak menurut hukum perdata Anak menurut Undang-undang perkawinan.  Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Dari berbagai kebijakan yang mengatur perlindungan anak, nampak politik hukum di Indonesia sudah diarahkan pada perlindungan anak. Salah satunya diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak telah di sahkan dan diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2002. Meskipun  telah ada seperangkat peraturan sebagai implementasi kebijakan  HAM anak, ironisnya pengabaian terhadap hak-hak anak masih terus terjadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa HAM Anak yang diimplementasikan dalam UU Perlindungan Anak belum dapat menjamin rasa aman bagi anak.Agar kebijakan perlindungan HAM anak tidak hanya menjadi slogan/peraturan tertulis yang kurang dapat berperan dalam perlindungan HAM anak yang sesungguhnya, maka pemberian hukuman terhadap pelanggaran HAM anak harus diterapkan dengan sebaik-baiknya, disamping ini perlu kesungguhan dari para pemegang kebijakan dalam mengevaluasi implementasi kebijakan yang telah ditetapkannya.Kata kumci: anak, pemenuhan hak rasa aman, implementasi hak anak
MODAL SOSIAL KOMUNITAS ADAT BANCEUY DI DESA SANCA KECAMATAN CIATER KABUPATEN SUBANG Marwanti, Theresia Martina; Huripah, Enung
Pekerjaan Sosial Vol 11, No 1 (2012): Peksos
Publisher : Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.828 KB) | DOI: 10.31595/peksos.v11i1.6

Abstract

AbstractTraditional communities, particularly indigenous people tend to have a better social capital than modern society. Similarly with indigenous people of  Banceuy which own a very closely tie among the community members  that unite by the values of custom/culture makes indigenous people members  increasingly have a close bond of responsibility and have a sense of belonging  in their life. This study wants to understand the social capital which the indigenous people of Banceuy. Research methods used a qualitative-descriptive approach. The determination of informants conducting by purposive sampling. Data collection techniques using in-depth interviews, participant observation, focus group discussions and study documentation. The results of the study, indigenous people of Banceuy is a community which still adhere to values, norms, customs, and beliefs that are believed able to balance the life. Basically, that is, the norms that organize the relationships between each other and related with religion. In terms of belief, indigenous people of Banceuy are very well with anyone, so open especially with people in the community. Network with outsider of the indigenous people, are also established well and  respect one another.  AbstrakMasyarakat tradisional, khususnya komunitas adat  cenderung memiliki modal sosial yang lebih baik dari masyarakat yang modern. Begitu pula halnya dengan komunitas adat Banceuy memiliki ikatan diantara anggota komunitas sangat erat, yang disatukan dengan nilai-nilai adat/budaya menjadikan warga komunitas adat semakin memiliki ikatan yang erat untuk bertanggungjawab dan mempunyai rasa saling memiliki (sense of belonging) di dalam kehidupannya. Penelitian ini ingin memahami modal sosial yang dimiliki komunitas adat Banceuy. Metode peneilitian ini menggunakan pendekatan deskiptif kualitatif. Data penelitian adalah data primer dan data sekunder. Penentuan informan dengan cara purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipatif, FGD dan studi dokumentasi. Hasil penelitian, komunitas adat Banceuy adalah sebuah komunitas yang masih memegang teguh nilai, norma, adat, dan kepercayaan yang diyakini dapat menyeimbangkan kehidupannya. Pada dasarnya norma yang mengatur hubungan dengan sesama dan yang berkaitan dengan keagamaan. Dalam hal kepercayaan, masyarakat komunitas adat Banceuy dengan siapapun sangat baik, terbuka apalagi dengan orang-orang di lingkungan masyarakat ada. Jaringan dengan orang diluar lingkungan komunitas adat, juga terjalin dengan baik dan saling menghormati.
PEKERJAAN SOSIAL DENGAN DISABILITAS DI INDONESIA Huripah, Enung
Pekerjaan Sosial Vol 13, No 2 (2014): Peksos
Publisher : Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (393.294 KB) | DOI: 10.31595/peksos.v13i2.39

