Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN

hukeno
Website

Published by Universitas Islam Malang

ISSN : 25493361 EISSN : 26557789 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Arjuna Subject : -

Articles 251 Documents

5 6 7 8 9

ANALISIS PENERAPAN AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Rahmi Khoirinnisazzahra Adnina
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 4, No 1 (2020): Februari
Publisher : Universitas Islam Malang

Ada temuan di masyarakat yang dapat dikaji atau dipahami dengan pendekatan norma, bahwa akad murabahah di Bank Muamalat Kota Malang telah ditiadakan sejak tahun 2015 dikarenakan menurut evaluasi dari bank tidak lagi memenuhi prinsip akad murabahah. Nasabah mendatangi pihak supplier atau developer terlebih dahulu, melakukan kesepakatan harga dan membayar uang muka kepada pihak supplier atau developer kemudian mendatangi Bank Muamalat untuk mengajukan permohonan pembiayaan dengan akad murabahah, akan tetapi harga yang disampaikan bukan harga yang sebenarnya namun harga yang sudah dipotong uang muka. Kasus yang sering terjadi adalah kasus yang berkaitan dengan pembiayaan rumah KPR.Kata Kunci: perbankan, pembiayaan, syariah, nasabah, murabahahThere are findings in the society that can be studied or understood using the norm approach, that the murabahah contract at the Muamalat Bank in Malang has been abolished since 2015 because according to the evaluation of the bank it no longer meets the murabahah contract principle. The customer goes to the supplier or developer first, makes a price agreement and pays the advance payments to the supplier or developer then goes to Bank Muamalat to submit a financing request with the murabahah contract, but the price submitted is not the actual price but the price has been deducted by the advance payment. Cases that often occur are cases related to housing mortgages.Keywords: banking, financing, syariah, customers, murabahah

ANALISIS KEDUDUKAN AKTA KONSEN ROYA SEBAGAI PENGGANTI SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN YANG HILANG Misranto Misranto; Ony Hamzah
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 4, No 1 (2020): Februari
Publisher : Universitas Islam Malang

Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) tidak mengatur secara eksplisit kewenangan Notaris untuk membuat Akta Konsen Roya sebagai pengganti Sertipikat Hak Tanggungan yang hilang, namun berdasarkan penafsiran gramatikal pasal 15 ayat (1) UUJN notaris berwenang membuat akta apapun apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan sepanjang kewenangan itu tidak ditugaskan atau dikecualikan oleh undang-undang. Kedudukan Akta Konsen Roya sebagai pengganti sertipikat Hak Tanggungan yang hilang sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT), yaitu dengan cara dicatat pada buku tanah Hak Tanggungan yang bersangkutan. Namun dalam praktik, kantor pertanahan tidak menerima permohonan pencoretan Hak Tanggungan yang tidak dilampiri dengan sertipikat Hak Tanggungan, sebagai gantinya maka dibuatlah akta konsen roya.Kata Kunci: akta, sertipikat, hak, tanah, notarisLaw No. 2 of 2014 concerning the Position of Notary (UUJN) does not explicitly regulate the authority of the Notary to make the Roya Concentration Deed as a substitute for the Lost Mortgage Certificate, but based on grammatical interpretation of article 15 paragraph (1) UUJN, notary authorizes to make any deed if desired by the parties concerned as long as the authority is not assigned or excluded by law. The position of the Roya Concentration Deed as a substitute for the lost Mortgage certificate has actually been regulated in Law No. 4 of 1996 concerning Mortgage Rights (UUHT), that is being recorded in the relevant Mortgage Rights land book. However, in practice, the land office does not accept applications for deletion of Mortgage Rights which are not accompanied by a certificate of Mortgage. Instead, a roya concentration certificate is made.Keywords: deed, certificate, rights, land, notary

PERAN NOTARIS DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA Triwahyuningsih, Susani
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 4, No 1 (2020): Februari
Publisher : Universitas Islam Malang

