cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
abdul wahid
Contact Email
riopascaunisma@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
riodyka@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : 25493361     EISSN : 26557789     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 6 No. 1 (2022)" : 8 Documents clear
PERAN NOTARIS DALAM PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN DI INDONESIA Rizky Rubyansyah; M. Saleh
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v6i2.13857

Abstract

 Penelitian ini membahas mengenai perjanjian sebagai salah satu bentuk instrumen yang sangat penting dalam aspek hukum bisnis, salah satunya dalam bisnis dalam kerjasama kemitraan .Oleh sebab itu dalam pembuatan perjanjian kerjasama kemitraan diperlukan persyaratan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam penerapannya sering melibatkan Notaris. Metode Penelitian hukum ini yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada pelaksanaan dalam upaya mendapatkan data primer yang didahului dengan meneliti bahan pustaka berupa buku-buku, artikel dan literatur lainnya untuk mendapatkan data sekunder, untuk menjawab permasalahan hukum yang dianalisis dengan menggunakan beberapa pendekatan yang akan menjawab permasalahan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan hukum perjanjian kerjasama kemitraan adalah sah dan karenanya perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi yang membuatnya, dan mengikat kedua belah pihak dan perjanjian tersebut merupakan perjanjian timbal balik yang baku karena masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama mengedepankan pada keuntungan bersama. Dan memberikan penjelasan peran serta fungsi Notaris dalam pembuatan perjanjian kerjasama kemitraan.Kata-Kunci: Perjanjian, Kerjasama kemitraan, Notaris. This study discusses the agreement as a form of instrument that is very important in the legal aspect of business, one of which is in business in partnership cooperation. In its application it often involves a Notary. This legal research method is normative juridical research, namely research based on implementation in an effort to obtain primary data which is preceded by researching library materials in the form of books, articles and other literature to obtain secondary data, to answer legal problems which are analyzed using several approaches. that will answer the problem, namely the statutory approach and the conceptual approach. This study aims to explain the legal position of the partnership agreement is valid and therefore the agreement becomes law for those who make it, and binds both parties and the agreement is a standard reciprocal agreement because each party has the same rights and obligations prioritizing on mutual benefit. And provide an explanation of the role and function of the Notary in making a partnership agreement.Keywords: Agreement, Partnership, Notary.
MENILAI KEDUDUKAN HUKUM SAKSI INSTRUMENTER SEBAGAI SAKSI AKTA NOTARIS DI PENGADILAN Tirta Arista Kumara; M. Saleh
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v6i2.14695

Abstract

Dalam ruang lingkup kenotariatan dikenal dua macam saksi, yaitu saksi pengenal dan saksi instrumenter.Saksi instrumenter diwajibkan oleh hukum untuk hadir pada pembuatan akta Notaris. Tugas saksi instrumenter ini adalah membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran isi akta dan dipenuhinya formalitas yang diharuskan oleh undang-undang. Biasanya, yang menjadi saksi instrumenter ini adalah karyawan Notaris itu sendiri. Artikel ini akan mengangkat permasalahan dengan topik Menilai Kedudukan Hukum Saksi Instrumenter Sebagai Saksi Akta Notaris di Pengadilan.Kata-Kunci: Saksi Instrumenter; Akta Notaris; Pengadilan.Within the scope of a notary, there are two kinds of witnesses, namely identifying witnesses and instrumenter witnesses. Instrumental witnesses are required by law to be present at the making of a notary deed. The task of this instrumenter witness is to put a signature, testify about the truth of the contents of the deed and fulfill the formalities required by law. Usually, the witnesses for this instrument are the Notary's employees themselves. This article will raise issues with the topic of Assessing the Legal Position of Instrumental Witnesses as Witnesses of Notary Deeds in Court.Keywords: Instrumenter Witness; Notarial Deed; Court.
Civil Liability for the Establishment of a Micro, Small, and Medium-sized enterprise sole proprietorship Rezha Awaladi Ramadha Fath
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v6i2.15037

