cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
inggar prayoga
Contact Email
inggar.prayoga@email.unikom.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jipsi@email.unikom.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi
Published by Universitas Komputer Indonesia
ISSN : 20861109     EISSN : 25811541     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences
JIPSi: Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi is an academic journal published two times annually (December and June) by Faculty of Social and Political Studies (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Universitas Komputer Indonesia. This journal publishes original researches in multi concepts, theories, perspectives, paradigms and methodologies on Political and Communications studies.
Arjuna Subject : -
Articles 191 Documents
 16   17   18   19   20 
Analisis Framing Pemberitaan Danantara oleh Media Detik.com Koswara, Iwan; Rantona, Safutra
JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 15 No 1 (2025): JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/jipsi.v15i1.16892

Abstract

Mass media plays a strategic role in shaping public opinion through the construction of discourse known as framing. One of the recent cases illustrating this practice is the coverage of the Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency (Danantara), a newly established sovereign wealth fund initiated by President Prabowo Subianto. This study aims to analyze how the framing of Danantara is constructed by the online news outlet Detik.com. The research employs Robert Entman’s framing model, which includes four elements: defining problems, diagnosing causes, making moral judgments, and suggesting remedies. Data were obtained from two Detik.com articles published on July 1 and 2, 2025. The findings reveal that Detik.com frames Danantara in a predominantly positive and symbolic manner, emphasizing diplomatic success and international trust while omitting critical or alternative viewpoints. The problem is defined as an achievement, the cause is attributed to elite leadership, the moral judgment supports policy legitimacy, and the remedy suggested is full public support. This study concludes that Detik.com's framing of Danantara reflects state interests more than the public's right to balanced and critical information.  
Diplomasi Digital dan Pembangunan Berkelanjutan: Tinjauan Literatur Semantik tentang Inklusivitas, Kebijakan, dan Teknologi Asrudin; Triwahyuni, Dewi; Nurrahman, Diyat
JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 15 No 1 (2025): JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/jipsi.v15i1.17114

Abstract

This article examines the intersection of digital diplomacy, artificial intelligence (AI), and sustainable development using a Literature Semantic Review (LSR) approach. By analyzing ten peer-reviewed journal articles published between 2014 and 2024, this study explores how digital diplomacy contributes to the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly in terms of inclusivity, governance, and technology. The methodology combines the PRISMA framework for systematic literature selection with semantic analysis tools such as NVivo to map conceptual relationships. The results highlight that key concepts—digital diplomacy, AI, inclusivity, policy, and technology—are strongly interconnected in shaping global diplomatic practices. Notably, the study reveals a lack of representation of developing countries in existing literature and emphasizes the need for inclusive digital policies. The conclusion proposes a conceptual model of inclusive digital diplomacy that integrates technological innovation, ethical governance, and broader participation of marginalized groups. This model supports the development of fair and effective digital diplomacy strategies aligned with global sustainability goals.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN DI KOTA BANDUNG Adibowo, Rino; Sidik Al Amin, Muhammad
JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 15 No 1 (2025): JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/jipsi.v15i1.15507

Abstract

The purpose of this research is to find out the implementation of electricity policy in Bandung City. Implementation translates concepts into real actions that have an impact on everyday life. The theory used in this research is the theory of policy implementation according to George C. Edwards III (1980). There are four factors that determine the success of policy implementation, namely: communication, resources, disposition, bureaucratic structure. The method used in this research is a descriptive method with a qualitative approach. The data collection techniques used are literature study, observation, interviews and documentation. The technique of determining informants using purposive techniques to the Bandung City Transportation Agency Apparatus. The result of this research shows that the implementation of policy related to energy and electricity, in the form of community response study to electricity infrastructure, has not reached an optimal level. The research identifies a number of challenges in the implementation of the policy. Factors identified include communication constraints, including lack of education and gaps in access to technology, resource aspects, including theft of PJU components and complaints of outages despite a large budget, disposition, including lack of incentives for officials and communities who report, and bureaucratic structure, including weaknesses in reporting SOPs and lack of education from the Transportation Agency.
Penerapan Agile Governance Di Lembaga Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Pencegahan Malaadministrasi Yanto, Erwing; Mirsa, Sitti; Ismayanti, Iin
JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 15 No 2 (2025): JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/jipsi.v15i2.12877

Abstract

Penelitian ini difokuskan untuk melihat penerapan good governance. Ini karena masih ditemukannya berbagai kendala dalam proses birokrasi, oleh karena itu penelitian difokuskan pada penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif, Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data secara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Tujuan dari Agail Governance adalah memberikan pelayanan yang efektif dan efisien, memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan kebutuhan serta fokus pada masyarakat dengan sangat baik atau terbaik. Pelayanan yang efektif dan efisien bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan sebagai acuan pengembangan standar pelayanan. Fungsi pelayanan merupakan salah satu fungsi pokok yang harus dilaksanakan pemerintah untuk mencapai tujuan Negara. Lebih spesifiknya pelayanan berarti memberikan suatu pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dalam segala bidang Kata Kunci: Tata Kelola Agail, Pelayanan Publik
Analisis Konflik Tanah Ulayat dan Penyelesaiannya di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Adinda, Dwi Fazira; Hendrik, Doni
JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 15 No 2 (2025): JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/jipsi.v15i2.16765

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik tanah ulayat di Nagari Koto Baru, Kabupaten Solok, serta mengevaluasi mekanisme penyelesaiannya dalam kerangka hukum adat dan formal. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang membedah akar permasalahan sengketa tanah di wilayah tersebut secara mendalam. Hasil penelitian dan diskusi menunjukkan bahwa sengketa dipicu oleh ketidakpastian batas wilayah, tata kelola yang tidak transparan, serta lemahnya perlindungan hukum. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui pendekatan non-litigasi yang mengedepankan musyawarah mufakat melalui peran Kerapatan Adat Nagari (KAN). Walaupun metode ini sangat sesuai dengan nilai sosial masyarakat Minangkabau, kurangnya pengakuan hukum dari negara menyebabkan resolusi konflik sering kali tidak mencapai solusi yang permanen atau menyeluruh. Kesimpulan dan dampak penelitian ini menegaskan perlunya penguatan peran lembaga adat yang diintegrasikan dengan perlindungan hukum formal yang lebih kuat. Dampaknya, kepastian hukum yang jelas akan melindungi hak-hak masyarakat adat, meminimalisir potensi konflik agraria yang berkepanjangan, serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di Nagari Koto Baru Kata Kunci : Tanah Ulayat, Kewenangan KAN, Penyelesaian Sengketa, Minangkabau, Masyarakat Hukum Adat
Optimalisasi Penerapan E-Government dalam Pelayanan Publik Pasca Pemilu 2024 di Kota Surabaya Ghifari, Muhammad Fahada Alghifari
JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 15 No 2 (2025): JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/jipsi.v15i2.16945