Abstract

Abstract People with disability, have equal opportunity in all aspect of life and livelihood. The aspects are not merely rehabilitation social issues or social assistance but concerning all aspect of life related to the rights of people with disability.The attention of people with disability is the responsibility and involve all stakeholder including government, community and business world. Social work as ahuman help profession has an access and role in providing social service toward people with disability. As one of the goals of social work profession, people with disability becomes the important part in social work perspective. They are essentially have the same living condition with others, they have problems, needs, and rights as other citizens. The main task of social work is to help individual, group and community to social functioning. The social functioning refers to the ability to meet the needs, solve the problems and ability to carry out the role in accordance with their status. The triangle of social fumctioning underlies social work practice in various intervention contexts micro, meso and macro. The problem of people with disability is getting complex and demanding handling and intervention of social work because the various influences that might occur. In connection with that, social worl profession becomes important and has a professional responsibility in handling or intervention people with disability. Therefore, in handling disanility problem, social work has principles and roles which is strategic through social work intervention both micro, meso, and macro related to social policy. Keywords: disability, social work practice, macro, mezzo, and micro Abstrak Penyandang disabilitas/ kecacatan yang sering juga disebut orang dengan disabilitas, memiliki kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan. Aspek dimaksud tidak hanya permasalahan rehabilitasi sosial atau bantuan sosial, tetapi menyangkut segala aspek kehidupan yang menyangkut hak penyandang disabilitas. Perhatian terhadap penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab dan melibatkan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Pekerjaan sosial sebagai profesi pertolongan kemanusiaan memiliki akses dan peran dalam pemberian pelayanan sosial terhadap penyandang disabilitas. Sebagai salah satu sasaran profesi pekerjaan sosial, penyandang disabilitas menjadi bagian yang penting dalam peerpektif pekerjaan sosial. Penyandang disabilitas pada dasarnya kondisi kehidupannya sama dengan manusia lainnya. Mereka mempunyai masalah, kebutuhan, dan berhak atas hak-haknya sebagaimana warganegara lainnya. Tugas utama profesi pekerja sosial adalah membantu individu, kelompok, dan masyarakat untuk berfungsi social (social functioning). Keberfungsian sosial tersebut merujuk pada kemampuan memenuhi kebutuhan, lemampuan untuk memecahkan masalah, dan kemampuan untuk dapat melaksanakan peran sesuai dengan statusnya. Segitiga keberfungsian sosial inilah yang melandasi praktek pekerjaan sosial dalam berbagai konteks intervensi mikro, meso, dan makro. Permasalahan penyandang disabilitas, semakin kompleks dan menuntut adanya penanganan atau intervensi pekerjaan sosial karena berbagai pengaruh yang kemungkinan dapat terjadi. Sebungan dengan hal tersebut, profesi pekerjaan sosial menjadi penting artinya dan memiliki tanggung jawab professional dalam penanganan atau intervensi terhadap penyandang disabilitas. Oleh karena itu dalam menangani masalah disabilitas, pekerjaan sosial memiliki prisip-prinsip dan peranan yang strategis melalui intervensi pekerjaan sosial baik secara mikro, meso, maupun makro yang berkaitan dengan kebijakan sosial. Kata kumci: disabilitas, praktek pekerjaan sosial. makro, meso, dan mikro
PEMENUHAN HAK PENGASUHAN BAYI OLEH NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A TANGERANG Huripah, Enung; Triano, Habibah Mutiara; Hakim, Moch Zaenal
Pekerjaan Sosial Vol 19, No 1 (2020): PEKSOS
Publisher : Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (158.694 KB) | DOI: 10.31595/peksos.v19i1.239

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mendalam tentang pemenuhan hak pengasuhan bayi oleh narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tangerang, yang dibagi dalam beberapa aspek yaitu gambaran mengenai pelayanan kesehatan, makanan yang layak dan fasilitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 3 orang yang terdiri dari 1 orang narapidana perempuan yang membawa bayi, 1 orang pendamping narapidana yang membawa bayi, dan 1 orang pegawai bagian Kemasyarakatan dan Perawatan. Informan ditentukan berdasarkan purposive (pertimbangan peneliti). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak pengasuhan bayi oleh narapidana perempuan dilihat dari aspek pelayanan kesehatan, makanan yang layak dan fasilitas telah dilaksanakan dengan cukup baik, namun ada beberapa hal yang belum terlaksana yaitu belum tersedianya fasilitas kebutuhan khusus ruang laktasi dan pemberian konsultasi oleh pendamping dan pegawai bagian Kemasyarakatan dan Perawatan untuk narapidana yang membawa bayi. Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti merekomendasikan  pengembangan kapasitas pendamping dan pegawai dalam pemenuhan hak pengasuhan bayi oleh narapidana perempuan. Menggunakan metode Praktik Pekerjaan Sosial Kelompok melalui teknik Educational Group, para pendamping dan pegawai ditingkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilannya agar dapat memenuhi dan memfasilitasi seluruh kebutuhan Narapidana Perempuan untuk dapat mengasuh bayinya.Kata Kunci:Pemenuhan Hak Pengasuhan Bayi, Narapidana Perempuan, Educational Group
The Attachment of Adolescent with Working Mother Enung Huripah; Meilani Dewi Setiamanah; Rohman Rauf Alfansuri
Indonesian Journal of Social Work Vol 1 No 1 (2017)
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31595/ijsw.v1i1.269

Abstract

Adolescence is often called the preparation period for becoming adult where individually they act and behave and grow into adulthood. The successful development process of adolescent to adulthood depends on care and guidance from people in their family or parents especially mother. The research focus was aimed to analyse the attachment of adolescent with working mother. The purpose of the research was to analyse characteristic, attachment of adolescent with working mother, the relationship and meeting intensity between adolescent and working mother. This research used qualitative approach. Data resource consisted four working mothers and four adolescents who have working mother. Data collection technique used in-depth interview, passive participation observation and documentation study. The analysis stage covering data reduction, data presentation and conclusion. The result showed that the attachment of adolescent with working mother have differences between one family and another. Factors that may affect attachment intensity differences between adolescent with working mother covering; history of child care using caregiver or housemaid; awareness and understanding of adolescent and working mother respective activities; and alternative effort which is conducted by adolescent and working mother to overcome that obstruct communication.
Burnout of Parent Who Have Children with Cerebral Palsy Disability in Bandung City Enkeu Agiati; Enung Huripah
Asian Social Work Journal Vol 4 No 2 (2019)
Publisher : Asian Social Work Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1055.495 KB) | DOI: 10.47405/aswj.v4i2.88

Abstract

Burnout refers to feelings of physical, emotional and mental exhaustion of parents who have children with cerebral palsy disabilities. The purpose of the research was to examine: 1) Characteristics of the subject, 2) Feelings of physical fatigue, 3) Feelings of emotional fatigue, and 4) Feelings of mental fatigue. The method used was descriptive qualitative method. The data sources used are primary and secondary data sources. The technique of determining the informants used was purposive. Data collection techniques used were in-depth interviews, participatory observation, and documentation study. The criteria for checking data validity used credibility test, transferability test, dependability test, conformbility test with the technique of extending participation, observation persistence, and triangulation. Data analysis techniques used qualitative data analysis techniques. The results showed that parents who have cerebral palsy children experience burnout characterized by feelings of physical, emotional and mental fatigue. However, feelings of physical and emotional exhaustion can still be overcome properly, only the feeling of mental fatigue cannot be overcome.
Towards an Inclusive Social Welfare Institution for Disabilities: The Case of Indonesia Enung Huripah
Asian Social Work Journal Vol 5 No 1 (2020)
Publisher : Asian Social Work Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1172.445 KB) | DOI: 10.47405/aswj.v5i1.122

