cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
siti hatikasari
Contact Email
sitihatikasari@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jsh_fh@unib.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum
Published by Universitas Bengkulu
ISSN : 1693766X     EISSN : 25794663     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum [e-ISSN 2579-4663 dan p-ISSN 1693-766X] adalah nama baru sebagai pengganti "Jurnal Penelitian Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bengkulu sejak Tahun 1995. Jurnal "Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum" merupakan jurnal atau media informasi dan komunikasi di bidang hukum berisi artikel ilmiah hasil penelitian terkait bidang ilmu hukum yang meliputi Hukum Perdata, Hukum Ekonomi/Bisnis, Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Konstitusi, Hukum Islam, Hukum Lingkungan, Hukum Adat, Hukum Kekayaan Intelektual, Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak, Hukum Internasional dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah-masalah hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 26, No 2 (2017)" : 5 Documents clear
PERWUJUDAN SILA KE EMPAT PANCASILA SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Herlambang Herlambang
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 26, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (325.779 KB) | DOI: 10.33369/jsh.26.2.51-68

Abstract

Topik yang paling penting dibicarakan dalam komunitas pencinta hukum adalah kedudukan hukum sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pertanyaan berikutnya adalah apakah secara otomatis segala produk hukum baik berbentuk peraturan perundang-undangan, kebiasaan maupun putusan pengadilan yang ada di Indonesia telah di dasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Pancasila sebagai pokok-pokok pikiran dan suatu cita-cita hukum diantaranya agar supaya negara dimaksudkan dan ditujukan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat bangsa Indonesia. Ide dan gagasan untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, merupakan perintah konstitusional. Tulisan ini membahas secara lebih jauh tentang penelaahan terhadap nilai-nilai khusus yang terkandung dalam sila keempat dari Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebjaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang terdiri dari unsur-unsur karakteristik kerakyatan Indonesia, hikmat kebijaksanaan, musyawarah dan mufakat dan lembaga perwakilan.Kata Kunci : Pancasila, Demokrasi, Undang-Undang Dasar .
PENOLAKAN SURAT KEPERCAYAAN (LETTER OF CREDENCE) DUTA BESAR NEGARA PENGIRIM OLEH NEGARA PENERIMA DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961 TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK (KASUS PENOLAKAN SURAT KEPERCAYAAN DUTA BESAR INDONESIA OLEH BRAZIL) Lily Husni Putri
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 26, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.301 KB) | DOI: 10.33369/jsh.26.2.69-94

Abstract

Menurut pasal 4 ayat (1) Konvensi Wina 1969 tentang Hubungan Diplomatik, negara pengirim harus memastikan bahwa persetujuan(agrément) negara penerima telah diberikan bagi orang yang akan diusulkan sebagai kepala misi di negara penerima. Setelah memperolehpersetujuan (agrément) dari negara penerima, negara pengirim akan mengeluarkan surat kepercayaan(letter of credence) yang akan diserahkan oleh orang yang diakreditasikan sebagai kepala misi kepada kepala negara penerima. Pada bulan Februari 2015, calon Duta Besar Indonesia untuk Brazil yang telah disetujui Brazil tidak diperkenankan mengikuti upacara penyerahan surat kepercayaan(letter of credence) di Istana Kepresidenan Brazil. Dalam hubungan diplomatik, penundaan penyerahan surat kepercayaan(letter of credence) kepala misi yang telah disetujui oleh negara penerima adalah hal yang jarang terjadi. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa penolakan surat kepercayaan(letter of credence) kepala misi oleh negara penerima yang sebelumnya telah disetujui khususnya dalam kasus penolakan Duta Besar Indonesia untuk Brazil menurut Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.Kata kunci: penundaan, surat kepercayaan, diplomatik.
UPAYA PENANGGULANGAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERMASALAHAN ANAK DI KOTA BENGKULU Helda Rahmasari
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 26, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.354 KB) | DOI: 10.33369/jsh.26.2.95-114

Abstract

Tingkat permasalahan anak di Indonesia sangat memprihatinkan, anak-anak menjadi korban kejahatan orang dewasa, mengalami perlakuan salah maupun anak-anak menjadi pelaku tindak pidana. Sebagai sebuah negara yang terus berkembang dan semakin maju, Indonesia menghadapi banyak permasalahan yang berkaitan dengan anak, termasuk Provinsi Bengkulu yang merupakan salah satu provinsi yang sedang berkembang tidak terlepas dari permasalahan anak yang marak saat ini.  Kota Bengkulu sebagai bagian dari provinsi Bengkulu tidak terlepas dari permasalahan anak yang terjadi akhir-akhir ini di mana potret permasalahan anak yang dominan terjadi di Kota Bengkulu adalah anak jalanan, anak yang bekerja, anak putus sekolah, dan lain sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi permasalahan anak di Kota Bengkulu sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif mengenai permasalahan anak di Kota Bengkulu. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun (2016) dilakukan melalui tahapan : Persiapan meliputi administrasi penelitian, pengumpulan data primer maupun sekunder, data primer diperoleh melalui  observasi, kuisioner, dan  Wawancara (indepth interview). Pengolahan data dilakukan dengan pengecekan dan validasi data menggunakan teknik coding dan editing data.  Hasil penelitian  dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif berupa pendeskripsian permasalahan anak di Kota Bengkulu dengan metode berpikir deduktif-induktif dan sebaliknya. Hasil penelitian menunjukkan terdapat permasalahan anak di Kota Bengkulu antara lain Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), anak jalanan, pekerja anak, anak-anak disabilitas, anak terlantar, anak gepeng, dan anak putus sekolah.  Upaya yang telah dilakukan oleh Dinsos kota bersama-sama dengan Satpol PP menjaring anak jalanan untuk kemudian dimasukkan ke dalam panti.  Untuk ABH, Dinas Sosial Kota dibantu dengan SAKTI PEKSOS yaitu Pekerja Sosial dari Kementerian Sosial RI. Saat ini Dinas Sosial Provinsi Bengkulu mengatasi anak terlantar bermitra dengan lembaga-lembaga yaitu LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak). Upaya yang dilakukan BPMPPAKB untuk ABH adalah dengan memberikan advokasi dan pendampingan.Kata Kunci : Upaya,Penanggulangan, Perlindungan Hukum, Permasalahan, anak
TANGGUNG GUGAT PEJABAT TATA USAHA NEGARA DALAM BENTUK PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH Fani Martiawan Kumara Putra
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 26, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.671 KB) | DOI: 10.33369/jsh.26.2.1-31

Abstract

Kepemilikan hak atas tanah, dapat dibuktikan dengan dikeluarkannya sertipikat hak atas tanah yang merupakan kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hak atas tanah dapat dijadikan jaminan pelunasan hutang sesuai dengan pengaturan hukum jaminan  dalam hal ini lembaganya jaminannya adalah Hak Tanggungan. Hak atas tanah yang dijaminkan, baik itu hak milik, hak guna bangunan atau hak guna usaha sangat bergantung pada sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan.Bilamana suatu saat ternyata sertipikat hak atas tanah yang sedang dijaminkan itu cacat dan harus dibatalkan, maka muncul tanggung gugat pejabat yang berwenang dan permasalahan terkait status dari jaminan Hak Tanggungan tersebut.Kata kunci: Pembatalan, Sertipikat, Jaminan
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2008 DALAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BERKELANJUTAN Nur Sulistyo Budi Ambarini
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 26, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.09 KB) | DOI: 10.33369/jsh.26.2.32-50

Abstract

Dalam sistem bisnis perikanan yang berkelanjutan, UMKM (Usaha Mikro Kecil dan menengah) merupakan salah satu komponen yang tidak dapat diabaikan. Sistem bisnis perikanan  meliputi pra-produksi, produksi, pengolahan hasil perikanan (pasca panen) dan pemasaran yang dilakukan oleh banyak Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang secara substansial dikeluarkan dalam rangka mendukung pemberdayaan UKM yang dianggap belum optimal, termasuk sektor perikanan. Dengan menggunakan pendekatan studi sosio-legal, hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pelaksanaan UU No. 20 tahun 2008 yang berkaitan dengan pengembangan sektor perikanan UKM, belum mencerminkan kondisi yang diharapkan dalam UU UMKM, dan belum memberikan rasa keadilan, terutama untuk sektor usaha mikro dan kecil.Kata Kunci : Implementasi, Undang-Undang, Usaha, Perikanan,   Berkelanjutan

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 34 No 2 (2025) Vol 34 No 1 (2025) Vol 33 No 2 (2024) Vol 33 No 1 (2024) Vol 32 No 2 (2023) Vol 32 No 1 (2023) Vol 31 No 2 (2022) Vol 31 No 1 (2022) Vol 30 No 2 (2021) Vol 30, No 1 (2021) Vol 29, No 2 (2020) Vol 29 No 2 (2020) Vol 29, No 1 (2020) Vol 28, No 2 (2019) Vol 28, No 1 (2019) Vol 27, No 2 (2018) Vol 27, No 1 (2018) Vol 26, No 2 (2017) Vol 24 No 2 (2015) Vol 22, No 1 (2013) More Issue