Garuda - Garba Rujukan Digital

KODE ETIK NOTARIS MENJAGA ISI KERAHASIAN AKTA YANG BERKAITAN HAK INGKAR NOTARIS (UUJN Pasal 4 ayat 2) Habib Adjie; Sri Agustini
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Akta Notaris sebagai bukti autentik mempunyai peranan penting di setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, baik dalam kegiatan bisnis, bidang perbankan, kegiatan sosial dan sebagainya karena di dalam akta tersebut telah ditentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak, sehingga dapat menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Notaris juga terikat dengan aturan yang disebut juga dengan “kode etik Notaris” sebagai mekanisme control bagi profesi Notaris. bersikap hati-hati karena kelalaian yang dibuatnya dapat menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari sehingga menyebabkan Notaris dapat di hadapkan dengan proses peradilan, di mana Notaris diharuskan untuk memberikan keterangannya ataupun menyerahkan fotokopi minuta akta. Dalam sumpah jabatan Notaris dan kode etik Notaris memuat tentang rahasia jabatan yang dimiliki oleh Notaris wajib untuk menjaga rahasia yang dipercayakan atas rahasia jabatan diberikan oleh undang-undang terhadap Notaris terkait rahasia jabatannya terdapat dalam sumpah jabatan Pasal 4 UUJN Pasal 16 huruf f UUJN dan pelanggaran atas rahasia rahasia jabatan ini diatur dalam Pasal 322 KUHP.Kata-Kunci: Kode Etik, Notaris, Hak Ingkar Notaris Notary deeds as authentic evidence have an important role in every legal relationship in public life, both in business activities, banking, social activities, and so on because the deed clearly determines the rights and obligations of the parties, so as to guarantee legal certainty and protection for the community. Notaries are also bound by a rule which is also known as the “Notary code of ethics” as a control mechanism for the Notary profession. Be careful because the negligence he makes can cause legal problems in the future so that the Notary can be confronted with a judicial process, in which the Notary is required to provide his statement or submit a photocopy of the deed. In the notary's oath of office and the notary's code of ethics contains the secret of office held by a notary who is obliged to maintain the secret entrusted to the secret of office given by law to the notary regarding the secret of his position contained in the oath of office Article 4 UUJN Article 16 letter f UUJN and violations of The secret of this position is regulated in Article 322 of the Criminal Code.Keywords: Notary, Code of Ethics, Notary's Ingar Rights

PELAKSANAAN VERZET TERHADAP EKSEKUSI DALAM PERKARA PERDATA Nynda Fatmawati Octarina; Irma Yustiana
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dapat dilaksanakan dengan sukarela oleh pihak yang kalah. Pelaksanaan secara sukarela tersebut tidak menimbulkan masalah. Namun apabila seseorang enggan memenuhi isi putusan tersebut maka eksekusi dapat dipaksakan dengan bantuan kekuatan umum (execution force). Jika sebelumnya tidak dilakukan sita jaminan, maka eksekusi dimulai dengan menyita sekian banyak barang-barang bergerak, dan apabila diperkirakan belum cukup, juga dilakukan terhadap barang-barang tidak bergerak milik pihak yang dikalahkan sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran sejumlah uang yang harus dibayar menurut putusan beserta biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksana putusan tersebut. Putusan hakim yang juga dapat dieksekusi adalah salinan atau grosse akta hipotik dan akta notariil, yang berisi kewajiban membayar sejumlah uang dan memakai irah-irah ”Demi Keadilan Ketuhanan Yang Maha Esa” maka eksekusi dapat diartikan sebagai upaya paksa untuk merealisasikan hak, Pada prinsispnya eksekusi merupakan tindakan paksa yang dilakukan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, guna menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sebelum putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, upaya dan tindakan eksekusi belum berfungsi. Eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa, terhitung sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dan pihak tergugat (yang kalah) tidak mau menaati dan memenuhi putusan secara sukarela. perubahan putusan ini dilakukan atas kebijaksanaan ketua. pengadilan negeri yang memimpin eksekusi tersebut, jadi tidak dalam sidang terbuka. Diatas juga telah disinggung adanya pengertian ”uang paksa”, yang dalam bahasa Belanda disebut dwangsom atau astreinte. Dalam petitum dimohonkan agar tergugat dihukum untuk melakukan perbuatan, biasanya juga diminta agar tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang tertentu. Uang paksa ini merupakan suatu akal agar yang dihukum bersedia untuk melakukan suatu perbuatan, takut karena adanya uang paksa yang tinggi, lalu ia tidak berani melakukan kewajibannya.Kata-Kunci: Verzet, Eksekusi Dalam Perkara Perdata. A judge's decision which has definite legal force can be carried out voluntarily by the losing party. Such voluntary implementation does not pose a problem. However, if someone is reluctant to comply with the contents of the decision, then the execution can be enforced with the help of general power (execution force). If previously there was no confiscation of collateral, then the execution begins by confiscation of a large number of movable property, and if it is estimated that this is not sufficient, it is also carried out on the immovable property of the defeated party so that it is sufficient to fulfill the payment of the amount of money that must be paid according to the decision along with costs incurred in connection with implementing the decision. The judge's decision that can also be executed is a copy or grosse of the mortgage deed and notarial deed, which contains the obligation to pay a certain amount of money and use rah-irah "For the sake of the Justice of the Almighty God" then execution can be interpreted as a forced effort to realize rights. forced action taken by the court with the help of public power, in order to implement a court decision that has obtained permanent legal force. Before the decision has not yet obtained permanent legal force, execution efforts and actions have not yet functioned. The new execution functions as a legal and coercive legal action, starting from the date the decision has permanent legal force, and the defendant (the losing party) does not want to obey and fulfill the decision voluntarily. Changes to this decision are made at the discretion of the chairman. the district court that presided over the execution, so it was not in an open trial. The above also mentioned the meaning of "forced money", which in Dutch is called dwangsom or astreinte. In the petition it is requested that the defendant be punished for committing an act, usually it is also requested that the defendant be punished to pay a certain amount of money. This forced money is a reason so that the convicted person is willing to do an act, afraid because of the high forced money, then he does not dare to carry out his obligations.Keywords: Verzet, Execution in Civil Cases.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN AKIBAT PENGHENTIAN SEMENTARA (SUSPENSI) PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN TERBUKA (Analisa Yuridis Sanksi Suspensi Saham PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk) Winnya Astrid Desiyantie
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan penerapan sanksi penghentian sementara (suspensi) perdagangan saham perseroan terbuka sebagai perusahaan tercatat (listed company) yang berkaitan dengan pengaturan persyaratan atau kriteria tindakan pelanggaran perusahaan tercatat yang dapat dikenai sanksi suspensi saham dan jangka waktu (durasi) pengenaan sanksi suspensi saham. Penelitian ini juga menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang saham independen yang pada umumnya merupakan investor publik (masyarakat umum) dan merupakan pemegang saham yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama, pemegang saham pengendali, serta direksi dan komisaris perusahaan tercatat yang terimbas sanksi suspensi perdagangan saham. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.Hasil Penelitian menunjukan bahwa pengaturan sanksi suspensi saham pada Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-H yang tercantum dalam dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-307/BEJ/07-2004 tidak mengatur secara lengkap atau jelas (uncomplete norm): 1) kriteria atau prasyarat bagi perusahaan tercatat untuk dapat dikenai sanksi suspensi saham; 2) jangka waktu (durasi) penerapan sanksi suspensi saham.Akibat hukum dari pengaturan yang tidak jelas atau tidak lengkap mengenai sanksi suspensi saham tersebut adalah adanya ketidakpastian hukum bagi pemegang saham independen yang harus menanggung kerugian materiil/kerugian investasi sehingga perlu mendapat perlindungan hukum dalam berinvestasi di sektor pasar modal.

PENERAPAN DOUBLE TRACK SYSTEM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN DAN PERBURUAN SATWA YANG DILINDUNGI Fadhel Halilintar; Slamet Tri Wahyudi
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi merupakan suatu tindak pidana yang serius karena selain mengancam lingkungan akibat dari tindak pidana ini juga menimbulkan kerugian bagi Negara, Selain karena factor ekonomi factor lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi ini juga menjadi pemicu maraknya perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi, Dalam sistem pemidanaan modern dikenal dengan adanya double track system yaitu penjatuhan sanksi pidana melalui dua jalur yaitu sanksi pidana sebagai penjatuhan nestapa terhadap pelaku tindak pidana dan juga sanksi tindakan sebagai pemberian pendidikan terhadap pelaku tindak pidana yang mana hal ini sudah menjadi kecenderungan internasional akibat dari dianutnya aliran neo klasik. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji bagaimana formulasi sanksi yang ideal terhadap tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi. Jenis Penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian normative dengan pendekatan konseptual dan juga pendekatan perundang undangan, Dalam penelitian ini ditemukan bahwa dengan tidak adanya batas minimal vonis terhadap pelaku tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi dalam UU No. 5 Tahun 1990 mengakibatkan ringannya vonis yang dijatuhkan sehingga hal ini tidak menimbulkan efek jera kemudian penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi masih belum efektif karena tidak adanya pemulihan dari akibat tindak pidana yang ditimbulkan.Kata-Kunci: Double Track System, Perburuan satwa, Perdagangan satwa, Ekosistem Hunts and wildlife trafficking that are protected are serious crimes because beyond threatening the environment the result of these crimes also causes harm to the state, it is not only because its economic factor In modern targeting systems, it is known as the double track system, which measures measures of criminal sanctions across two lines, and criminal penalties for assessing the convictions of convicted felons, which is already an international trend as a result of their inherent inaction. The purpose of this writing is to review how the ideal formulation for sanctions against the protected criminal hunts and animal trade. The kind of research in this study is normative research with a conceptual approach as well as a constitutional approach, In the study, it was found that with the absence of a minimum sentence against the convicted felons and wildlife trafficking protected in act no. 5 in 1990 resulted in a lightening of the sentence that was rendered so as not to have a lasting deterrent to those convicted of hunts and protected animal trafficking as ineffective.Keywords: Double Track System, Animal Hunt, Animal Trade, Ecosystem

KEABSAHAN TINDAKAN NOTARIS MENAHAN SERTIPIKAT MILIK KLIEN DALAM HAL TERJADI KURANG BAYAR KOMISI JASA PENGURUSAN SERTIPIKAT Muhammad Azmi Khoirurrijal; Djumikasih Djumikasih; Herlindah Herlindah
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Jurnal ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan tindakan Notaris menahan suatu sertipikat milik Penghadap dalam hal terjadi kekurangan pembayaran Komisi Jasa Pengurusan Sertipikat milik Penghadap. Jenis penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan juga pendekatan konseptual yang dalam penyelesaiaannya dideskripsikan, serta dianalisis menggunakan teori Keabsahan Hukum. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perbuatan Notaris yang memberikan jasa pengurusan sertipikat tersebut seperti perbuatan yang dilakukan oleh seorang Komisioner (Pasal 76 KUHDagang) yang bertindak atas permintaan orang lain dan mendapatkan komisi/provisi. Namun dalam hal ini karena ia bertindak atas nama Pemberi Kuasa, sesuai ketentuan Pasal 79 KUHDagang maka ia tunduk pada ketentuan Pemberian Kuasa yakni pada Bab XVI KUHPerdata. Seorang Notaris berhak menahan sertipikat milik kliennya dalam terjadi kekurangan pembayaran komisi jasa pengurusan sertipikat, dengan didasarkan pengaturan pada Pasal 1729 dan Pasal 1812 KUHPerdata. Berdasarkan kedua pasal tersebut orang yang menerima titipan/kuasa pekerjaan dapat menahan kepunyaan milik pemberi titipan/kuasa apabila biaya jasa dan juga biaya-biaya yang timbul selama penitipan dan kuasa tersebut harus dibayar lunas oleh Pemberi titipan/kuasa, sehingga sah apabila Notaris menahan sertipikat milik penghadapnya dalam hal terjadi kurang bayar Komisi Jasa Pengurusannya.Kata-Kunci: Hak Retensi, Notaris, Jasa Pengurusan, KomisiThe journal was written with the aim of finding out and analyzing the legality of Notary’s action in withholding a certificate belonging to an Appearer on a shortage of payment Certificate Management Service Commission belonging to the Appearer. The research was a normative juridical research using laws and regulations approach, as well as a conceptual approach in which the solution was described and analyzed using Legal Validity theory. The result of the research was the act of a notary who provided certificate management service was like an act of commissioner (Article 76 of Commercial Code) who acted at the other request and got a commission/provision. However, he acted on behalf of the authorizer in accordance with Article 79 of Commercial Code, so he obeyed to the terms of Power of Attorney, namely in Chapter XVI of Civil Code. Based on the two articles, the person who received the power may retain the property of the authorizer if the service fee and other costs during the safekeeping and the power must be paid in full by the authorizer. It is legal if the notary retains the deed of the Appearer in the event of a shortage of payment Management Service Commission. Keywords: Retention Rights, Notary, Management Service, Commission.

PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP METODE KONSINYASI DALAM PENGADAAN HAK ATAS TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Rena Dwi Fitriani
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dapat merugikan kepentingan pemegang hak atas tanah dan menimbulkan konflik pengadaan tanah di masa yang akan datang. Dari uarian latar belakang masalah dirumuskan permasalahan yaitu Bagaimana metode konsinyasi dalam pengadaan hak atas tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum? dan Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap metode konsinyasi dalam pengadaan hak atas tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.Dari hasil penelitian diketahui bahwa penitipan ganti kerugian (konsinyasi) dalam pengadaan tanah berbeda atau tidak sesuai dengan penitipan sebagaimana disebutkan dalam KUHPerdata, karena konsinyasi dalam pengadaan tanah secara umum timbul karena adanya keberatan mengenai besarnya jumlah ganti kerugian antara pemerintah dengan masyarakat, sedangkan dalam KUHPerdata dikarenakan untuk melunasi hutang perjanjiannya dalam suatu hubungan perikatan. Secara yuridis, konsinyasi dalam pengadaan dibenarkan berdasarkan Undang-UndangNomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dengan peraturan pelaksana Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 beserta perubahannya tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Konsinyasi dalam pengadaan tanah tidak sesuai dengan asas kesepakatan, namun dikarenakan adanya konsekuensi atas fungsi sosial atas tanah yaitu masyarakat harus merelakan hak atas tanah dicabut demi kepentingan umum, maka konsinyasi dibenarkan dalam pengadaan tanah disebabkan esensi hak atas tanah yang dimiliki atau dikuasai seseorang itu mempunyai fungsi sosial yang dapat dipergunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adapun penyelesain sengketa tentang konsinyasi ini atau maslah ganti rugi bisa dilakukan dengan musyawarah mufakat akan tetapi jika tidak bisa maka dapat dilakukan dengan penitipan di Pengadilan Negeri.Kata-Kunci: Konsinyasi, Pengadaan Tanah, Pembangunan Land Procurement for Development in the Public Interest can harm the interests of land rights holders and lead to land acquisition conflicts in the future. From the background of the problem, the problem is formulated, namely How is the consignment method in the procurement of land rights for development in the public interest? and How is the dispute resolution on the consignment method in the procurement of land rights for development in the public interest? This study uses a normative juridical method, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data as the basis for research by conducting a search on regulations and legal materials related to the problem under study. (consignment) in land acquisition is different or not in accordance with the safekeeping as stated in the Civil Code, because consignment in land acquisition generally arises because of objections regarding the amount of compensation between the government and the community, while in the Civil Code it is due to pay off the debt agreement in an engagement relationship. . Juridically, consignment in procurement is justified based on Law Number 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development in the Public Interest, with the implementing regulation of Presidential Regulation Number 71 of 2012 along with its amendments concerning the Implementation of Land Procurement for Development in the Public Interest. Consignment in land acquisition is not in accordance with the principle of agreement, but due to the consequences of the social function of land, namely the community must give up land rights being revoked in the public interest, consignment is justified in land acquisition because the essence of land rights owned or controlled by someone has a function. Social services that can be used by the government to carry out development aimed at improving the welfare of the community as for the resolution of disputes regarding this consignment or compensation problems can be done by deliberation and consensus, but if it is not possible then it can be done by depositing in the District Court.Keywords: Notary, Code of Ethics, Notary's Ingar Rights

IMPLIKASI YURIDIS PELAKSANAAN LELANG TERHADAP BARANG JAMINAN HAK TANGGUNGAN TANPA PEMBERITAHUAN KEPADA DEBITUR DAN TANPA PENGUMUMAN LELANG Pretty Oktavina
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Tujuan penelitian untuk mengkaji keabsahan dan akibat hukum pelaksanaan lelang barang jaminan Hak Tanggungan yang dilakukan tanpa pemberitahuan kepada Debitur dan tanpa pengumuman lelang. Penelitian dilaksanakan dengan yuridis normatif memakai pendekatan kasus dan pendekatan perunndang-unndangan. Hasil penelitian yaitu pelaksanaan lelang barang jaminan dengan tanpa pemberitahuan kepada Debitur dan tanpa pengumuman lelang adalah tidak sah, karena tidak sesuai pada prosedurnya lelang sesuai Permenkeu RI juga tidak memenuhi asas publisitas, keterbukaan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan, akibat hukum pelaksanaan lelang yang dilakukan tanpa pemberitahuan kepada Debitur dan tanpa pengumuman lelang adalah dapat dibatalkan. Kata Kunci: Lelang, Hak Tanggungan, Debitur. This research has as purpose to examine the validity and legal consequences if the auction of mortgage collateral is carried out without notification to the debtor and without an announcement of the auction. The research was conducted by normtive juridical using a case approach and statute approach. The research results showed that auction execution guarantee which is conducted without notification to the debtor and without auction announcement is invalid, because it is not in accordance with the auction procedure as regulated in the regulation of the minister of finance of the Republic of Indonesian and does not meet the principle of publicity, principle of transparency and principle of accountibility. While, legal consequences of the auction is without notification to the debtor and without an announcement of the auction voidable. Keywords: Auction, Mortgage, Debtor.

PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM MENANGANI PERKARA KONSUMEN Rahmad Soleh
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Keberadaan BPSK di setiap kota dan/atau kabupaten merupakan amanat perundang-undangan. Konsumen yang berada di daerah kota dan/atau kabupaten akan mangalami kesulitan untuk meminta perlindungan hak-hak sebagal konsumen karena tidak adanya BPSK. Walaupun sebenamya melalui pengadilan negeri sengketa konsumen dapat diselesaikan. Akan tetapi pada umumnya penyelesaian sengketa melalui pengadilan membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang cukup lama, padahal nilai sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha tidaklah besar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologi, dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisa Peranan Badan Penyelesian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menangani Perkara Konsumen di Kota Probolinggo yang sedang berlaku secara efektif.Kata-Kunci: BPSK, Perkara, KonsumenThe existence of BPSK in every city and/or district is a statutory mandate. Consumers residing in urban and/or district areas will have difficulty requesting protection of their rights as consumers due to the absence of BPSK. Although in fact through the district court consumer disputes can be resolved. However, in general, dispute resolution through the courts requires large costs and takes a long time, even though the value of disputes between consumers and business actors is not large. This research is an empirical juridical legal research with a sociological juridical approach, with the aim of knowing and analyzing the role of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) in Handling Consumer Cases in Probolinggo City which is currently in effect effectively.Keywords: BPSK, Consumer, Cases

KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENGUJIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI Anastasia Rosita Retno Mayangsari; Sudarsono Sudarsono; Tunggul Anshari Setia Negara
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk Mengkaji, mengetahui dan menganalisa rasio logis dari Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang memberi wewenang kepada peradilan Tata Usaha Negara untuk menguji unsur penyalahgunaan wewenang dan implikasi wewenang PTUN dalam menguji penyalahgunaan wewenang terhadap penegakan tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif dengan Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan studi Pustaka. Hasil penelitian dengan metode diatas menunjukan bahwa Rasio logis dari Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah Pengawasan oleh Peradilan Tata Usaha Negara sebagai sarana pencegahan penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan (diskresi) oleh pejabat administrasi pemerintahan menjalankan tugas pelayanan dan implikasi hukum yang bisa timbul dari wewenang Peradilan Tata Usaha Negara menguji ada tidaknya penyalahgunaan wewenang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi adalah bahwa Wewenang PTUN membawa implikasi dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Kata-Kunci: kewenangan, Peradilan Tata Usaha negara, Korupsi The objective to be achieved in this study is to Review, know and analyze the logical ratio of Article 21 paragraph (1) of Law No. 30 of 2014 on Government Administration, which authorizes the State Administrative judiciary to test the elements of abuse of authority and implications of ptun authority in testing abuse of authority against the enforcement of corruption crimes. The method used in this study is Normative legal research with legal material tracing techniques conducted with Pustaka studies. The results of the research with the above method show that the logical ratio of Article 21 of Law No. 30 of 2014 on Government Administration is Supervision by the State Administrative Court as a means of preventing abuse of authority in decisions and /or actions (discretion) by government administration officials carrying out service duties and legal implications that can arise from the authority of the State Administrative Court to test whether or not abuse of authority related to corruption crimes is that the Authority of state administrative judiciary carries implications in the enforcement process of corruption crimes.Keywords: authority, state administrative judiciary, corruption

Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Atas Pemаnggilаn Notаris Untuk Kepentingаn Proses Perаdilаn Ditinjau Dari Asаs Persаmааn Di Depan Hukum Barroniz Ardiansyah
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Bаhwа frаsа “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” pada ketentuаn Pаsаl 66 аyаt (1) UUJN telаh dibаtаlkаn dengan Putusаn Mаhkаmаh Konstitusi Nomor: 49/PUU-X/2012, sebab bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tetapi persetujuаn tersebut kembali diаtur dalam Pаsаl 66 аyаt (1) UUJN-P sebagai frаsа “dengаn persetujuаn Mаjelis Kehormаtаn Notаris”. Pendаpаt Kementeriаn Hukum dаn HАM, kehаrusаn dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris diperlukаn sebаgаi upаyа melindungi Jаbаtаn Notаris untuk merаhаsiаkаn isi аktа, agar tidаk dilаkukаn sewenаng-wenаng pаdа proses perаdilаn. Sedangkan pendаpаt Penegаk Hukum khususnyа Kejаksааn tidаk perlu memberlаkukаn persetujuаn Mаjelis Kehormаtаn Notаris sebab dianggap telаh menyulitkаn аtаu kendаlа proses perаdilаn yang bertentаngаn dengаn asas persamaan di depan hukum. Metode penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa frasa “persetujuan” pada Pasal 66 ayat (1) UUJN-P mengandung perlindungan hukum, yang tidak diberikan pada warga negara umumnya. Secara prinsip Pasal 66 ayat (1) UUJN-P bertentangan dengan asas persamaan di depan hukum menurut Pasal 27 ayat (1) UUD juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, sebab terdapat warga negara yang memiliki hak dan kewajiban khusus dan terdapat warga negara yang tidak mendapatkan kekhususan tersebut. Sesama warga negara mendapat perlakuan yang berbeda atas kedudukannya, yaitu harus dengan persetujuan dan sebaliknya tidak. Walaupun UUJN atau UUJN-P tidak memuat mengenai ketentuan pidana, persetujuan yang dimaksud bukan diartikan Notaris menjadi kebal dari hukum. Oleh karena itu pengesampingan asas persamaan di depan hukum bagi Notaris bukan dalam rangka bebas dari tanggung jawab pidana melainkan lebih bersifat prosedural.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
abdul wahid

Contact Email
riopascaunisma@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riodyka@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name abdul wahid

Contact Email riopascaunisma@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official riodyka@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
abdul wahid

Contact Email
riopascaunisma@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riodyka@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA