Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan
This journal aims as a publication media for the results of studies in the form of literature studies and the results of research related to government studies.
Kybernan; The Government Studies Journal with the number ISSN 2502-2539 (Print), E-ISSN 2684-9836 (Online) focuses on 4 (four) main issues in government studies, namely: Governance, Public Policy, Public Service and Social Change in the Government field.
Articles
120 Documents
<![CDATA[Konflik Dalam Komunikasi Politik Antara Legislatif dan Eksekutif Dalam Menyikapi Rencana Tata Ruang dan Wilayah di Kabupaten Buton Selatan ]]>
<![CDATA[Suherman, Ansar]]>
<![CDATA[ Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 1 No 1 (2016): MARET 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/kybernan.v1i1.173
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola hubungan komunikasi antara eksekutif dan legislatif beserta kendala dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan, serta bentuk konflik yang terjadi antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan Perda RTRW Kabupaten Buton Selatan.
Jenis Penelitian kualitatif dengan menggunakan purposive sampling, dimana data diperoleh melalui wawancara mendalam (depth interview) terhadap informan kunci (key informan) yang dianggap paham dengan tema penelitian. Data kemudian dianalisis menggunakan model komponensial (componential anaylisis).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola hubungan komunikasi antara eksekutif dan legislatif dalam penyelesaian konflik dalam penetapan Perda RTRW Kabupaten Buton Selatan dilakukan melalui proses komunikasi organisasi formal dan komunikasi organisasi informal. Bentuk konflik yang terjadi antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan Perda RTRW Kabupaten Buton Selatana dalah konflik antar organisasi, yakni antara lembaga eksekutif dan legislatif Kabupaten Buton Selatan. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan dalam meningkatkan hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif diantaranya adalah kerancuan data yang dituangkan eksekutif dalam draft Naskah Akademis RTRW dan kurangnya pemahaman legislatif terhadap RTRW sehingga tidak ada tanggapan kritis dari legislatif dalam perumusan ini. Sedangkan upaya untuk meningkatkan hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif yaitu dengan mengesampingkan kepentingan-kepentingan individual dan mengutamakan kepentingan masyarakat.]]>
<![CDATA[Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Pola Asuh Keluarga Di Kota Baubau ]]>
<![CDATA[Nurbaena, Wa Ode Wati]]>
<![CDATA[ Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 4 No 1 (2019): APRIL 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/kybernan.v4i1.309
<![CDATA[Tujuan penelitian ini menaruh pokok kajian pada dinamika perkawinan usia muda dan implikasi yang sering menjadi keluhan dan masalah yang ditemui beberapa tahun ini. Disisi lain, kajian ini juga menaruh perhatian lebih pada peran dari pemerintah daerah dalam memberikan pengawasan dan pembinaan pada kejadian pernikahan usia muda khususnya di Kota Baubau. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hal ini menjadi alasan untuk menggunakan metode kualitatif adalah sejalan dengan tujuan penelitian ini yang ingin mendapatkan data deskriptif berupa lisan atau kata-kata dari gejala yang diamati atau diteliti. Berdasarkan hasil penelitian di atas, mengenai faktor-faktor pendorong, dampak-dampak dan bentuk pola asuh keluarga dalam pasangan yang menikah pada usia muda, dipengaruhi oleh adanya tekanan pada beberapa faktor diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor orang tua, faktor pendidikan, faktor diri sendiri dan faktor adat setempat.]]>
<![CDATA[Peranan Penggunaan Transportasi Publik di Perkotaan (Studi Kasus Penggunaan Kereta Commuterline Indonesia Rute Jakarta-Bekasi) ]]>
<![CDATA[Wijayanto, Hendra]]>
<![CDATA[ Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 5 No 2 (2019): SEPTEMBER 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/kybernan.v5i2.365
<![CDATA[Public transport is an important means of development for life. The importance of transportation is reflected in the increasing need for transportation services for human mobility and goods as a result of the increasing population growth and the development of settlements in big cities. One type of transportation that can be used as an alternative to overcome the problems of public transportation needs above is the train. Trains that are a means of transportation with many advantages such as low pollution, free of traffic, bulk, cheaper cost, and also save time.With the various advantages possessed by the train above, is expected to be a consideration in order to become an increasingly complex solution of transportation problems in urban areas.]]>
<![CDATA[Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Kebijakan Daerah (Studi Kasus: Kantor DPRD Kabupaten Buton) ]]>
<![CDATA[Asiri, La]]>
<![CDATA[ Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 5 No 2 (2019): SEPTEMBER 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/kybernan.v5i2.367
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui salah satu fungsi DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan daerah sekaligus untuk mengjkaji sejumlah faktor yang memengaruhi fungsi DPRD dalam menjalankan pengawasan terhadap kebijakan daerah Kabupaten Buton. Jenis penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif dimana prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian. Penelitian ini menunjukan bahwa fungsi DPRD pada proses pengawasan kebijakan daerah, melalui proses diantaranya yaitu penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pelaksanaan kebijakan daerah, dan pertanggung jawaban terhadap kebijakan daerah oleh eksekutif (evaluasi). Selain itu, terdapat beberapa faktor yang memmengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi tersebut dalam melakukan pengawasan kebijakan daerah yaitu kompetensi anggota DPRD, ketersediaan sarana dan prasarana, serta ketepatan waktu dalam melakukan pengawasan.]]>
<![CDATA[PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN GERAKAN SOSIAL DALAM REFORMA AGRARIA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Hastiyanto, Febrie]]>
<![CDATA[ Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 5 No 2 (2019): SEPTEMBER 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/kybernan.v5i2.369
<![CDATA[Reforma Agraria telah menjadi satu isu gerakan sosial di Indonesia. Pada praktiknya karakteristik gerakan yang tumbuh untuk memperjuangkan Reforma Agraria memiliki varian yang beragam. Diferensiasi ini dipengaruhi oleh preferensi aktor gerakan dalam memaknai Reforma Agraria untuk kepentingan perjuangannya. Tak dapat dielakkan, gerakan Reforma Agraria?sebagaimana tipologi isu gerakan yang lain?adalah akumulasi kepentingan-kepentingan aktor-aktor di dalamnya. Hal ini dapat dilihat dari karakteristik gerakan Reforma Agraria kaum kiri, kaum feodal serta petani dan masyarakat miskin (kota). Semua berjuang untuk kesejahteraan agraria, semua berjuang dengan cara yang berbeda-beda dan hingga kini hasilnya dianggap belum memuaskan semua. Negara perlu mengambil peran yang lebih besar. Ketimbang mengatur pemilikan, pembagian dan pemanfaatan tanah ?milik orang lain? bukan tidak mungkin negara mengatur pemilikan, pembagian dan pemanfaatan tanah ?miliknya sendiri.?Sudah saatnya aset-aset perkebunan negara dibuka secara luas dan transparan untuk dikelola publik, sebagai langkah masuk menuju Reforma Agraria yang mensejahterakan semua.]]>
<![CDATA[Analisis Alternatif Kebijakan Perikanan dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan di Kabupaten Konawe ]]>
<![CDATA[Tobarasi, Indrawan]]>
<![CDATA[ Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 5 No 2 (2019): SEPTEMBER 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/kybernan.v5i2.403
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan di kabupaten konawe dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi masyarakat setempat sehingga dapat dilakukan pemetaan untuk menganalisis alternatif kebijakan yang tepat untuk meningkatkan pendapatan nelayan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk melihat faktorfaktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan. Data penelitian bersumber dari hasil wawancara terhadap stakeholder dan data sekunder dari berbagai literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa kondisi armada dan alat tangkap ikan yang belum memadai, terbatasnya modal kerja nelayan untuk memenuhi kebutuhan operasional tangkap, dan terbatasnya akses terhadap jaringan pemasaran hasil tangkap sangat mempengaruhi pendapatan nelayan di Kabupaten Konawe. Berdasarkan permasalahan tersebut maka alternatif kebijakan perikanan dapat dibuat pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan nelayan di kabupaten konawe, antara lain: (1) Pengembangan modernisasi teknologi bagi nelayan melalui bantuan program modernisasi/ motorisasi alat tangkap, dan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan teknologi dan pembinaan keterampilan, (2) Pengembangan sistem permodalan bagi nelayan melalui program bantuan permodalan bagi nelayan; dan (3) Pembentukan dan pengembangan sistem jaringan pemasaran melaui pembangunan pelabuhan pendaratan ikan (PPI) dan pembentukan tempat pelelangan ikan disekitar desa nelayan.]]>
<![CDATA[Model Collaborative Governance Dalam Pelaksanaan Program Desa Online di Kabupaten Pohuwato ]]>
<![CDATA[Napir, Suaib]]>
<![CDATA[ Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 5 No 2 (2019): SEPTEMBER 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/kybernan.v5i2.404
<![CDATA[Praktek kolaborasi pemerintahan di Indonesia telah menjadi trend baru dalam kajian pemerintahan untuk mengkaji hubungannya good village governance. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dinamika, aksi dan dampak collaborative governance dalam pelaksanaan desa online pada 8 desa di Kabupaten Pohuwato. Penelitian ini diarahkan pada kolaborasi multipihak dalam program percepatan pembangunan berbasis desa online meliputi informasi, baik pengembangan potensi maupun masalah mendasar dalam tata kelola pemerintahan desa Kabupaten Pohuwato. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik Purposive Sampling digunakan karena teknik penentuan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Melalui metode tersebut, data yang diperoleh akan lebih mendalam. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yakni Studi Pustaka (Library Research), Studi Lapangan (Field Research), Focus Group Discution (FGD). Hasil penelitian, yaitu, pertama, model collaborative governance belum optimal dalam pelaksanaan program desa online di kabupaten Pohuwato karena eksistensinya belum memiliki dampak yang sifnifikan terhadap perkembangan informasi dan pembangunan desa. Kedua, pengaruh program desa online belum maksimal terhadap percepatan pembangunan desa Kabupaten Pohuwato karena sector strategis, baik potensi dan masalah tidak dimasukkan kedalam informasi program desa on line. Namun kegiatan-kegiatan yang sifat universal saja yang diinformasikan dan itu tidak berpengaruh pada percepatan pembangunan desa di Kabupaten Pohuwato]]>
<![CDATA[Optimalisasi Resolusi Konflik Agraria Antar Individu di Desa Sribatara Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton ]]>
<![CDATA[Deson, Deson]]>
<![CDATA[ Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 2 No 1 (2018): APRIL 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/kybernan.v2i1.466
<![CDATA[Konflik seringkali menimbulkan korban baik harta, benda bahkan jiwa. Desa Sribatara Kecamatan Lasalimu seringkali ditemui adanya konflik oleh karena tidak adanya titik temu antar pihak dalam penggunaan lahan. Mengingat kerugian yang dapat ditimbulkan di kemudian hari maka konflik harus ditangani dengan cepat. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui peranan pemerintah Desa Sribatara dalam menyelesaikan konflik antar individu di Desa Sribatara Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton. Serta untuk mengetahui hambatan-hambatan yang diperoleh pemerintah desa dalam penyelesaian konflik antar individu di Desa Sribatara Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Peranan pemerintah desa sudah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Meskipun penanganan dari pemerintah desa tersebut masih belum terselesaikan secara keseluruhan, akan tetapi dalam hal ini pemerintah desa suda berupayah dalam mengatasi konflik antar individu dengan beberapa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa 1. Tindakan mengurai masalah, 2. Pemecahan masalah, 3. Penghapusan atau penghilangan masalah. Untuk menyesaikan konflik antar individu pemerintah desa melakukan proses Arbitrase, Mediasi dan Konsiliasi, dan upaya yang dilakukan menunjukan pola yang tepat dalam proses musyawarah.]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Alokasi Dana Desa Pada Desa Lapandewa Kaindea ]]>
<![CDATA[Rusli, Rusli]]>
<![CDATA[ Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 2 No 1 (2018): APRIL 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/kybernan.v2i1.467
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Bupati Buton Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana desa Pada Desa Lapandewa Kaindea. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuai Manfaat yang ditimbulkan dari kebijakan Bupati Buton Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa baik itu Pemerintah Desa maupun Masyarakat Desa. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini bermaksud menyajikan suatu gambar yang terperinci tentang suatu situasi khusus, seting sosial, atau hubunga serta memberikan gambaran secara tepat sifat-sifat individu. Sumber Data Utama dalam penelitian ini adalah Wawancara, Informan, selebihnya adalah Data tambahan seperti Dokumen-dokumen, catatan, Laporan-lapaoran maupun Arsip resmi. Implementasi Kebijakan Bupati Buton Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang lokasiI Dana Desa di Desa Lapandewa Kaindea dapat dikatakan belum Baik. Hal ini dilihat dari 2 indikator yaitu 1) Partisipasi, dimana Pemerintah Desa Lapandewa Kaindea belum sepenuhnya Melibatkan Masyarakat dalam pembahasan Alokasi Dana Desa, 2) Sumber Daya, Pemerintah Desa Lapandewa Kaindea dalam hal Sumber daya Aparat Desa sudah maksimal dalam Bekerja, tapi sebagian Aparat Desa belum sepenuhnya bekerja. Hasil Penelitian menunjukan bahwa 2 indikator pada Iplementasi Kebijakan Bupati Buton Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa did Desa Lapandewa Kaindea Belum Sepenuhnya melibatkan Masyarakat.]]>
<![CDATA[Efektifitas Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Terhadap Promosi Jabatan Pada Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Buton ]]>
<![CDATA[Arfina, Arfina]]>
<![CDATA[ Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 2 No 1 (2018): APRIL 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/kybernan.v2i1.468
<![CDATA[Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengkaji hasil penilaian kinerja yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Buton, terhadap Promosi Jabatan yang dilakukan. Penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif, dimana data diperoleh melalui serangkaian wawancara mendalam dan telaah terhadap dokumentasi yang ada dan relevan. Dari hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa efektifitas penilaian prestasi kerja didasarkan pada kegiatan yang telah dilaksanakan seperti pemantauan, pelaksanaan kehadiran/disiplin, pertangungjawaban dalam pembuatan laporan hasil kerja, kehadiran dalam rapat kerja, pemeriksaan dan pengawasan, kesemuanya iu merupakan sal satu produk keberhasilan pegawai dalam penilaian dan peningkatan prestasi kerja bagi aparatur. Sedangkan, Faktor-faktor yang mempengaruhi promosi jabatan mempunyai pengaruh terhadap Pengembangan Karir Pegawai dengan Implikasinya pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Buton, dikarenakan adanya mutasi yang mengharuskan pegawai untuk ke luar daerah. Namun demikian masih terdapat hubungan positif dan dapat dipercaya antara promosi jabatan terhadap pengembangan karir pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Buton.]]>