Abstract

The author discussing legal liability in the civil sector for the establishment of a sole proprietorship as one of the branches of a limited company which has begun to be established by individuals as a result of the birth and enactment of the Job Creation Act. Where the purpose of the research is to identify and provide an explanation regarding to the problem of the legal status of sole proprietorship if it is explored about the fulfillment of the elements in limited company as a legal entity in order to see the legal consequences of civil liability imposed on the establishment of an individual limited liability company in terms of articles 1365, 1366 and 1367 of  Burgerlijk Wetbook. This research is a normative research using statutory approach and historical approach. The conclusions of this study are: first, the regulation of a sole proprietorship according to the research conducted by the author couldn’t called as limited company because it does not meet the initial philosophy of the limited company, namely sero which means the sharing of shares that form into a single entity so as to make the company, apart from Apart from that, the exception that excludes the provisions in a limited liability company against the establishment of an individual is in fact also contrary to the prerequisites for a business to be referred to as an UMKM. So seeing this situation, it might be better if a sole proprietorship is not referred to as a limited company but rather an individual company. Second, the regulation regarding the civil liability of a private company is the same as the form of liability carried out by an individual company where the form of liability is the responsibility carried out by the directors individually and can also be carried out jointly and severally. Meanwhile, the Company's shareholders are not personally responsible for the engagements made on behalf of the Company and are not responsible for the Company's losses in excess of the shares owned. The provisions in this article emphasize the characteristics of the Company that shareholders are only responsible for the amount of the deposit for all shares and do not include their personal assets.
AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEGAWAI BAGI NOTARIS/PPAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Blt) Safiulloh Safiulloh; Rouli Anita Velentina
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v6i2.15199

Abstract

Perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini Bagaimanakah metode yang digunakan oleh hakim untuk menemukan hukum di Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt.G/2020/PN. Blt dan Bagaimanakah Analisis Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Blt. Jenis penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian hukum normative dengan tipe penelitian deskriptif, sehingga analisa terhadap datanya menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis serta menguraikan bahan-bahan hukum yang sudah diperoleh melalui studi Pustaka dengan menggunakan data sekunder. Maka dalam hal ini  hasil pembahasan dari permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah Metode penemuan hukum oleh hakim pengadilan negeri Blitar sebagaimana dalam Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Blt hanya menggunakan metode penafsiran terkait pasal 16 ayait (1) Huruf a UUJN yaitu Kewajiban seorang notaris adalah bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak dalam perbuatan hukum. maka dalam hal ini notaris yang di berikan kepercayaan oleh klain untuk menitipkan  sertifikatnya harus dijaga dengan baik  dan penafsiran sistematis untuk menyelesaikan masalah hukum mengenai di tolaknya gugatan atas pemohon Serta metode argumentasi berupa penyempitan hukum dalam hal menyelesaikan masalah kerugian akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat I, II dan III harus menggunakan metode penafriran analogi selain metode penafsiran UUJN dan siatematis sebagai tujuan dari Perbuatan yang dilakukan oleh pegawai Notaris/PPAT yang menyerahkan sertifikat tanpa diketahui oleh Notaris/PPAT tersebut.Kata-Kunci: Pengadilan, Notaris/PPAT, Hukum The formulation of the problem discussed in this study. What is the method used by judges to find the law at the Blitar District Court Number 10/Pdt.G/2020/PN. Blt and How is the Analysis of the Decision of the Blitar District Court Number 10/Pdt.G/2020/PN. Blt. The type of research used is normative legal research with descriptive research type, so that the analysis of the data uses qualitative methods, namely by collecting, identifying, analyzing and describing legal materials that have been obtained through library studies using secondary data. So in this case the results of the discussion of the problems that arise in this study are the method of legal discovery by the judges of the Blitar District Court as safe in Decision Number 10/Pdt.G/2020/PN. Blt only using the interpretation method related to Article 16 paragraph (1) letter a UUJN is the obligation of a notary to act honestly, thoroughly, independently,impartially, and to protect the interests of the partiesin legal actions. so in this case the notary who is trusted by the client to entrust his certificate must be propertly maintained and a systematic interpretation to resolve legal problems regarding the rejection of the lawsuit against the applicant as well as the argumentation  method in the form of legal narrowing in terms of resolving the problem of losses resulting from unlawful acts committed by the defendants I,II and III must use the analogy interpretation method other than the UUJN and systematic interpretattion method as the purpose of the actions carried out by the Notary/PPAT employee who submitted the certificate without the Notary/PPAT knowing.Keywords: Court, Notary/PPAT, Law
JAMINAN PERFORMA SEBAGAI SOLUSI PERMASALAHAN PERMODALAN UMKM DI MARKETPLACE Dewi Parhusip; Tarsisius Murwadji; Etty Mulyati
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v6i2.15240

Abstract

 Permasalahan permodalan merupakan salah satu permasalahan klasik yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bantuan permodalan seperti kredit perbankan cenderung sulit untuk diakses karena adanya persyaratan jaminan kebendaan untuk memenuhi aspek-aspek dasar penilaian bank. Marketplace telah menyediakan fasilitas pinjaman dengan syarat performa penjualan penjualan yang secara tidak langsung dapat menjadi jaminan (jaminan performa). Saat ini, belum diketahui lebih lanjut bagaimana perkembangan jaminan performa dalam sistem hukum jaminan, perkembangan pembiayaan dengan jaminan performa melalui fasilitas pinjaman marketplace, serta penerapannya dalam membantu permodalan UMKM di marketplace. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis yuridis kualitatif untuk mencoba mengkaji dan menganalisis permasalahan yang diteliti. Jaminan performa merupakan salah satu cara untuk menilai kelayakan pemberian pembiayaan kepada UMKM sebagai calon debitur. Pelaksanaan jaminan performa berdasarkan peraturan yang ada belum komprehensif dan dibutuhkan peraturan lebih lanjut untuk mengatur penggunaan jaminan performa sampai ke lingkup usaha menengah. Penyelenggaraan pembiayaan melalui fasilitas pinjaman dengan jaminan performa telah diadakan melalui platform marketplace. Penerapan jaminan performa dapat mengatasi permasalahan permodalan UMKM di marketplace karena dalam hal ini kegiatan usaha yang memiliki kinerja sangat baik yang akan menjadi jaminan bagi pemberian fasilitas pinjaman.Kata-Kunci: Jaminan Performa, Marketplace, Performa Penjualan, Pinjaman, UMKM Capital problems are one of the classic problems faced by Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Capital assistance such as banking credit tends to be difficult to access due to the material guarantee requirements to meet the basic aspects of bank valuation. Marketplace has provided loan facilities with the condition of sales performance that can indirectly be a guarantee (performance guarantee). Currently, it is not yet known further how the development of performance guarantees in the guarantee law system, the development of financing with performance guarantees through loan facilities, and its application in helping the capital of MSMEs in the marketplace. This research used normative juridical methods with qualitative juridical analysis to study and analyze the problems studied. Performance guarantee was one way to assess the feasibility of providing financing to MSMEs as prospective debtors. The implementation of performance guarantees based on existing regulations is not yet comprehensive and further regulations are needed to regulate the use of performance guarantees to the scope of medium-sized businesses. The implementation of financing through loan facilities with performance guarantees has been carried out through the marketplace platform. The application of performance guarantees can overcome MSME capital problems in the marketplace because in this case business activities that have very good performance will become collateral for the provision of loan facilities.Keywords: Performance Guarantee, Marketplace, Sales Performance, Loans, MSMEs
PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORUPSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERBANKAN YANG BERKAITAN DENGAN USAHA, SIKAP DAN/ATAU TINDAKAN BANK SEBAGAI BADAN USAHA MILIK NEGARA Elma Rianti; Syamsuddin Muchtar; Nur Azisa
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v6i2.15421