Abstract

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Indonesia menandai babak baru dalam kebijakan publik, dengan penekanan kuat pada percepatan transformasi digital di sektor pemerintahan. Penelitian ini mengkaji optimalisasi implementasi e-government pasca-Pemilu di Kota Surabaya, sebuah kota yang dikenal sebagai pelopor inisiatif smart city. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menganalisis dokumen kebijakan, melakukan wawancara dengan pejabat dari Dinas Komunikasi dan Informatika Surabaya, dan menyebarkan survei kepada masyarakat untuk mengukur pengalaman mereka terhadap layanan digital. Artikel ini membahas strategi, tantangan, serta dampak penerapan e-government terhadap kualitas layanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surabaya telah berhasil memanfaatkan platform digital seperti Surabaya Single Window (SSW) dan e-Lapor untuk secara signifikan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi warga. Iklim politik pasca-Pemilu 2024 memperkuat komitmen pemerintah kota, yang tercermin dari peningkatan alokasi anggaran untuk infrastruktur digital dan fokus baru pada integrasi data. Meskipun demikian, studi ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang masih ada, seperti kesenjangan literasi digital di kalangan lansia dan kelompok rentan, serta infrastruktur internet yang belum merata. Kesimpulan menunjukkan bahwa meskipun e-government telah secara positif mengubah penyampaian layanan publik di Surabaya, keberlanjutannya membutuhkan upaya berkelanjutan dalam edukasi digital, pengembangan infrastruktur, dan keamanan data. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kolaborasi antar-lembaga dan evaluasi berkala untuk memastikan layanan digital tetap inklusif dan efektif bagi seluruh warga. Kata Kunci: e-government, transformasi digital, pelayanan publik, Surabaya, pasca-pemilu      
Analisis Konvergensi Simbolik Netizen dalam Komunikasi Politik Digital Isu Banjir @dkijakarta Era Pramono Anung Hamdi, Azka; Ahsyan Annu'man, Muhamad; Maritza Riad, Salma; Azzahran Setiawan, Daffa; Rafiq Al Munawar, Sayid; Nur Hanifah, Annida; Haizi, Safrul
JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 15 No 2 (2025): JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/jipsi.v15i2.16983

Abstract

Penelitian ini menganalisis konvergensi simbolik netizen dalam komunikasi politik digital tentang mitigasi banjir Jakarta melalui akun Instagram resmi @dkijakarta pada minggu pertama pemerintahan Gubernur Pramono Anung. Dengan pendekatan studi kasus kualitatif, enam unggahan bertema banjir (20–27 Februari 2025) diamati, dan 360 komentar pengguna dianalisis berdasarkan tema fantasi, isyarat simbolik, dan peran komunikatif. Tiga sub‐tema fantasi ditemukan: akuntabilitas gubernur atas banjir historis, dukungan bersyarat terhadap kebijakan baru, dan frustrasi terhadap masalah tak terselesaikan. Interaksi netizen terbagi menjadi tiga kategori harapan (150 komentar), saran konstruktif (120 komentar), dan skeptisisme/pesimisme (90 komentar) mengungkap visi retoris kolektif yang mendukung sekaligus menantang narasi pemerintah. Meskipun visual @dkijakarta menampilkan upaya infrastruktur dan teknologi kontrol banjir digital, pola komunikasi satu arah menimbulkan interpretasi terpolarisasi: sebagian memuji transparansi dan proaktivitas, sedangkan sebagian lain menilai sekadar pencitraan. Dengan menerapkan Teori Konvergensi Simbolik Bormann dan etika dialogis I–Thou versus I–It Buber, studi menemukan potensi partisipatif yang belum dimanfaatkan tanpa dialog responsif. Rekomendasi mencakup balasan publik terkurasi, sesi tanya jawab langsung, dan integrasi komentar sistematis untuk menciptakan interaksi dua arah, membangun legitimasi politik, dan mempertahankan rantai fantasi positif.
Representasi Identitas Perempuan Berhijab dalam Bingkai Media Massa: Kajian Literatur Sistematis Putri Amalia Kunaefi; Efi Fadilah; Nunik Maharani Hartoyo
JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 15 No 2 (2025): JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/jipsi.v15i2.17088

Abstract

Women who wear hijab are one of the marginalized groups. Islamic-majority countries like Indonesia even have a long history of hijab, which was even banned during the Orde Baru era. The phenomenon of women wearing hijab has become a concern for society, religious communities, the government, and including academics, especially in media studies. This research discusses how the development of the study of the representation of women wearing hijab in mass media in Indonesia. Using Ridley's systematic literature review method to collect 10 scientific literature documents related to the representation of women wearing hijab in the mass media. 10 scientific literature documents then underwent data extraction with 6 categories, namely: focus of discussion, media objects, methods and data analysis, theories used, research results, and suggestions. The results of the study suggest that mass media construction of women wearing hijab depends on the ideology of the media so that the media's point of view varies. There are media that see hijab as a symbol of piety, fashion, domestic sphere, stereotypes, challenges, and freedom of human rights. This indicates that the issue of women wearing hijab can still be studied in mass media that adhere to different ideologies.
Framing Media Online Detik.com dan Tirto.ID Terhadap Pemberitaan Unjuk Rasa Mahasiswa pada Aksi "Indonesia Gelap" 2025 Oktavianti, Salsa Dila Fitria; Gumilar, Gumgum; Hartoyo, Nunik Maharani
JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 15 No 2 (2025): JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/jipsi.v15i2.17302

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Media Daring Detik.com dan Tirto.ID membingkai aksi demonstrasi mahasiswa bertajuk "Indonesia Gelap" yang berlangsung pada Februari 2025. Aksi Indonesia Gelap ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan efisiensi anggaran pendidikan yang dinilai merugikan masa depan generasi muda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis framing model Robert N Entman yang mencakup empat elemen utama yaitu Pendefinisian Masalah, Sebab Masalah, Keputusan Moral, dan Rekomendasi Penyelesaian. 3 Berita dari masing-masing media dipilih secara purposive untuk dianalisis secara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa Detik.com cenderung membingkai aksi sebagai bentuk pesimisme publik khususnya mahasiswa dan menekankan pentingnya memberi waktu kepada Pemerintah untuk bekerja. Sementara itu, Tirto.ID membingkai aksi sebagai bentuk kritik konstruktif dalam ruang demokrasi yang perlu ditanggapi dengan komunikasi dua arah dan respons kebijakan. Temuan inu menunjukan bahwa kedua media memiliki konstruksi realitas yang berbeda dalam menyampaikan isu yang sama, di mana Detik.com lebih menekankan stabilitas dan ketertiban, sedangkan Tirto.ID menekankan partisipasi publik dan transparansi pemerintah. Penelitian ini menegaskan bahwa media massa tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk makna sosial melalui proses pembingkaian.
The Impact of Civil-Military Relations on Institutional Discrimination against the Rohingya during the Government of the NLD Party Maharani, Shaffira Aliffa
JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 15 No 2 (2025): JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/jipsi.v15i2.17698

Abstract

This article aims to describe the reasons behind institutional discrimination towards the Rohingya in Myanmar during the National League for Democracy (NLD) government headed by Aung San Suu Kyi in 2016-2021. The 2015 general election victory of the NLD sparked great optimism for reforms across several sectors in Myanmar, particularly regarding the improvement of conditions for the Rohingya ethnic minority. By using qualitative method, this article examines the relationship between the government of the NLD Party and the military 'Tatmadaw' by assessing four cultural and institutional indicators using concordance theory by Schiff (2008). Inequality in civil-military relations is demonstrated by the lack of agreement (discordance) in military style, recruitment methods, the role and social composition of the armed forces, and political decision-making processes. This disparity played a pivotal role in the Rohingya ethnic cleansing operations in 2016 and 2017,  and in the ongoing discrimination against the Rohingya as a whole. Over the years, discrimination against the Rohingya has been fueled by propaganda supported by influential monks, which succeeded in creating anti-Rohingya sentiment among the population. This factor is a form of institutional discrimination that significantly fueled animosity towards the Rohingya throughout the NLD Party government's tenure.The longstanding systematic discrimination against the Rohingya has facilitated the Tatmadaw's military operations in Rakhine.

Page 19 of 20 | Total Record : 191

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15 No 2 (2025): JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 15 No 1 (2025): JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 14 No 2 (2024): JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 14 No 1 (2024): JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 13 No 2 (2023): JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 13 No 1 (2023): JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 12 No 2 (2022): JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 12 No 1 (2022): JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 11 No 2 (2021): JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 11 No 1 (2021): JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 10 No 2 (2020): JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 10 No 1 (2020): JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 9 No 2 (2019): Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 9 No 1 (2019): Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 8 No 2 (2018): Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 8 No 1 (2018): Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 7 No 2 (2017) Vol 7 No 1 (2017) Vol 6 No 2 (2016) Vol 6 No 1 (2016) Vol 5 No 01 (2015): Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 5 No 2 (2015) Vol 4 No 02 (2014): Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi More Issue