cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Samsul Ode
Contact Email
samsul.ode@uta45jakarta.ac.id
Phone
+6282242151689
Journal Mail Official
jurnalpolinter@gmail.com
Editorial Address
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta,Jl. Sunter Permai Raya, Sunter Agung Podomoro, Jakarta 14350
Location
Kota adm. jakarta utara,
Dki jakarta
INDONESIA
Polinter
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
ISSN : 24067776     EISSN : 24600903     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Polinter merupakan jurnal kajian ilmu politik dan ilmu hubungan internasional yang dikelola oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Polinter terbit sebanyak dua kali dalam satu tahun, yaitu pada semester genap dan ganjil. Jurnal ini berusaha mengangkat dan mengkaji terkait Politik Indonesia maupun Politik International. Polinter didirikan pada tahun 2014, diawali dengan jurnal cetak dengan no. ISSN 2406-7776 pada tahun tersebut. Kemudian pada tahun 2015 terbentuk versi elektronik dengan no. EISSN 2460-0903.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 2 (2018)" : 5 Documents clear
DISKURSUS DEMOKRATISASI INDONESIA PASCA ORDE BARU Yeby Ma'asan Mayrudin
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.058 KB) | DOI: 10.52447/polinter.v3i2.1084

Abstract

Artikel ini menelaah persoalan runtuhnya rezim otoritarian Soeharto yang memicu terjadinya proses transisi yang mengarah ke demokrasi. Dalam mengurai tentang fenomena demokratisasi di Indonesia yang melangkah ke arah konsolidasi demokrasi, harus melihat dari beberapa perspektif, di antaranya ekonomi, budaya, agama, dan lain sebagainya. Akan tetapi, tulisan ini akan fokus mengkaji konsolidasi demokrasi di Indonesia hanya dalam perspektif politik. Di antaranya, legitimasi kekuasaan, partisipasi masyarakat, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga politik.
PERBEDAAN SIKAP POLITIK ELEKTORAL MUHAMMADIYAH ANTARA PUSAT DAN DAERAH Ahmad Sholikin
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (680.084 KB) | DOI: 10.52447/polinter.v3i2.1080

Abstract

Tulisan  ini  bertujuan  untuk  melihat  bagaimana  sikap  netralitas  Organisasi Sosial Keagamaan seperti Muhammadiyah menentukan sikap politiknya dalam proses politik elektoral.  Dalam tulisan  ini  penulis  mengambil  dua  point  utama  yang  dibahas,  pertama tentang  Bagaimana  bentuk  netralitas  politik  elektoral  Muhammadiyah.  Kedua adalah mengapa terjadi deviasi netralitas politik elektoral Muhammadiyah antara Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah dalam menentukan kebijakan politiknya. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori politik islam, yang membagi  pemikiran  Islam  tentang  politik  kedalam  beberapa  varian,  beserta  bagaimana mereka melakukan aksi politiknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam merumuskan sebuah kebijakan politik Muhammadiyah  mendasarkan  semua  keputusannya  pada  khittah  politik  Muhammadiyah yang menjadi acuan baku organisasi. Tetapi dengan konsep kepemimpinan yang kolektif dan kolegial terdiri dari 13 Pimpinan Pusat Muhammadiyah maka masing-masing tokoh elite tersebut memiliki pemikiran politik yang berbeda-beda. Faksionalisasi dalam elite internal Pimpinan Pusat Muhammadiyah berakibat pada terjadinya deviasi netralitas politik elektoral Muhammadiyah pada level lokal. Sehingga netralitas politik elektoral Muhammadiyah selama ini dimaknai sebagai sebuah sikap ambigu yang sering dimanfaatkan oleh elite Muhammadiyah sesuai dengan kepentingan masing-masing daerah.
RESPONSIBILITAS PENYELENGGARA PEMILU DALAM PENANGANAN PENYELENGGARAAN PEMILU Restu Rahmawati
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (478.647 KB) | DOI: 10.52447/polinter.v3i2.1083

Abstract

Tulisan ini akan mengkaji tentang Responsibilitas Penyelenggara Pemilu dalam Penanganan Pelanggaraan Pemilu. Adapun fokus tulisan ini yakni terkait dengan Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP) sebagai bentuk responsibilitas Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu dengan melihat pemilu 2014. Tujuan penelitian ini untuk melihat sejauhmana Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu ini mampu menunjang optimalisasi kinerja Bawaslu Propinsi DKI Jakarta dalam mengawal proses pemilihan umum, dan untuk menganalisis sisi lain dari GSRPP sehingga dari analisis ini akan dijadikan catatan penting bagi Bawaslu terkait bagaimana mengelola dan mengkoordinir Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP). Metodologi penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan datanya menggunakan library research. Intinya penelitian ini menjelaskan bahwa Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu merupakan gerakan pengawalan pemilu 2014 oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Gerakan ini merupakan terobosan yang dilakukan Bawaslu untuk meminimalisir pelanggaran pemilu. Namun, yang harus menjadi catatan, adalah keberadaan GSRPP ini harus dikoordinir dan dilatih dengan baik oleh Bawaslu. Jangan sampai sisi lain GSRPP ini dibuat karena bentuk ketidakmampuan dan ketidaksiapan Bawaslu bekerja dalam mengungkap berbagai pelanggaran pemilu di tingkat akar rumput. Sehingga pada akhirnya pelajar dan mahasiswa pengawas hanya sebagai tumbal demokrasi.
IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL DALAM KEPESERTAAN PROGRAM JKN-KIS Nur Fitri Mutmainah, Ferri Wicaksono
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (348.22 KB) | DOI: 10.52447/polinter.v3i2.1082

Abstract

The aim of this paper is to identification factors that can influence perception and participation of Bantul's citizen to be participant of JKN-KIS. The highest participant of JKN-KIS in Bantul becomes background of this paper. Descriptive qualitative approach is used to explain objective, detail, comprehensive and deeply about the observation and the deept interview activities. Observation, documentation, and in deepth interview technique are used by author to collect sources of data that are needed in this research. The conclution of the research shows that 4 factors effect perception and participation of Bantul's citizen become JKN-KIS member, such as first sosial environment, second government persuasion, third institusional of health public services and the fourth personal experience.
IDENTITAS DAN GERAKAN SOSIAL DI RUMPIN Gilang Ramadhan
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (403.335 KB) | DOI: 10.52447/polinter.v3i2.1081

Abstract

The social movement cannot automatically come to the surface without the presence of anignition, one of the most attractive ignitions is the success story of another movement which is the reference group of a socially alienated society with the State. Identity then emerges as a means of binding of the movement so that the movement can have the spirit to rise from alienation and have the power to fight its rivals. This paper takes a case study of Rumpin farmers' resistance in Bogor over their land over functions by the Indonesian Air Force. The conclusion of this paper is that the presence of a one-sided reference group can lead to the spirit to be able to resist the rival movement if the reference group has an identity equivalent to them, but it would be disastrous to take the wrong reference group that is used as a reference in the movement because by itself the identity of the movement becomes blurred and also including the loss of the direction of the substance of a movement.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2025) Vol 10, No 1 (2024) Vol 9, No 2 (2024) Vol 9, No 1 (2023) Vol 8, No 2 (2023) Vol 8, No 1 (2022) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2021) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 2 (2017) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015): Penelitian More Issue