cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Contact Email
jurnaladliya@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnaladliya@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
ISSN : 19788312     EISSN : 26572125     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities,
Religion Humanities
Adliya : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan merupakan terbitan berkala ilmiah ini berisi artikel bidang ilmu Hukum yang diterbitkan secara berkala 2 kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Juni dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 11, No 2 (2017): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan" : 7 Documents clear
PELAKSANAAN KEKEBALAN DIPLOMATIK DALAM KONVENSI WINA 1961 PERSPEKTIF SIYASAH DAULIYAH A. Ratna Wulan
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 11, No 2 (2017): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (995.732 KB) | DOI: 10.15575/adliya.v11i2.4859

Abstract

AbstrakTulisan ini menjelaskan pelaksanaan kekebalan diplomatik dalam Konvensi Wina 1961 dan perspektif siyasah dauliyah terhadap pelak­sanaan kekebalan tersebut. Lahirnya Konvensi Wina 1961 berawal dari duta Rusia yang ditangkap dengan tuduhan penipuan di negara Inggris. Hal ini menye­babkan per­tikaian di antara dua negara tersebut. Inggris kemudian mengajukan RUU bahwa diplomat dibebaskan dari yurisdiksi perdata dan pidana. Dokumen tersebut menjadi dasar kekebalan dan keisti­mewaan diplo­matik masa kini. Seorang diplomat yang akan melak­sanakan tugas harus mendapat jaminan keamanan dan persetujuan dari negara penerima, ia akan mendapatkan sebuah paspor hitam dan menikmati kemudahan perlakuan dan kekebalan di negara penerima yang diatur dalam Konvensi Wina 1961. Dalam siyasah dauliyah seorang diplomat yang diutus ke wilayah Islam berhak mendapat status aman yakni dilindungi harta dan darahnya berdasarkan perjanjian keamanan (akad aman) oleh penguasa Islam selama ia bertugas.
PEMBERIAN HADIAH VOUCHER PADA PROGRAM TABUNGAN MUDHARABAH DI BANK OCBC NISP SYARIAH CIBEUNYING Halimah Tusadiah
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 11, No 2 (2017): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (681.93 KB) | DOI: 10.15575/adliya.v11i2.4861

Abstract

AbstrakBank OCBC NISP Syariah dalam rangka merayakan hari ulang tahun (HUT) Ke-7, membuka program tabungan mudharabah IB WOW. Bank memberikan hadiah kepada nasabah yang menabung Rp. 1.000.000,- berhadiah Rp. 2.000.000,-. Bank menawarkan tabungan berhadiah voucher belanja elektronik senilai Rp. 2.000.000,- setelah menyetor dana tabungan senilai Rp. 1.000.000,-. Nilai benefit lebih besar dua kali lipat dari jumlah dana yang disimpan. Pemberian hadiah voucher yang dila­kukan Bank OCBC NISP syariah ini masih menyisakan masalah. Pem­berian hadiah voucher ini apakah termasuk ke dalam kategori hadiah? karena hadiah biasanya berupa barang atau benda yang berwujud dan dapat diserahterimakan, akan tetapi hadiah ini berupa voucher. Berda­sarkan uraian tersebut di atas, peneliti akan menganalisis kesesuaian pemberian hadiah voucher yang dilakukan oleh Bank OCBC NISP syariah dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang pedoman transaksi voucher multi manfaat syariah. Di dalam faktwa tersebut dijelaskan, bahwa voucher multi manfaat syariah merupakan voucher komersial yang ditawarkan kepada konsumen memberikan manfaat berupa diskon atas produk halal untuk kebutuhan sehari-hari, di mana diskon ini adalah pengurangan harga jual suatu produk atas kerjasama penerbit voucher dengan pihak lain. Ketentuan hukumnya pun tidak mengharamkan, melainkan membolehkan pem­berian hadiah voucher dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang ada pada fatwa tersebut.
LINKAGE PROGRAM DAN PASAR MODAL SEBAGAI ALTERNATIF DALAM AKSES PENDANAAN UMKM DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) Ramadhani Irma Tripalupi
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 11, No 2 (2017): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (663.774 KB) | DOI: 10.15575/adliya.v11i2.4862

Abstract

AbstrakUsaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) relatif lebih bertahan ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi tahun 1998 dan 2008.Hal tersebut yang menyebabkan peme­rintah terus mendorong dan memberikan per­hatian kepada pengem­bangan UMKM. Namun di sisi lain, baru 30% UMKM yang mampu mengakses pendanaan melalui pembiayaan. Pentingnya akses pem­biayaan adalah salah satu faktor dalam mempe­ngaruhi dan mendukung daya saing UMKM di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Linkage Program dan Pasar Modal merupakan sektor non perbankan atau industri keuangan non bank (IKNB) yang bisa dijadikan alternatif untuk pendanaan UMKM. Kenaikan penyaluran Kredit Usaha Kecil (KUR) dari tahun 2010-2016 di mana beberapa mekanisme mela­lui Linkage Prog­ram serta kemudahan dan dukungan pemerintah agar UMKM dapat mengakses pasar modal dalam pendanaan diantaranya pemerintah me­ngeluarkan kebijakan melalui OJK untuk memfasilitasi akses UMKM ke pasar modal (capital market) dengan rencana penam­bahan papan (board) khusus untuk UMKM. Selain dari trading board regular, dapat juga digunakan sebagai alternatif dalam akses penda­naan UMKM di Era MEA.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 M. Asro
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 11, No 2 (2017): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (969.137 KB) | DOI: 10.15575/adliya.v11i2.4857

Abstract

AbstrakKekuasaan kehakiman sesudah amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami perubahan signifikan. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di satu sisi telah mampu memberikan jaminan tentang kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman, namun di sisi lain, telah memberikan peluang kepada lembaga lain untuk “mengganggu kebebasan dan kemandirian keku­asaan keha­kiman”. Kewenangan Mahkamah Konstitusi menjadi kajian tersendiri dari tulisan ini. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) dan (2) adalah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lem­baga negara yang kewenangannya diberikan UUD, memutus pembu­baran partai partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Di samping itu, MK juga wajib memberikan putusan atas pen­dapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD. Dengan kewenangan tersebut, jelas bahwa MK memiliki hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara, yaitu apabila terdapat sengketa antarlembaga negara atau apabila terjadi proses judicial review yang diajukan oleh lembaga kepada MK.
ANALISIS STRATEGI MODAL KERJA DALAM MENINGKATKAN PROFITABILITAS PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) Widiawati Widiawati
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 11, No 2 (2017): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (878.299 KB) | DOI: 10.15575/adliya.v11i2.4864

Abstract

AbstrakPada dasarnya tujuan suatu perusahaan melaksanakan aktivitas atau kegiatan perusahaannya adalah untuk memperoleh laba atau profit. Untuk mencapai tujuan tersebut perusahaan perlu memperhatikan semua aspek yang mempengaruhi perolehan laba tersebut. Di antaranya adalah pendanaan yang diperuntukan bagi modal kerja perusahaan. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui strategi modal kerja apa yang diterapkan oleh perusahaan, yaitu dengan cara menganalisis dari mana modal kerja dibiayai atau didanai dan bagaimana implikasi­nya terhadap profitabilitas perusahaan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, yaitu analisis yang didasarkan pada penghi­tungan-penghitungan aset lancar, aset tetap dan liabilitas serta ekuitas yang dimiliki perusahaan untuk mengetahui strategi modal kerja apa yang digunakan perusahaan sehingga diketahui tingkat likuiditas perusahaan dan implikasinya terhadap profitabilitas perusahaan. Hasil analisis menunjukan bahwa sebagian harta lancar atau modal kerja didanai dari liabilitas atau kewajiban jangka panjang, artinya perusa­haan menggunakan strategi modal kerja konservatif dan hasil analisis menunjukan adanya pertukaran (trade off) antara likuiditas dengan profitabilitas.
INSTRUMENT PAJAK DALAM KEBIJAKAN FISKAL PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Tinjauan Kritis Terhadap Penerimaan Perpajakan dalam RAPBN 2017) Fahdil Amin Al Hasan; Rifqi Qowiyul Iman
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 11, No 2 (2017): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (753.004 KB) | DOI: 10.15575/adliya.v11i2.4858

