Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN

hukeno
Website

Published by Universitas Islam Malang

ISSN : 25493361 EISSN : 26557789 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Arjuna Subject : -

Articles 251 Documents

3 4 5 6 7

EFEKTIFITAS AKTA YANG MEMUAT KLAUSULA ACCESOIR DALAM UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS Setiyawan, Dudi
JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Vol 3, No 2 (2019): Jurnal Volume III – Nomor 2 – Agustus 2019
Publisher : JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (51.532 KB)

Kedudukan hukum terhadap akta yang memuat klausula accesoir dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi profesi Notaris merupakan akta yang autentik. Penambahan kalusula accesoir tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan manapun, termasuk UUJN. Penambahan kalusula accesoir dapat dimasukkan kedalam akta selama dibatas wajar (tidak berlebihan) dan diketahui serta disetujui oleh para pihak yang menghadap, sehingga kedudukan akta tersebut tetaplah menjadi akta yang autentik yang menjadikannya produk hukum yang sempurna sebagai alat bukti.Kata kunci: akta notaris, perlindungan hukum, efektifitas The legal position of the act containing the accesoir clause in order to provide legal protection for the notary profession is an authentic act. The addition of the accesoir case is not contrary to any rules, including the UUJN. The addition of accesoir can be incorporated into the deed as long as it is reasonable (not exaggerated) and acknowledged and approved by the parties facing it, so the position of the act remains an authentic act which makes it a legal product perfect as a means of proof. Keywords: notary deed, legal protection, effectiveness

PERBANDINGAN PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL AGRARIA DAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA BATU Isdiyana Kusuma Ayu; Benny Krestian Heriawanto
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 3, No 2 (2019): Agustus
Publisher : Universitas Islam Malang

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memperoleh sertipikat tanah yang sebelumnya bernama Proyek Operasi Nasional Agraria (1981) dan Program Nasional Agraria (2015). Kota Batu merupakan salah satu kota di Indonesia yang mengikuti PTSL untuk membantu masyarakat yang mayoritas di antara mereka belum mendaftarkan tanahnya ke kantor pertanahan Kota Batu. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui dan menganalisis perbandingan antara pelaksanaan Prona dan PTSL di Kota Batu. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Prona di Kota Batu merupakan pendaftaran tanah sporadis, aturan terkait biaya yang ditarik dari masyarakat yang belum jelas, dan pengukuran hanya dilakukan terhadap obyek yang dimohonkan saja. Sedangkan PTSL bersifat sistematis, aturan yang jelas terkait penarikan biaya dari masyarakat, dan pengukuran dilakukan kepada seluruh bidang tanah dalam satu wilayah.Kata Kunci: Perbedaan, Persamaan, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Program Nasional Agraria Systematic and Complete Land Registration (PTSL) is a program organized by the Government to assist the public in obtaining the certificate of the land that was formerly the National Agrarian Operation Project (1981) and National Programmes Agrarian (2015). Batu City is one of the cities in Indonesia that follow to help communities that PTSL majority among those yet to register their land to land the Batu City. The purpose of the research is to find out and analyze the comparison between the implementation of Prona and PTSL in Batu City. Methods of analysis used in this study i.e. the juridical research-empirical juridical approach-sociological. Prona in Batu City is the sporadic land register, related costs rules drawn from the communities that are not yet clear, and the measurements are only done to the object that appealed only. Whereas the systematic nature of PTSL, clear rules of withdrawal-related costs from the community, and the measurements are performed to the entire field of ground in one region.Keywords: Differences, Similarities, Systematic and Complete Land Registration, The National Agrarian Programmes

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA NOTARIS YANG MEMALSUKAN SURAT Akh. Sofi ubaidillah
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 3, No 2 (2019): Agustus
Publisher : Universitas Islam Malang

Tanggungjawab pada Notaris, dalam hal terjadinya pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh para pihak ataupun Notaris itu sendiri dalam membuat suatu akta, dimana muaranya apabila Notaris tidak menjalankan ketentuan yang suadah diatur di dalam undang-undang, maka akan menimbulkan terjadinya perbuatan pemalsuan atau memalsukan sebuah akta yang dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan. Akibat hukum dari akta notaris yang dibuat berdasarkan surat palsu dan keterangan palsu sesuai dengan ketentuan Pasal yang tertera dalam Pasal 1320 dan Pasal 1335 KUHPerdata yaitu suatu akta yang dibuat berdasarkan sebab yang palsu atau di palsukan, akan batal demi hukum nitiegbaarheid, dapat dibatalkan dan kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan.Kata kunci: notaris, pemalsuan, akta, pembuktian Responsibility to the Notary, in the event of a criminal forgery of a letter made by the parties or the Notary itself in making a deed, in which case if the Notary does not carry out the provisions which are set forth in the law, it will lead to fraud or falsification of a deed made as referred to in Article 263 of the Criminal Code, so that it can cause harm to the parties concerned. The legal consequences of a notary deed made based on fake letters and false statements in accordance with the provisions of the Article stated in Article 1320 and Article 1335 of the Civil Code, namely a deed made based on false or falsified reasons, will be null and void by the law nitiegbaarheid, can be revoked and the proof power become a deed under the hand. Keywords: notary, forgery, deed, proof

PEMBATALAN AKTA HIBAH OLEH AHLI WARIS SETELAH PUTUSAN PENGADILAN AGAMA Muhammad Fikri Syuhada
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 3, No 2 (2019): Agustus
Publisher : Universitas Islam Malang

Permasalahan yang diteliti tentang pembatalan akta hibah oleh ahli waris dan tinjauan hukum Islam dalam pembatalan akta hibah oleh ahli waris setelah putusan Pengadialan Agama. Ahli waris dapat mengajukan suatu pembatalan hibah melalui permohonan pembatalan di Pengadilan Agama dan dengan adanya putusan pembatalan hibah yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka berakibat hukum dengan segala macam barang yang telah dihibahkan dikembalikan kepada si penghibah atau ahli warisnya. Kompilasi hukum Islam memberikan batasan dalam pemberian hibah hanya 1/3 dari harta warisan dengan pertimbangan kemaslahatan bagi ahli waris. Menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa hibah dalam perkara ini tidak sah dan dapat dilakukan penarikan atau pencabutan kembali. Karena tidak terpenuhinya salah satu persyaratan dalam syarat-syarat Pemberian hibah menurut hukum Islam.Kata kunci : hukum Islam, pembatalan akta, hibah, Notaris, ahli waris Problems examined regarding the cancellation of the grant by the heirs and Islamic law review in the cancellation of the grant by the heirs after the decision of the Religious Funding. The heirs may file a cancellation of the grant through a cancellation request in the Religious Court and with the verdict of the cancellation of the grant which has a permanent legal force, the legal consequence of all the goods that has been granted is returned to the entertainer or his heirs. The compilation of Islamic law limits the granting of only one-third of the inheritance property to the benefit of beneficiaries. According to Islamic Law Compilations that the grant in this case is illegal and can be withdrawn or revoked. Because it does not meet one of the requirements in the terms of Grants grant under Islamic law. Keywords: Islamic law, cancellation of deed, grant, Notary, heir

PERANAN BADAN WAKAF INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF Arifin, Mohammad Syamsul
JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Vol 3, No 2 (2019): Jurnal Volume III – Nomor 2 – Agustus 2019
Publisher : JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (51.532 KB)

Di dalam agama Islam wakaf merupakan ibadah yang bernuansa penuh dengan rasa cinta kasih terhadap sesama manusia, menyejahterakan kepentingan orang lain bahkan kepentingan umum, dengan mewakafkan harta benda maka, akan tercipta solidaritas seseorang terhadap sesamanya. Akan tetapi di lapangan sering terjadi sengketa yang didahului oleh unsur kepentingan. Dalam penyelesain sengketa menggunakan metode penyelesain sengketa di luar pengadilan atau non litigasi yaitu menggunakan metode mediasi yang di lakukan oleh nadzir dan waqif dalam penyelesaian masalah. Adapun faktor dari sengketa khusus Masjid Tawakkal adalah unsur kepentingan baik oleh wakif maupun nadzir sedangkan peranan Badan Wakaf Indonesia dalam penyelesaian sengketa wakaf adalah berpedoman pada pasal 62 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomer 41 tahun 2004 yaitu BWI dalam penyelesaian sengketa wakaf mengedepankan musyawarah mufakat.Kata kunci: penyelesain sengketa, wakaf, nadzir dan wakif In Islam, waqf is nuanced worship full of love for fellow human beings, welfare of the interests of others and even public interests, by endowing property, there will be a solidarity between one another. However, in the field there are often disputes which are preceded by elements of interest. In resolving disputes using the method of resolving disputes outside the court or non-litigation, namely using the mediation method that is done by Nadzir and Waqif in solving problems. The factors of special dispute Tawakkal Mosque are elements of interest both by wakif and nadzir while the role of the Indonesian Waqf Agency in settlement of waqf disputes is guided by article 62 paragraph 1 and 2 of Law Number 41 of 2004 namely BWI in resolving endowments disputes prioritizing consensus.Keywords: dispute resolution, waqf, nadzir and wakif

TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN NOTARIS-PPAT DALAM MENJALANKAN KEWENANGAN JABATANNYA BERKAITAN DENGAN PEMBUATAN AKTA Santoso, Agus
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 4, No 1 (2020): Februari
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Islam Malang

Notaris ialah pejabat umum dan juga konsultan hukum yang diberikan kewenangan atribusi oleh Negara dalam membuat akta otentik. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 mengatur tentang semua kewenangan dari Notaris untuk membuat ataupun mengkonstatir kepentingan para pihak dalam suatu akta otentik. Didalam praktik Notaris, akta Notaris yang merupakan akta otentik dimana Notaris menerima data formil dari para pihak yang dijadikan alat bukti oleh para penyidik baik kepolisian maupun kejaksaan untuk melakukan penyidikan suatu perkara untuk mencari data materiel dalam suatu permasalahan hukum yang terjadi. Untuk menerapkan teori hukum fungsional tujuannya berfokus pada keterkaitan kewenangan dan fungsi penyidik kepolisian atau kejaksaan diharapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hukum jika dilihat dari aspek fungsi dan kegunannya para yuris, hakim maupun pembentuk undang-undang dalam menjalankan perannya harus memberikan manfaat atau berguna buat masyarakat banyak ataupun juga Notaris. Tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan Negara, merubah aset Negara dan penyelewengan atau penggelapan keuangan negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Semakin banyak kewenangan yang dimiliki Notaris maka penyalahgunaan kewenangan semakin besar dan celah hukum untuk terjadinya tindak pidana korupsi juga bisa semakin banyak. Yang menjadi fakta dilapangan jika Notaris tidak berhati-hati, teliti dan memahami dampak hukum dalam pembuatan akta dan salah dalam membuatnya, 100 akta yang dibuat 99 benar dan 1 salah maka akan menjeratnya dalam perkara hukum. Keberadaan MKN yang menggantikan peran dari MPD dalam memberikan persetujuan atau menolak permintaan penyidik yang hendak memanggil dan memeriksa Notaris dalam proses peradilan belum bisa banyak membantu untuk melindungi Notaris dari jeratan hukum karena kedudukan atau upaya hukum dari MKN tidak diatur secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan kewenanganya membuat akta, apakah sudah sesuai harapan atau tidak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Notaris harus menerapkan prinsip kehatian-hatian dan menjaga kode etik dalam menjalankan kewenangan jabatannya dalam membuat akta otentik agar tidak terjerat tindak pidana Korupsi.Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Kewenangan, Notaris, Akta Otentik.ABSTRACTNotary is a public official and also a legal consultan who is given the authority of atribution by the state in making authentic deeds. Article 15 of law number 2 of 2014 concerning notary?s position arranges all authority from a notary to make or contract the interests of the parties in an authentic deeds. In practice, a notary deed which is an authentic deed whereby the notary receives formal data from the parties, used as evidence by investigators both the police and the prosecutors office to conduct investigations or seek material data in a legal matter that occured. To apply fumctional legal theory, the aim is focus on the interrelationship of authorities and functions of the police or prosecutor investigator, expected to be in accordance with the laws and regulationsthe law when viewed from the aspect of the function and function of the juris, judges and legislators in carrying out their role must provide benefits or be useful for many people and notaries. Corruption is a fraudulent act that harms state finance, alter state assets and fraunds or embezzelement of state funances for personal or other people interest?s. The more authority possesed by the notary, the greater abouse of authority and greather legal in the occuren of criminal acts of corruption. A fact, if the notary careless and misunderstands the legal impact in making deed, one hundred deeds made ninety nine true and one is wrong, then will ensnare him a legal case.The existence of a notary honor council that replaces the role of the regional supervisory board in aproving or rejecting the request of investigation who want to call and examine a notary in the judicial process has not helped much to protect the notary from the legal entanglement because the legal position of the regional supervisory board has not been explicitly regulated in a statutory regulation.The purpose of this study is to examine the extent to which legal protection againts a notary in carrying out his authority to make a deed, wheter it is in line with expection or not. The type of research used is empirical juridical which in other words is a type of sociological legal reseacrch and can be reffered to as field research, which is to examine the applicable legal provisions and what happens in reality in the comunity. From the result of the study it can be concluded that the notary must apply the precautionary principle in carrying out his authority so as not to caught in a corruption.Keywords: corruption, authority, notary, authentic deeds.

EKSEKUSI GROSSE AKTA MERUJUK PADA PASAL 244 HIR DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Mochammad Taufiq Arifin
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 3, No 1 (2019): Februari
Publisher : Universitas Islam Malang

Dalam sebuah grosse akta akan memiliki kekuatan hukum eksekutorial apabila dalam pembuatan akta harus diperhatikan syarat- syaratnya, baik itu syarat formil maupun syarat materiil, serta grosse akta tersebut harus murni berdiri sendiri, yang artinya bahwa grosse akta tersebut tidak dicampur-aduk dengan perjanjian lainnya..Bahwa grosse akta harus terlebih dahulu meminta fiat putusan pengadilan negeri, bertujuan untuk menilai adanya cacat yuridis pada suatu akta tersebut atau tidak, dan apabila ada hakim dalam pemeriksaannya menemukan cacat yuridis dalam isi perjanjiannya maka grosse akta tersebut untuk pelaksanan eksekusinya harus melalui gugatan perdata biasa.Kata kunci: akta, eksekusi, putusan, hakimIn a grosse deed, it will have executorial legal power in making the deed, the conditions must be considered, both formal and material requirements. As well as the grosse deed must be purely independent, which means that the grosse deed is not mixed up with other agreements. That the grosse deed must first ask for a fiat court decision, aiming to assess whether there is a juridical defect on the deed or not and if there is a judge in his examination to find a juridical defect in the contents of the agreement, the grosse deed for execution must go through an ordinary civil suit.Keywords: deed, execution, decision, judge

ANALISIS KEDUDUKAN AKTA KONSEN ROYA SEBAGAI PENGGANTI SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN YANG HILANG Hamzah, Ony
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 4, No 1 (2020): Februari
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Islam Malang

Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) tidak mengatur secara eksplisit kewenangan Notaris untuk membuat Akta Konsen Roya sebagai pengganti Sertipikat Hak Tanggungan yang hilang, namun berdasarkan penafsiran gramatikal pasal 15 ayat (1) UUJN notaris berwenang membuat akta apapun apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan sepanjang kewenangan itu tidak ditugaskan atau dikecualikan oleh undang-undang. Kedudukan Akta Konsen Roya sebagai pengganti sertipikat Hak Tanggungan yang hilang sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT), yaitu dengan cara dicatat pada buku tanah Hak Tanggungan yang bersangkutan. Namun dalam praktik, Kantor Pertanahan tidak menerima permohonan pencoretan Hak Tanggungan yang tidak dilampiri dengan Sertipikat Hak Tanggungan, sebagai gantinya maka dibuatlah akta konsen roya.Kata Kunci: Akta Konsen Roya; Sertipikat Hak Tanggungan Law No. 2 of 2014 concerning Notary (UUJN) does not explicitly regulate the authority of a Notary to make a Roya Consent Deed in lieu of a lost Mortgage Certificate, but only based on grammatical interpretation of article 15 paragraph (1) UUJN that Notary is authorized to make any deed if desired by the interested parties as long as such authority is not assigned or excluded by the Law; (2) The position of the Roya Consent Deed as a substitute of a lost Mortgage Certificate has actually been regulated in Law No. 4 of 1996 concerning Mortgage Rights (UUHT), that is by being recorded in the relevant Mortgage Right?s land book. However, in practice, the Land Office will not accept the applications for crossing off Mortgage Right that are not accompanied by a Mortgage Certificate, therefore the Roya Consent Deed is made as the replacement. Key Word: Roya Consent Deed; Mortgage Certificate.

ANALISIS PENERAPAN AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (Studi Di Bank Muamalat Kota Malang) Adnina, Rahmi Khoirinnisazzahra
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 4, No 1 (2020): Februari
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Islam Malang

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Bagaimana Penerapan Akad Pembiayaan Murabahah dan Apa Faktor Pendukung dan Penghambatnya Dalam Perjanjian Kredit Pada Lembaga Keuangan Syariah di Bank Muamalat Kota Malang. Adapun faktanya, akad Murabahah di Bank Muamalat Kota Malang telah ditiadakan sejak tahun 2015 dikarenakan menurut evaluasi dari bank tidak lagi memenuhi prinsip akad Murabahah. Nasabah mendatangi pihak supplier atau developer terlebih dahulu, melakukan kesepakatan harga dan membayar uang muka kepada pihak supplier atau developer kemudian mendatangi bank Muamalat untuk mengajukan permohonan pembiayaan dengan akad Murabahah, akan tetapi harga yang disampaikan bukan harga yang sebenarnya namun harga yang sudah dipotong uang muka. Kasus yang sering terjadi adalah kasus yang berkaitan dengan pembiayaan Rumah KPR.Kata Kunci : Perbankan Syariah, Pembiayaan Murabahah This study aims to analyze How the Application of Murabahah Financing Contracts and What are the Supporting Factors and Obstacles in Credit Agreements at Islamic Financial Institutions at Bank Muamalat, Malang City. As for the fact, the Murabahah contract at Bank Muamalat City of Malang has been abolished since 2015 because according to the evaluation of the bank no longer meets the principle of the Murabahah contract. Customers come to the supplier or developer first, make a price agreement to pay a down payment to the supplier or a new developer then go to Muamalat bank to submit a financing application with a Murabahah contract, but the price delivered is not the actual price but the down payment . Cases that often occur are cases related to housing finance.Keywords : Islamic Banking, Murabahah Financing

KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI MENGELUARKAN SALINAN AKTA DARI PROTOKOL NOTARIS SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS Sari, Ratna Dewi Nirwana
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 4, No 1 (2020): Februari
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Islam Malang

KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI MENGELUARKAN SALINAN AKTA DARI PROTOKOL NOTARIS SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

Page 5 of 26 | Total Record : 251

3 4 5 6 7

Filter by Year

2018 2024

Filter By Issues

All Issue Vol 8 No 3 (2024): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 7 No. 4 (2023): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 7 No. 3 (2023): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 7 No. 1 (2023): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 6 No. 4 (2022) Vol 6, No 3 (2022) Vol. 6 No. 3 (2022) Vol 6, No 2 (2022) Vol. 6 No. 1 (2022) Vol 6, No 1 (2022) Vol 5, No 4 (2021): November Vol 5, No 3 (2021): Agustus Vol 5, No 2 (2021): Mei Vol 5, No 1 (2021): Februari Vol 4, No 2 (2020): Agustus Vol 4, No 1 (2020): Februari Vol 3, No 2 (2019): Jurnal Volume III – Nomor 2 – Agustus 2019 Vol 3, No 2 (2019): Agustus Vol 3, No 1 (2019): Februari Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Volume II – Nomor 1– Februari 2018 Vol 2, No 2 (2018): Agustus Vol 2, No 1 (2018): Februari More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
abdul wahid

Contact Email
riopascaunisma@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riodyka@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name abdul wahid

Contact Email riopascaunisma@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official riodyka@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
abdul wahid

Contact Email
riopascaunisma@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riodyka@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA