Garuda - Garba Rujukan Digital

KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM PERSPEKTF UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS M. Syahrul Borman
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 3, No 1 (2019): Februari
Publisher : Universitas Islam Malang

Kedudukan notaris sangat strategis, karena notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah atau negara, disamping mempunyai kewenangan dalam membuat atau menerbitkan akta autentik. Akta autenik yang dibuat oleh notaris inilah yang membuat notaris menjadi salah satu pelaksana profesi hukum yang banyak berpengaruh terhadap banyak hal yang berhubungan dengan dunia hukum dan layanan masyarakat. Kewenangan notaris ini pula yang membuat masyarakat atau pemohon, khususnya para pemohon layanan jasa pembuatan akta perjanjian bergantung pada pelaksanaan profesinya.Kata kunci: kedudukan, notaris, kewenangan, profesi, pelaksanaanThe position of the notary is very strategic, because the notary is a public official appointed by the government or the state, besides having the authority to make or issue authentic deeds. This authentic deed made by a notary makes a notary become one of the executors of the legal profession that has a lot of influence on many matters relating to the world of law and public services. The authority of this notary also makes the community or the applicant, especially the applicants for the service of making an agreement deed dependent on the implementation of their profession. Keywords: position, notary, authority, profession, implementation

IMUNITAS HUKUM BAGI NOTARIS YANG MEMBUKA RAHASIA DALAM PERSIDANGAN Annisa, Annisa
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 3, No 2 (2019): Agustus
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Islam Malang

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memaparkan mengenai konsep ideal imunitas hukum bagi notaris ditinjau dari segi peraturan perundang-undangan di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap notaris yang membuka kerahasiaan isi akta di pengadilan. Konsep ideal imunitas bagi notaris yang didapat dalam penelitian ini adalah dimana notaris dapat perlindungan hukum dari kemungkinan terkena sanksi karena menjalankan kewajiban sebagai saksi dan melindungi notaris dari akta yang bermasalah, dengan konteks pembuatan akta yang secara administrative adalah benar namun dalam proses pengkonstantiran kedalam bentuk akta, terjadi manipulasi data oleh klien tanpa sepengetahuan notaris.Kata Kunci: imunitas hukum, perlindungan hukum, kerahasiaan This research aim to explain about ideal concept of legal immunity to a notary reviewed from legislation aspects in Indonesia and legal protection toward notary which reveal the secrecy of deed contents in the court. Ideal concept of immunity to a notary that has been found in this research is where the notary receive legal protection from the probability of given sanctions because of perform the duty as a witness and protect the notary from problematic deed, with the context that deed making administratively is right yet in process of to the deed form, there were data manipulation done by the client without notary known.Keywords: Legal Immunity, Legal Protection, Secrecy

PENINGKATAN HAK GUNA BANGUNAN YANG HABIS MASA BERLAKUNYA MENJADI HAK MILIK ATAS TANAH Werdi Haswari Puspitoningrum
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 2, No 2 (2018): Agustus
Publisher : Universitas Islam Malang

Status hukum HGB yang sudah berakhir masa berlakunya menurut peraturan perundang-undangan adalah kembali kepada status hukum asal hak atas tanah tersebut, yakni kembali menjadi tanah negara atau tanah dengan hak-hak tertentu yang dikuasai oleh subyek hukum pribadi atau badan hukum perdata.Tanah berstatus HGB yang habis masa berlakunya tidak dapat ditingkatkan menjadi hak milik. Meskipun demikian, dalam peraturanperundang-undangan telah disediakan dua carayang memungkinkan pemegang HGB yang jangka waktunya berakhir tetapmenjadi pemegang HGB, yaitu melalui perpanjanganhak dan pembaharuan hak. Cara mengajukan permohonan peningkatan status tanah dari HGB yang sudah habis masa berlakunya menjadi hak milik adalah dengan mengajukan kembali HGB yang telah berakhir masa berlakunya melalui perpanjanganhak atau pembaharuan hak.Kata Kunci: peningkatan, hak guna bangunan, hak milik The legal status of the HGB which has expired according to legislation is returning to the legal status of origin of the land rights, namely returning to state land or land with certain rights controlled by subject to personal law or civil legal entity. Land with a status of HGB which expires cannot be increased to ownership rights. Nevertheless, in the legislation two ways have been provided which allow HGB holders whose term expires to become HGB holders, namely through extension and renewal of rights. The way to apply for an increase in the status of land from HGB that has expired into ownership is by re-submitting the HGB which has expired through extension or renewal of rights. Keywords: improvement building rights, right of ownership

IMPLIKASI HUKUM PERSETUJUAN AHLI WARIS DALAM PEMBUATAN AKTA WASIAT TERKAIT PEMBAGIAN HAK BERSAMA Dwi Sri Wawit
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 2, No 1 (2018): Februari
Publisher : Universitas Islam Malang

AbstrakWasiat tidak hanya berisi soal harta, adapula wasiat yang berkaitan dengan hak kekuasaan yang dijalankan sesudah ia meninggal dunia. Penelitian ini jenisnya yuridis sosiologis Penelitian ini menggunakan sumberdata primer dan sekunder. Teknik analisisnya adalah deskriptif kualitatif. Implikasi persetujuan ahli waris dalam pembuatan akta wasiat terkait pembagian hak bersama dilakukan oleh ahli waris dalam pembuatan akta wasiat yang berkaitan dengan hak bersama adalah menjadi tanggungjawan pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian pembuatan akta wasiat tersebut. Persetujuan itu mengandung konsekuensi hukum, bahwa dari apa yang disetujui dihadapan notaris yang diikuti dengan terbitnya akta wasiat, terkandung pertanggungjawaban yang berurusan dengan kewajiban dan hak masing-masing pihak, yang nantinya atau suatu saat harus dipenuhi. Ketika pihak yang memberi wasiat meninggal dunia, maka notaris sesuai dengan kewenangannya harus memanggil para ahli waris mengenai kesepakatan yang sudah dibuatnya dengan pemberi wasiat mengenai pelaksanaan isi surat wasiat. Kata kunci: notaris, wasiat, persetujuan, hak bersama AbstractA will is not only about treasures, but also a testament relating to the right of power exercised after his death. This research is kind of sociological juridical This research uses primary and secondary data. The technique of analysis is descriptive qualitative. The implications of the consent of the heirs in making the deed of the will related to the distribution of joint rights by the heirs in the making of the deeds relating to the common right shall be the responsibility of the parties which are bound in the agreement of making the deed. The consent shall have legal consequences, that from what is agreed before a notary accompanied by the issuance of a deed of testament, there is an accountability which deals with the obligations and rights of each party, which in the future or at any time must be fulfilled. When the party who gives a will dies, the notary in accordance with his or her authority shall summon the heirs of the agreement he has made with the testator concerning the exercise of the will.Keywords: notaries, wills, consent, collective rights

PERANAN BADAN WAKAF INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF Mohammad Syamsul Arifin
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 4, No 1 (2020): Februari
Publisher : Universitas Islam Malang

Di dalam agama Islam wakaf merupakan ibadah yang bernuansa penuh dengan rasa cinta kasih terhadap sesama manusia, menyejahterakan kepentingan orang lain bahkan kepentingan umum, dengan mewakafkan harta benda maka, akan tercipta solidaritas seseorang terhadap sesamanya. Akan tetapi di lapangan sering terjadi sengketa yang didahului oleh unsur kepentingan. Dalam penyelesain sengketa menggunakan metode penyelesain sengketa di luar pengadilan atau non litigasi yaitu menggunakan metode mediasi yang di lakukan oleh nadzir dan waqif dalam penyelesaian masalah. Adapun faktor dari sengketa khusus Masjid Tawakkal adalah unsur kepentingan baik oleh wakif maupun nadzir sedangkan peranan Badan Wakaf Indonesia dalam penyelesaian sengketa wakaf adalah berpedoman pada pasal 62 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomer 41 tahun 2004 yaitu BWI dalam penyelesaian sengketa wakaf mengedepankan musyawarah mufakat.Kata kunci: penyelesain sengketa, wakaf, nadzir dan wakif In Islam, waqf is nuanced worship full of love for fellow human beings, welfare of the interests of others and even public interests, by endowing property, there will be a solidarity between one another. However, in the field there are often disputes which are preceded by elements of interest. In resolving disputes using the method of resolving disputes outside the court or non-litigation, namely using the mediation method that is done by Nadzir and Waqif in solving problems. The factors of special dispute Tawakkal Mosque are elements of interest both by wakif and nadzir while the role of the Indonesian Waqf Agency in settlement of waqf disputes is guided by article 62 paragraph 1 and 2 of Law Number 41 of 2004 namely BWI in resolving endowments disputes prioritizing consensus.Keywords: dispute resolution, waqf, nadzir and wakif

IMUNITAS HUKUM BAGI NOTARIS YANG MEMBUKA RAHASIA DALAM PERSIDANGAN Annisa Annisa
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 4, No 1 (2020): Februari
Publisher : Universitas Islam Malang

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memaparkan mengenai konsep ideal imunitas hukum bagi notaris ditinjau dari segi peraturan perundang-undangan di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap notaris yang membuka kerahasiaan isi akta di pengadilan. Konsep ideal imunitas bagi notaris yang didapat dalam penelitian ini adalah dimana notaris dapat perlindungan hukum dari kemungkinan terkena sanksi karena menjalankan kewajiban sebagai saksi dan melindungi notaris dari akta yang bermasalah, dengan konteks pembuatan akta yang secara administrative adalah benar namun dalam proses pengkonstantiran kedalam bentuk akta, terjadi manipulasi data oleh klien tanpa sepengetahuan notaris.Kata Kunci: imunitas hukum, perlindungan hukum, kerahasiaan This research aim to explain about ideal concept of legal immunity to a notary reviewed from legislation aspects in Indonesia and legal protection toward notary which reveal the secrecy of deed contents in the court. Ideal concept of immunity to a notary that has been found in this research is where the notary receive legal protection from the probability of given sanctions because of perform the duty as a witness and protect the notary from problematic deed, with the context that deed making administratively is right yet in process of to the deed form, there were data manipulation done by the client without notary known.Keywords: legal immunity, legal protection, secrecy

EFEKTIVITAS PASAL 1 PERATURAN DIREKTUR JENDRAL PAJAK NOMOR PER-18/PJ/2017 M Riza Aufa Rahman
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 4, No 1 (2020): Februari
Publisher : Universitas Islam Malang

Tahap Penelitian atau yang penulis biasa sebut dengan validasi SSP (Surat Setoran Pajak) merupakan tahap final dimana seorang wajib pajak telah melakukan kewajibannya dalam penyetoran pajak, dan dalam proses validasi itu sendiri tidak semua akan diterima oleh kantor pajak setempat karena masih akan dilakukan penelitian baik penelitian serara formil maupun materiil. Untuk mekanismenya validasi telah ditetapkan dalam Per-18/Pj/2017 Tentang Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya. Efektifitas pasal 1 Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-18/Pj/2017 di Kantor Pajak Pratama Kota Malang telah sesuai akan tetapi untuk pasal 1 ayat 2 masih belum dan untuk pengikatan jual beli, dan mengenai cara pembuktian bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajiban penyetoran adalah dengan cara validasi ataupun telah di telitiKata Kunci: kewajiban, penyetoran, pemenuhan, pajak, validasiThe Research Phase or what the author commonly refers to as SSP validation (Tax Payment Deposit) is the final stage in which a taxpayer has carried out his obligations in tax payments, and in the process of validation itself not all will be accepted by the local tax office because there will still be done a research both formal and material. For the mechanism of validation, it has been stipulated in Per-18 / Pj / 2017 Regarding the Method of Research of Evidence of Fulfillment of Obligation of Income Tax on Income from Transfer of Land and / or Building Rights, and Agreement on Binding of Sale and Purchase of Land and / or Buildings and Amendments. The effectiveness of article 1 of the Regulation of the Director General of Tax Number Per-18 / Pj / 2017 in the Pratama Tax Office Malang is appropriate but for article 1 paragraph 2 it is still not yet for the binding of buying and selling, and regarding the means of proving that the taxpayer has fulfilled the payment obligation is by validation or thoroughlyKeywords: oblilgation, deposit, fulfillment, tax, validation

TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN NOTARIS-PPAT DALAM MENJALANKAN KEWENANGAN JABATANNYA Agus Santoso
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 4, No 1 (2020): Februari
Publisher : Universitas Islam Malang

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 mengatur tentang semua kewenangan dari notaris untuk membuat ataupun mengkonstatir kepentingan para pihak dalam suatu akta autentik. Akta notaris merupakan akta otentik dimana notaris menerima data formil dari para pihak yang dijadikan alat bukti oleh para penyidik baik kepolisian maupun kejaksaan untuk melakukan penyidikan suatu perkara untuk mencari data materiel dalam suatu permasalahan hukum yang terjadi. Jika notaris tidak berhati-hati, teliti dan memahami dampak hukum dalam pembuatan akta dan salah dalam membuatnya, 100 akta yang dibuat 99 benar dan 1 salah, maka akan menjeratnya dalam perkara hukum (korupsi). Keberadaan MKN yang menggantikan peran dari MPD dalam memberikan persetujuan atau menolak permintaan penyidik yang hendak memanggil dan memeriksa notaris dalam proses peradilan belum bisa banyak membantu untuk melindungi notaris dari jeratan hukum karena kedudukan atau upaya hukum dari MKN tidak diatur secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan. Notaris harus menerapkan prinsip kehatian-hatian dan menjaga kode etik dalam menjalankan kewenangan jabatannya dalam membuat akta otentik agar tidak terjerat tindak pidana korupsi.Kata Kunci: korupsi, kewenangan, notaris, akta otentik Article 15 of Law Number 2 of 2014 regulates all authority of a notary to make or state interests of the parties in an authentic deed. Notary deed is an authentic deed in which the notary receives formal data from the parties that is used as evidence by investigators both the police and the attorney to conduct a case investigation to look for material data in a legal problem that occurs. If the notary is not careful, thorough and understands the impact of the law in making a deed and gets wrong in making it, 100 deeds made 99 right and 1 wrong, it will ensnare him in a legal case (corruption). The existence of MKN which replaces the role of MPD in giving approval or rejecting requests from investigators who want to summon and examine a notary in the judicial process has not been able to help much to protect the notary from legal snares because the position or legal remedy of the MKN is not explicitly regulated in a statutory regulation. . The notary must apply the precautionary principle and maintain the code of ethics in carrying out the authority of his position in making an authentic deed so that it is not caught in a criminal act of corruption.Keywords: corruption, authority, notary, authentic deed

