cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Jurnal LEX SPECIALIS
Published by Universitas Batanghari Jambi
ISSN : 18299814     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "No 22 (2015): Desember 2015" : 8 Documents clear
HUBUNGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAHIR PROCOT PULANG BAWA AKTA DENGAN KUALITAS PELAYANAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR Ricky Ekasari Ramadhani Wicaksana
Jurnal LEX SPECIALIS No 22 (2015): Desember 2015
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.783 KB)

Abstract

Abstrak Be born birth got certificate Policy is Banyuwangi government policy which is Quick Wins Reforms and bureaucracy of Banyuwangi local governments in order to provide the ease, speed, accuracy , effective and efficient in the process of the birthonline certificate. This policy was formulated based on the problems facing The Population And Civil Registration Offices in Banyuwangi district is low awareness in the community to have a population administration documents mainly on the birth certificate. So the authors interested in taking research titled Relation of ImplementationBe born birth got certificate Policy To Official Service Population And Civil Registration Service Qualityin Banyuwangi district.In this study, using a mixed method research method research to the type of exploratory Sequential Model with two phases which qualitative and quantitative phase. With source data through interviews, literature review and questionnaire.     The results of this research show the implementation of policies born be born brought home the deed is not as expected, because there are many encountered obstacles include lack of human resources employee / officer related services in information technology, a high rate of people who do not have birth certificates in 2015, and the high rate of birth certificates Offline management through sub-district or Department of Population And Civil Registration. And quality of service in The Department Of Population And Civil Registrationin Banyuwangi still low is still a lack of supporting facilities at partner hospitals or health centers, within the hospital were very much with the department of population and civil registration districts Banyuwangi that makes it difficult to coordinate, causing a delay in publishing deed. and based on the calculation of the correlation results a significant relationship between policy implementation and service quality policies brought home be born birth certificate.Keywords: Policy, service
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN LISTRIK ATAS PEMADAMAN LISTRIK OLEH PT. PLN (PERSERO) DI KOTA JAMBI Sigit Soumadiyono, Novita Sari
Jurnal LEX SPECIALIS No 22 (2015): Desember 2015
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (248.521 KB)

Abstract

Abstrak Metode pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini ada dua yaitu, pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan undang-undang (statute approach). dengan jenis dan sumber data primer dan sekunder dan proses analisa yang digunakan adalah kualitatif. Sebagaimana diketahui bahwa listrik adalah kebutuhan utama rakyat Indonesia, tanpa listrik roda ekonomi di Indonesia bisa tersendat. Adapun yang menjaid permasalahan dalam skripsi ini adalah perlindungan hukum terhaap konsumen istrik atas pemadaman listrik oleh PT. PLN (Persero) di kota jambi. Dalam pembahasan penelitian yang dilakukan penulis, bahwa PLN mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita konsumen. Adapun faktor yang menyebabkan pemadaman listrik yaitu, pemadaman terencana seperti perbaikan tiang miring, pemeliharaan jaringan dan pemadaman tidak terencana seperti force majure atau keadaan memaksa, faktor alam yang mengharuskan terhentinya aliran listrik ke konsumen. Penulis memperoleh kesimpulan bahwa PT.PLN dalam melakukan pemadaman listrik telah sesuai dengan standart operasional prosedur yang berlaku. Perlindungan hukum yang disebabkan oleh pemadaman tidak terencana bahwa PT. PLN dibebaskan dari pemberian kompensasi ganti rugi akibat pemadaman listrik yang disebabkan faktor alam, dan perlindungan hukum atas pemadaman terencana yaitu konsumen bisa mengajukan gugatan ke PLN untuk mendapat kompensasi ganti rugi terhadap pemadaman kerugian yang di alami, jika konsumen tidak memperoleh informasi terhadap pemadaman tersebut.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen
TINJAUAN YURIDIS TENTANG FUNGSI KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN PERILAKU HAKIM Nuraini ,
Jurnal LEX SPECIALIS No 22 (2015): Desember 2015
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.785 KB)

Abstract

Abstrak Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 merupakan reformasi konstitusi yang telah mengubah struktur kenegaraan Indonesia. Pada cabang kekuasaan yudikatif perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 melahirkan lembaga baru yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan lembaga yang keberadaannya dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat mandiri dalam struktur kekuasaan kehakiman yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Pembentukan Komisi Yudisial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial merupakan konsekuensi logis yang muncul dari penyatuan atap lembaga peradilan pada Mahkamah Agung. Tindakan Komisi Yudisial dalam melakukan fungsi pengawasan perilaku hakim tersebut ternyata mendapat tanggapan negatif dari Mahkamah Agung.Kata Kunci : Komisi Yudisial, Pengawasan, Hakim 
DAMPAK PENGGUNAAN JALUR PENAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DI PROVINSI JAMBI dan ALTERNATIF PENYELESAIANNYA S. Sahabuddin
Jurnal LEX SPECIALIS No 22 (2015): Desember 2015
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (411.964 KB)

Abstract

Studi ini pada awalnya dilatarbelakangi oleh penggunaan jalur penal dalam menyelesaikan beberapa tindak pidana yang bersifat ringan. Penggunaan jalur penal dalam menyelesaikan tindak pidana memang menjadi domein negara, hal ini dapat dipahami dari ketentuan  Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan ditegaskan pula pada Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan: “semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang”.
TANGGUNG JAWAB YURIDIS BANKIR TERHADAP KREDIT MACET DENGAN JAMINAN SK PENGANGKATAN PNS Ahmad Zulfikar
Jurnal LEX SPECIALIS No 22 (2015): Desember 2015
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.248 KB)

Abstract

 Abstrak Yang menjadi dasar pemberian kredit adalah kepercayaan bank sebagai kreditor kepada nasabah sebagai debitor dimana nasabah mampu untuk mengembalikan secara angsuran ditambah bunga yang ditentukan bank. Kredit bagi bank merupakan kegiatan yang utama, karena pendapatan terbesar dari bank berasal dari sektor tersebut baik dalam bentuk bunga, provisi, ataupun pendapatan lainnya. Besarnya kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan dan kesinambungan usaha dari sebuah bank. Oleh karena itu, pemberian kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, mulai dari perencanaan besarnya kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit, sampai kepada pengembalian atas kredit yang macet. Sedangkan pentingnya aktivitas pemberian kredit merupakan fungsi strategis yang dimiliki bank dan fungsi ini pula yang seringkali menjadi penyebab bankrutnya sebuah bank.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang: 1) Apa dasar hukum yang memungkinkan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil dapat dijadikan jaminan oleh debitur kepada kreditur. 2) Bagaimana proses penyelesaian yang akan diambil oleh pihak kreditur (bank) apabila terjadi konflik hukum (Kredit Macet). 3) Bagaimana tanggung jawab yuridis bankir terhadap kredit macet nasabah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah yuridis-empiris.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil bisa dijadikan jaminan yang sah dalam hukum perbankan dan asas hukum perkreditan. Apabila terjadi kredit macet, maka bank sepenuhnya memiliki hak untuk menyelesaikannya baik secara damai maupun melalui proses hukum yang berlaku. Disamping itu, berhubung Kredit Macet yang diberikan kepada nasabah selaku pegawai negeri sipil yang dilandasi dengan Perjanjian Kerjasama Antara bank dengan instansi terkait dalam menyalurkan kredit dengan pembayaran angsuran kredit setiap bulan dari pemotongan gaji nasabah/pegawai melalui bendahara instansi tersebut, maka baik bankir, bendahara dinas dan kepala dinas yang terkait yang telah menyetujui kredit diberikan kepada pegawainya turut bertanggung jawab secara yuridis atas kredit macet nasabah tersebut jika penyaluran kredit tersebut terdapat penyimpangan dari ketentuan hukum perjanjian.Kata Kunci : Tanggung Jawab Yuridis, Kredit Macet, PNS
PERANAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS DI KOTA JAMBI Abdul Hariss, Felda Rizki Azalia
Jurnal LEX SPECIALIS No 22 (2015): Desember 2015
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (299.994 KB)

Abstract

Abstrak Notaris yang merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan khusus dari Negara untuk membuat akta autentik yang merupakan salah satu bukti atau alas hak yang sah. Dalam melakukan tugas jabatannya Notaris pasti pernah khilaf dan membuat kesalahan, dan oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tersebut. Untuk itu dibentuklah suatu badan yang melakukan pengawasan khusus terhadap Notaris yaitu Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas yang terbagi atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Majelis Pengawas Daerah merupakan dasar utama pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris. Bentuk pengawasan yang dilakukan yaitu pemeriksaan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. Majelis Pengawas Daerah sama peranannya di seluruh Indonesia seperti juga Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kota Jambi. Permasalahan adalah bagaimanakah pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh  majelis pengawas daerah notaris dalam upaya melakukan pengawasan terhadap notaris di kota jambi, apa saja faktor yang menghambat bagi majelis pengawas daerah notaris dalam melakukan pengawasan terhadap notaris di kota jambi, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh majelis pengawas daerah notaris mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam melaksanakan pengawasan terhadap notaris di kota jambi. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana peranan yang dilakukan oleh  majelis pengawas daerah notaris dalam upaya melakukan pengawasan terhadap notaris di kota jambi, mengetahui faktor yang menghambat bagi majelis pengawas daerah notaris dalam melakukan pengawasan terhadap notaris di kota jambi, mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh majelis pengawas daerah notaris mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam melaksanakan pengawasan terhadap notaris di kota jambi. Pendekatan penelitian yang digunakan Yuridis Empiris, yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan kenotarisan dan melihat prakteknya pada pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah Kota Jambi.Kata Kunci : Majelis Pengawas Daerah, Peranan Pengawasan Terhadap Notaris, Hambatan, Upaya Mengatasi Hambatan.
POLICY STRATEGY OF LAND AND BUILDING TAX OF VILLAGE AND CITY (PBB-P2) TOINCREASE OWN SOURCE REVENUE OF JAMBI CITY ON LAND AND BUILDING TAX DIVISIONIN THE LOCAL REVENUE DEPARTMENT OF JAMBI CITY IN JAMBI PROVINCE Ahmad Fikri Aiman
Jurnal LEX SPECIALIS No 22 (2015): Desember 2015
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (206.378 KB)

Abstract

AbstrakPolicy Strategy of Land and Building Tax OfVillageand City (PBB-P2) after diversion from Central Government to Jambi City Government start from 1st of January 2014 is still face obstacles. PBB-P2 target on 2014 is Rp. 12.000.000.000,- and in realization only Rp. 8.723.143.203,- . So it makes writer interest to doing the thesis research with title Policy Strategy Of Land And Building Tax Of Village And City To Increase Own Source Revenue Of Jambi City On Land And Building Tax Division In The Local Revenue Department Of Jambi City In Jambi Province. This research aim for knowing and analizing the obstacles tha found in implementation PBB-P2 policy and perfect the strategy which has done by Local Revenue Department of Jamby City to be a right strategy.This research method is combining the descriptive and qualitative, the source data through interviews, observation and review of literatures. The data analysis using SWOT and Litmus Test for determine strategic issues as the right in PBB-P2 policy to increase own-source revenue of Jambi City in the Local Revenue Department of Jambi City in Jambi Province.         This result showed PBB-P2 policy strategy that has been implemented by Local Revenue Department of Jambi City is not work like the planning and still have some obstacles that need improvement right strategies to increase own-source revenue of Jambi City. To resolve some obstacles in Government of Jambi City should be need more participation from kelurahan as the service center of PBB-P2 and also using online payment system by Local Revenue Department of Jambi City. Keywords : Policy Strategy, Land and Building Tax, Jambi City
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AFFIRMASI (AFFIRMATIVE ACTION) KUOTA TIGA PULUH PERSEN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILU LEGISLATIF (DPRD) KOTA JAMBI Herma Yanti, Muhammad Siddik Prabowo
Jurnal LEX SPECIALIS No 22 (2015): Desember 2015
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.725 KB)

Abstract

Abstrak Kebijakan Affirmative (Affirmative Action) Kuota Tiga Puluh Persen Keterwakilan Perempuan dalam pemilu seharusnya dapat lebih mendorong kaum perempuan untuk turut berpartisipasi di bidang politik. Namun dalam implementasinya dalam pemilu legislative (DPRD) di Kota Jambi, partisipasi perempuan dalam pemilu DPRD belum sebagaimana yang diharapkan. Jumlah persentasi perempuan dalam pemilu legislative DPRD Kota Jambi masih jauh dari angka persentasi tigapuluh persen yang ditentukan oleh UU. Factor substansi UU sendiri yang belum secara tegas dan sungguh-sungguh mengatur untuk  melibatkan kaum perempuan di bidang politik dapat dikatakan salah satu factor yang mempengaruhinya, ditambah lagi  factor-faktor kasik yang masih melekat dalam masyarakat yang mempengaruhi kurangnya minat perempuan untuk berpolitik.                                                                                          Kata Kunci : Kebijakan Afirmasi, Perempuan, Pemilu

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue No 24 (2016): Desember No 23 (2016): Juni No 22 (2015): Desember 2015 No 21 (2015): JUNI 2015 No 20 (2014): DESEMBER 2014 No 19 (2014): Juni 2013: Edisi Khusus Agustus 2013 No 18 (2013): Desember No 17 (2013): Juni No 16 (2012): Desember No 15 (2012): Juni No 14 (2011): Desember No 13 (2011): Juni 2010: Edisi Khusus Agustus 2010 No 12 (2010): Desember No 11 (2010): juni More Issue