cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Justisia Ekonomika
Published by Universitas Muhammadiyah Surabaya
ISSN : 25985043     EISSN : 2614865X     DOI : https://doi.org/10.30651/justeko.v7i2
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 362 Documents
 20   21   22   23   24 
Analisis Produk Kredit Syariah Pada BPRS Jabal Nur Surabaya Menurut Hukum Ekonomi Syariah Safitri, Dini Aulia; Hadi, Abd
Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol 2 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justeko.v2i2.2479

Abstract

Abstrak Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagaimana berikut: Pertama, produk-produk kredit apa saja yang diberikan oleh BPRS Jabal Nur Surabaya? Kedua, bagaimana proses pemberian pembiayaan di BPRS Jabal Nur Surabaya? Ketiga, apakah pemberian kredit di BPRS Jabal Nur Surabaya sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah? Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan produk-produk kredit dari BPRS Jabal Nur Surabaya, untuk menganalisis proses pemberian kredit di BPRS Jabal Nur Surabaya, dan untuk menganalisis apakah proses pemberian kredit tersebut telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Penelitian yang digunakan dalam penelitian fenomenologi dengan deskripsi-analisis, yaitu menggambarkan bagaimana analisis terhadap pembiayaan di BPRS Jabal Nur Surabaya dengan analisa kualitatif dengan logika induktif.Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan: pertama, BPRS Jabal Nur memiliki dua jenis produk pembiayaan, yaitu Murabahah dan Mudharabah. Pembiayaan Murabahah diberikan kepada nasabah yang memiliki gaji tetap dan pedagang. Pembiayaan mudharabah diberikan kepada petani dan peternak. Kedua, proses pengajuan pembiayaan sangatlah mudah serta di bantu oleh petugas yang ramah serta informasinya tepat. Ketiga, Sistem pemberian pembiayaan di BPRS Jabal Nur sudah memenuhi kriteria syariah karena telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.Harapannya dari penelitian ini kedepannya BPRS Jabal Nur Surabaya perlu mengembangkan produk yang lebih inovatif dan kreatif sehingga dapat menarik lebih banyak anggota baik yang menabung maupun yang meminjam, sehingga perlu rekasaya produk yang lebih menarik, seperti pembayaran listrik, pulsa listrik, pulsa HP, kerja sama dengan lembaga lain untuk mempermudah pembayaran konsumen serta Sistem keuangan terpadu antara kantor pusat dan cabangnya perlu dibangun lebih sinergis, melalui teknologi informasi jaringan sehingga setiap waktu dapat terkontrol keuangannya sehingga meningkatkan kegiatan internal kontrol kantor pusat. Kata Kunci: Perbankan syariah, pembiayaan dan akad.
Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Luar Pengadilan (Studi Kasus BPRS Bhakti Sumekar) Saleh, Mohammad; rori, As
Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol 2 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justeko.v2i2.2481

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas tentang beberapa cara dalam menangani seketa diluar pengadilan, diantaranya negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Namun, dalam penelitian ini lebih terfokuskan kepada proses peyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan menggunakan metode mediasi. Penelitian ini juga menjelaskan tentang bagaimana proses mediasi dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan. memaparkan prinsip-prinsip dan dasar hukum pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan sengketa perbankan dilluar pengadilan. Penelitian ini bertempat di PT. BPRS Bhakti Sumekar.            Kualitatif diskriptif menjadi salah Metode gunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitiand. dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif merupakan suatu paradigma penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, fenomena, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseacrh). Pendekatan yang digunakan adalah Studi kasus merupakan salah satu jenis pendekatan kualitatif yang menelaah sebuah "kasus" tertentu dalam konteks atau setting kehidupan nyata kontemporer. Studi kasus merupakan jenis penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu.             Hasil penelitian menemukan bahwa metode mediasi dalam penyelesaian sengketa perbankan diluar pengadilan sebagai salah satu bentuk alternatif dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyelesaian sengketa perbankan. Terbukti dengan dibentuknya lembaga-lembaga yang menyediakakn jasa mediasi. Mekanisme penyelesaian sengketa antar nasabah dan Bank pada Bank Indonesia dapat ditempuh dengan dua tahap. Pertama, Bank ajib menyelesaikan terlebih dahulu sengketa dengan nasabahnya sesuai dengan peraturan Bank Indonesia (PBI) N0. 7/7/PBI/2005, tahap kedua adalah apabila sengketa belum dapat diselesaikan dengan baik, maka nasabah Bank dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui mediasi sesuai PBI No. 8/5/PBI/2006. metode mediasi dapat berjalan sesuai dengan fungsinya yaitu terbatas pada penyediaan tempat, membantu nasabah dan Bank untuk mengemukakan pokok permasalahan yang menjadi sengketa, penyediaan nara sumber, dan mengupayakan tercapainya kesepakatan penyelesaian sengketa antar nasabah dan Bank. Kata Kunci : Mediasi, Sengketa perbankan, Pengadilan 
Implementasi Pembiayaan dengan Akad Murabahah di Koperasi Sembada Guna Syariah Takeran Wulandari, Rini; Tholhah, Mochammad
Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol 2 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justeko.v2i2.2482