Â Notaris merupakan salah satuÂ pelayan masyarakat yang penting atau bahkan istimewa. Pelayanannya ini berhubungan dengan perlindunganÂ atau penegakan hukum. Dalam ranah demikian, peran yang dilakukan oleh notaris identik dengan menegakkan hak asasi manusia (HAM), karena dari aktifitas yang dilakukannya dapat memberikan jaminan kepastian yuridis terdapa hak-hak masyarakat atau pihak yang meminta jasa layanan kepadanya. Kalau jasa layanan yang ditunjukkannya benar sesuai dengan norma yuridis, maka hal ini memosisikannya sebagai subyek yang bekomitmen terhadap HAM.Kata kunci: notaris, peran, hak asasi manusia, penegakanNotary is one of important or even special public servants. This service is related to protection or law enforcement. In this domain, the role carried out by the notary is synonymous with upholding human rights (HAM), because the activities carried out can provide a guarantee of juridical certainty on the rights of the society or the party requesting services to him. If the services shown are in accordance with juridical norms, then their positions as subjects who are committed to HAM.Keywords: notary, role, human rights, enforcement

EFEKTIFITAS AKTA YANG MEMUAT KLAUSULA ACCESOIR DALAM UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS Dudi Setiyawan
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 4, No 1 (2020): Februari
Publisher : Universitas Islam Malang

Kedudukan hukum terhadap akta yang memuat klausula accesoir dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi profesi Notaris merupakan akta yang autentik. Penambahan kalusula accesoir tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan manapun, termasuk UUJN. Penambahan kalusula accesoir dapat dimasukkan kedalam akta selama dibatas wajar (tidak berlebihan) dan diketahui serta disetujui oleh para pihak yang menghadap, sehingga kedudukan akta tersebut tetaplah menjadi akta yang autentik yang menjadikannya produk hukum yang sempurna sebagai alat bukti.Kata kunci: akta notaris, perlindungan hukum, efektifitasThe legal position of the act containing the accesoir clause in order to provide legal protection for the notary profession is an authentic act. The addition of the accesoir case is not contrary to any rules, including the UUJN. The addition of accesoir can be incorporated into the deed as long as it is reasonable (not exaggerated) and acknowledged and approved by the parties facing it, so the position of the act remains an authentic act which makes it a legal product perfect as a means of proof. Keywords: notary deed, legal protection, effectiveness

PROBLEM MENDASAR PENERAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN Achmad Faishal
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 5, No 1 (2021): Februari
Publisher : Universitas Islam Malang

Pentingnya artikel ini adalah untuk menunjukkan bahwa penerapan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) terdapat problem mendasar, Pertama, ditengah masyakarakat terdapat suatu keadaan ketidaktahuan bahwa perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan terkena kewajiban pajak, hal itu terjadi akibat ketiadaan informasi publik yang menjadi hak dari publik untuk mengetahuinya. Kedua, dalam eksistensi pemungutannya saat ini, ternyata besaran pungutannya berdasarkan pada regresi dasar nilai perolehan objek pajak yang oleh aturan bisa menggunakan harga transaksi jual beli atau Nilai Jual Objek Pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB) tahun perolehannya. Hal demikian menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Ketiga, peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan kekuatannya dipengaruhi aturan keharusan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris (PPAT/Notaris) dan akta peralihan hak hanya akan ditandatangani oleh Notaris apabila Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan telah dibayar. Karena adanya regresi dasar nilai perolehan objek Pajak dapat menimbulkan perbedaan besaran nilai Pajak, maka PPAT/Notaris cenderung melibatkan diri untuk mengarahkan pada bentuk transaksi dengan menurunkan harga jual beli agar nilai Pajak tidak sebesar yang semestinya. Kondisi-kondisi tersebut dikemukakan dalam artikel ini secara dialektis sebagai respon terhadap kondisi aturan hukum.

PENGUASAAN TANAH REKLAMASI PANTAI OLEH MASYARAKAT DI PESISIR PANTAI Siti Rofiah
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 4, No 2 (2020): Agustus
Publisher : Universitas Islam Malang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penguasaan tanah reklamasi pantai oleh masyarakat di Desa Pateremana Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan, bagaimana status hak penguasaan tanah reklamasi oleh masyarakat menurut hukum yang hidup dalam masyarakat setempat dan hukum agraria nasional, dan bagaimana perlindungan hukum penguasaan tanah reklamasi pantai oleh masyarakat di Desa Patereman Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan dalam perspektif hukum agraria nasional. Penguasaan tanah yang dilakukan oleh masyarakat dipesisir pantai desa Patereman adalah hanya dengan melalui izin ke Kepala Desa, yang mana selanjutnya Kepala Desa yang akan memproses pengeklaiman tanah disekitar pesisir pantai. Status hak penguasaan tanah yang dilakukan oleh masyarakat menurut hukum yang hidup adalah karena tanah tersebut adalah tanah turun temurun dari nenek moyang dan menurut hukum agraria statusnya adalah hak pakai, dan perlindungan hukum bagi masyarakat dengan adanya hak milik.Kata Kunci: penguasaan tanah, tanah reklamasi, pesisir pantai This research aim to explain about how about the process of reclamation coast authority by people at Desa Patereman Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan, how the status righ authority of reclamation land by people according to the local custom law and agrarian law, and how about the protection law of people who authority of reclamation land caoast at Desa Patereman Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan perspective of agrarian law. The process of reclamation coast uthority by people at Desa Patereman Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan only report to head of village to claim of reclamation land. The status of reclamation land coast authority is for generation and Hak Pakai. And the protection of people who authority of reclamation land coast is Hak Milik.Keywords: land authority, reclamation land, coastal

PERLINDUNGAN KEPENTINGAN NASIONAL DALAM PENANAMAN MODAL Nadya Dara Prasetyo; Istislam Istislam; Siti Hamidah
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 5, No 2 (2021): Mei
Publisher : Universitas Islam Malang

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara holistik urgensi perlindungan hukum terhadap kepentingan nasional dalam penanaman modal di Indonesia, serta menemukan upaya yang tepat. Juga untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan perlindungan kepentingan nasional dalam penanaman modal di Indonesia dengan asas yang sekaligus sebagai sistem perekonomian nasional, yakni demokrasi ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan historis (historical approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan dana yang cukup besar untuk melakukan pembangunan nasional, pemenuhan kebutuhan ini salah satunya didapatkan melalui penanaman modal yang dilaksanakan berdasarkan Undаng-Undаng Nomor 25 Tаhun 2007 tentаng Penаnаmаn Modаl. Dimana dalam peraturan tersebut turut mensyaratkan perlindungan atas kepentingan nasional. Namun demikian dalam pengaturannya masih belum maksimal untuk memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud, terutama bila ditinjau dari asas demokrasi ekonomi. Asas tersebut memang sudah disinggung dalam pembentukan Undang-Undang Penanaman Modal, tetapi dalam pasal 18 terdapat aturan yang memberi fasilitas khusus tertentu bagi penanam modal berkapasitas besar, dengan kriteria yang kurang dapat melindungi eksistensi UMKM dan koperasi sebagai wujud nyata demokrasi ekonomi dalam kehidupan rakyat. Hal ini tentu berpotensi menimbulkan persaingan yang tidak berimbang antara pemodal besar dan ekonomi rakyat. Berdasarkan kondisi tersebut perlu dilakukan penguatan sistem UMKM serta pengembangan koperasi. Hal ini sesuai dengan cita-cita tolong menolong, sebagaimana amanat konstitusi. Dengan demikian akan terbentuk suatu perlindungan khusus, yang juga menempatkan UMKM dan koperasi pada tingkatan khusus sehingga memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian nasional.Kata Kunci: Kepentingan Nasional, Penanaman Modal, Demokrasi Ekonomi This research aims to analyze holistically the urgency of legal protection for the national interest in investment in Indonesia, and to find the right efforts. Also to find out the suitability of the implementation of protection of national interests in investment in Indonesia with the same principle as a national economic system, namely economic democracy. The research method used is the statutory approach (statute approach), conceptual approach and historical approach. The result of the research show that Indonesia as a developing country requires substantial funds to carry out national development, one of which is the fulfillment through investment which is carried out based on Law Number 25 of 2007 concerning Modification of Capital. Where the regulation also requires protection of national interests. However, the regulation is still not maximal in providing the protection as intended, especially when it viewed from the economic democracy principles. This principle has indeed been mentioned in the formation of the Investment Law, but in article 18 there are regulations that provide certain special facilities for large capacity investors, with criteria that are not sufficient to protect the existence of UKMKs and cooperatives as a real form of economic democracy in people’s lives. This certainly has the potential to cause unequal competition between large investors and the people’s economy. Based on these conditions, it is necessary to strengthen the UMKM system and develop cooperatives. This is accordance with the ideals of mutual help, as mandated by the constitution. Thus a special protection will be formed, which also places UMKMs and cooperatives at a special level so that they have a significant role in the national economy. Keywords: National Interest, Investment, Economic Democracy.

PENGGUNAAN TANAH BAGI PEMAKAMAN DI LAHAN BASAH Akhmadi Yusran
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 5, No 2 (2021): Mei
Publisher : Universitas Islam Malang

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin terkait pengaturan tempat pemakaman bukan umum (alkah) di Kota Banjarmasin berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pemakaman dan juga untuk mengetahui status izin terkait pemakaman bukan umum (alkah) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pemakaman. Metode penelitian ini memakai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada bahan hukum yang diperoleh dengan mencoba untuk menganalisis permasalahan hukum yang ada melalui perundang-undangan, literatur, dan bahan lainnya yang bersangkutan dengan masalah yang dikaji. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Menurut hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : Pertama, kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin yaitu mengajukan rancangan Perda, menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD dalam hal ini Pemerintah Kota Banjarmasin telah mengajukan rancangan Perda dan menetapkan Perda yang telah mendapatkan persetujuan DPRD dan terbitlah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemakaman di Kota Banjarmasin. Kedua, status izin terkait pemakaman bukan umum (alkah), pada dasarnya tidak ada izinnya, bukan hanya izin tanah lahan alkah saja, tidak ada surat menyuratnya juga. Karena tempat pemakaman bukan umum(alkah) tersebut telah ada sejak lama, sudah turun temurun. Jadi, terkait tempat pemakaman bukan umum (alkah) tersebut, apabila sekarang ini ada yang ingin membuat tempat pemakaman bukan umum (alkah) sudah tidak di perbolehkan. Karena, Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin telah menyediakan tempat pemakaman yang dijelaskan pada Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2014 tentang Pemakaman.Kata Kunci: Pengaturan, Alkah, Pemakaman The purpose of this study is to determine the authority of the Banjarmasin City Government related to the regulation of non-public burial sites in the city of Banjarmasin based on Regional Regulation Number 7 of 2014 concerning funerals and also to determine the status of permits relating to non-public cemetery (alkah) based on Regional Regulation Number 7 2014 about funerals. This research method uses normative legal research that is research based on legal material obtained by trying to analyze existing legal problems through legislation, literature, and other materials concerned with the problem being examined. This research is analytical descriptive.According to the results of this study indicate that: First, the authority of the Banjarmasin City Government is to submit a draft Perda, stipulating a Perda that has been approved by the DPRD in this case the Banjarmasin City Government has submitted a draft Perda and stipulating a Perda that has obtained DPRD approval and the issuance of Regional Regulation Number 7 of 2014 concerning Funerals in the City of Banjarmasin. Secondly, the status of permits relating to burial is not public (alkah), basically there is no permit, not only land permits but also no correspondence. Because burial places are not public (alkah) has been around for a long time, has been passed down for generations. So, related to the burial place is not public (alkah), if at present there is someone who wants to make a burial place not public (alkah) is no longer allowed. Because, the Banjarmasin City Government has provided a burial place as described in Articles 4 and 5 of Banjarmasin City Regulation No. 7 of 2014 concerning Funerals.Keywords: Arrangement, Alkah, Funeral

PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM SECARA ONLINE (FINANCIAL TECHNOLGY) PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM Juliatri Nur Jannah
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 4, No 2 (2020): Agustus
Publisher : Universitas Islam Malang

Dengan berkembangnya sistem perekonomian digital,.layanan.dalam kegiatan.pinjam.meminjam.berkemban sangat pesat salah satunya dengan ditandai adanya layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang mana dapat berkontribusi.terhadap nilai pembangunan.dan.perekonomian nasional. Terutama dalam menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis baru, serta menciptakan jenis pekerjaan dan karir baru dalam pekerjaan manusia. Maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana keabsahan dan akibat hukum dari.perjanjian.pinjam.meminjam.uang.secara.online (financial technology) perspektif hukum perdata dan hukum Islam. Persoalan yang paling penting dalam suatu hukum perjanjian atau kontrak adalah dalam menentukan keabsahannya, perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata, sedangkan dalam hukum islam suatu akad dikatakan sah apabila jika memenuhi syarat danrukun dan tidak mengandung riba, gharar, tadlis, maysir, dan dharar.Kata Kunci: perjanjian,. uang, Islam, teknologi, keabsahan, persyaratan The development of the digital economy system, the service activities a loan.to borrow developed very rapidly, one of which is marked with a money-lending service based on information technology which can contribute the value of development and national economy. Especially in creating new business types and opportunities, as well as creating new types of jobs and careers in human work. Then the research aims to analyze how the validity and legal consequences of the agreement a loan to borrow the money online (Financial technology) perspective of civil law and Islam law. The most important issue in a legal agreement or contract is to determine its validity, the agreement can be said to be valid if it meets the requirements stipulated by article 1320 of the civil law, while in the Islamic laws a contract is said to be valid if it is qualified and not contain riba, gharar, tadlis, maysir, and dharar. Keyword: covenant, money, Islam, technology, validity, requirements

KEABSAHAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DENGAN KONSEP REMOTE WORKING DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Isdian Anggraeny; Nur Putri Hidayah
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 5, No 1 (2021): Februari
Publisher : Universitas Islam Malang

Era industri 4.0 mendukung perkembangan sistem bekerja secara Remote Working. Dengan berbagai sistem yang ada, hubungan kerja yang timbul antara Pemberi kerja dan Pekerja dimulai dengan adanya Perjanjian Kerja. Secara fakta, Perjanjian kerja yang seringkali memgalami permasalahan di Indonesia adalah PKWT. Remote working dalam PKWT yang dilakukan melalui media elektronik tentunya harus dilihat dari berbagai aspek hukum, yaitu: KUHPerdata, UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja sebagai pembaharuannya, serta UU ITE. Oleh karena itu, penulisan ini akan menguraikan beberapa hal yaitu: Pertama, bagaimana pola PKWTdengan konsep Remote Working dalam prespektif UU Cipta Kerja?; Kedua, bagaimana keabsahan PKWTdengan konsep remote working dalam prespektif UU Cipta Kerja?. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat diuraikan bahwa PKWT dengan konsep remote working pada prinsipnya jg harus tunduk pada UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja. Selain itu, terdapat beberapa aspek hukum yang harus diperhatikan oleh para pihak dalam perjanjian kerja sehingga keabsahan perjanjian kerja dapat terpenuhi dan dapat melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Page 7 of 26 | Total Record : 251

5 6 7 8 9

Filter by Year

2018 2024

Filter By Issues

All Issue Vol 8 No 3 (2024): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 7 No. 4 (2023): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 7 No. 3 (2023): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 7 No. 1 (2023): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 6 No. 4 (2022) Vol 6, No 3 (2022) Vol. 6 No. 3 (2022) Vol 6, No 2 (2022) Vol 6, No 1 (2022) Vol. 6 No. 1 (2022) Vol 5, No 4 (2021): November Vol 5, No 3 (2021): Agustus Vol 5, No 2 (2021): Mei Vol 5, No 1 (2021): Februari Vol 4, No 2 (2020): Agustus Vol 4, No 1 (2020): Februari Vol 3, No 2 (2019): Jurnal Volume III – Nomor 2 – Agustus 2019 Vol 3, No 2 (2019): Agustus Vol 3, No 1 (2019): Februari Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Volume II – Nomor 1– Februari 2018 Vol 2, No 2 (2018): Agustus Vol 2, No 1 (2018): Februari More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
abdul wahid

Contact Email
riopascaunisma@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riodyka@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name abdul wahid

Contact Email riopascaunisma@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official riodyka@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
abdul wahid

Contact Email
riopascaunisma@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riodyka@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA