cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Justisia Ekonomika
Published by Universitas Muhammadiyah Surabaya
ISSN : 25985043     EISSN : 2614865X     DOI : https://doi.org/10.30651/justeko.v7i2
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 362 Documents
 18   19   20   21   22 
Optimalisasi Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Hidayatullah, Zulkifli
Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol 1 No 01 (2017)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justeko.v1i01.1125

Abstract

Gugatan perkara-perkara ekonomi syariah khususnya yang diajukan oleh para advokat di Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, faktanya banyak dijumpai berakhir dengan putusan NO (niet on vankelijke verklaard) ada banyak faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, diantaranya adalah kekaburan gugatan (obscuur libel) yang dibuat oleh para advokat, baik terkait dengan akad dan tempat penyelesaian perkara.            Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran advokat dalam proses penegakan hukum ekonomi syariah di Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk mencapai kebenaran dan keadilan;untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya peran advokat dalam penegakan hukum ekonomi syariah di Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya; dan untuk merumuskan konsep materi yang tepat tentang standarisasi kurikulum pendidikan khusus profesi advokat tentang pemahaman dan pengetahuan hukum ekonomi syariah oleh advokat.Penelitian ini menggunakan diskriptif kualititatif dengan perpaduan pendekatan teknik fenomenologis. Peneliti akan mengkaji lebih dalam suatu fenomena yang sedang terjadi pada suatu lembaga perhimpunan Advokat dengan metode survey.Dari analisis tentang optimalisasi peran Advokat di DPC PERADI Surabaya, penanganan sengketa ekonomi syari’ah  merupakan tugas dan tantangan baru yang harus dihadapi oleh Advokat di lingkungan peradilan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.            Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa temuan yaitu peran Advokat dapat optimal apabila mengerti dan memahami pokok perkara yang akan dibelanya, dan Advokat dapat mengakomodir kepentingan hukum kliennya. Formula untuk meningkatkan optimalnya peran advokat dalam penegakan hukum ekonomi syariah di Pengadilan Agama dalam Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah (a) adanya sertifikasi pengetahuan khusus ilmu ekonomi syariah; (b) diperlukan suatu model pembekalan yang tepat untuk menguatkan kualitas profesionalisme para calon Advokat. Kata Kunci :   Peran Advokat, Penegakan Hukum Ekonomi Syariah.
Analisis Penetapan Kewajaran Harga Pada Pembiayaan Rahn di Bank Mandiri Syariah Hastuti, Emi Rum
Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol 1 No 01 (2017)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justeko.v1i01.1126

Abstract

Fenomena yang dikaji dalam penelitian ini adalah penerapan rahn syariah dalam Bank Mandiri Syariah, dimana para nasabah dalam melakukan transaksi rahn terutama masalah gadai emas secara syari’ah barang yang digadaikan berupa emas dengan kadar 24k kenyataan di bank tersebut hanya dihargai dengan emas kadar 23k, dengan transaksi tersebut jelas ada salah satu yang dirugikan dalam hal ini nasabah, sehingga menguntungkan bagi bank. Berdasarkan fenomena tersebut maka rumusan masalah dalam tesis ini adalah 1) Apakah penetapan harga pada pembiayaan rahn di Bank Mandiri Syariah sudah sesuai dengan kewajaran ? 2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi secara syariah pada pembiayaan rahn di Bank Mandiri Syariah?Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini bersifat analisis deskriptif, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan dan observasi yang berlokasi di Bank Mandiri Syari’ah cab. Gresik. Bahan hokum dalam penelitian ini adalah Alqur-an dan Al Hadist, serta Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syari‟ah, Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, Peraturan Mahkamah Agung RI no.2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari”ah. Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Praktek penetapan harga dalam gadai emas / rahn di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik penerima gadai (murtahin) adalah harga versi manajemen PT. Bank Syariah Mandiri yang tidak sesuai dengan standar harga pasaran dari segi kualitas emasnya yakni emas 24 karat milik rahin yang akan digadaikan dihargai sebesar harga emas 23 karat yang sesuai harga pasaran, sehingga tidak sesuai dengan kewajaran harga yang berlaku dipasaran, 2) Menurut Hukum Islam praktek jual beli yang dilakukan PT. Bank Syariah Mandiri, khususnya PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik, dengan memperhatikan kaidah Adapun norma atau etika dalam jual beli Islam khususnya dalam hal Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan, Bersikap benar, amanah dan jujur serta Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga, realitanya terjadi ketidakadilan dari pihak manajemen PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik dalam menentukan harga barang rahn emas yang dimiliki oleh konsumen atau rahin di bank tersebut. Kata Kunci : Penetapan, Kewajaran Harga dan Pembiayaan Rahn
Aanalisis Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Bee Mass Ngawi Purwanto, Agus
Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol 1 No 01 (2017)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justeko.v1i01.1127

Abstract

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Bee Mass Ngawi menawarkan pembiayaan multi guna tanpa agunan. Pelaksanaan jenis pembiayaan ini meskipun memiliki plafon yang rendah namun memiliki potensi yang besar terjadinya wanprestasi karena tanpa adanya agunan yang diserahkan nasabah.Penelitian ini bertujuan (1) Untuk menjelaskan pelaksanaan pembiayaan multi guna tanpa agunan dengan akad ijarah; (2) Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembiayaan multi guna tanpa agunan dengan akad ijarah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Bee Mass Ngawi.Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Melalui pendekatan ini akan diketahui pelaksanaan pembiayaan multi guna tanpa agunan dengan akad ijarah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Bee Mass Ngawi.Hasil penelitian menemukan bahwa : (1) Praktek pelaksanaan pembiayaan multi guna tanpa agunan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Bee Mass Ngawi merupakan akad murabahah karena tidak terjadi akad sewa menyewa seperti pada ketentuan akad ijarah. (2) Akad pembiayaan yang telah dipraktekkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Bee Mass Ngawi bila ditinjau dari konsep fiqh ternyata sudah sah dan sesuai.Saran yang diajukan pada penelitian ini adalah (1) Perlu ditambah produk pembiayaan dengan prinsip syariah agar mampu memberikan kemudahan bagi kaum muslim. (2) Perlu penerapan system pembiayaan multi jasa dengan akad ijarah dengan sebenarnya agar tercapai visi misi yang telah dicantumkan. (3) Perlu bantuan dan pengawasan yang lebih intensif agar pembiayaan dengan akad ijarah dapat saling menguntungkan. (4) Sedapat mungkin plafond pembiayaan pada KJKS BMT Bee Mass Ngawi ditinggikan untuk lebih memberikan pemenuhan kebutuhan masyarakat.Kata Kunci : ijarah, pembiayaan multi guna tanpa jaminan
“Implementasi Akad MMQ pada Pembiayaan Modal Kerja Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” Rahayu, Rizza
Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol 1 No 01 (2017)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justeko.v1i01.1128

Abstract

AbstrakMMQ kepanjangan dari Musyarakah mutanaqisah yang merupakan sebuah akad dimana kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. MMQ pada umumnya digunakan sebagai akad pembiayaan KPR dan pembiayaan kendaraan, akan tetapi PT BPRS Mandiri Mitra Sukses menggunakan akad MMQ pada pembiayaan modal kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad MMQ pada modal kerja dan mengetahui konsep MMQ pada modal kerja perspektif hukum ekonomi syariah.Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif dan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan MMQ pada modal kerja di PT BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik.Teknik analisis data menggunakan metode diskriptif kualitatif dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, analisis data, dan penarikan simpulan.Adapun hasil analisis penelitian, penulis menarik kesimpulan bahwa akad musyarakah mutaqisah (MMQ) pada pembiayaan modal kerja pihak BPRS Mandiri Mitra Sukses mengimplemantasikan akad MMQ sebagai kerjasama dalam hal ini antara pihak bank dan nasabah masing masing memberikan kontribusi modal dan pembebanan resiko untung dengan dua jenis akad yaitu akad syirkah dan akad ijarah sebagai pembayaran sewa disertai dengan pemindahan kepemilikan secara berangsur dari pihak bank kepada pihak nasabah. Akad musyarakah mutanaqisah (MMQ) sesuai dengan prinsp hukum ekonomi syariah yang di dalamnya tidak terdapat unsur riba’.Kata kunci : MMQ, pembiayaan, modal kerja.
Pengaruh Kosep Desain (Eksterior dan Interior), Excellent Service, dan Penetapan Harga Toko yang Bernuansa Islam Mempengaruhi Minat Belanja Konsumen Muslim dalam Kegiatan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Sofiana, Fitria
Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Justisia Ekonomika
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justeko.v2i1.1687