Abstract

Abstrak Koperasi  Sembada Guna Syariah (KSGS) Takeran menawarkan pembiayaan dengan akad murabahah. Namun dalam prakteknya tidak membelikan barang yang dibutuhkan namun memberi modal.  Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana pelaksanan pembiayaan dengan akad murabahah di Koperasi Sembada Guna Syariah Takeran? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembiayaan dengan akad murabahah di Koperasi Sembada Guna Syariah Takeran?Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Melalui pendekatan ini akan diketahui pelaksanaan pembiayaan dengan akad murabahah di Koperasi  Sembada Guna Syariah (KSGS) Takeran.Hasil penelitian menemukan bahwa: (1) Praktek pelaksanaan pembiayaan murabahah di Koperasi Sembada Guna Syariah dilaksanakan dengan memberikan biaya secara tunai, bukan dengan membelikan barang. (2) Akad pembiayaan murabahah yang telah dipraktekkan oleh Koperasi Sembada Guna Takeran Magetan bila ditinjau dari konsep fiqh ternyata sudah sah dan sesuai, hal ini dapat dilihat dari akad pembiayaan yang dipraktekkan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara’, dan dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu antara koperasi dengan nasabah.Saran yang diajukan pada penelitian ini adalah (1) Perlu ditambah produk pembiayaan dengan prinsip syariah agar mampu memberikan kemudahan bagi kaum muslim. (2) Perlu penerapan sistem pembiayaan murabahah dengan sebenarnya agar tercapai visi misi yang telah dicantumkan. (3) Perlu bantuan dan pengawasan yang lebih intensif agar pembiayaan dengan akad murabahah dapat saling menguntungkan. (4) Sedapat mungkin plafond pembiayaan pada KSGS Takeran ditinggikan untuk lebih memberikan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kata Kunci : Pembiayaan, Murabahah, Koperasi.
Penentuan Harga dan Pembayaran Tempo Piutang Pelanggan dalam Perspektif Etika Bisnis Syariah (Studi Kasus di Lingkungan Industri Kulit Magetan) Alim, Muhammad Zaahidul; sidi, War
Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol 2 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justeko.v2i2.2484

Abstract

 Penentuan Harga Dan Pembayaran Tempo Piutang Pelanggan Dalam Perspektif Etika Bisnis Syariah Studi Kasus Lingkungan Industri Kulit Di Magetan.Bisnis tidak bisa lepas dari akad transaksi jual beli. Bisnis merupakan serangkaianperistiwa yang melibatkan penjual dan pembeli, terkait dalam penentuan harga dan sistem pembayaran yangkompetitif, menjadikan lingkungan bisnis berubah sehingga harus lebih memperhatikan etika dan norma untuk dapat tercapainya tujuan. Etika bisnis syariah merupakan suatu norma yang bersumber dari Al-Qur’an dan Haditsyang dijadikan pedoman untuk bertindak, bersikap, bertingkah laku sertamembedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk dalam melakukanaktivitas bisnis. Sekarang ini banyak para pebisnis yang bersaing dari segi harga barang dan sistem pembayaran untuk meningkatkan penjualannya. Meskipundalam kenyataannya hal ini dapat merugikan dan beresiko bagi perusahaan.  Oleh karena itu, perusahaandituntut untuk cepat tanggap dalam menghadapi persaingan dengan memperbaikisistemnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan etikabisnis Islami dalam penentuan harga dan pembayaran tempo di lingkungan industri kulit magetan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi,wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana penentuan harga dan sistem pembayaran tempo piutang pelanggan di lingkungan industri kulit magetan.  Kata Kunci: Harga, Pembayaran, Tempo, Piutang. 
Implementasi dan Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 (Studi Pengelolaan Zakat Mal Pada Baznas Kabupaten Jember Tahun 2018) Sholiha, Raudatus; Sriyatin, Sriyatin
Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justeko.v3i1.2485