Abstract

People with disabilities are vulnerable to experience exclusion and discrimination in society. Likewise in Indonesia, a common condition for people with disabilities is the low level of participation in various sectors, such as the economy, education, healthcare, and public infrastructure. However, Indonesia has committed and started efforts to improve the equality of people with disabilities’ access. One institution that plays an important role in this regard is the social welfare institution. On a related note, this study discusses the dynamic of the social welfare institution’s roles in Indonesia in providing welfare for people with disabilities. Furthermore, the roles are explored based on the current context of society, which over the last few years, has been changing rapidly due to technological advancements, information acceleration, and big data utilization. This study argues building an inclusive social welfare institution is fundamental to fulfill the people with disabilities’ welfare. This study uses a qualitative approach with literature review and secondary data analysis as data collection methods.
Strategi Kapabilias Relasional Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Garut: Penguatan Aspek Kolaborasi dan Kemitraan Lembaga Enung Huripah; Ramli Ramli; Endah Dwi Winarni
Jurnal Ilmiah Perlindungan & Pemberdayaan Sosial, Vol 3 No 1 (2021): LINDAYASOS
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (388.622 KB) | DOI: 10.31595/lindayasos.v3i1.390

Abstract

One of important problems in organizing social welfare for People with Social Welfare Issues (PMKS) in Indonesia is the governance of Social Welfare Institutions (LKS). Indeed, LKS is a part of the Social Welfare Resources (PSKS) in Indonesia, so it is called one of the spearheads for social welfare implementation. Unfortunately, LKS tend to be problematic both internally and externally. On the other hand, the Indonesian government also encourages LKS to be accredited. Thus, this study chooses the governance of LKS in Indonesia as a theme to study. In detail, this study discusses a strategy to strengthen LKS governance capacity in collaboration and partnership aspects. These two aspects are aligned with one of the priorities of the Indonesian government for LKS, namely network and coordination improvement in social welfare implementation. This study argues the proper strategy in strengthening the LKS governance capacity in collaboration and partnership aspects is the relational capability strategy. This study is a case study research with a qualitative approach on LKS in Garut Regency.
MODAL SOSIAL KOMUNITAS ADAT BANCEUY DI DESA SANCA KECAMATAN CIATER KABUPATEN SUBANG Theresia Martina Marwanti; Enung Huripah
Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial Vol 11 No 1 (2012): PEKSOS
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31595/peksos.v11i1.6

Abstract

AbstractTraditional communities, particularly indigenous people tend to have a better social capital than modern society. Similarly with indigenous people of  Banceuy which own a very closely tie among the community members  that unite by the values of custom/culture makes indigenous people members  increasingly have a close bond of responsibility and have a sense of belonging  in their life. This study wants to understand the social capital which the indigenous people of Banceuy. Research methods used a qualitative-descriptive approach. The determination of informants conducting by purposive sampling. Data collection techniques using in-depth interviews, participant observation, focus group discussions and study documentation. The results of the study, indigenous people of Banceuy is a community which still adhere to values, norms, customs, and beliefs that are believed able to balance the life. Basically, that is, the norms that organize the relationships between each other and related with religion. In terms of belief, indigenous people of Banceuy are very well with anyone, so open especially with people in the community. Network with outsider of the indigenous people, are also established well and  respect one another.  AbstrakMasyarakat tradisional, khususnya komunitas adat  cenderung memiliki modal sosial yang lebih baik dari masyarakat yang modern. Begitu pula halnya dengan komunitas adat Banceuy memiliki ikatan diantara anggota komunitas sangat erat, yang disatukan dengan nilai-nilai adat/budaya menjadikan warga komunitas adat semakin memiliki ikatan yang erat untuk bertanggungjawab dan mempunyai rasa saling memiliki (sense of belonging) di dalam kehidupannya. Penelitian ini ingin memahami modal sosial yang dimiliki komunitas adat Banceuy. Metode peneilitian ini menggunakan pendekatan deskiptif kualitatif. Data penelitian adalah data primer dan data sekunder. Penentuan informan dengan cara purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipatif, FGD dan studi dokumentasi. Hasil penelitian, komunitas adat Banceuy adalah sebuah komunitas yang masih memegang teguh nilai, norma, adat, dan kepercayaan yang diyakini dapat menyeimbangkan kehidupannya. Pada dasarnya norma yang mengatur hubungan dengan sesama dan yang berkaitan dengan keagamaan. Dalam hal kepercayaan, masyarakat komunitas adat Banceuy dengan siapapun sangat baik, terbuka apalagi dengan orang-orang di lingkungan masyarakat ada. Jaringan dengan orang diluar lingkungan komunitas adat, juga terjalin dengan baik dan saling menghormati.
PEMENUHAN HAK RASA AMAN BAGI ANAK SEBAGAI IMPLEMENTASI HAK ANAK Enung Huripah
Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial Vol 13 No 1 (2014): PEKSOS
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31595/peksos.v13i1.33

Abstract

AbstractThe right to security is one of the human right, even it is called the main right besides the right to life and freedom to be possessed by every human.Children protection problem become a very important concern and part of integral from the process and human right development dynamics. Children protection has been integrated in the national law that is KUHP Perdata, KUH Pidana and several legislation about children protection.One of children problems are children in conflict with the law, law system in Indonesia set a sense of status or existence of children in conflict with the law by providing support relating to the norm, institution, legal instruments or the implementation provision of children justice which is more in line with the dignity of Indonesia nation.Some understanding about children including: according to children justice legislation, according to the labor law. According to the Criminal Code of Children, civil law, marriage law. Child welfare is a system which can guarantee a child's life and development with reasonable growth, both spiritually, physically and socially.From various policy that regulates child protection, politics in Indonesia seem already directed to child protection. One of them is implemented in No. 23/2002 Legislation about Child protection which has been legalized on 22 October 2002.Although there has been a set of rules as the implementation of child rights policies implemented in the Child Protection Act can not guarantee the sense of security for children.So that Human Rights policy is not only become a slogan written rules which is lack of role in the protection of human rights, so the punishment for human rights violation must be applied correctly. Besides it is required seriousness of policy makers in evaluating the established policy implementation.Keywords: children, sense of security right fulfillment, children right  implement                   AbstrakHak atas rasa aman merupakan salah satu hak asasi manusia, bahkan hak ini disebut sebagai hak utama, disamping hak atas hidup dan hak atas kebebasan, yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Permasalahan perlindungan anak menjadi perhatian yang sangat penting dan menjadi bagian integral dari proses  dan dinamika pembangunan sumber daya manusia. Perlindungan anak sebenarnya telah terintegrasi dalam Hukum Nasional yaitu KUH Perdata, KUH Pidana dan sejumlah peraturan  perundang-undangan tentang  perlindungan anak.Salah satu dari permasalahan anak adalah anak-anak yang mengalami masalah dengan hukum, sistem hukum di Indonesia  menetapkan pengertian status  atau eksistensi anak yang bermasalahan dengan  hukum, dengan memberikan dukungan yang menyangkut  norma, lembaga, perangkat hukum, atau ketentuan penyelenggaraan peradilan anak yang lebih sesuai dengan harkat dan martabat Bangsa IndonesiaBeberapa pengertian tentang anak diantaranya;  Menurut Undang-undang pengadilan anak, menurut Hukum perburuhan. Anak menurut KUHP Anak menurut hukum perdata Anak menurut Undang-undang perkawinan.  Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Dari berbagai kebijakan yang mengatur perlindungan anak, nampak politik hukum di Indonesia sudah diarahkan pada perlindungan anak. Salah satunya diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak telah di sahkan dan diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2002. Meskipun  telah ada seperangkat peraturan sebagai implementasi kebijakan  HAM anak, ironisnya pengabaian terhadap hak-hak anak masih terus terjadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa HAM Anak yang diimplementasikan dalam UU Perlindungan Anak belum dapat menjamin rasa aman bagi anak.Agar kebijakan perlindungan HAM anak tidak hanya menjadi slogan/peraturan tertulis yang kurang dapat berperan dalam perlindungan HAM anak yang sesungguhnya, maka pemberian hukuman terhadap pelanggaran HAM anak harus diterapkan dengan sebaik-baiknya, disamping ini perlu kesungguhan dari para pemegang kebijakan dalam mengevaluasi implementasi kebijakan yang telah ditetapkannya.Kata kumci: anak, pemenuhan hak rasa aman, implementasi hak anak