Abstract

ABSTRACT                                  Buying consumer interest is the seller must be able to sell a good impression has not sold the goods, the impression that can shape the image of his shop, this has been put forward by Sutisna (2001) in his book Consumer Behavior: Theory and Applications that storeatmosphere (shop atmosphere) will also determine the image of the store itself. If the store features comfortable, air-conditioned, and artistic arrangements for the use of attractive wall paint, all show that the mood of the store is able to increase the luxury and high business competitiveness.                   From the results of this study, the factors that influence the next decision is the excellent service (excellent service) factors that affect interest. Based on questions about comfort ditoko sakinah perceived by consumers. The service and convenience provided by the sakinah store is considered good by consumers but has not had a major impact in influencing buying interest. By providing a convenient waiting room or shofa facility for customers who are trying sakinah. Thus, customers will feel cared for and happy to re-purchase at a sakinah shop and pricing. Price determination based on the question of the respondent's price level agrees with the price paid in accordance with the quality of the sakinah product. Thus, the company must determine the price in accordance with product quality in order to compete with other companies. In addition, companies can provide discounts or discounts to attract consumers more, so as to improve purchasing decisions sakinah.                   From the results of this study the method used is Quantitative Design (exterior and interior) has a contribution of 63.3% together to the dependent variable (Y) ie consumer spending interest. The remaining 36.7% is influenced by other factors that are Excellent service and Price Pricing and which are not included in the research.                   With study research conducted in store Sakinah Wonorejo area of West Surabaya. From the store then the value of increased interest obtained the influence in forming other variables such as excellent service, pricing. Keywords: Design (exterior and interior), Excellent Service, Pricing and Interest
Kontruksi Yuridis Hybrid Contract Dalam Pembiayaan Take Over KPR pada Perbankan Syariah Albar, Kholid
Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Justisia Ekonomika
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justeko.v2i1.1688

Abstract

Abstract            In the process of the occurrence of hybrid contract in the process of take over of course the bank which in this case is sharia banking will certainly experience the risks in the financing that is influenced by several factors including the rate of inflation so that it also affects the liquidity of sharia banking itself, today due to the liquidity of sharia banking largely depends on the acquisition of third party funds either in the form of investment account or current account which will be channeled into financing according to sharia, such as mudharabah, musyarakah, murabaha, salam, isthisna and ijarah which can generate profit sharing margin which is the main profit source (income) of sharia banks. Lack of liquidity will cause banks to bankruptcy quickly, whereas if excess liquidity is also dangerous is a low probability that leads to the same thing. So the risk of liquidity will be a consideration for depositors to choose which bank for customers save funds. Because the purpose of this study, First to determine the effect of hybrid contract variables, inflation rate and concepts of profit sharing simultaneously and partially to liquidity risk in Islamic banking. Keywords : Hybrid Contract, Take Over dan Syariah Bank
Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Murabahah pada Pembiayaan Pendidikan (Studi Kasus Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep Jawa Timur) Rahman, Abdul
Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Justisia Ekonomika
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justeko.v2i1.1689

Abstract

AbstractIn either sharia banking or non-banking institutions, murabahah contract becomes an integral part of other products. Murabahah akad is a contract of sale and purchase of goods between a bank and a customer, which the bank notifies a cost of goods and increase the mutually agreed benefits. While the Educational Murabahah Akad in UJKS Annuqayah refers to the UJKS Annuqayah provides goods that support the learning process of education, such as needs of motorcycles, laptops, books and LCD projectors, and its payments was payed in installments and the UJKS Annuqayah do not add profit.In this study, the problems were as follows: first, what is the meaning of murabahah contract and the types of murabahah contract in the UJKS Annuqayah, second, how is the implementation of murabahah contract on education financing in the UJKS Annuqayah, third how is the review of Islamic economic law against murabahah agreement on education financing in the UJKS Annuqayah. While the purposes of were to understand and to describe akad murabaha on financing education in the UJKS Annuqayah, to understand the application of murabaha education, to understand and to describe the perspective of Islamic economic law towards the application of murabahah akad on education in the UJKS Annuqayah.The method used qualitative descriptive with field research approach, which is the study examined the theories that have been developed in the field of science related to the problems, looked for methods and research techniques both in collecting data and analyzing research that has been used by former researcher. The data was analyzed by using deductive theory. While the key informant was the director of UJKS Annuqayah, and the supporting informants were the head office of UJKS Annuqayah, the head office of women's payment point, the financing section, the payment section and the teller of UJKS Annuqayah.The results showed that the UJKS Annuqayah has 3 murabaha products; the murabahah business, the murabahah basic needs and the murabaha education. In murabahah education financing, the UJKS Annuqayah do not get a profit, but the UJKS gets cashback from deller divided between the UJKS Annuqayah and customer. According to the review of Islamic economic law, it is permissible because it is in accordance with Islamic legal principles based on the Imam Syafi'ie perspective and implemented with the principles of justice, no despotic action, mutual agreement and transparency on management. This is justified by Islam because it is spared of riba and gharar. Keywords       : murabahah akad, education financing, UJKS Annuqayah
Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di BMT UGT Sidogiri Kediri Purnaningrum, Dian
Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Justisia Ekonomika
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justeko.v2i1.1690

Abstract

Atas dasar peraturan yang berkaitan dengan murabahah baik yang bersumber dari fatwa DSN maupun PBI, perbankan syariah melaksanakan pembiayaan murabahah. Namun demikian, dalam praktiknya tidak ada keseragaman model penerapan pembiayaan murabahah karena beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Pembiayaan merupakan salah satu pokok tugas bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak pihak yang merupakan defisit unit.Tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di BMT UGT Sidogiri Kediri. (2) Untuk mendeskripsikan analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di BMT UGT Sidogiri Kediri.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu berupa suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. Sumber data menjadi bahan pertimbaangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik analisa data yang digunakan tiga cara, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Kesimpulan hasil penelitian ini adalah: (1) Pembiayaan modal kerja di BMT UGT Sidogiri Kediri sangat abstrak, hal ini karena proses transaksi beralih antara nasabah dengan supplier atau pemasok, sehingga memungkinkan nasabah apakah akan benar-benar membelanjakan dana pembiayaan tersebut untuk membeli barang atau tidak. Berkaitan dengan harga, dalam pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja pada BMT UGT Sidogiri Kediri untuk penentuan pembiayaan lebih tergantung pada besar kecilnya agunan yang disertakan oleh nasabah, padahal dalam murabahah, harga haruslah disesuaikan dengan pengeluaran untuk pembelian baran yang riil. (2) Penentuan persentase margin berdasarkan tingakat plafon pembiayaan yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Kediri menjadikan seperti bunga. Karena besar kecilnya keuntungan harus ditentukan bersama sesuai kesepakatan bersama pula. Selain itu, tidak diperbolehkan menyesuaikan lamanya jangka waktu pembiayaan karena dalam Islam melarang konsep time value of money, karena jika itu yang terjadi maka akan sama halnya denga bunga. Penandatanganan akad dilakukan bersamaan (murabahah dan wakalah) oleh pihak bank dan nasabah menyebabkan ketidakjelasan akad, mekanisme pebelian dan kepemilikan barang yang diperjual belikan serta menjadikan akad tersebut rusak. Kata Kunci:   Akad Murabahah, Pembiayaan Modal Kerja.
Analisis Faktor yang mempengaruhi tidak adanya Perkara Ekonomi Syariah masuk di Pengadilan Agama Singaraja Kadafi, Iqbal
Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Justisia Ekonomika
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justeko.v2i1.1691

Abstract

ABSTRACTBy a implementation of Law No.3, 2006 which is a revision of Law No.7, 1989 concerns with Religious Courts which is reinforced by Constitutional Court decision Number : 93/PUU- X/2012, on 29 Agustus 2013 judicial review cases toward a regulation section 55, article 2 of Law no 21, 2008 about Sharia Banking, it means that  the position of Religious Courts increasingly strong and clear. This is in line with the increasing absolute authority of Religious Courts, especially in handling sharia economic cases.The authority of the Religious Courts in the field of Islamic economics already covers the entire field of sharia economy and business activities of sharia economy, which basically was born because of a contract or agreement based on sharia principles.Singaraja which is the capital of Buleleng Regency is located at Ujung Utara Island Bali Province whose majority of the population is Hindu and their economic activity uses sharia akad, or it is often mixed between sharia system with local legal culture of Singaraja people who tend to avoid contact with law and court so that it is rarely even there is no issue concerning with sharia economy into the Religious Court of Singaraja.Nevertheless, the Religious Court of Singaraja must prepare itself by building a reliable and professional human resources if the case of sharia economic will be entered anytime there. Keywords: Authority of Religious Courts and Issues of Sharia Economics in minority areas
Penerapan Alternatif Akad Pembiayaan Haji dan umrah Pasca Peraturan Menteri No 24 Tahun 2016 Pada Bank Panin Dubai Syariah Surabaya Aini, Fitrotu
Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Justisia Ekonomika
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justeko.v2i1.1692

Abstract

ABSTRACTHajj as a great symbol of worship. Hajj is the fifth pillar of Islam which is mandatory for every Muslim who are able to da it in accordance with the legal requirement of pilgrimage. One of the legal conditions of Hajj is the capability, capable to cover the cost of the hajj and the family left behind. Panin Bank Dubai Sharia Bank was established based on the regulation of Limited Company No. 12 dated January 8, 1972 by Moeslim Dalidd, a notary in Malang. PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk has been legalized by the Financial Services Authority ("OJK"), in accordance with a copy of the policy of the Board of Commissioners of OJK No. Kep-29 / D.03 / 2016 on July 26, 2016.Therefore, through this research, the writer wants to understand: (1) how is the practice of applying alternative financial agreement of hajj and umrah after the implementation of regulation made by ministry of religious affair No. 24 year 2016 at Panin Bank Dubai Syariah Surabaya branch? (2) What is the analysis of Islamic law on the practice of multilateral contract alternative application in this Bank? Therefore, this study is aimed to, firstly, understand and describe the application of alternative contracts to hajj and umrah after the regulation of Ministry of Religious Affairs No. 24 of 2016 in Panin Bank Dubai Sharia branch Surabaya, and to describe the analysis of Sharia Economic Law about the practice of applying alternative contract in the bank.The method used in this research is qualitative method. The research data are taken in natural situation in Panin Bank Dubai Syariah Surabaya. The data are taken during operational hours using case study approach. Are done through interview technique with the main participant, Assistant Manager 1, and document, archive, book, sample of registration, as secondary data source. The data are analyzed through 3 (three) data deduction, display data and ended with conclusion and verification.The results of the study indicate that the Panin Bank Dubai Sharia runs in accordance with the government regulation No. 24 year 2016 "BPS BPIH is prohibited from providing direct and indirect Hajj money service" including Hajj and Umrah services using various financing products and funds saving, funds collecting in the form of deposits, savings or other forms, using multi-service financing akad wadi'ah, with the savings of hajj services with initial minimum deposit of Rp500,000,and according to customers’ ability. Keywords: hajj, umrah, wadi'ah.

Page 20 of 37 | Total Record : 362

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 1 (2025): Juni Vol 8 No 2 (2024): Desember Vol 8 No 1 (2024): Juni Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 6 No 1 (2022): Juni 2022 Vol 5 No 2 (2021) Vol 5 No 1 (2021) Vol 4 No 2 (2020) Vol 4 No 1 (2020) Vol 3 No 2 (2019) Vol 3 No 1 (2019) Vol 2 No 2 (2018) Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Justisia Ekonomika Vol 1 No 01 (2017) More Issue