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam upaya penyelesaian tindak pidana perbankan, dan menganalisis faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana korupsi terhadap upaya penyelesaian tindak pidana perbankan kaitannya dengan usaha, sikap dan/atau tindakan bank sebagai Badan Usaha Milik Negara. Penelitian ini merupakan tipe peneltian empiris. Teknik pengumpulan data melalu studi lapangan dan keputakaan, dalam hal ini adalah wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait serta mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut dianalisis secara kualitatif, lalu disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menggambarkan, dan menjawab rumusan masalah sesuai dengan penjelasan yang sarat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan usaha, sikap dan/atau tindakan bank sebagai badan usaha milik negara memiliki sui generis tersendiri dan juga tetap mendahulukan pendekatan kepastian hukum. Dalam hal pengaturannya, masih mengalami kekurangan yakni belum adanya dasar hukum yang jelas mengatur terkait teknis pembayaran uang pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi secara umum dan tindak pidana korupsi pendebetan nasabah oleh pihak bank ataupun tindak pidana perbankan lainnya yang sangat merugikan nasabah secara khusus. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di bidang perbankan sangat bergantung pada kepastian hukum yakni faktor undang-undang itu sendiri. Sedangkan faktor penegak hukumnya yaitu Jaksa Penuntut Umum masih mendahulukan pendekatan pemidanaan secara absolut. Padahal dalam konteks keadilan, harus juga dipandang penting pertimbangan pemulihan bagi pelaku agar dapat diterima kembali oleh masyarakat.Kata-Kunci: Perbankan, Korupsi, Badan Usaha Milik Negara This study aims to analyze the punishment of perpetrators of criminal acts of corruption in an effort to resolve banking crimes, and to analyze the factors that influence the enforcement of the criminal law of corruption on efforts to resolve banking crimes in relation to the business, attitudes and/or actions of banks as State-Owned Enterprises. This research is an empirical type of research. Data collection techniques through field studies and literature, in this case are direct interviews with related parties and collect library materials relevant to this research. Furthermore, the data obtained were analyzed qualitatively, then presented descriptively, namely by explaining, describing, and answering the formulation of the problem in accordance with the explanation that was full of relevance to this research, then drawing a conclusion based on the analysis carried out. The results of this study indicate that the punishment of banking crimes related to the business, attitudes and/or actions of banks as state-owned enterprises has its own sui generis and also prioritizes the legal certainty approach. In terms of regulation, there are still shortcomings, namely the absence of a clear legal basis relating to the technical payment of replacement money for perpetrators of criminal acts of corruption in general and criminal acts of corruption in debiting customers by banks or other banking crimes that are very detrimental to customers in particular. Law enforcement against perpetrators of criminal acts of corruption in the banking sector is very dependent on legal certainty, namely the factor of the law itself. Meanwhile, the law enforcement factor, namely the Public Prosecutor, still prioritizes the absolute punishment approach. Whereas in the context of justice, it must also be seen as important consideration of recovery for perpetrators so that they can be accepted again by the community.Keywords: Banking, Corruption, Owned Enterprises Country
KENDALA DAN UPAYA STRATEGIS POLRI DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH POLDA JAWA TIMUR Haris Aksara; Moh. Muhibbin
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v6i2.15866

Abstract

 Penyidik di wilayah hukum Polda Jatim dituntut memahami tindak pidana narktotika, seperti sejumlah larangan di dalamnya seperti masyarakat tidak diperbolehkan menyimpan narkotika untuk jenis dan golongan apapun. Untuk mendapatkan hasil guna dan daya guna yang optimal di dalam proses penyidikan perkara tindak pidana narkotika, serta menghindari akibat hukum yang tidak diinginkan seperti misalnya tuntutan pra peradilan, ganti rugi dan rehabilitasi, atau bahkan sampai dibebaskannya terdakwa dari segala tuntutan dan tuduhan hukum sebagai akibat dari keteledoran dari penyidik, maka tiap Pejabat Polisi yang melaksanakan tugas penyidikan harus memegang teguh dan menjalankan semua asas-asas dalam penyidikan. Kegiatan penyidikan memiliki lima asas, yaitu: 1. Asas Tanggung Jawab, 2. Asas Kepastian, 3. Asas Kecepatan, 4. Asas Keamanan, 5. Asas Kesinambungan.Kata-Kunci: Polisi, Penyidikan, Narkotika. Investigators in the east java police jurisdiction are required to understand the criminal act of narctotika, such as a number of prohibitions in it such as the community is not allowed to store narcotics for any type and class. To get optimal useful results and usefulness in the process of investigating narcotics criminal cases, and avoiding unwanted legal consequences such as pre-trial demands, compensation and rehabilitation, or even until the release of the defendant from all lawsuits and legal charges as a result of the transparency of the investigator, then every Police Officer who carries out the task of investigation must hold firm and carry out all the principles in the investigation.  The investigation activity has five principles, namely: 1. Principle of Responsibility, 2. Principle of Certainty, 3. Principle of Speed, 4. Principle of Security, 5. Principle of Continuity.Keywords: Police, Investigation, Narcotics
OPTIMALISASI MITIGASI DAN PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA TERKAIT PEMBAJAKAN SCANLATION KOMIK PADA WEBSITE ILLEGAL Alberto Eka Sutisna; Rianda Dirkareshza
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v6i2.15879

Abstract

Pembajakan hak cipta menjadi sebuah permasalahan dalam pertumbuhan ekonomi kreatif, terkhususnya industri buku komik. Dimana pemanfaatan teknologi memberikan perubahan terhadap ciptaan yang dulunya hanya ada dalam bentuk fisik, dan kini dapat diubah menjadi bentuk digital. Penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi perbendaharaan studi terkait pembajakan hukum hak cipta yang menawarkan sebuah konsep optimalisasi dan penegakan hukum dalam menanggulangi problematika pembajakan scanlation komik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam karya ilmiah ini adalah penelitian yuridis normatif yang dilengkapi dengan wawancara dan dibangun dengan kerangka teori penegakan hukum oleh Lawrence M. Friedman. Scanlation diartikan sebagai tindakan scanning and translation yang mengacu pada penyebaran komik dengan memperbanyak komik digital ilegal untuk disalin dan disebarluaskan. Sehingga diperlukannya peraturan perundang-undangan yang mengatur bentuk perlindungan karya komik di ruang digital dan peran aktif dari lembaga penegak hukum hak cipta, pihak swasta dan masyarakat umum untuk menanggulangi tindakan pembajakan scanlation ini.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 3 (2024): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 7 No. 4 (2023): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 7 No. 3 (2023): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 7 No. 1 (2023): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 6 No. 4 (2022) Vol 6, No 3 (2022) Vol. 6 No. 3 (2022) Vol 6, No 2 (2022) Vol 6, No 1 (2022) Vol. 6 No. 1 (2022) Vol 5, No 4 (2021): November Vol 5, No 3 (2021): Agustus Vol 5, No 2 (2021): Mei Vol 5, No 1 (2021): Februari Vol 4, No 2 (2020): Agustus Vol 4, No 1 (2020): Februari Vol 3, No 2 (2019): Jurnal Volume III – Nomor 2 – Agustus 2019 Vol 3, No 2 (2019): Agustus Vol 3, No 1 (2019): Februari Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Volume II – Nomor 1– Februari 2018 Vol 2, No 2 (2018): Agustus Vol 2, No 1 (2018): Februari More Issue