cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mohammad Rizki Fadhil Pratama
Contact Email
mohammadrizkifadhilpratama@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
mohammadrizkifadhilpratama@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota palangkaraya,
Kalimantan tengah
INDONESIA
Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi
Published by Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
ISSN : 26558432     EISSN : 24073881     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences
The publication of Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi indeed participates in disseminating the results of research and review of science and technology development conducted by lecturers and researchers especially from UM Palangkaraya and other universities. This edition contains five articles consisting of public administration topics.
Arjuna Subject : -
Articles 148 Documents
 11   12   13   14   15 
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Rumah Tangga di Kota Baubau Ali, Yudi Darmadi Arif; Asmiddin; Ramadhan, Syahril
Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi Vol. 11 No. 2 (2025): Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/restorica.v11i2.7973

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengelaborasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Sampah Rumah Tangga di Kota Baubau. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder sumber data meliputi hasil wawancara dan data sekunder. Pengumpulan data diperoleh dari wawancara, observasi, studi dokumen, dan triangulasi. Teknis awal yang dilakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan persampahan di Kota Baubau telah di implementasikan namun belum tertata baik karena pengorganisasian meliputi penataan unit, sumber daya, dan metode sudah dilakukan namun pelaksanakan tugas kurang sesuai SOP, dan target kerja berdasarkan RPJMD mewujudkan Baubau yang maju, sejahtera dan berbudaya dalam pengelolaan lingkungan persampahan masih perlu dimaksimalkan. Interprestasi menyangkut pelaksanaan tugas kurang sesuai dengan ketentuan juklak dan juknis berdasarkan pedoman pengelolaan persampahan dari pemerintah Pusat dan peraturan Walikota Baubau nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampaah rumah tangga di Kota Baubau. Penerapan sudah dilaksanakan namun masih ada hambatan dalam pelaksanaannya seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan seperti pemilahan sampah rumah tangga anorganik dan organik, waktu pembuangan sampah ke TPS selalu terlambat.
Optimalisasi Peran Direktorat Jendral Kekayaan Negara dalam Mewujudkan Tata Kelola Barang Milik Negara yang Transparan dan Akuntabel Labuhane, Keyka Nazfidza; Rahman, Abdul
Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi Vol. 11 No. 2 (2025): Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/restorica.v11i2.10277

Abstract

This study aims to analyze the role of the Directorate General of State Assets (DJKN) in realizing transparent and accountable management of State Assets (BMN). Good management of BMN is one of the keys to increasing the efficiency of state finances and encouraging professional and integrated governance. Transparency and accountability in the management of BMN are not only administrative demands, but also important instruments in building public trust in the management of state assets. This study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through literature studies and documentation. Data sources were obtained from laws and regulations, official DJKN documents, audit reports, and scientific publications related to BMN management. The results of the study show that DJKN has made various efforts to increase transparency and accountability, including through the development of technology-based information systems, preparation of accurate BMN reports, increasing human resource capacity, and strengthening supervision. However, there are still a number of challenges such as data disorder, limited human resources, and weak synergy between agencies. Therefore, an integrated and sustainable strategy is needed to optimize the role of DJKN in the future.
Analisis Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Sumurgung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Erawati, Lilis; Sigiro , Benny; Diana, Bambang Agus
Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi Vol. 11 No. 2 (2025): Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/restorica.v11i2.10979

Abstract

Kualitas pelayanan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan. Pelayanan kesehatan mencakup berbagai upaya yang dilakukan secara individu maupun bersama dalam organisasi untuk memelihara, meningkatkan, dan memulihkan kesehatan masyarakat. Puskesmas Sumurgung berperan sebagai unit pelaksana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bertugas melayani masyarakat di wilayah kerjanya pada tingkat kelurahan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Sumurgung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dengan menggunakan lima dimensi kualitas pelayanan, yaitu Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pelaksanaannya. Penelitian dilakukan pada tahun 2024 dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dan observasi langsung di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan di Puskesmas Sumurgung memenuhi beberapa indikator kualitas, meskipun terdapat hambatan seperti rendahnya kesadaran petugas terhadap ketepatan waktu, ketidaksesuaian prosedur administratif akibat kurangnya kelengkapan dokumen pasien, dan keterbatasan fasilitas, khususnya jumlah kursi di ruang tunggu pasien. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya meningkatkan kesadaran petugas terkait ketepatan waktu melalui pengawasan internal yang lebih efektif, menyediakan fasilitas seperti kursi tambahan di ruang tunggu, serta mengembangkan sistem pelayanan berbasis digital untuk mempermudah pengambilan nomor antrean dan menyosialisasikan prosedur pelayanan kepada masyarakat.
Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Tangerang Selatan Novitasari, Soviana; Khoirul Anwar , Muhammad
Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi Vol. 11 No. 2 (2025): Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/restorica.v11i2.11005