Abstract

AbstrakPajak merupakan instrumen utama dalam RAPBN 2017, ia mendominasi diantara semua instrumen pendapatan negara. Dalam RAPBN 2017, penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp. 1.495.893,8 miliar atau sebesar 86,15 persen dari target pendapatan negara yang diperkirakan dapat mencapai Rp. 1.737.629,4 miliar. Menyoroti dominasi pajak, lambat laun itu akan berpotensi mendatangkan kendala pada suatu saat nanti. Oleh karenanya diper­luakan kajian agar penerimaan negara tidak hanya didapatkan melalui pajak. Dalam Islam, penerimaan negara tidak hanya didapatkan melalui pajak, namun terdapat istrumen lain yang dapat digunakan sebagai bentuk penerimaan negara. Tujuan dari pene­litian ini adalah untuk menganalisis pajak sebagai sumber pendapatan negara dari perspektif ekonomi Islam dengan memperhatikan RAPBN 2017. Penelitian ini mengguna­kan teknik kualitatif deskriptif dengan teknik content analysis. Hasil yang didapat pada penelitian ini bahwa pajak dalam artian dharibah bukan merupakan instrumen utama dalam pendapatan negara, namun ia dikenakan jikan instrumen utama lainnya tidak mencukupi negara dalam menjalankan roda pemerintahannya.
PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI BRI SYARIAH CABANG BANDUNG SUNIARAJA Usep Deden Suherman
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 11, No 2 (2017): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (704.184 KB) | DOI: 10.15575/adliya.v11i2.4863

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) budaya organisasi dan kinerja pegawai pada BRI Syariah Cabang Bandung Suniaraja, (2) pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai pada BRI Syariah Cabang Bandung Suniaraja. Metode penelitian yang digunakan ialah metode deskriptif dan verifikatif pada 74 pegawai BRI Syariah Cabang BandungSuniaraja dengan menggunakan analisis regresi. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara umum budaya organisasi pada BRI Syariah Cabang Bandung Suniaraja berada pada kategori baik. Hal ini dapat dilihat dari inovasi dan pengambilan resiko, perhatian kerincian, orientasi hasil, orientasi orang, orientasi tim, keagresifan dan kemantapan. Jika ditinjau dari kinerja pegawai BRI Syariah Cabang Bandung Suniaraja berada dalam kategori baik. Hal ini dapat dilihat dari segi kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas dan komitmen kerja berada dalam kategori baik juga. Selanjutnya, budaya organisasi memiliki pengaruh positif dan siginifikan terhadap kinerja pegawai.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 19 No. 1 (2025): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 18, No 2 (2024): ADLIYA: JURNAL HUKUM DAN KEMANUSIAAN Vol. 18 No. 2 (2024): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 18, No 1 (2024): ADLIYA: JURNAL HUKUM DAN KEMANUSIAAN Vol. 18 No. 1 (2024): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 17, No 2 (2023): ADLIYA: JURNAL HUKUM DAN KEMANUSIAAN Vol. 17 No. 2 (2023): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 17, No 1 (2023): ADLIYA: JURNAL HUKUM DAN KEMANUSIAAN Vol. 17 No. 1 (2023): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 16, No 2 (2022): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 16 No. 2 (2022): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 16 No. 1 (2022): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 16, No 1 (2022): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 15, No 2 (2021): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 15 No. 2 (2021): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 15, No 1 (2021): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 15 No. 1 (2021): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 14, No 2 (2020): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 14, No 1 (2020): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 13, No 2 (2019): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 13, No 1 (2019): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 12, No 2 (2018): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 12, No 1 (2018): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 11, No 2 (2017): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 11, No 1 (2017): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 11, No 1 (2017): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 10, No 2 (2016): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 10, No 1 (2016): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 9, No 2 (2015): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 9, No 1 (2015): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 8 No. 2 (2014): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 8, No 2 (2014): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 8, No 1 (2014): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan More Issue