Garuda - Garba Rujukan Digital

USAHA PERIKANAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERKELANJUTAN Nur Sulistyo Budi Ambarini; Edra Satmaidi; Tito Sofyan
Bina Hukum Lingkungan Vol 2, No 2 (2018): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

ABSTRAK Usaha perikanan di Bengkulu secara umum dilakukan nelayan tradisional, yang menggunakan peralatan tradisional dan sederhana. Berpedoman pada cara-cara dan aturan yang mengandung nilai-nilai sebagai kearifan lokal. Hal tersebut masih berlaku hingga saat ini dalam kegiatan perikanan. Penelitian hukum non doktrinal dengan pendekatan socio-legal research ini berupaya mengkaji nilai-nilai kearifan lokal berkaitan dengan aktivitas perikanan di Bengkulu. Penelitian dengan metode pengamatan dan wawancara di wilayah pesisir untuk memperoleh data primer. Hasil penelitian menunjukan bahwa saat ini nilai-nilai kearifan lokal berkaitan usaha perikanan telah mengalami perubahan bersamaan dengan berjalannya waktu. Meski demikian nilai-nilai yang bersifat positif dan universal, perlu dipertahankan dan dikembangkan dalam upaya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berkelanjutan. Oleh karena itu perlu diformulasikan dalam bentuk Peraturan Desa atau Peraturan Daerah. Hal tersebut penting untuk keberlanjutan ekonomi, sosial dan ekologis. Kata kunci: Berkelanjutan; Kearifan–lokal; Kelautan; Perikanan; Usaha. ABSTRACT Fishing business in Bengkulu is generally done by traditional fishermen, who use traditional and simple equipment. Guided by means and rules that contain values as local wisdom. This is still true to date in fisheries activities. Non-doctrinal legal research using socio-legal research approach attempts to examine the values of local wisdom related to fishery activities in Bengkulu. Research with observation methods and interviews in coastal areas to obtain primary data. The results showed that the current values of local wisdom related to fishery business has changed along with the passage of time. Nevertheless, values that are positive and universal, need to be maintained and developed in the efforts of sustainable management of marine resources and fisheries. Therefore it needs to be formulated in the form of Village Regulation or Regional Regulation. It is important for economic, social and ecological sustainability. Keywords: Business; Fisheries; Local Wisdom; Marine; Sustainability.

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2008 DALAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BERKELANJUTAN Nur Sulistyo Budi Ambarini
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 26, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Bengkulu

Dalam sistem bisnis perikanan yang berkelanjutan, UMKM (Usaha Mikro Kecil dan menengah) merupakan salah satu komponen yang tidak dapat diabaikan. Sistem bisnis perikanan meliputi pra-produksi, produksi, pengolahan hasil perikanan (pasca panen) dan pemasaran yang dilakukan oleh banyak Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang secara substansial dikeluarkan dalam rangka mendukung pemberdayaan UKM yang dianggap belum optimal, termasuk sektor perikanan. Dengan menggunakan pendekatan studi sosio-legal, hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pelaksanaan UU No. 20 tahun 2008 yang berkaitan dengan pengembangan sektor perikanan UKM, belum mencerminkan kondisi yang diharapkan dalam UU UMKM, dan belum memberikan rasa keadilan, terutama untuk sektor usaha mikro dan kecil.Kata Kunci : Implementasi, Undang-Undang, Usaha, Perikanan, Berkelanjutan

THE IMPLEMENTATION OF PARENT’S RESPONSIBILITIES (HOMELESS) TOWARDS CHILDREN WELFARE ACCORDING TO REGULATION’S NO. 4 OF 1979 ON CHILDREN WELFARE IN BENGKULU CITY Ardani Mahendra; Joko Susetyanto; Nur Sulistyo Budi Ambarini
Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2020): April 2020
Publisher : Universitas Bengkulu

The aims of the study entitled “Parents’ Responsibilities toward Children Welfare According to Regulations No. 4 of 1979 on Children Welfare (A Case Study on the Homeless in Bengkulu City) Analyzed by Using Theory of Role” were to analyze the implementation of parents’ responsibilities (homeless) toward children welfare in Bengkulu City, and to analyze the factors influenced the failure in performing parents’ responsibilities (homeless) in ensuring the welfare of children in Bengkulu City. The method used was empirical legal research with descriptive characteristic. The result of the study showed that: the implementation of parents’ responsibilities (homeless) in Bengkulu City toward the children welfare was below the acceptance standard level since a majority of parents (homeless) in Bengkulu City could not perform their responsibilities as parents, and the factors influenced the failure in performing parents’ responsibilities (homeless) in ensuring the children welfare in Bengkulu City were consisted of economic factor of the family, socio-economic role of the family, the family unity, attitudes and habits of parents, as well as communication between parents and children.

IMPLEMENTATION OF BANK INDONESIA REGULATION NO. 18/40/PBI/2016 ON PAYMENT TRANSACTIONS USING CREDIT CARDS AT SHOPPING CENTERS IN BENGKULU CITY Muhammad Tedy Dorisman Setiadi; Nur Sulistyo Budi Ambarini; Widiya N Rosari
Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2019): November 2019
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/j_bengkoelenjust.v9i2.9978

The objective of the research was to study the implementation of Bank Indonesia Regulation No.18/40 / PBI / 2016 onDouble Swipe of Credit Card. The empirical juridical approach method in this researchused primary and secondary data as the main research data, through interviews and literature. A credit card is a credit facility provided by the issuing bank to its customers for transaction. From the research it was found thatin prior to the enactment of Bank Indonesia Regulation No.18/40/PBI/2016 on Payment Transactions Using Credit Cards, there were merchants that still do double swipe on credit card during payment transactions, first in the EDC (Electronic Data Capture) machine and on the cash register machine. However,due to the restriction on double swipe on credit card, this had been reduced. It was also strengthened by a strict regulation in the form of sanctions, reprimands and threats of crime committed by Bank Indonesia to merchants who conduct double swipe on credit card. The mechanism of bank issuing the credit card in giving approval is always different, but the terms and procedures are relatively the same. Legal protection of credit card users occurs when the signing of credit card approval agreement between the issuing bank and users since there is not clear juridical regulation. The problem mostlyarisingregarding the credit cards usage was credit card data scam. The only way to prevent this was through the use of credit cards properly, securely store credit cards when making payment transactions using credit cards, and understand the procedure of using a credit cardinpayment transactions properly. In case of credit card violation, the holder must report to the bank issuing the credit card and Bank Indonesia.

USAHA PERIKANAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERKELANJUTAN Nur Sulistyo Budi Ambarini; Edra Satmaidi; Tito Sofyan
Bina Hukum Lingkungan Vol 2, No 2 (2018): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

ABSTRAK Usaha perikanan di Bengkulu secara umum dilakukan nelayan tradisional, yang menggunakan peralatan tradisional dan sederhana. Berpedoman pada cara-cara dan aturan yang mengandung nilai-nilai sebagai kearifan lokal. Hal tersebut masih berlaku hingga saat ini dalam kegiatan perikanan. Penelitian hukum non doktrinal dengan pendekatan socio-legal research ini berupaya mengkaji nilai-nilai kearifan lokal berkaitan dengan aktivitas perikanan di Bengkulu. Penelitian dengan metode pengamatan dan wawancara di wilayah pesisir untuk memperoleh data primer. Hasil penelitian menunjukan bahwa saat ini nilai-nilai kearifan lokal berkaitan usaha perikanan telah mengalami perubahan bersamaan dengan berjalannya waktu. Meski demikian nilai-nilai yang bersifat positif dan universal, perlu dipertahankan dan dikembangkan dalam upaya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berkelanjutan. Oleh karena itu perlu diformulasikan dalam bentuk Peraturan Desa atau Peraturan Daerah. Hal tersebut penting untuk keberlanjutan ekonomi, sosial dan ekologis. Kata kunci: Berkelanjutan; Kearifan–lokal; Kelautan; Perikanan; Usaha. ABSTRACT Fishing business in Bengkulu is generally done by traditional fishermen, who use traditional and simple equipment. Guided by means and rules that contain values as local wisdom. This is still true to date in fisheries activities. Non-doctrinal legal research using socio-legal research approach attempts to examine the values of local wisdom related to fishery activities in Bengkulu. Research with observation methods and interviews in coastal areas to obtain primary data. The results showed that the current values of local wisdom related to fishery business has changed along with the passage of time. Nevertheless, values that are positive and universal, need to be maintained and developed in the efforts of sustainable management of marine resources and fisheries. Therefore it needs to be formulated in the form of Village Regulation or Regional Regulation. It is important for economic, social and ecological sustainability. Keywords: Business; Fisheries; Local Wisdom; Marine; Sustainability.

Eksistensi Hukum Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Di Tengah Pusaran Ekonomi Global Nur Sulistyo Budi Ambarini; Siti Hatikasari
University Of Bengkulu Law Journal Vol. 7 No. 1 (2022): APRIL
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/ubelaj.7.1.1-15

Indonesia is an archipelagic country that has a variety of natural resources that are verypotential as economic resources. These natural resources are found in various regions inIndonesia. The management of natural resources in each region is generally carried outaccording to the local culture in the area concerned. The local rules or laws have basicallybeen in effect for a long time and have been carried out from generation to generation by thelocal community. As is the case in Bengkulu Province which has natural resource potentialwith local culture and rules in managing natural resources. Regarding local law, which wasoriginally a means of managing and utilizing natural resources in the region, at this time,especially in the era of economic globalization, it is not only dealing with state law (nationallaw) but also economic and legal issues in the international context. This paper seeks toexamine the problem of how the existence of local law is related to the use and managementof natural resources in the era of economic globalization. The writing of this article isextracted from several results of legal research that has been carried out using non-doctrinallegal research methods through a socio-legal studies approach. Based on the results ofresearch in several locations in Bengkulu Province, applicable local laws relating to the useand management of natural resources have experienced a shift, although in some areas locallegal values are still believed and become guidelines for local communities. This is becauseapart from the enactment of state (national) law, the enactment of regional autonomy is alsodue to the need for economic development in the global era.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search