PENERAPAN PASAL 185 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) BERKAITAN DENGAN PENYELESAIAN SENGKETA WARIS Atik Riswantoro
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 4, No 1 (2020): Februari
Publisher : Universitas Islam Malang

Pada dasarnya pewarisan adalah suatu perpindahan segala hak dan kewajiban seseorang yang meninggal kepada para ahli warisnya. Adapun pengertian dari hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada hakekatnya ahli waris pengganti terjadi karena ayah atau ibu (orang tuanya) yang berhak menerima harta warisan meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris. Konsep ahli waris pengganti dalam Pasal 185 Kompilasi hukum Islam berlaku bagi semua keturunan ahli waris yang seagama serta wafat terlebih dahulu dari pewaris serta bagian dari ahli waris pengganti tidak melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Selain itu kedudukan ahli waris pengganti tidak dijelaskan secara menyeluruh (secara riil), akan tetapi mempunyai tujuan rasa kemaslahatan serta rasa keadilan bagi ahli waris.Kata Kunci: waris, keturunan, keadilan, hak, kedudukanBasically inheritance is a transfer of all the rights and obligations of someone who died to his heirs. The understanding of inheritance law is the law governing the transfer of assets left by someone who died and the consequences for his heirs. In essence the successor heir occurs because the father or mother (parents) who is entitled to receive the inheritance died earlier than the heir. The concept of substitute heirs in article 185 Compilation of Islamic law applies to all descendants of heirs who are in the same religion and died earlier of the heirs and the portion of the successor heirs does not exceed that of the heirs equal to those replaced. In addition, the position of a successor is not explained thoroughly (in real terms), but has the goal of a sense of benefit and a sense of justice for the heirsKeywords: inheritance, ancestry, justice, rights, position

KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI MENGELUARKAN SALINAN AKTA DARI PROTOKOL NOTARIS Ratna Dewi Nirwana Sari
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 4, No 1 (2020): Februari
Publisher : Universitas Islam Malang

Ada kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan salinan akta dari protokol notaris yang minuta aktanya telah berumur 25 tahun dan perlindungan hukum terhadap notaris serta para pihak/ahli waris terkait minuta akta yang masih disimpan di Pengadilan Negeri. Sejak berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Pengadilan Negeri tidak mempunyai wewenang untuk mengeluarkan salinan akta dari protokol notaris yang minuta aktanya sudah berumur 25 tahun. Adapun bentuk perlindungan hukum bagi notaris sudah diatur dalam UUJN yang antara lain: memiliki hak ingkar dan cara pemanggilan notaris oleh penegak hukum terkait akta yang dibuatnya. Sedangkan perkindungan hukum bagi para pihak/ahli warisnya belum tercapai karena tidak adanya kepastian hukum terkait pihak yang berwenang mengeluarkan Salinan akta dari minuta kata yang berumur 25 tahun dan masih disimpan di Pengadilan Negeri.Kata Kunci: kewenangan, akta, pengadilan, notaris, perlindungan There is the authority of the District Court to issue a copy of the deed from the notary protocol whose actuality is 25 years old and legal protection of the notary and parties / heirs related to the document deed that is still kept in the District Court. Since the entry into force of the Notary Position Act (UUJN), the District Court has no authority to issue a copy of the deed from the notary protocol whose the deed of a 25 years old. The form of legal protection for notaries has been regulated in UUJN, which among others: has the right to deny and how to summon a notary by law enforcers related to the deed he made. While legal protection for the parties / heirs has not been reached because there is no legal certainty related to the party authorized to issue a copy of the deed of a 25-year-old and still kept in the District Court.Keywords: authority, deed, court, notary, protection

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
abdul wahid

Contact Email
riopascaunisma@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riodyka@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name abdul wahid

Contact Email riopascaunisma@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official riodyka@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
abdul wahid

Contact Email
riopascaunisma@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riodyka@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA