Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

GLOBAL INSIGHT JOURNAL

GIJ
Website

Published by Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

ISSN : - EISSN : 2541318X DOI : -

Core Subject : Education, Social,

Social Sciences Other

Jurnal GIJ (Global Insight Journal) merupakan jurnal yang dipublikasi oleh Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta yang isinya difokuskan pada penyajian hasil telaah ilmiah terhadap fenomena hubungan internasional sebagai salah satu kajian dalam ilmu social dan ilmu politik. Secara komprehensif, rincian substansi jurnal mencakup: Hasil penelitian ilmiah terhadap fenomena hubungan internasional, serta berbagai bentuk kajian ilmiah hasil penelitian yang relevan dan orisinil.

Arjuna Subject : -

Articles 76 Documents

1 2 3 4 5

KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP MEMBANJIRNYA PRODUK CHINA DI INDONESIA PERIODE SBY-JK Elisabeth Ria Jawa; Ani Khoirunissa
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

ABSTRAKDalam beberapa tahun terakhir ini, persaingan perekonomian antar negara-negara kawasan Asia semakin meningkat. Persaingan perekonomian ini ditandai dengan perkembangan dan laju pertumbuhan perekonomian serta permintaan pasar dan para konsumen yang meningkat. Hal ini di tandai dengan semakin banyaknya produk China yang masuk ke Indonesia. Langkah-langkah pemerintah Indonesia dalam menanggulangi membajirnya produk dari China melalui penerapan kebijakan standar nasional karena di sadari bahwa kualitas sangat penting untuk bisa unggul di pasar dunia. Kebijakan standar oleh pemerintah terhadap produk asing adalah: penerapan SM, pengawasan mutu produk, identifikasi ketersediaan SNI pada sector prioritas dan lainya. Disamping itu pula kinerja industri kecil dan menengah semakin ditingkatkan karena kekuatan ekonomi kerakyatan mempunyai peran yang penting dalam perekonomian Indonesia serta mengembangkan infrastruktur dan logistik 5ehingga pengiriman barang lebih muda dilakukan. Terdapat banyak kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menangani fenomena ini namun hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat banyak kebijakan hanya menguntungkan beberapa kalangan ataupun golongan tertentu saja.Kata Kunci : negara-negara kawasan Asia, Persaingan ekonomi, China, Indonesia

KEMBALINYA DOKTRIN FUKUDA PADA ERA PEMERINTAHAN YUKIO HATOYAMA: STUDI PERAN JEPANG DI ASIA TENGGARA Kurnia Alamsyah
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Abstract This study aims to determine how the Fukuda doctrine underlying Japan's foreign policy in Southeast Asia and the Fukuda doctrine underlying the implementation of foreign policy in Southeast Asia during Yukio Hatoyama . The method used is library research . By examining the form of instrument - an instrument of foreign policy cooperation da Japan in Southeast Asia . Based on the results of the study showed FukudaDoctrine which is the rationale for Japanese foreign policy in Asia and the policies underlying the cooperation between Japan and Southeast Asia . With the amount of ODA in Southeast Asia which reaches 40 % in Indonesia , 11 % in Vietnam and 12 % in the Philippines with ntotal reach 85 % of total Japanese ODA in Southeast Asia . And the magnitude of the needs of Japan's energy resources which are largely sourced dar developing countries in Southeast Asia such as Indonesia . And the importance of the Straits of Malacca which is the Japanese energy traffic until today . It can be concluded that the Fukuda doctrine underlying Japan's foreign policy in Southeast Asia .Keyword : Docktrin Fukuda, Yukio HatoyamaABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menegetahui bagaimana doktrin fukuda mendasari kebijakan luar negeri Jepang di Asia Tenggara dan implementasi doktrin fukuda tersebut mendasari kebijakan luar negeri Jepang di Asia Tenggara pada masa Yukio Hatoyama. Metode penelitian yang digunakan adalah library research. Dengan meneliti instrument- instrument yang berupa kebijakan da kerjasama luar negeri Jepang di Asia Tenggara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Doktrin fukuda yang merupakan dasar pemikiran politik luar negeri Jepang di Asia mendasari kebijakan dan kerjasama yang besar antara Jepang dan Asia Tenggara. Dengan besarnya ODA di Asia Tenggara yang mencapai 40% di Indonesia, 11% di Vietnam dan 12% di Filipina dengan ntotal mencapai 85% total ODA Jepang di Asia Tenggara. Dan besarnya kebutuhan Jepang terhadap sumber daya energy yang sebagian besar bersumber dar Negara-negara berkembang di kawasan Asia Tenggara seperti halnya Indonesia. Dan betapa pentingnya selat Malaka yang merupakan jalur lalu lintas energy Jepang hingga saat ini. Maka dapat disimpulkan bahwa doktrin fukuda mendasari kebijakan luar negeri Jepang di Asia Tenggara. Kata kunci : Docktrin Fukuda, Yukio Hatoyama

IMPLEMENTASI ASEAN PLAN OF ACTION TO COMBAT TRANSNATIONAL CRIMES (STUDI KASUS HUMAN TRAFFICKING DI THAILAND PADA TAHUN 2006-2010) Ani Khoirunnisa
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

AbstractThe concept of human security is related to components that can not be replaced if the components are lost. Aside that the assessment of human security (especially for human trafficking cases) tends to be subjective so that parameters are difficult to determine universally. Citizens as an object must be protected by every states. But each states has their own interest on profits that will be obtained as foreign exchange. Therefore, this paper will describe the problem of human trafficking in Thailand, which is difficult to deal with by states even though they have joint regulations. It cause by the difference of national interests. Although the community have the principle of non-intervention.Keywords: human security, human trafficking, national interests.

Poverty, Deprivation, and Social Exclusion as Source of Violent Conflict: Case Study of West Papua Post-New Order Era Made Fitri Maya Padmi
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

AbstrakTulisan ini akan membahas mengenai kompleksitas hubungan antara kemiskinan dan konflik kekerasan. Konflik kekerasan selalu mengakibatkan kerugian dalam hal nyawa manusia, ekonomi dan kehidupan social, dan juga merupakan sumber utama dari kemiskinan dan keterbelakangan pembangunan. Tulisan ini juga membahas tentang keterkaitan antara keterbatasan sumber daya, keterkucilan dalam kehidupan social dan kemiskinan akan meningkatkan rasa ketidaksetaraan yang dapat menimbulkan kekerasan. Kemiskinan membuat suatu masyarakat menjadi lebih rentan terhadap provokasi-provokasi untuk melakukan tindak kekerasan; kerentanan ini disebabkan oleh rasa ketidakadilan dan bahwa kekerasan dapat memberikan solusi yang lebih terhadap permasalahan yang ada. Tulisan ini mengambil contoh kasus di Papua Barat dimana kondisi kemiskinan dan keterkucilan social saling berkaitan. Dan dalam konflik ini dapat terlihat bahwa kekerasan struktural dapat menghasilkan dan melanggengkan kemiskinan.Kata kunci: Deprivasi, Kemiskinan, Keterkucilan Sosial, Konflik Kekerasan, Papua. AbstractThis article discuses about the complexity of causal relation between poverty and violent conflict. Violent conflicts have huge human, economic, and social costs and are a major cause of poverty and underdevelopment. The article suggests that the coupling between deprivation, social exclusion and poverty increases the significance of inequality and may contribute to violence. Poverty conditions make the victims more vulnerable to being provoked into committing violent actions; this vulnerability is due to the grievance of deprivation and the incentives that the violence offers given the misery of the present condition. This paper takes the West Papua conflict as an example in which the conditions of poverty and social exclusion are entrenched. The violent conflict in West Papua, Indonesia has shown the pattern that structural violence can produce and sustain poverty.Keywords: Deprivation, Papua, Poverty, Social Exclusion, Violent Conflict

PENGARUH IMF TERHADAP KEBANGKITAN EKONOMI RUSIA PADA KEPEMIMPINAN VLADIMIR V. PUTIN TAHUN (2000-2008) Theresia Devina
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Abstrak Penulis menggunakan teori Ekonomi Politik untuk menganalisa hubungan IMF dan kebangkitan ekonomi Rusia. Teori ini dapat menjelaskan masalah kehidupan ekonomi yang diliputi oleh kontroversi dan ketidakpastian, dimana saat itu isu-isu dasar ekonomi-politik bermunculan , yaitu bagaimana hubungan antara negara dengan ekonomi dan antara ekonomi dan politik. Konsep ekonomi politik juga dapat terlihat dari hubungan IMF yang merupakan organisasi moneter internasional dengan negara Rusia dimana masalah ekonomi yang menjadi dasar dari kerjasama mereka, namun ada kepentingan politik yang diperjuangkan oleh kedua pihak. Kepemimpinan Vladimir V. Putin menjadi pertimbangan lain bahwa konsep ekonomi politik tidak dapat dipisahkan dalam proses kebangkitan ekonomi Rusia, karena kebangkitan ekonomi Rusia dapat berjalan karena kebijakan-kebijakan politik presiden Vladimir V. Putin. Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran proses kebangkitan ekonomi Rusia yang terjadi dalam waktu delapan tahun. Pembaca dapat mempelajari bahwa kebijakan pemerintah dan pelaku birokrasi yang nasionalis dapat membawa suatu negara keluar dari krisis besar. Pelunasan hutang Rusia terhadap IMF menjadi bukti nyata. Kata Kunci : Ekonomi Politik, IMF, Rusia, Vladimir V. Putin

Dominasi Ekonomi Jepang Terhadap Indonesia dalam Perdagangan Elektronik Indonesia Ucu Juan Nurhidayat
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Abstract Ties of cooperation between Indonesia and Japan have established more than half a century . Along the way , Japan has played a role in encouraging the economic development of Indonesia . The author discusses the economic dominance of Japan against Indonesia in Electronics Sector .As we know that the Japanese economic dominance in the electronics sector Indonesia was caused by the absorption of Indonesian electronics market is so big on electronics from Japan , the Indonesian government issued a regulation of import substitution policies , enactment of liberal economic policies through agreements such as the WTO , in addition to the confidence ndonesia society against the Japanese electronics so great because they are relatively affordable and good quality . Making Japanese electronics goods spread in Indonesia so it causes in cooperation between Indonesia and Japan carried more favorable to the Japanese rather than Indonesian .In looking at this issue of national importance is the basis for cooperation between Indonesia and Japan , because basically between Indonesia and Japan 's economic cooperation with a view to the welfare of society , although in fact the same work in the country of Japan is more profitable than the country of Indonesia .This is possible because, according to David Ricardo in the theory that free trade , technological mastery and hard work into success factors of a country . For a country that controls the technology will increasingly benefit from free trade , while only relying on the country 's natural wealth will be lost in international competition .With that condition more clearly that Japan is more advantaged than Indonesia Key Words: Domination, electronic Trade, National Interes Abstrak Hubugan kerjasama antara Indonesia dan Jepang telah terjalin lebih dari setengah abad. Selama itu pula, Jepang telah turut berperan dalam mendorong pembangunan ekonomi Indonesia. Penulis membahas mengenai Dominasi Ekonomi Jepang terhadap Indonesia Dalam Sektor Elektronik.Seperti kita ketahui bahwa dominasi ekonomi Jepang dalam sektor elektronik Indonesia itu disebabkan oleh daya serap pasar elektronik indonesia begitu besar terhadap elektronik dari jepang, regulasi pemerintah Indonesia yang mengeluarkan kebijakan substitusi impor , diberlakukannya kebijakan-kebijakan ekonomi liberal melalui kesepakatan seperti WTO, di samping itu kepercayaan masyarakat ndonesia terhadap elektronik Jepang begitu besar karena harganya relatif terjangkau dan kualitasnya bagus. Sehingga menjadikan barang- barang elektronik Jepang begitu menyebar di Indonesia hal itu menyebabkan kerja sama yang di laksanakan antara Indonesia dengan Jepang lebih menguntungkan kepada pihak Jepang daripada Indonesia.Dalam melihat masalah ini kepentingan nasional menjadi dasar bagi hubungan kerja sama antara Indonesia Jepang, karena pada dasarnya antara Indonesia dan Jepang melakukan kerja sama ekonomi itu dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya, walaupun pada kenyataanya dalam kerja sama ini negara Jepang lebih di untungkan daripada negara Indonesia.Hal itu dimungkinkan karena menurut David Ricardo dalam teori perdagangan bebas bahwa, penguasaan teknologi dan kerja keras menjadi faktor keberhasilan suatu negara. Bagi suatu negara yang menguasai teknologi akan semakin diuntungkan dengan adanya perdagangan bebas ini, sedangkan negara yang hanya mengandalkan kepada kekayaan alam akan kalah dalam persaingan internasional.Dengan kondisi itu lebih jelas bahwa Jepang lebih diuntungkan ketimbang Indonesia. Kata Kunci: Dominasi, Perdagangan Elektronik, Kepentingan Nasional

AMBIVALENSI KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT TERHADAP PROGRAM PENGEMBANGAN NUKLIR IRAN rokhayati rokhayati
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

ABSTRACT Nuclear energy is an alternative source of natural resources are scarce existence. Iran is one of the countries that develop nuclear energy since 1957, but today, more and more nuclear issue has been raised internationally for the use of energy as a mass destruction weapon, Iran as a country which has nuclear development has judged violating peaceful nuclear proliferation. This research will discuss about Foreign Policy of USA which connected with Iran’s nuclear enrichment program and also about factors that influencing USA in implementing their foreign policy and what Iran does to anticipate the pressure from USA and its alliances in order to stop Iran’s nuclear program as the focus of this research. At the end, this research will try to figure out why Iran’s nuclear enrichment program got so much confrontation from USA. This research is using qualitative method with literature study technique. Key words: Nuclear Proliferation, Foreign Politics, Ahmadinejad ABSTRAK Nuklir merupakan sumber energi alternatif pengganti sumberdaya alam yang mulai langka keberadaannya. Iran merupakan salah satu negara yang mengembangkan energi nuklir sejak tahun 1957, namun dewasa ini, isu nuklir semakin diangkat di dunia internasional atas penggunaan energi tersebut sebagai senjata pemusnah massal, Iran yang sebagai negara pengembang nuklir dianggap telah melakukan pelanggaran proliferasi nuklir damai.. Tulisan ini akan membahas mengenai kebijakan luar negeri Amerika Serikat berkenaan dengan program pengembangan nuklir Iran dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemerintah Amerika Serikat dalam mengeluarkan kebijakan luar negerinya dan pada akhirnya tulisan ini akan mencari jawaban mengapa Program pengembangan nuklir Iran begitu ditentang oleh Amerika Serikat. Kata kunci: Proliferasi Nuklir, Politik Luar negeri, Ahmadinejad.

Kesiapan Tenaga Kerja Indonesia yang Tidak Memiliki Keterampilan (Unskill) dalam Menghadapi ASEAN Community 2015 nur afni; Restu Rahmawati
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

ABSTRACT Indonesia is the most populous country in South East Asia. Indonesia's population growth continues to increase from year to year so that the total labor force also increased. This raises the employment problem in the absence of a balance between labor and Bid in negeri.Akan commencement Asean Community in 2015 will provide a positive and negative impact for Indonesia. Liberalism free market of goods and services will spur domestic investment and attracted foreign workers to Indonesia. The influx of foreign workers in Indonesia can be a threat if possible Indonesian workers do not have a comparable competitiveness. Rights for workers in Indonesia have been set in both the 1945 constitution, the Law No. 39 Year 2004 on Human Rights, and the Act No. 13 of 2003 on Manpower.Keywords: Indonesian labor unskill,Asean Community 2015 ABSTRAK Indonesia adalah Negara dengan jumlah penduduk terbanyak di Asia Tenggara.Pertumbuhan penduduk Indonesia terus meningkat dari tahun ketahun sehingga jumlah angkatan kerja juga terus meningkat. Hal tersebut menimbulkan masalah ketenagakerjaan karena tidak adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja dalam negeri.Akan dimulainya Community asean 2015 akan memberikan dampak positif dan negative bagi Indonesia. Liberalisme pasarbebas barang dan jasa akan memacu investasi dalam negeri dan menarik tenaga kerja asing ke Indonesia. Masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia dimungkinkan dapat menjadi ancaman apabila tenaga kerja Indonesia tidak mempunyai daya saing yang sebanding. Hak-hakasasi bagi para tenaga kerja di Indonesia telah diatur dalam konstitusi baik dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Hak Asasi Manusia, maupun dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Kata Kunci :Tenaga kerja tidak memiliki ketrampilan, Asean Community 2015

Upaya Penanganan Tingkat Perdagangan Satwa Liar oleh Pemeritah Indonesia Pada Tahun 2013-2016 Ani Khoirunnisa; Pricille Pricille
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

ABSTRACTWildlife trade is a wild trade in protected animals without regard to the existing rules. Some people are still buying and selling animals protected illegally, both buying and selling transactions that are alive to be maintained , or in the form of animals that have been preseerved. In fact, the trade in these animals has caused considerable losses for Indonesia. This wildlife trade cae is not carried out only by individuals but there is an organized as consumers of every product from wild animals. Therefore one of the efforts made by Indonesia is to conduct various international collaborations, because in responding to the case of wildlife trade, it is not enough only from law enforcement, and involving more than one country, international coopeeration is needed.The research method that writer used is a qualitative method with a descriptive type of research approach that is by describing phenomenas that occur to find out the efforts of the Indonesia government in handling the level of wildlife trade in the period 2013-2016.With the cooperation efforts carried out by the Indonesia government to help cover the shortcomings and constraints faced by the Indonesian government regarding the lack of human resources and also substantial financial resources to overcome the practice of wildlife trade. Keywords: Wildlife Trade, Green Politics, International Cooperation, International Organizations

ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI KANADA STUDI KASUS MUNDURNYA KANADA DARI PROTOKOL KYOTO TAHUN 2011 indra Saputra; Lelly Andriasanti
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

ABSTRACTThe withdrawal Canada from Kyoto Protocol on 2011 was one of Canada's foreign policy in dealing with environmental problems like climate change. This research aims to determine the impact of these policies for global environment, factors that affect this policy, and policy formulation.The result of this research indicate that impact of Canada’s withdrawal for global environment like increasing global emissions and threatened the existence of the Kyoto Protocol. After that, the factors that affect Canada to withdraw was the economic competition with NAFTA countries, Kyoto’s system, Canada’s geographic and nature conditions, Canada’s economic condition, Canada’s political process; and the failure of Canada to realize Protocol Kyoto’s target. At the last, Canada’s foreign policy formulation was done in four steps. Those are, identify national interest, identify options, consideration of each option, and choose policy option that best serves national interest.Key Words: Climate Change, Kyoto Protocol, Canada’s Foreign Policy ABSTRAKMundurnya Kanada dari Protokol Kyoto di tahun 2011 adalah salah satu bentuk kebijakan luar negeri Kanada dalam menangani masalah lingkungan seperti perubahan iklim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan ini bagi lingkungan global, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut, dan bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak penarikan Kanada bagi lingkungan global seperti peningkatan emisi global dan terancamnya eksistensi Protokol Kyoto. Setelah itu, faktor-faktor yang mempengaruhi Kanada untuk mundur antara lain seperti persaingan ekonomi dengan negara-negara anggota NAFTA, sistem dalam Protokol Kyoto, kondisi geografis, kondisi perekonomian, proses politik; dan kegagalan Kanada untuk mencapai target Protokol Kyoto. Terakhir, perumusan kebijakan luar negeri Kanada dilakukan dalam empat langkah. Langkah tersebut antara lain mengidentifikasi kepentingan nasional, mengidentifikasi opsi-opsi yang tersedia, pertimbangan masing-masing opsi, dan memilih opsi kebijakan yang terbaik sesuai kepentingan nasional.Kata kunci: Perubahan Iklim, Protokol Kyoto, Kebijakan Luar Negeri Kanada

Page 3 of 8 | Total Record : 76

1 2 3 4 5

Filter by Year

2016 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 10, No 1 (2025) Vol 9, No 2 (2024) Vol 9, No 1 (2024) Vol 8, No 2 (2023) Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 1 (2017) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2016) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta utara,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta utara, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta utara,

Dki jakarta

INDONESIA