cover
Contact Name
Popon Srisusilawati
Contact Email
amwaluna@unisba.ac.id
Phone
+6281323262669
Journal Mail Official
amwaluna@unisba.ac.id
Editorial Address
jl. Tamansari no 24-26 Bandung 40116
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Amwaluna Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
ISSN : 25408399     EISSN : 25408402     DOI : https://doi.org/10.29313/amwaluna
Core Subject : Economy,
Amwaluna Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah is an academic journal focus on syariah economic studies with scopes are Islamic banking, Syariah Financial, economic, accounting, finance, Muamalah, Economy during the covid19 pandemic and Economic Islam.
Articles 157 Documents
Strategi Pemasaran pembiayaan cicilan emas di BSM KCP Dramaga Ahmad Ainul Yaqin
AMWALUNA (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah) Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Univeristas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (514.799 KB) | DOI: 10.29313/amwaluna.v3i2.4586

Abstract

Penelitian ini dirancang untuk menemukan strategi pemasaran produk pembiayaan cicilan emas yang tepat hingga mampu untuk memikat nasabah agar tertarik untuk menggunakan cicilan emas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan penelitian pustaka. Dari hasil analisis yang diperoleh adalah Bank X Syariah KCP Dramaga menerapkan strategi pemasaran dengan menggunakan konsep bauran pemasaran yang bisa dikenal 3P yaitu periklanan, penjualan pribadi, publisitas.Kata Kunci: Strategi pemasaran, metode kualitatif, konsep bauran pemasaran.
KESADARAN DAN PERSEPSI USAHA MIKRO DAN KECIL TERHADAP CROWDFUNDING SYARIAH Rahmawati Apriliani; Anju Ayunda; Sarrah Fitriani Fathurochman
AMWALUNA (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah) Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Univeristas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (650.576 KB) | DOI: 10.29313/amwaluna.v3i2.4798

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kesadaran dan persepsi Usaha Mikro dan Kecil di JABODETABEK terhadap pembiayaan permodalan usaha dengan konsep crowdfunding syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kesadaran UMK terhadap pembiayaan crowdfunding baik konvensional maupun syariah masih rendah. Namun persepsi yang cukup baik dan UMK responden berpotensi untuk menggunakan crowdfunding syariah sebagai permodalan usaha di masa depan.
Tinjauan terhadap pengelolaan manajemen risiko dalam industri kredit kepemilikan rumah syari'ah tanpa bank Adit Adityawarman Yawarman
AMWALUNA (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah) Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Univeristas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (62.621 KB) | DOI: 10.29313/amwaluna.v3i2.4599

Abstract

Tinjauan terhadap pengelolaan manajemen risiko dalam industri kredit kepemilikan rumah syariah tanpa bank. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam hal ini adalah terkait dengan pengelolaan manajemen risiko dalam industry kredit kepemilikan rumah syari’ah tanpa bank yang diterpakan dan dikelolaoleh perumahan Balad Residence Depok.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengelolaan manajemen risiko dalam kredit pemilikan rumah syari’ah non bank di Prumahan Balad Residence, Depok. adapun data skunder yang bersumber dari naskah, catatan, dokumen dan sebagainya, yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian.Manajemen resiko ialah sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha yang dijalankan supaya meminimalisir atau bahkan resiko kerugian dan hal–hal lain yang dapat mempengaruhi perkembangan dari usaha atau bisnis yang dijalani. kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran atau pembayaran yang ditangguhkan. KPR syariah (KPRS) merupakan produk dari perbankan syariah dimana KPR ini sudah dimodifikasi dan disesuaikan dengan prinsip syariah. perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang ada di indonesia, yang dilengkapi dengan prasarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni untuk ditinggali dan ditempati.Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data yang dikumpulkan berupa data deskriptif. Proses yang ditempuh menggunakan metode wawancara, dengan bagian perencanaan dan pengelolaan Perumahan Balad Residence, Depok. Analisa data yang digunakan yaitu Reduksi data, yang merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan.Kata kunci :Tinjauan, Manajemen, Risiko, kredit, KPRS, Perumahan
POLITIK HUKUM ISLAM KULTURAL DALAM PERATURAN TENTANG KOPERASI SYARIAH DI INDONESIA Nurjamil Nurjamil; Siti Nurhayati
AMWALUNA (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah) Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Univeristas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (312.494 KB) | DOI: 10.29313/amwaluna.v3i2.4807

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengelaborasi ajaran Islam kulutral dan pengaruhnya dalam membentuk corak politik hukum Islam di Indonesia serta menentukan arah kebijakan politik hukum Islam di Indonesia dihubungkan dengan diberlakukannya Peraturan Perundang-undangan tentang Koperasi Syariah. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disimpulkan bahwa ajaran Islam kulutral mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam memberi bentuk corak politik hukum Islam di Indonesia yang bersifat heterogen akan tetapi ajaran Islam kultural tidak terlihat begitu kental dalam Undang-Undang Koperasi, justru nilai-nilai Islam diterapkan dalam peraturan-peraturan yang sifatnya lebih rendah dan teknis, yakni peraturan menteri dan fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI.
ANALISIS AKAD IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK (IMBT) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Daffa Muhammad Dzubyan
AMWALUNA (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah) Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Univeristas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (404.899 KB) | DOI: 10.29313/amwaluna.v3i2.4304

Abstract

Perkembangan industri perbankan syariah yang begitu pesat mensyaratkan para ahli ekonomi islam dan pelaku industri perbankan syariah untuk lebih inovatif. Salah satu bentuk tindakan tantangan ini adalah munculnya kontrak/Akad baru yaitu perjanjian kontrak/akad Ijarah Muntahiya Bi Al-Tamlik (IMBT). Akad ini merupakan kombinasi dari akad ijarah (sewa menyewa) dengan akad murabahah (jual-beli). Akad ini menjadi terobosan baru dan memberikan banyak kemudahan bagi pelaku ekonomi, tetapi Akad IMBT masih diragukan oleh banyak pihak. Pada umumnya, mereka mempertanyakan bagaimana dasar hukum IMBT baik Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Dalam perspektif Hukum Islam, IMBT dikatakan telah memenuhi prinsip-prinsip, pilar dan syarat-syarat dalam akad. Para pemikir ekonomi kontemporer banyak yang berpendapat bahwa hukum IMBT diperbolehkan. Bila dilihat dari sudut pandang Hukum Positif Indonesia, kontak/akad IMBT termasuk dalam perjanjian tidak bernama pada KUH Perdata (Pasal 1319) yang timbul dari prinsip kebebasan berkontrak (Pasal 1338) dan IMBT juga memenuhi persyaratan perjanjian yang sah (Pasal 1320) sebagai serta perjanjian elemen. Konsekuensi hukum yang timbul dari IMBT perjanjian kontrak/akad adalah hak dan kewajiban mereka untuk melakukannya.Kata Kunci: Ijarah Muntahiya Bi Al-Tamlik (IMBT), Hukum Islam, Hukum Positif.
KONSEP KEADILAN BAGI NASABAH DALAM PENERAPAN AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH DI BANK SYARI'AH Yola Else Ifghania Farras
AMWALUNA (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah) Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Univeristas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (650.191 KB) | DOI: 10.29313/amwaluna.v3i2.4297

Abstract

The principle of wakalah is applied in murabahah financing products, namely murabahah bil wakalah. The bank acts as a representative in buying goods and the bank submits money to customers to become a representative. For the customer's work, there is even injustice between the Islamic bank and the customer. As happened in the product of service in general, banks as parties that are given the mandate to get fees from customers. However, in the practice of murabahah financing, customers who become representatives do not receive fees from the bank as muwakkil. The formula for this research is (1) How is the application of the murabahah bil wakalah contract to Islamic banks? and (2) What is the justice for customers in the murabahah bil wakalah contract for Islamic banks? The method used is a qualitative research method. The type of research used in this study is library research, which is a form of methodology for collecting data and information with the help of books in the library, and other library materials. The results of this study are in practice the purchase of murabahah objects can be done by the customer as a representative of the bank with a wakalah contract. The customer acts for and on behalf of the Islamic bank to purchase the murabahah object. After the wakalah contract is completed, the murabahah object in principle has become the property of the Islamic bank so that the next contract can be carried out, namely the murabahah contract. Judging in the murabahah bil wakalah contract the value of justice is still not evenly distributed, so that from the relationship between the customer and the bank, the bank benefits more.
QIYAS OF MUZARAAH HADITH WITH FISHERIES SECTOR AND IT’S CONTRIBUTION TO WELFARE OF FISHERMEN Ja'far Assagaf
AMWALUNA (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah) Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Univeristas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (526.449 KB) | DOI: 10.29313/amwaluna.v4i1.5452

Abstract

This research background is the condition of Indonesian small fishermen who are generally still below the minimum wage income line. through the qiyas (analoqy) method, the muzara'ah hadith can be applied in the fisheries sector with the aim that small fishermen income is better than before. the results of this study indicate that with the distribution system as muzara'ah that is profit sharing according to the percentage, small fishermen will be more prosperous than the wage or payment system.
INDEKS INKLUSI KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2015-2018 Sindi Puspitasari; A. Jajang W Mahri; Suci Aprilliani Utami
AMWALUNA (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah) Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Univeristas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (683.372 KB) | DOI: 10.29313/amwaluna.v4i1.5094

Abstract

This research is based on the problem is the low involvement of the public in making transaction using Islamic banking service in Indonesia. This study aims to describe and measure the level of Islamic financial inclusion on the Islamic banking sector include Sharia Commercial Bank (BUS), Sharia Business Unit (UUS) and Rural Sharia Bank (BPRS) in Indonesia period 2015-2018 using Index of Financial Inclusion. There are three dimensions measured in this study dimensions of accessibility, availability and usage. This research was conducted in 33 provinces in Indonesia. The method used in this research is quantitative descriptive method. The results showed the level of sharia financial inclusion in 2015-2018 experienced a fluctuating development in which the average Index of shariah financial inclusion in Indonesia is the low category. From 33 provinces in Indonesia, DKI Jakarta included in the high category, Aceh and D.I Yogyakarta are in the medium category, and there are 30 provinces with low category. Nusa Tenggara Timur Province is a province with the lowest category during the study period. Generally, the dimensions index of shariah financial inclusion are the low category.
POTENTIALS OF IMPLEMENTATION OF SHARIA PRINCIPLES IN THE TOURISM SECTOR OF BATU CITY,EAST JAVA Irham Zaki; Gautsi Hamida; Eko Fajar Cahyono
AMWALUNA (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah) Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Univeristas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (562.129 KB) | DOI: 10.29313/amwaluna.v4i1.5294

Abstract

The main objective of this research is to see the potential that supports the implementation of sharia principles in the Batu City tourism sector. The tourism sector studied consists of hotels, restaurants and food, travel agencies and tourist areas. The next objective is to see the economic benefits that will be produced in the future with the application of sharia principles in the tourism sector. This study uses descriptive qualitative methods conducted by interviews, observations and questionnaire tools to see the response generated through a Likert scale. The results of this study indicate that parties related to the tourism sector provide a positive response to the application of sharia principles in the tourism sector, which will provide economic benefits for industry players, the public, and the government.
DIMENSI RISIKO BAGI KONSUMEN DALAM MEMBELI PRODUK HALAL Setiawan Setiawan; Diharpi Herli Setyowati; Fifi Afiyanti Tripuspitorini
AMWALUNA (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah) Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Univeristas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (441.931 KB) | DOI: 10.29313/amwaluna.v4i1.5220

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berbagai risiko yang dapat mempengaruhi keputusan membeli produk halal. Untuk memperoleh data penelitian digunakan data primer dengan cara menyebar angket kepada responden yang tersebar di Kota Bandung. Alat analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan SEM-PLS dan dibantu software SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko kesehatan dan risiko waktu secara signifikan berpengaruh terhadap keputusan membeli produk halal. Sedangkan secara simultan diketahui bahwa seluruh variabel independen yaitu sebesar 39,3 persen dapat menjelaskan keputusan membeli produk halal.

Page 6 of 16 | Total Record : 157