Abstract

AbstractAct Number 23 of 2011 concerning the management of zakat is issued with the aim of optimizing the role of BAZNAS in the collection and distribution of zakat, infaq and shodaqoh (ZIS) in the community. However, the community has not fully understood the role of BAZNAS, including in Jember Regency. This study aims to examine the Implementation of Law Number 23 of 2011 concerning zakat maal management in Jember Regency along with its implications and problems by focusing on zakat mal management.This research is a descriptive qualitative research using primary data obtained through observations at the BAZNAS office of Jember Regency. The results of the study show that the management of zakat mall in BAZNAS Jember Regency is still not optimal. BAZNAS in Jember Regency was only established in 2017 so that the majority of people have not understood the importance of zakat management by zakat institutions.This also has implications for the management of zakat mal which is still not optimal. On the other hand, the fundamental problems that occur due to the low trust and understanding of the community towards zakat institutions that play a role in providing services to prospective muzakki to pay zakat mal and facilitate the collection and distribution process.Based on these problems, BAZNAS Jember Regency needs to conduct a massive socialization to the public regarding the role of BAZNAS and the importance of professional zakat management based on the applicable Act. In addition, there also needs to be support from the local government in order to be more optimized for the management of zakat malls in Jember Regency.Keywords: Zakat Mal, BAZNAS of Jember Regency, Act Number 23 Year 2011.
Effect of Product Promotion, Quality Products, Consumer Satisfaction in Forming Consumer Loyality to Return Buying Safety Shoes Products CV. Berkah Karya Jaya Muhandisuddin, Muhammad Noor
Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justeko.v3i1.2916

Abstract

CV. Berkah Karya Jaya is a company engaged in the production of safety shoes that have sold products in various provinces in Indonesia. In the last few months CV. Berkah Karya Jaya decreased sales turnover caused by marketing strategy factor, product quality and customer satisfaction factor. Customers in the purchase is influenced by several factors, among others, the cheap price, product quality and suitability between price and quality obtained which will affect the satisfaction of customers when using the product. Therefore the purpose of this research is the influence of promotion strategy, product quality and satisfaction to customer loyalty. The population in this study are all customers of safety shoes from CV. Berkah Karya Jaya. The sampling technique used is purposive sampling where the researcher determines the customer sample recorded in the CV. Berkah Karya Jaya based on the criteria that have been determined at least in the last year that is the number of 100 people. The result of the research found that marketing strategy, quality and product satisfaction have significant effect either partially or simultaneously to customer loyalty CV. Berkah Karya Jaya. Product  Promotion variables have a greater influence on customer loyalty than other variables that show regression coefficient value of 0.231 while the regression coefficient variable product quality and satisfaction each of 0.156 and 0.133. Keywords: product promotion, quality products, cunsomer satisfaction and cunsomer loyality
Pelaksanaan Jual Beli Perkebunan Sengon dengan Akad Ijarah Menurut Hukum Ekonomi Syariah Baidah, Zu; Swadjaja, Isma
Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justeko.v3i1.2918

Abstract

This research discusses about the practice of buying and selling sengon plantations with lease agreements carried out by communities in the village of Denok, Lumajang district, Lumajang district. The practice of buying and selling does not appear to be in line with the transaction concepts regulated in Sharia Economic Law. Therefore the author feels interested in the importance of further examining this issue from the perspective of Sharia Economic Law, specifically by using the theory of buying and selling (bai') and rent (ijarah). This research is limited to the following issues: (1) How is the sale and purchase of sengon plantations with ijarah contracts carried out by the people in Denok village, Lumajang district, Lumajang district? (2) What is the implementation of the sale and purchase of sengon plantation with ijarah contract by the people in the village of Denok Lumajang sub-district Lumajang regency according to Sharia Economic Law? And (3) What is the implementation of the sale and purchase of sengon plantations with ijarah contracts by people in the village of Denok Lumajang sub-district Lumajang district according to the principles of Sharia Economic Law? This research is field research where research is conducted by approaching the subject and object of research in the research location. The approach that the author chose in this study is a case study approach, which is an approach used in studies of certain cases from various legal aspects. Data collection techniques that will be selected to obtain accurate data in this study are documentation, observation, and interviews.The results of this research are: (1) The implementation of the buying and selling of sengon plantations with the ijarah contract can be explained by the following points: (a) The type of contract that is said is a lease agreement, although in the contract there are two legal actions, namely buying and selling sengon trees and rental of plantation land (b) Regarding the object of the contract there are two, namely sengon trees and plantation land. For the contract object in the form of sengon tree ownership, the owner moves from the owner to the tenant, while for the contract object in the form of sengon tree does not take ownership, only the right to use temporarily from the owner to the tenant within a specified and agreed period. (c) As a legal consequence of the lease agreement, the owner of the plantation gets an amount of money from the lessee, and the tenant gets a number of sengon plants to be owned (being the owner of sengon) and the right to use the land for the specified time. (2) The sale and purchase of sengon plantations with the ijarah contract in Denok village Lumajang sub-district Lumajang district is in accordance with the theory of akad, bai ’(buying and selling), and ijarah (rent) in Sharia Economic Law. (3) The sale and purchase of sengon plantations with the ijarah contract in Denok village Lumajang sub-district Lumajang district is in accordance with the principles of Sharia Economic Law which includes the principle of permissibility, the principle of benefit, the principle of willingness, the principle of justice, and customary principles as law. Keywords: Sengon, Transaction, Ijarah, Sharia Economic Law.
Analisis Hukum Bunga Bank Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah Isnaeni, Sya Rifah
Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justeko.v3i1.2925

Abstract

The background of this research is the exixtance of the difference opinion between ulama and moslem scholars about the law of interest in Islam, which is until now still not discovered the solusion opinion and it make interesting for the researcher to make a research about the object more deep and more wide. But the researcher will not use Islamic law perspective as analysis basic, the researcher will use the objectives of sharia as analysis basic.This research is limited by several problems as following: (1) Why bank interest is needed by conventional banks? And (2) How is the law of interest if observed from the objectives of syariah (maqashid sharia)?This research is a library research. In this research the researcher choose to use a conceptual approach because the purposes which need to be achieved trouhg this research is to result an Islamic law thought about the law of interest which is not being bounded by the opinions or theories launched by majority of the moslem scholar. So this research can originally refer to the objectives of the sharia as what has been agreed by majority of ulama.The results of this research there are: (1) the interest is a money amount addition which have to paid by bank to the costumer based on the loan percentage that given by bank to their customer. Bank interest is used for the Bank's operational costs, if there is no interest instrument, it is likely that the Bank will not be able to survive. And (2) there are three opinions of ulama’s law judgments about the law of interest, it is forbidden (haram), permitted (halal) and dubious (shubhat). If this law opinions observed based on the objevtives of sharia, the researcher can make a conclusion that the opinion which is permit the interest is the most according to the objectives of sharia, and it is related to the concept of hifz al-nafs (take care of soul) and hifz al-mâl(take care of property) than the opinion whih has been forbid the interest. The permitted law of interest in the concept of hifz al-nafs (take care of soul) can be located in the dharuriyah, hajiyah and tahsiniyah degrees. While The permitted law of interest in the concept ofhifz al-mâl(take care of property)can be located in the dharuriyah and hajiyah degrees. Keywords: Interest, Usury, Maqashid Sharia, hifz al-nafs (Take care of soul), hifz al-mâl (Take care of Property).
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Muzara’ah Pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan Pertanian Wiwin, Wiwin
Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justeko.v3i1.2926

Abstract

Dalam Tinjauan Hukum Islam akad Muzara’ah idealnya menguntungkan bagi kedua belah pihak, namun yang terjadi di Desa Doho justru sebaliknya, yaitu merugikan salah satu pihak. Penduduk Desa Doho sebagian besar berprofesi sebagai petani, yaitu Penggarap dan Pemilik Lahan dan mempunyai hubungan kerjasama bagi hasil (paroan) atau Muzara’ah. Rumusan Masalah dari Penelitian Tesis ini adalah : Pertama, Bagaimana Pelaksanaan Sistem Muzara’ah di Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Kedua, Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Sistem Muzara’ah di Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Penelitian ini menggunakan metode qualitative karena data yang dikumpulkan adalah data realitas sebagaimana adanya. Jenis penelitian ini adalah developmental research, yakni studi deskriptif analisis dengan ragam penelitian kasuistik. Adapun hasil penelitian yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah penelitian tentang perjanjian Muzara’ah, khususnya antara penggarap dengan pemilik lahan. Obyek penelitian ini adalah petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Doho yang melakukan akad Muzara’ah. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa sistem Muzara’ah yang diterapkan oleh petani di Desa Doho telah sesuai dengan hukum Islam karena pelaksanaan sistem Muzara’ah sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Muzara’ah lahan pertanian di Desa Doho tidak menimbulkan gurur karena dengan pembagian 30% penggarap dan 70% pemilik lahan menganggap hal tersebut cukup adil sebab besar hak dan kewajiban masing-masing juga berbeda jauh. Jika terjadi permasalahan antara keduanya dalam menyelesaikannya menggunakan musyawarah mufakat.  Kata Kunci: Hukum Islam, Muzara’ah, Penggarap dan Pemilik Lahan.
Penyelesaian Sengketa Akad Yad Dhamanah Di Pengadilan Agama Blitar Menurut Hukum Ekonomi Syariah Slihah, Mu
Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justeko.v3i1.2927

Abstract

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis secara mendalam mengenai putusan hakim Pengadilan Agama Blitar dalam perkara Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL dengan menggunakan pisau analisis teori wadi’ah, mudharabah, dan ijarah beserta prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah. pokok-pokok permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana putusan hakim dalam perkara nomor 3333/pdt.g/2014/PA BL tentang penyelesaian sengketa akad yad dhamanah menurut teori wadiah, mudharabah, dan ijarah dalam Hukum Ekonomi Syariah? (2) Bagaimana putusan hakim dalam perkara nomor 3333/pdt.g/2014/PA BL tentang penyelesaian sengketa akad yad dhamanah menurut prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah? Berdasarkan perolehan data yang dilakukan, jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif karena dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan fakta hukum berupa putusan hakim tentang sengketa akad perbankan yang kemudian akan dilanjutkan dengan kajian analisis kritis terhadap putusan tersebut.Hasil penelitian ini adalah: (1) Berdasarkan kajian teori hukum ekonomi syariah terhadap putusan hakim dalam perkara nomor 3333/pdt.g/2014/PA BL, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim tersebut lebih sesuai disebut sebagai akad wadi’ah yad dhamanah daripada sebagai akad kerja sama, karena terdapatnya unsur-unsur akad wadi’ah yad dhamanah dalam perjanjian yang dipersengketakan di atas. Sebaliknya, putusan tersebut bertentangan dengan teori akad mudharabah dan ijarah karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad tersebut dikatakan sebagai akad kerja sama dan atau ijarah. (2) Putusan hakim dalam perkara nomor 3333/pdt.g/2014/PA BL tidak sejalan dengan prinsip ketuhanan dengan alasan bahwa hakim tidak mengambil konsep-konsep dalam hukum ekonomi syariah sebagai landasan memutuskan perkara sengketa tersebut. Selain itu, putusan hakim di atas apabila dilihat dari prinsip keadilan dan kejujuran, menurut analisis penulis, putusan tersebut belum sejalan dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Namun demikian putusan hakim dapat penulis simpulkan masih sejalan dengan prinsip kesetaraan dan prinsip kerelaan dalam hukum ekonomi syariah. Kata kunci: Putusan Hakim, Wadi’ah, Mudharabah, Ijarah, Hukum Ekonomi Syariah.

Page 22 of 37 | Total Record : 362

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 1 (2025): Juni Vol 8 No 2 (2024): Desember Vol 8 No 1 (2024): Juni Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 6 No 1 (2022): Juni 2022 Vol 5 No 2 (2021) Vol 5 No 1 (2021) Vol 4 No 2 (2020) Vol 4 No 1 (2020) Vol 3 No 2 (2019) Vol 3 No 1 (2019) Vol 2 No 2 (2018) Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Justisia Ekonomika Vol 1 No 01 (2017) More Issue