cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta utara,
Dki jakarta
INDONESIA
GLOBAL INSIGHT JOURNAL
ISSN : -     EISSN : 2541318X     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Jurnal GIJ (Global Insight Journal) merupakan jurnal yang dipublikasi oleh Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta yang isinya difokuskan pada penyajian hasil telaah ilmiah terhadap fenomena hubungan internasional sebagai salah satu kajian dalam ilmu social dan ilmu politik. Secara komprehensif, rincian substansi jurnal mencakup: Hasil penelitian ilmiah terhadap fenomena hubungan internasional, serta berbagai bentuk kajian ilmiah hasil penelitian yang relevan dan orisinil.
Arjuna Subject : -
Articles 89 Documents
Implementasi Konvensi Hak Anak PBB dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Daring: Tantangan dan Rekomendasi bagi Indonesia Raden Rara Hapsari Tunjung Sekartaji; Bernadina Songubun
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gij.v10i2.9381

Abstract

Revolusi digital di Indonesia menimbulkan tantangan tersendiri dalam implementasi perlindungan hukum bagi korban eksploitasi dan kekerasan seksual berbasis daring (Online Child Sexual Exploitation and Abuse – OCSEA) pada anak. Sebagai negara pihak (state party) Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child – CRC) Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia memiliki kewajiban internasional untuk memastikan perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan seksual, termasuk yang terjadi di ruang digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis untuk mengkaji sejauh mana implementasi CRC PBB tercermin dalam kerangka hukum nasional Indonesia serta efektivitasnya dalam melindungi anak dari OCSEA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mentransformasikan sebagian kewajiban CRC ke dalam instrumen hukum nasional, namun masih terdapat kesenjangan signifikan antara komitmen internasional dan implementasi praktis, meliputi keterbatasan kapasitas penegakan hukum, mekanisme perlindungan korban yang belum memadai, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta rendahnya literasi digital pada anak. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan holistik yang menggabungkan penguatan regulasi berbasis standar CRC, peningkatan koordinasi antarlembaga, penguatan kerja sama internasional, serta pengembangan sistem perlindungan yang berpusat pada korban (victim-centered approach). The digital revolution in Indonesia presents distinct challenges in implementing legal protection for victims of Online Child Sexual Exploitation and Abuse (OCSEA). As a state party to the United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC), Indonesia bears international obligations to ensure children's protection from all forms of sexual exploitation and abuse, including those occurring in digital spaces. This study employs a normative juridical approach with descriptive-analytical methods to examine the extent to which the CRC is reflected in Indonesia's national legal framework and its effectiveness in protecting children from OCSEA. The findings reveal that although Indonesia has partially transformed its CRC obligations into domestic legal instruments, significant gaps remain between international commitments and practical implementation, including limited law enforcement capacity, inadequate victim protection mechanisms, weak inter-agency coordination, and low digital literacy among children. This study recommends a holistic approach that integrates regulatory strengthening based on CRC standards, enhanced inter-agency coordination, strengthened international cooperation, and the development of a victim-centered protection system.
Respon NATO terhadap Pertahanan Ruang Angkasa Tiongkok Tahun 2022-2025 Herawati Dewi
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 11, No 1 (2026)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gij.v11i1.9352

Abstract

Ruang angkasa telah berkembang menjadi domain strategis baru dalam dinamika keamanan global, seiring meningkatnya ketergantungan negara terhadap teknologi satelit untuk kepentingan militer dan sipil. Dalam periode 2022–2025, Tiongkok menunjukkan percepatan signifikan dalam pengembangan pertahanan ruang angkasa melalui modernisasi satelit militer, penguatan sistem navigasi BeiDou, serta pengujian kemampuan anti-satelit. Perkembangan ini memicu kekhawatiran NATO yang memandang aktivitas Tiongkok berpotensi mengancam stabilitas keamanan internasional dan tatanan global berbasis aturan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana NATO mengonstruksikan pertahanan ruang angkasa Tiongkok sebagai ancaman keamanan serta menjelaskan bentuk respon NATO dalam menghadapi dinamika tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, didukung oleh studi literatur dan analisis isi. Paradigma konstruktivisme dan teori sekuritisasi digunakan untuk memahami peran persepsi, identitas, dan wacana politik dalam pembentukan kebijakan NATO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon NATO tidak semata-mata didorong oleh kapabilitas militer Tiongkok, tetapi juga oleh perbedaan nilai, norma, dan identitas politik. Dengan demikian, kompetisi ruang angkasa mencerminkan tidak hanya persaingan strategis-teknologis, tetapi juga kontestasi normatif dalam sistem keamanan global kontemporer.
Analisis Kepentingan Nasional Turki Dalam Rekonstruksi Keamanan Suriah Pasca Runtuhnya Rezim Bashar Al-Assad Ganjar Widhiyoga; Fiona Vondra Ardan Hamingtri
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gij.v10i2.9684

Abstract

Runtuhnya rezim Bashar al-Assad pada Desember 2024 mengubah lanskap keamanan Suriah dan membuka ruang baru bagi keterlibatan aktor regional, terutama Turki. Artikel ini menganalisis kepentingan nasional Turki dalam rekonstruksi keamanan Suriah pasca-Assad. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, artikel ini memanfaatkan studi pustaka terhadap literatur akademik, dokumen resmi, dan laporan media yang telah digunakan dalam penelitian awal. Kerangka analisis dibangun melalui neorealisme ofensif dan geopolitik shatterbelt. Temuan artikel menunjukkan bahwa keterlibatan Turki tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bantuan rekonstruksi pascakonflik. Keterlibatan tersebut merupakan strategi keamanan yang diarahkan untuk mengendalikan dampak kekosongan kekuasaan di Suriah, menekan ancaman kelompok bersenjata Kurdi, mempertahankan zona penyangga di perbatasan, memengaruhi susunan keamanan baru Suriah, serta membuka kembali jalur ekonomi kawasan. Dalam perspektif neorealisme ofensif, Turki memaksimalkan pengaruhnya sebelum aktor lain mengisi ruang strategis yang ditinggalkan rezim Assad. Dalam perspektif geopolitik, Suriah pasca-Assad memperlihatkan ciri shatterbelt karena menjadi ruang rapuh tempat kepentingan lokal, regional, dan eksternal bertemu. Artikel ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi keamanan Suriah bagi Turki adalah bagian dari strategi pertahanan jauh ke depan yang menggabungkan kepentingan keamanan nasional, pengaruh regional, dan stabilisasi kawasan.
Implementasi Kerja Sama Antara Indonesia dan Tiongkok dalam Memperkuat Keamanan Siber Pada Tahun (2021 – 2023) Mariana Agnes Shafira
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 11, No 1 (2026)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gij.v11i1.8762

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi kerja sama antara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Cyberspace Administration of China (CAC) Tiongkok dalam memperkuat keamanan siber periode 2021–2023. Latar belakangnya adalah meningkatnya ancaman siber akibat lonjakan penggunaan internet selama pandemi COVID-19. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus dan analisis literatur, berlandaskan teori kerja sama bilateral. Hasil penelitian menunjukkan kerja sama ini memperkuat kapasitas SDM, regulasi, dan infrastruktur digital melalui alih teknologi. Meski demikian, tantangan muncul terkait ketergantungan teknologi, transparansi data, dan dinamika geopolitik.Kata Kunci : Keamanan Siber, Kerja Sama Bilateral, BSSN, CACABSTRACTThis study examines the implementation of cooperation between Indonesia’s National Cyber and Crypto Agency (BSSN) and China’s Cyberspace Administration (CAC) in strengthening cybersecurity during the 2021–2023 period. The background of this research is the increasing cyber threats caused by the surge in internet usage during the COVID-19 pandemic. The study employs a descriptive qualitative method using case studies and literature analysis, grounded in bilateral cooperation theory. The findings show that this cooperation has strengthened human resource capacity, regulations, and digital infrastructure through technology transfer. Nevertheless, challenges have emerged regarding technological dependence, data transparency, and geopolitical dynamics.Keywords: Cybersecurity, Bilateral Cooperation, BSSN, CAC
Environmental Issues as Strategic Communication Tools: The Dynamics of Korean Peninsula Conflict Related to Environmental Issues Julian Andretty; Darynaufal Mulyaman; Achmad Ismail; Issuwari Tambunan
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 11, No 2 (2026)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gij.v11i2.8801

Abstract

Political dynamics between South Korea and North Korea is caused by differences in ideology: South Korea adheres to liberal democracy, while North Korea follows Juche ideology. The political policies of both countries agree on this situation. South Korea cooperates with the United States and Japan in military exercises that have a negative impact on the environment, while North Korea focuses on developing nuclear weapons, which increases political tensions and also has a negative impact on the Korean Peninsula's environment. This research aims to understand how political dynamics between South Korea and North Korea affects the environment on the Korean Peninsula. This research uses a qualitative approach with case studies and analyzes this situation through the concept of political dynamics and environmental security theory. The results show that this dynamics is caused by the political policies of both countries: North Korea which continues to test nuclear weapons and South Korea which continues to conduct military exercises with the US and Japan. The impacts include environmental degradation, greenhouse gas emissions, forest destruction, soil air pollution, decreased agricultural yields, population displacement, and damage to marine and land ecosystems.
Socio-Cultural Differences in Perception of Land Ownership and Resource Management between Crop Cultivators and Pastoralists in Mvomero District, Tanzania BARIKI NGABO
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gij.v10i2.8693

Abstract

Land-use conflicts between crop cultivators and pastoralists in Mvomero District, Tanzania, represent a microcosm of broader tensions across East Africa's agro-pastoral landscape. This study investigates the socio-cultural perceptions underlying these conflicts, examining how divergent worldviews regarding land ownership and resource management drive persistent disputes. Using a mixed-methods approach involving 100 crop cultivators and 100 pastoralists, the research reveals a fundamental philosophical divide: cultivators view land as an individually owned, fixed asset (mean perception score 4.2/5), while pastoralists conceptualise it as a dynamic commons essential for mobility (2.1/5). These contrasting paradigms are exacerbated by institutional failures, including the absence of Village Land Use Plans (VLUPs) in 73% of pastoralist-dominated villages and weak local governance structures characterised by corruption and limited legal literacy. The study found significantly higher conflict frequencies among pastoralists (3.5/4) compared to cultivators (2.8/4), reflecting their vulnerability to encroachment and marginalisation within formal legal frameworks. Current land policies, despite recent reforms in Tanzania's National Land Policy (2025), continue to privilege sedentary, individual tenure systems over customary pastoralist practices. The research demonstrates that effective conflict resolution requires participatory land-use planning, legal recognition of customary tenure systems, and gender-sensitive approaches that address the disproportionate impacts on women and marginalised groups. These findings contribute to broader East African discourse on land governance, emphasising the necessity of culturally sensitive policies that bridge the socio-cultural divide between agricultural and pastoral communities.
French Troop Withdrawal and Counter-Terrorism In The Sahel: The Cases Of Mali, Burkina Faso, Niger, And Senegal ugo chuks okolie; Anthony C. NWOKOLOBIA
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 11, No 1 (2026)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gij.v11i1.9000

Abstract

The Sahel has experienced persistent terrorist threats, which have led to significant foreign military involvement, most notably by France through operations like Serval and Barkhane. The recent decision to withdraw French forces from Mali, Burkina Faso, Niger, and Senegal represents a major shift in the region’s security landscape. This study examined the implications of this development on counter-terrorism strategies in these countries. Specifically, it evaluated the impact of the French military exit on the ability of national and regional actors to combat terrorism and uphold stability. Using the historical method, the study traced the timeline of French intervention in the Sahel and analyzed the security consequences following their departure. The Dependency Theory served as the guiding framework, shedding light on how reliance on foreign military assistance has shaped regional security and the difficulties associated with building independent defense capacities. The study revealed that while some terrorist groups have gained confidence in the absence of French troops, the situation has also triggered renewed interest in regional collaboration, empowerment of domestic security agencies, and a stronger emphasis on self-reliant defense mechanisms. Nonetheless, limitations in resources, training, and operational synergy remain significant obstacles. The study concluded that enduring peace in the Sahel requires a shift toward African-led security solutions. It recommended among others that Sahelian states should strengthen regional security frameworks by leveraging ECOWAS and the African Union to coordinate intelligence-sharing, joint military training, and integrated counter-terrorism operations. This will reduce dependence on foreign powers and foster collective ownership of regional stability.
Kebijakan Hilirisasi Nikel Dalam Pengembangan Industri Baterai Kendaraan Listrik (Studi Kerja sama Indonesia-Tiongkok) 2020 – 2024 Paramansha Yogananda; Yanuar Rahmadan
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 11, No 2 (2026)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gij.v11i2.9715

Abstract

Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia yang menjadi modal strategis dalam pengembangan industri baterai kendaraan listrik. Sejak diberlakukannya kebijakan larangan ekspor bijih nikel pada tahun 2020, pemerintah mendorong hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas mineral sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global kendaraan listrik. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kerja sama ekonomi Indonesia–Tiongkok dalam mendukung kebijakan hilirisasi nikel terhadap pengembangan industri baterai kendaraan listrik periode 2020–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan kerangka perspektif Neoliberal Institusionalisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama Indonesia–Tiongkok berkontribusi terhadap peningkatan investasi pada pembangunan smelter, fasilitas High Pressure Acid Leach (HPAL), industri bahan baku baterai, serta manufaktur sel baterai kendaraan listrik. Kerja sama tersebut mempercepat terbentuknya ekosistem industri baterai yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, meningkatkan nilai tambah nikel, memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global, serta mendorong transfer teknologi dan investasi. Namun, pengembangan industri nasional masih menghadapi tantangan berupa ketergantungan terhadap modal dan teknologi asing sehingga diperlukan penguatan kapasitas industri domestik untuk mendukung keberlanjutan kebijakan hilirisasi.
Living Conditions of Public Service Retirees in Morogoro Municipality: An Assessment of Tanzania's Social Security Policy LETICIA NGULUBAYI
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 11, No 1 (2026)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gij.v11i1.8706

Abstract

Tanzania's social security policy aims to provide financial stability and well-being for public service retirees, yet significant gaps persist between policy intentions and lived experiences. This mixed-methods study examines the living conditions of 120 public service retirees in Morogoro Municipality, focusing on financial security, healthcare access, housing conditions, and overall well-being. Through structured questionnaires and semi-structured interviews with retirees and social security officials, the study reveals critical inadequacies in Tanzania's pension system. Key findings indicate that only 30% of retirees consider their pensions sufficient, with a replacement rate of merely 29%—well below international standards. The lack of inflation indexation (15% adequacy) further erodes purchasing power, whilst healthcare affordability (25% adequacy) and housing safety (20% adequacy) reflect systemic policy gaps. Despite mandatory NHIF coverage, quality healthcare remains inaccessible due to underfunded public facilities and prohibitively expensive private alternatives. Housing conditions are compromised by age-inappropriate designs, increasing vulnerability among elderly residents. The findings underscore the need for comprehensive reforms including pension indexation, reduced commutation factors, enhanced healthcare subsidies, and housing modification support. These reforms are essential to ensure dignified living conditions for retirees and strengthen trust in public institutions.