cover
Contact Name
Yogi Febriandi
Contact Email
yogifebriandi@iainlangsa.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurisprudensi@iainlangsa.ac.id
Editorial Address
Jalan Meurande, Langsa Lama, Langsa, Aceh, Indonesia
Location
Kota langsa,
Aceh
INDONESIA
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam
ISSN : 2085630X     EISSN : 2477281X     DOI : https://doi.org/10.32505/jurisprudensi
The Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam (Jurisprudensi: Journal of Sharia, Legal, and Islamic Economics) publishes scholarly articles and reviews on the discourse of Islamic Law. The Journal is also deeply committed to a global approach that publishes articles related to the jurisprudence, history, politics and cultural concerns of Islamic Studies. This journal openly accepts the contributions of experts from related disciplines.
Articles 214 Documents
KEKUATAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PEMBERHENTIAN PRESIDEN Irwansyah & Shela Natasha
Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan dan Ekonomi Islam Vol 10 No 1 (2018): JURISPRUDENSI
Publisher : State of Islamic Institute Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/jurisprudensi.v10i1.869

Abstract

The Constitutional Court as the first and the last state administrative court in Indonesia was given the obligation by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (Constitution) to decide the opinion of the House of Representatives (DPR) regarding alleged violations by the President according to the Constitution. The Constitution has instructed the Constitutional Court to be in the midst of the DPR and the People's Consultative Assembly (MPR) in the mechanism of dismissal of the President, so that the dismissal of the President depends on the MPR decision and does not refer to the decision of the Constitutional Court. The possibility of the MPR to annul the ruling of the Constitutional Court is a gap for experts in constitutional law to debate the legal force of the decision of the Constitutional Court in the mechanism of dismissal of the President. However, it should be understood that the Constitutional Court in terms of dismissal of the President only provides a legal review, so the decision is final and legally binding, where the decision can be a consideration for the MPR in making decisions on the political side. Keywords: Mahkamah Konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Impeachment Abstrak: Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan administrasi negara pertama dan terakhir di Indonesia diberi kewajiban oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 untuk memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden menurut Konstitusi. Konstitusi telah memerintahkan Mahkamah Konstitusi untuk berada di tengah-tengah DPR dan Dewan Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam mekanisme pemberhentian Presiden, sehingga pemberhentian Presiden tergantung pada keputusan MPR dan tidak mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi. Kemungkinan MPR untuk membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi adalah celah bagi para ahli hukum konstitusional untuk memperdebatkan kekuatan hukum dari keputusan Mahkamah Konstitusi dalam mekanisme pemberhentian Presiden. Namun, harus dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi dalam hal pemberhentian Presiden hanya memberikan tinjauan hukum, sehingga putusannya bersifat final dan mengikat secara hukum, dimana putusan tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi MPR dalam mengambil keputusan di sisi politik. Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat,Impeachment
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PRIMA (SERVICE EXCELLENCE), PORSI BAGI HASIL DAN TINGKAT PENDAPATAN NASABAH TERHADAP TABUNGAN FIRDAUS PADA PT. BANK ACEH SYARIAH LANGSA Muhammad Safri Antoni
Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan dan Ekonomi Islam Vol 10 No 1 (2018): JURISPRUDENSI
Publisher : State of Islamic Institute Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/jurisprudensi.v10i1.870