Abstract

Kualitas udara yang menurun di Kota Tangerang Selatan menjadi isu penting yang memerlukan perhatian serius. Sebagai instansi yang bertanggung jawab, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki peran strategis dalam pengendalian pencemaran udara. Namun pelaksanaan tugas tersebut belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja DLH dalam pengendalian pencemaran udara menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penilaian kinerja mengacu pada lima indikator menurut Dwiyanto (2008) dalam , yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas DLH masih terhambat oleh keterbatasan kompetensi SDM, laboratorium yang belum optimal. Kualitas layanan belum merata akibat sosialisasi yang minimal, kerusakan alat pemantau, serta pengelolaan kanal aduan yang belum maksimal. Responsivitas DLH selalu berupaya merefleksikan konsistensi kerja DLH meski masih terkendala keterbatasan anggaran, SDM, dan sarana. Dari sisi tanggung jawab, DLH telah bekerja sesuai prosedur namun masih menghadapi tantangan karena sumber kontaminasi berasal dari berbagai sektor yang tidak sepenuhnya berada di bawah kewenangan DLH. Sementara itu, pada aspek akuntabilitas, dokumentasi kegiatan telah dilakukan. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja DLH dalam pengendalian pencemaran udara masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI LAUT DAERAH KEPULAUAN (Studi Terhadap Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Laut Maluku) Rumakat, Efendi; Marasabessy , Zulfikar
Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi Vol. 12 No. 1 (2026): Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis Konsep Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Di Laut Daerah Kepulauan , dengan mengambil fokus ( Studi Pada Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Di Laut Maluku ).penelitian ini dilakukan di wilayah Provinsi Maluku, berdasarkan pengalaman empiris, sifat open access dari perairan laut hingga mencakup pembagian,konflik kepentingan hukum, antara hukum adat yang dipegang erat oleh masyarakat pesisir dengan hukum positif yang bersifat legalistik formal (nasional) berdasarkan konsep kewenangan asimetrik. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penilitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian peraturan - undangan yang berdasarkan pada sudut pandang keadilan, pengambialn sampel, dan pengumpulan data pada Dinas Perikanan Provinsi Maluku, dan Dinas Perikanan Kota Ambon, sedangkan Pengumpulan data yang terdiri atas data primer dan data sekunder yaitu wawancara, wawancara dan pengamatan langsung terhadap objek penelitian di lokasi penelitian. Hasil Penelitian menunjukkan kewenangan pemerintah dalam pengelolaan wilayah laut perlunya berdasarkan karakteristik wilayah masing-masing terutama daerah kepulauan sehingga konsep keadilan dapat tercapai.
REVITALISASI PASAR DATAH MANUAH KOTA PALANGKA RAYA BERBASIS PENGUATAN TATA KELOLA PASAR RAKYAT: Revitalization of Datah Manuah Market in Palangka Raya City Based on Strengthening Public Market Governance Lesa, Heret
Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi Vol. 12 No. 1 (2026): Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Datah Manuah Market in Palangka Raya City is a strategic traditional market that plays an important role in supporting community economic activities and the delivery of public services in the trade sector. However, market revitalization efforts implemented to date have largely focused on physical improvements and have not been fully directed toward strengthening a sustainable market management system. This condition underscores the need for a more integrated traditional market revitalization policy that is based on governance strengthening. This policy paper aims to formulate strategic directions for the revitalization of Datah Manuah Market that are effective and sustainable, based on strengthening traditional market governance. A public policy approach is applied by considering the level of urgency, severity, and potential development of existing issues, and by referring to the policy analysis framework of William N. Dunn. The policy focus is directed toward strengthening market management institutions, the consistent implementation of standard operating procedures for market management, and the integration of market management into regional policies and development planning documents. The revitalization of Datah Manuah Market is positioned as part of regional public policy encompassing phased physical restructuring, strengthened market governance, and the development of promotion and identity for traditional markets. The implementation of this policy is expected to improve the quality of public services, enhance the competitiveness of traditional markets, and support sustainable regional economic development in Palangka Raya City.
PENANGANAN KEPADATAN DAN KEKUMUHAN PERMUKIMAN BANTARAN SUNGAI KAHAYAN KECAMATAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA: Handling Density and Slum Settlements in the Kahayan Riverbank Area, Pahandut District, Palangka Raya City Martono, Martono
Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi Vol. 12 No. 1 (2026): Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

High population growth in Pahandut District, Palangka Raya City, has created significant pressure on urban housing demand. The limited availability of affordable residential land, particularly for low-income communities, has driven the use of informal spaces, including the Kahayan Riverbank area. The river buffer zone, which should function as an ecological protection area, has developed into a densely populated settlement with low-quality infrastructure, resulting in slum conditions, environmental degradation, and increased risks of flooding and public health problem. This issue is multidimensional, encompassing demographic, spatial planning, socio-economic, and environmental aspects. This policy paper aims to analyze the factors contributing to density and slum conditions along the Kahayan Riverbank and to formulate effective and sustainable policy alternatives. The method used is descriptive-qualitative policy analysis with a comparative approach to several policy alternatives, namely spatial planning enforcement and relocation, slum upgrading, the provision of affordable housing, and integrated riverbank management based on the Waterfront City concept. The analysis indicates that partial approaches are insufficient to comprehensively address the root causes of the problem. The most relevant policy alternative is integrated riverbank management based on the Waterfront City concept, which combines selective relocation, the provision of affordable vertical housing, ecological revitalization of the river buffer zone, and river-based local economic development. This approach is considered capable of reducing density and slum conditions while simultaneously improving environmental quality and enhancing the area’s competitiveness. This policy is expected to transform the Kahayan Riverbank from a slum area into a productive and sustainable public space, while supporting the realization of an orderly and competitive spatial structure for Palangka Raya City.
IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN PERIZINAN PERTAMBANGAN BATU BARA: STUDI KASUS PT KANITRA MITRA JAYA UTAMA DI KABUPATEN KAPUAS: Implementation of Good Governance Principles in Coal Mining Licensing Management: A Case Study of PT Kanitra Mitra Jaya Utama in Kapuas Regency saputra, hardi; Desy Selawaty; luci afiani oktavia
Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi Vol. 12 No. 1 (2026): Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan perizinan pertambangan batu bara merupakan salah satu instrumen penting dalam menjamin tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan perizinan masih menghadapi berbagai tantangan di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan perizinan pertambangan batu bara serta faktor-faktor yang memengaruhinya dengan studi kasus pada PT Kanitra Mitra Jaya Utama di Kabupaten Kapuas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan kerangka implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perizinan pertambangan pada PT Kanitra Mitra Jaya Utama cenderung berjalan secara administratif dan prosedural. Faktor komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya, orientasi disposisi pelaksana, serta kompleksitas struktur birokrasi memengaruhi bagaimana kebijakan perizinan dijalankan di tingkat implementasi. Penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai dinamika implementasi kebijakan perizinan pertambangan di daerah serta pentingnya penguatan kualitas implementasi kebijakan dalam kerangka good governance.

Page 15 of 15 | Total Record : 148

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 1 (2026): Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi Vol. 11 No. 2 (2025): Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi Vol. 11 No. 1 (2025): Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi Vol. 10 No. 2 (2024): Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi Vol. 10 No. 1 (2024): Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi Vol. 9 No. 2 (2023): Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi Vol. 9 No. 1 (2023): Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi Vol. 8 No. 2 (2022): Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi Vol. 8 No. 1 (2022): Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi Vol 8 No 1 (2022): Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi Vol 7 No 2 (2021): Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi Vol 7 No 1 (2021): Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi Vol 6 No 2 (2020): Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi Vol 6 No 1 (2020): Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi Vol 5 No 2 (2019): Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi Vol 5 No 1 (2019): Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi Vol. 5 No. 1 (2019): Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi Vol 4 No 2 (2018): Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi Vol 4 No 1 (2018): Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi Vol 3 No 2 (2017): Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi Vol 3 No 1 (2017): Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi Vol 2 No 2 (2016): Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 2 (2016): Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi Vol 2 No 1 (2016): Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi Vol 1 No 2 (2015): Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi Vol 1 No 1 (2015): Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi More Issue