Abstract

This study aimed to test the Influence of Excellent Service Quality, Portion of Profit Sharing and Savings Income Level of Customers of Firdaus Savings at PT. Bank Aceh Syariah Langsa empirically. The method used for data analysis was OLS (Ordinary Least Square) with double linear regression estimation model based on the results of data processing by using Eviews software program. From the research result, R2 value of 0.851 was obtained. This means that approximately 85.1 percent of the proportion of independent variables used could explain the dependent variable variation in that model. Whereas the remaining of 14.9 percent was explained by other variables that were not used in this study. While the estimation results showed that the F-count was greater than the F-table (F-calculated = 22.71 > F-table = 2.67) for the function of the amount of the savings equation. It means that all independent variables used in the estimation of this analysis model namely service, profit sharing, and income jointly gave significant effect on the amount of Firdaus Savings at PT. Bank Aceh Syariah Langsa. Thus the Coefficient of service showed a value of 1.028 which means that the higher the level of service which was equal to 1.028 percent, the savings would increase the amount of Firdaus Savings at PT. Bank Aceh Syariah Langsa for about 1.028 percent and was elastic, the Coefficient of profit sharing showed a value of 1.425 which means that any increase of profit sharing in the yield of 1.425 percent, the savings would increase the amount of Firdaus Savings at PT. Bank Aceh Syariah Langsa for about 1.425 percent and was elastic. The Coefficient of income showed a value of 0.737 which means that any increase in revenues of 0.737 percent, the savings would increase the amount of Firdaus Savings at PT. Bank Aceh Syariah Langsa for about 0.737 percent and was inelastic. Service is one of the dominant factors that affect the amount of savings in Islamic banks, then it must be put into consideration by any Islamic banks to keep improving their services. Keyword: Excellent Service Quality, Portion of Profit Sharing, Savings Income Level of Customers, Firdaus Savings at PT. Bank Aceh Syariah Langsa Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Kualitas Layanan Prima, Porsi Bagi Hasil dan Tingkat Pendapatan nasabah terhadap tabungan firdaus di PT. Bank Aceh Syariah Langsa secara empiris. Metode yang digunakan untuk analisis data adalah OLS (Ordinary Least Square) dengan model estimasi regresi linier ganda berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan program perangkat lunak Eviews. Dari hasil penelitian, diperoleh nilai R2 0,851. Ini berarti bahwa sekitar 85,1 persen dari proporsi variabel independen yang digunakan dapat menjelaskan variasi variabel dependen dalam model itu. Sedangkan sisanya 14,9 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan hasil estimasi menunjukkan bahwa F-hitung lebih besar dari F-tabel (F-hitung = 22,71> F-tabel = 2,67) untuk fungsi jumlah persamaan tabungan. Ini berarti bahwa semua variabel independen yang digunakan dalam estimasi model analisis ini yaitu layanan, bagi hasil, dan pendapatan secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap jumlah Tabungan Firdaus di PT. Bank Aceh Syariah Langsa. Dengan demikian Koefisien layanan menunjukkan nilai 1,028 yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat layanan yang sama dengan 1,028 persen, akan meningkatkan jumlah Tabungan Firdaus di PT. Bank Aceh Syariah Langsa sekitar 1,028 persen dan elastis, Koefisien pembagian keuntungan menunjukkan nilai 1,425 yang berarti bahwa setiap peningkatan pembagian keuntungan dalam hasil 1,425 persen, akan meningkatkan jumlah Tabungan Firdaus di PT. Bank Aceh Syariah Langsa sekitar 1,425 persen dan elastis. Koefisien pendapatan menunjukkan nilai 0,737 yang berarti bahwa setiap peningkatan pendapatan sebesar 0,737 persen, akan meningkatkan jumlah Tabungan Firdaus di PT. Bank Aceh Syariah Langsa sekitar 0,737 persen dan tidak elastis. Layanan adalah salah satu faktor dominan yang mempengaruhi jumlah tabungan di bank syariah, maka harus dipertimbangkan oleh bank syariah mana pun untuk terus meningkatkan layanan mereka. Kata kunci: Kualitas Layanan Sangat Baik, Porsi Bagi Hasil, Tingkat Pendapatan Tabungan Pelanggan, Tabungan Firdaus di PT. Bank Aceh Syariah Langsa
TEORI KEADILAN (THEORY OF JUSTICE) Kajian dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Barat Fuji Rahmadi P
Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan dan Ekonomi Islam Vol 10 No 1 (2018): JURISPRUDENSI
Publisher : State of Islamic Institute Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/jurisprudensi.v10i1.871

Abstract

There is not any emphasis on the value of justice greater than this matter (that God sent His apostles and sent down His Book) to bring about justice. In the name of justice the books were revealed and the Apostles were sent. Because of this justice, the life of heaven and earth is also upheld. The evolution of the philosophy of law, which is inherent in the whole philosophy evolution, revolves around the certain problems that arise repeatedly. Among these problems, the most frequent discourse is the issue of justice in relation to the law. It happens because laws or regulations should have been fair, but in fact they often don't. Keywords: justice, philosophy, law, perspective, West, Islam Abstrak: Tiada penekanan akan nilai keadilan yang lebih besar dari pada perkara ini (bahwa Allah mengutus para rasul-Nya dan menurunkan Kitab-Nya) untuk mewujudkan keadilan. Maka dengan atas nama keadilan kitab-kitab diturunkan dan para Rasul diutus. Dengan keadilan ini pula tegaklah kehidupan langit dan bumi. Evolusi filsafat hukum, yang melekat dalam evolusi filsafat secara keseluruhan, berputar di sekitar problema tertentu yang muncul berulang-ulang. Di antara problema ini, yang paling sering menjadi diskursus adalah tentang persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau aturan perundangan harusnya adil, tapi nyatanya seringkali tidak. Kata Kunci: keadilan, filsafat, hukum, perspektif, Barat, Islam
PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MEWUJUDKAN RUMAH TANGGA SAKINAH: Bastiar Bastiar
Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan dan Ekonomi Islam Vol 10 No 1 (2018): JURISPRUDENSI
Publisher : State of Islamic Institute Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/jurisprudensi.v10i1.872

Abstract

In Islamic law, a marriage contract is not only a civil matter but also a very strong sacred bond that is worth of worship. Therefore, marriage must be maintained properly to realize the sakinah mawaddah wa rahmah family, but when it is in a sacred bond, there are some couples who are reluctant to fulfill their responsibilities and demand right that are not theirs so that the sakinah family will be difficult to be actualized. This study aimed to determine the understanding of husband and wife about rights and responbilities, and a significant relationship between the rights and obligations acomplishment of husband and wife in realizing a harmonious marriage or sakinah family. This research was normative-empirical legal research in the form of analytical prescriptive which was supported by primary and secondary data. Data collection was obtained through library research, documentation, interviews, and observation. Based on the research was conducted, it found the results: First, husband and wife understand that the position of wife and husband in the household are the same, but they have different rights and obligations, although on the other hand the community understands that the position of the wife in the family is under the husband, they understand it from fiqh salf which states that the wife must uphold her husband with an honor and glory. Second, the concept of Islamic marriage teaches that the rights possessed by husband and wife are balanced with the obligations burdened on them, a husband or wife has balanced obligations. Third, to build a harmonious, peace and peaceful family, they can be performed with developing the Islamic teachings, fostering the mutual respect, coaching the efficient living attitudes, and training a self-awareness from each married couples. Key Words: Fulfillment, Rights and Responbilities, Husband and Wife, Sakinah Household. Abstrak: Dalam hukum Islam akad perkawinan bukan hanya perkara perdata semata, melainkan juga ikatan suci yang sangat kokoh yang bernilai ibadah. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga akan terwujudnya keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, namun ketika telah berada dalam ikatan suci, ada pasangan yang enggan memenuhi kewajiban dan penuntutan hak yang diluar haknya maka keluarga sakinah sebagaimana harapan akan sulit terealisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman pasangan suami istri tentang hak dan kewajiban suami istri, dan hubungan yang signifikan antara pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri dalam mewujudkan perkawinan yang harmonis atau perwujudan keluarga sakinah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dalam bentuk preskriptif analitis yang didukung oleh data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui studi pustaka, dokumentasi, wawancara, dan observasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan hasil: Pertama, Suami istri memahami bahwa kedudukan istri dan suami dalam rumah tangga sama, namun memiliki hak dan kewajiban yang berbeda, meskipun disisi lain masyarakat memahami bahwa kedudukan istri dalam keluarga berada di bawah suami, hal ini mereka pahami dari pemahaman fikih salaf yang menyebutkan bahwa istri harus menjunjung tinggi suaminya dengan kehormatan dan kemuliaan. Kedua, Konsep pekawinan Islam mengajarkan bahwa hak-hak yang dimiliki oleh suami maupun isteri adalah seimbang dengan kewajiban yang dibebankan kepada mereka,seorang suami atau isteri memiliki kewajiban-kewajiban yang seimbang. Ketiga, untuk mewujufkan keluarga yang harmonis, sakinah dan penuh kedamaian dapat di lakukan dengan cara Pembinaan penghayatan ajaran agama Islam, Pembinaan sikap saling menghormati, Pembinaan sikap Hidup Efisien, dan Pembinaan sikap suka mawas diri dari masing-masing pasangan suami isteri. Kata Kunci: Pemenuhan, Hak dan Kewajiban, Suami Istri, Rumah Tangga
LEGISLASI HUKUM KELUARGA DI ACEH PASCA OTONOMI KHUSUS Muhammad Nasir
Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan dan Ekonomi Islam Vol 10 No 1 (2018): JURISPRUDENSI
Publisher : State of Islamic Institute Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/jurisprudensi.v10i1.873

Abstract

After special autonomy through the mandate of Law Number 18 Year 2001 concerning special autonomy which was later renewed with Law Number 11 of 2006 concerning Aceh Government, there are big opportunities for the people of Aceh to legalize a separate family law aside from applicable national law as contained in the Act. Number 1 of 1974 concerning marriage and KHI. The desire of the Acehnese to make their own law can be seen from the fatwas which is made by Scholars of Aceh. In fact, toward the 17 years of special autonomy, family law legislation has not been carried out yet, it is very different from the jinayat and muamalah law which has been legislated in the form of the Aceh Qanun. This paper described scientifically the opportunity for legislation in a legal perspective, and the dynamics that require the legalization and strategies so that the family law qanun can be effective as a material law regarding marriage in Aceh. Keywords: Legislation, Family Law, and Special Autonomy Abstrak: Pasca otonomi khusus melalui amanat UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus yang kemudian di perbaharui dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, terbuka peluang yang lebar bagi masyarakat Aceh untuk melakukan legislasi hukum keluarga tersendiri selain hukum yang berlaku secara nasional sebagaimana terdapat pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI. Keinginan masyarakat Aceh untuk membuat hukum sendiri terlihat dari fatwa-fatwa yang dikeluarkan pada Ulama Aceh. Hanya saja, menjelang 17 tahun Otonomi khusus, legislasi hukum keluarga belum juga dilakukan, sangat berbeda dengan hukum jinayat dan hukum muamalah yang telak dilakukan legislasi dalam bentuk qanun Aceh. Tulisan ini akan menggambarkan secara ilmiah mengenai peluang legislasi tersebut perspektif hukum, juga menggambarkan dinamika yang menghendaki dilakukannya legisasi serta strategi yang harus dilakukan agar qanun hukum keluarga tersebut dapat berlaku efektif sebagai hukum materil mengenai perkawinan di Aceh. Kata Kunci: Legislasi, Hukum Keluarga, dan Otonomi Khusus
Telaah Perbuatan dan Hubungan Hukum Dalam Fatwa DSN-MUI Tentang Ijarah Muntahiya Bit-Tamlik Muhammad Dayyan
Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan dan Ekonomi Islam Vol 10 No 1 (2018): JURISPRUDENSI
Publisher : State of Islamic Institute Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/jurisprudensi.v10i1.875

Abstract

Development in the business sector is very dynamic and requires a number of legal fiqh which are then set forth in positive law in the form of legislation and regulations issued by financial institutions such as Bank Indonesia as the central bank that has the authority to regulate the operation of commercial banks in a country. One of the business instruments in Islam is the muamalah contract in the form of rent and sale and purchase which has now developed into Ijarah Muntahiya bit Tamlik (IMBT) as one of the financing instruments in sharia financial institutions. It was formulated in fatwa Number 27 / DSN-MUI / III / 2002 concerning IMBT. This article will answer how the process of the fatwa came out as a product of Ulama's Ijtihad? What are the legal actions formulated in the fatwa. What is the legal relationship in the IMBT agreement, and has the IMBT fatwa answered the needs of today's ummah in Indonesia? By library method approach it was found that legal actions in the IMBT fatwa were still partial between rent and sale and purchase or sometimes even though the formulation was harmonious and the conditions were put together. In the case of legal actions there is confusion in which one name is IMBT but contains a number of separate legal actions. Then between one legal act of lease and a legal act of purchase is bound by a promise that can be denied. Of course there are weaknesses that in practice will be parties who are harmed if the promise is not fulfilled. It has a weak legal relationship between the parties. Then it needs further study on how the IMBT really produces a strong legal relationship and mutual protection. Keywords: Fatwa, IMBT dan Hubungan Hukum Abstrak: Perkembangan dalam bidang bisnis sangat dinamis dan membutuhkan sejumlah kepastian hukum secara fikih yang kemudian dituangkan dalam hukum positif dalam bentuk perundang-undangan maupun peraturan yang dikeluarkan oleh institusi keuangan seperti Bank Indonesia selaku Bank sentral yang memiliki wewenang untuk mengatur jalannya bank komersial disuatu Negara. Salah satu instrumen bisnis dalam Islam adalah akad muamalah berupa sewa menyewa maupun jual beli yang kini telah berkembang menjadi Ijarah Muntahiya bit Tamlik (IMBT) sebagai salah satu instrumen pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Ketentuan ini kemudian dirumuskan dalam fatwa Nomor 27/DSNMUI/III/2002 tentang IMBT. Artikel ini akan menjawab bagaimana proses lahirnya fatwa IMBT sebagai produk Ijtihad Ulama? Bagaimana perbuatan hukum yang dirumuskan dalam fatwa IMBT. Bagaimana pula hubungan hukum dalam akad IMBT serta apakah fatwa IMBT sudah menjawab kebutuhan ummat masa kini di Indonesia? Dengan pendekatan metode kepustakaan ditemukan bahwa perbuatan hukum dalam fatwa IMBT masih bersifat parsial antara sewa dengan jual beli atau adakalanya hibah meskipun dalam perumusannya rukun dan syaratnya disatukan. Dalam hal perbuatan hukum ada kerancuan dimana satu nama IMBT tapi mengandung sejumlah perbuatan hukum yang terpisah. Kemudian antara satu perbuatan hukum sewa dan perbuatan hukum beli diikat oleh janji yang sifatnya boleh dingkari. Tentu ini ada kelemahan yang dalam prakteknya akan ada pihak yang dirugikan jika janji itu tidak ditepati. Tentu ini melahirkan hubungan hukum yang masih lemah antara para pihak. Maka perlu kajian lebih lanjut bagaimana dalam IMBT betul-betul melahirkan hubungan hukum yang kuat serta saling melindungi. Kata Kunci: Fatwa, IMBT dan Hubungan Hukum
FIQH MAQASHID AL-KHITHAB: MUHAWALAT AL-'UTHUR 'ALA MAFHUM AL-MUSAWAH FI-SYAHADAT RAJUL WA-IMRAATAYN Husni Mubarrak
Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan dan Ekonomi Islam Vol 12 No 1 (2020): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam
Publisher : State of Islamic Institute Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/jurisprudensi.v12i1.1461

Abstract

This article examines the problem of the diversity of interpretations of the testimony of two women equal to the testimony of one man in surah Al-Baqarah, verse 282. A number of interpretations that have surfaced use the hujjah, naqliy or aqliy, to reinforce the view that the testimony of two women is equal to one man. Some even return it to the verse of ta'abbudiy (unthinkable), so it does not open alternative interpretations because the verse is understood as final. By using the concept of "Fiqh Maqashid al-Khithab" as an ethical concept to understand the definition and meaning of the verses in a more equal, this article examines the discussions about the interpretation of the verses of "two women and one man".The result show that based on summarized from various treasures the book of commentaries on the Qur'an, classic and contemporary the intrepetation has various meaning about the concept of ta'abbudiy (unthinkable)This article examines the problem of the diversity of interpretations of the testimony of two women equal to the testimony of one man in surah Al-Baqarah, verse 282. A number of interpretations that have surfaced use the hujjah, naqliy or aqliy, to reinforce the view that the testimony of two women is equal to one man. Some even return it to the verse of ta'abbudiy (unthinkable), so it does not open alternative interpretations because the verse is understood as final. By using the concept of "Fiqh Maqashid al-Khithab" as an ethical concept to understand the definition and meaning of the verses in a more equal, this article examines the discussions about the interpretation of the verses of "two women and one man".The result show that based on summarized from various treasures the book of commentaries on the Qur'an, classic and contemporary the intrepetation has various meaning about the concept of ta'abbudiy (unthinkable).
KEABSAHAN NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH Zulham Wahyudani
Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan dan Ekonomi Islam Vol 12 No 1 (2020): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam
Publisher : State of Islamic Institute Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/jurisprudensi.v12i1.1508

Abstract

This study focus on exploring maslahah of the marriage registration for nikah siri. Based on the result, first; the goverment used maslahah approacj to determine the marriage registration as one of the marriage requirements. therefore, the unregistered marriages will be punished as the illegal one. Nowdays, the marriage registration had become the publication to justify the legality of someone's marriage, as well as to protect their right and obligation such as the protection of their offspring, property, life and so on. second, marriage registration cannot be negotiated to be undone by providing legal certainty through the revision of law No. 1 of 1974. This study recomended that every nikah siri should be register to the KUA to obtain their marriage legality from the government.
HUKUM ISLAM MASA KESULTANAN DELI: Radinal Mukhtar Harahap
Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan dan Ekonomi Islam Vol 12 No 1 (2020): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam
Publisher : State of Islamic Institute Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/jurisprudensi.v12i1.1535

Abstract

Islamic legal discourse on a practical level is often understood to be limited to the problem of istinbāt, fiqh or ushul fiqh. There is a challenge to expand it to include philosophy, normative and empirical cases. Study of manuscript is one of the related by that studies. This article presents Tanqīh al-Zunūn ‘an Masā'il al-Maimūn by Shaykh Hasan Maksum as an identifier of the political and social links to Islamic legal in the Deli Sultanate. From this it was found that the sultanate had a stake in the determination of the law as well as the role of the ulama in maintaining the attitude as a speaker of legal provisions. There are seven legal issues that are discussed normatively, and they originate from the existence of arguments in the community. This manuscript not just addition Islamic legal in the Deli Sultanate, it also showed the authority of Shaykh Hasan Maksum as a 'brilliant star' scholar in legal matters, although it was rarely discussed and raised at the research level.
MAQASHID SYARIAH DAN PRAKTIK SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD DI INDONESIA: Saiful Ansori Ansori
Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan dan Ekonomi Islam Vol 12 No 1 (2020): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam
Publisher : State of Islamic Institute Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/jurisprudensi.v12i1.1539

Abstract

This study aims to determine the presidential threshold system in the 2019 simultaneous elections in terms of the perspective of the maqasid shariah. The implementation of the Presidential threshold in the 2019 concurrent elections, the level of benefit and interpretations, including in the dharuriyyah. aspects. The enactment shows that there is a positive and negative impact, but the election must be continued. This is very important because it involves all aspects of the lives of Indonesian citizens, both in terms of security, protection, religion, culture, economy, law, politics and so on. Then also, the implementation of the Presidential threshold system in the 2019 simultaneous elections, the scope of benefits arising into the category of maqashid al-‘Ammah (General maqashid) which is a maqashid which covers all problems contained in the behavior of tashri’ 'which are universal such as justice, equality, tolerance, convenience and others, although it was rarely discussed and raised at the research level.

Page 5 of 22 | Total Record : 214


Filter by Year

2017 2025


Filter By Issues
All Issue Vol 17 No 2 (2025): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam Vol 17 No 1 (2025): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam Vol 16 No 2 (2024): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam Vol 16 No 1 (2024): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam Vol 15 No 2 (2023): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam Vol 15 No 1 (2023): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam Vol 14 No 2 (2022): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam Vol 14 No 1 (2022): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam Vol 13 No 2 (2021): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam Vol 13 No 1 (2021): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam Vol 12 No 2 (2020): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam Vol 12 No 1 (2020): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam Vol 11 No 2 (2019): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam (Jurisprud Vol 11 No 1 (2019): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam (Jurisprud Vol 10 No 2 (2018): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam (Jurisprud Vol 10 No 1 (2018): JURISPRUDENSI Vol 9 No 2 (2017): JURISPRUDENSI Vol 9 No 1 (2017): JURISPRUDENSI More Issue