Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum

supremasihukum
Website

Published by Universitas Bengkulu

ISSN : 1693766X EISSN : 25794663 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum [e-ISSN 2579-4663 dan p-ISSN 1693-766X] adalah nama baru sebagai pengganti "Jurnal Penelitian Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bengkulu sejak Tahun 1995. Jurnal "Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum" merupakan jurnal atau media informasi dan komunikasi di bidang hukum berisi artikel ilmiah hasil penelitian terkait bidang ilmu hukum yang meliputi Hukum Perdata, Hukum Ekonomi/Bisnis, Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Konstitusi, Hukum Islam, Hukum Lingkungan, Hukum Adat, Hukum Kekayaan Intelektual, Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak, Hukum Internasional dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah-masalah hukum.

Arjuna Subject : -

Articles 6 Documents

Search results for , issue "Vol 28, No 1 (2019)" : 6 Documents clear

HUBUNGAN HUKUM KELUARGA DAN HUKUM KEWARISAN ISLAM DALAM MASYARAKAT MODERN INDONESIA Sirman Dahwal
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 28, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Bengkulu

Hukum keluarga dan hukum kewarisan Islam adalah dua sub sistem hukum yang merupakan bagian dari hukum Islam yang bersifat komprehensif. Orang yang ingin menjadi ahli dalam hukum Islam tidak mungkin mengabaikan hukum keluarga dan kewarisan Islam, yang boleh dikatakan sebagai “central core” dalam hukum Islam itu. Kedua macam sub sistem hukum Islam itu secara langsung mengatur hak-hak individu agar terwujud suatu kehidupan masyarakat yang mapan (stabil), sejahtera dan tenteram. Meskipun usianya sudah lebih dari empat belas abad, namun baik hukum keluarga Islam maupun hukum kewarisan Islam tetap dinamis, dalam makna pengembangan pemikiran melalui ijtihad terhadap berbagai macam permasalahan atau kasus dalam kedua macam sub sistem hukum Islam itu selalu dapat dilakukan, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Alquran dan Sunnah Rasul. Misalnya, dalam hukum keluarga, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengakui eksistensi harta bersama dalam perkawinan, yang tidak diatur, baik dalam Alquran maupun melalui Sunnah Rasul. Apabila pewarisnya meninggal dunia, tentunya harta tersebut menjadi kewajiban para ahli waris untuk membaginya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Kata Kunci: Hukum, Keluarga, Kewarisan, Islam, Masyarakat, Modern, Indoneia Family law and Islamic inheritance law are two sub-systems of law which are part of comprehensive Islamic law. People who want to become experts in Islamic law cannot ignore family law and Islamic inheritance, which can be said to be "central core" in Islamic law. Both types of sub-systems of Islamic law directly regulate individual rights in order to realize a life of an established (stable), prosperous and peaceful society. Even though it has been more than fourteen centuries old, both Islamic family law and Islamic inheritance law remain dynamic, in the sense that the development of thought through ijtihad against various problems or cases in the two types of Islamic legal sub-systems can always be done, as long as they are not contradictory with the Qur'an and the Sunnah of the Prophet. For example, in family law, Law No. 1 of 1974 recognizes the existence of shared assets in marriage, which are not regulated, both in the Qur'an and through the Sunnah of the Prophet. If the heir dies, of course the property is the obligation of the heirs to share it in accordance with applicable regulations.Keywords: Law, Family, Inheritance, Islam, Society, Modern, Indonesia

IMPLIKASI HUKUM PENGATURAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN BADUNG TERHADAP PELAKU USAHA PADA SEKTOR KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI Kadek Agus Sudiarawan; Putu Ade Hariestha Martana
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 28, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Bengkulu

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan belum dan atau tidak menerapkan UMSK Badung sesuai dengan ketentuan Pergub Nomor 76 Tahun 2017, untuk mengklasifikasikan dan merumuskan implikasi-implikasi hukum yang ditimbulkan dari pengaturan UMSK Badung dalam Pergub Nomor 76 Tahun 2017 terhadap pelaku usaha pada sektor kepariwisataan di Kabupaten Badung dan untuk menemukan mekanisme yang dapat ditempuhdan akibat hukum bila pelaku usaha belum dan atau tidak melaksanakan ketentuan UMSK Badung sesuai dengan ketentuan Pergub Nomor 76 Tahun 2017.Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode normatif empiris.Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Seluruh data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan pengaturan UMSK Badung masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya yakni kendala yang timbul dari aspek penormaan maupun pada tahapan pelaksanaan di lapangan.Adapun implikasi hukum yang potensial timbul dalam pelaksanaan Pergub ini adalah berupa perusahaan kemudian mengajukan penangguhan pembayaran UMSK karena ketidakmampuan membayar dan atau perusahaan berusaha melakukan penundaan pembayaran UMSK dengan komitmen membayar.Sementara adapun mekanisme penyelesaian perselisihan terkait UMSK berdasarkan UU PPHI yaitu diawali dengan perundingan bipartit, tripartit (mediasi, konsiliasi, arbitrase), Pengadilan Hubungan Industrial dan Kasasi ke Mahkamah Agung.Kata Kunci : Implikasi, Upah Minimum Sektoral Kabupaten, Pelaku Usaha The purpose of this study was to find and identify the factors that caused the company not and or not to implement the Badung UMSK in accordance with the provisions of Governor Regulation Number 76 of 2017, to classify and formulate the legal implications arising from the regulation of UMSK Badung in the Governor Regulation Number 76 of 2017 to business actors in the tourism sector in Badung Regency and to find mechanisms that can be taken and legal consequences if the business actor has not and or has not implemented the provisions of the Badung UMSK in accordance with the provisions of the Governor Regulation Number 76 of 2017. The study was carried out using empirical normative methods. The data used in this study consisted of primary data and secondary data. All collected data were analyzed using qualitative methods. The results of the research indicated the regulation of the Badung UMSK still faces various constraints in its implementation, such as the constraints arising from the normative aspects and the implementation stages in the field. The legal implications that have the potential to arise in the implementation of this Governor Regulation are in the form of a company then submits a payment delay of UMSK due to inability to pay and or the company tries to postpone payment of the UMSK with a commitment to pay. While the dispute resolution mechanism related to UMSK is based on the PPHI Law, which begins with bipartite, tripartite, (mediation, conciliation, arbitration), Industrial relations court and cassation to the Supreme Court.Keywords: Implications, District Sectoral Minimum Wages, Business Actors, Governor Regulation Number 76 of 2017

URGENSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN BERBASIS SISTEM MANAJEMEN RISIKO BAGI PERLINDUNGAN KONSUMEN Ahmad Zazili
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 28, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Bengkulu

Permasalahan utama keamanan produk pangan adalah belum terjaminnya keamanan, mutu dan kualitas. Banyak produk pangan yang beredar di pasaran tidak aman dikonsumsi karena tercemar mikroba, cemaran kimiawi, serta mengandung bahan kimia berbahaya seperti formalin, boraks, rhodamin B, metil yellow. Untuk melindungi kepentingan konsumen maka diperlukan pengawasan terhadap pelaku usaha pangan. Bentuk pengawasan yang dapat dilakukan adalah pengawasan berbasis sistem manajemen risiko. Pengawasan terhadap keamanan produk pangan merupakan amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.Kata kunci: Pengawasan Keamanan Pangan, Sistem Manajemen Risiko, Perlindungan Konsumen The main issues of food safety is around the safety and quality. Many food products on the market unsafe to consumption because have microbial contamination, chemical contamination, and contain hazardous chemicals such as formaldehyde, borax, rhodamine B, methyl yellow. To protect of consumers need supervision to food producers by the risk management system. Supervision of food product security is mandated by Bill Of The Republic Of Indonesia Number 8 Year 1999 Concerning Consumer Protection, and Bill Of The Republic Of Indonesia Number 18 Year 2012 Concerning Food Keywords: Supervision of Food Safety, Management Risk System, Consumer Protection. A

PENJABARAN PRINSIP DEMOKRASI DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN DAERAH Anak Agung Istri Ari Atu Dewi; Luh Nila Winarni
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 28, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Bengkulu

Prinsip demokrasi yang dianut oleh Indonesia menuntut adanya transparansi dan keterbukaan dalam pembentukan kebijakan daerah. Secara legal formal prinsip demokrasi diatur dalam UU 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam konteks ini, perlu dikaji dan dipahami apakah dalam pembentukan kebijakan daerah sudah berasaskan prinsip demokrasi serta perlu dikaji makna demokrasi dalam pembentukan kebijakan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan filsafat. Hasil pembahasan adalah 1) bahwa makna dari penjabaran prinsip demokrasi dalam pembentukan kebijakan daerah dipahami pelibatan masyarakat dalam pembentukan kebijakan daerah. Pelibatan masyarakat dalam konteks legal formal disebut partisipasi masyarakat yang wajib terlibat dalam setiap tahapan pembentukan kebijakan daerah. 2) Penjabaran prinsip demokrasi yang dimaknai sebagai partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan daerah dilakukan pada setiap proses pembentukan kebijakan daerah. Mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan kebijakan hukum daerah serta penjabaran prinsip demokrasi juga dituangkan dalam subtansi kebijakan hukum daerah.Kata Kunci : Demokrasi, Pembentukan Kebijakan Daerah The principles of democracy adopted by transparency and openness in the formation of regional policies. Legally formal democratic principles are regulated in Law 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation. In this context, it is necessary to study and understand about the formation of regional policies based on democratic principles and the meaning of democracy. The research method used is a normative research with statue approach and philosophical approach. The results of discussion are 1) the meaning of the elaboration of the democracy principles in the formation of regional policies is understood as involve the community in the formation of regional policies. Community involvement is called community participation which must be involved in every stage of regional policy formation. 2) The descriptions of principle of democracy to described in every process when forming regional policies, starting from the planning, drafting, discussion, determination and promulgation of regional legal policies. The democracy principles must be described in substance of regional legal policies.Keywords : Democracy, Formation of Regional Policies

PENGATURAN ALIH TEKNOLOGI PADA KEGIATAN PENANAMAN MODAL UNTUK PERCEPATAN PENGUASAAN TEKNOLOGI DI INDONESIA Candra Irawan
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 28, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Bengkulu

Di masa depan diharapkan Indonesia memiliki peraturan alih teknologi dalam kegiatan penanaman modal langsung. Hal ini dibutuhkan karena kehadiran perusahaan asing di Indonesia ternyata tidak diikuti dengan terjadinya alih teknologi kepada Indonesia. Sementara perusahaan asing tersebut mendapatkan banyak fasilitas penanaman modal (keringanan pajak, pembebasan bea masuk, lahan, repatriasi keuntungan) memanfaatkan pasar Indonesia yang besar (245 juta penduduk). Negara harus berperan memaksa terjadinya alih teknologi melalui aturan hukum, baik pengaturan secara sui generis maupun tersebar pada peraturan lain yang relevan.Kata Kunci: pengaturan, Alih Teknologi, Penanaman Modal In the future, Indonesia has the technology transfer regulations in direct investment activities. This is necessary because of the presence of foreign companies in Indonesia was not followed by the transfer of technology to Indonesia. While foreign companies are getting a lot of investment facilities (tax breaks, duty exemptions, land, repatriation of profits) utilized large Indonesian market (245 million people). State must act to force the transfer of technology through the rule of law, good arrangement sui generis and spread on other relevant regulations.Keywords: Technology Transfer, Investmen

TRANSFORMASI PENGATURAN PERDAGANGAN JASA PERAWAT : PERSPEKTIF GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN Junia Adolfina Blegur Laumuri
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 28, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Bengkulu

ASEAN Economic Community (AEC) tidak hanya menciptakan pasar melalui perdagangan barang tetapi juga pasar tenaga kerja profesional, termasuk perawat. Oleh karena itu untuk mengatur liberalisasi perdagangan jasa keperawatan di ASEAN maka dibentuk MRA on Nursing Services dengan tujuan untuk memfasilitasi perpindahan tenaga profesional perawat antar negara ASEAN dengan mengkaji menggunakan teori transformasi terkait perdagangan jasa perawat dari perspektif perjanjian internasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menemukan kejelasan mengenai transformasi pengaturan perdagangan jasa perawat terkait MRA on Nursing Services dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan.Adapun metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan liberalisasi perdagangan jasa keperawatan khususnya terkait tenaga perawat diperbolehkan dan dapat dilakukan dengan memenuhi prinsip-prinsip yang diatur dalam GATS yakni dalam Pasal 1, Pasal VI ayat (4) dan dalam Pasal VII GATS dan belum terbentunya konsil keperawatan di Indonesia tidak hanya mengabaikan ketentuan dalam Pasal 63 UU Keperawatan tetapi juga dapat berpotensi menghambat pelaksanaan MRA on nursing services di Indonesia khususnya terkait Article III MRA on nursing services, oleh karena itu pelaksanaan transformasi ketentuan tentang perdagangan jasa perawat belum dapat dilakukan secara maksimal sesuai dengan konteks MRA on nursing services.Kata kunci: Perdagangan Jasa, Perawat, GATS, Mutual Recognition ArrangementsThe ASEAN Economic Community (AEC) not only opens the flow of trade in goods but also the professional labor market, including nurses. Therefore, to regulate the trade liberalization of nursing services in ASEAN, MRA on Nursing Services was formed with the aim of facilitating the transfer of professional nurses between ASEAN countries by examining the use of transformation theories related to the trade of nursing services from the perspective of international agreements based on Act No. 38 Year 2014 concerning Nursing. This study aims to find clarity regarding the transformation of the trade arrangements of nursing services related to MRA on Nursing Services in Law Number 38 Year 2014 concerning Nursing. The research method in this research is the normative legal research method with using the statue approach and the conceptual approach. The results of the study show that the regulation of trade liberalization of nursing services specifically related to nurses is permitted and can be done by fulfilling the principles set out in GATS namely in Article 1, Article VI paragraph (4) and in Article VII GATS and the absence of nursing counseling in Indonesia does not only ignore the provisions in Article 63 of the Nursing Law can also potentially hamper the implementation of MRA on nursing services in Indonesia, particularly in relation to Article III MRA on nursing services, therefore the transformation of provisions regarding the trade of nurse services cannot be carried out optimally in accordance with the context of MRA on nursing services. Keywords : Trade in Services, Nurse, GATS, Mutual Recognition Arrangements

Page 1 of 1 | Total Record : 6

Filter by Year

2019 2019

Filter By Issues

All Issue Vol 34 No 2 (2025) Vol 34 No 1 (2025) Vol 33 No 2 (2024) Vol 33 No 1 (2024) Vol 32 No 2 (2023) Vol 32 No 1 (2023) Vol 31 No 2 (2022) Vol 31 No 1 (2022) Vol 30 No 2 (2021) Vol 30, No 1 (2021) Vol 29, No 2 (2020) Vol 29 No 2 (2020) Vol 29, No 1 (2020) Vol 28, No 2 (2019) Vol 28, No 1 (2019) Vol 27, No 2 (2018) Vol 27, No 1 (2018) Vol 26, No 2 (2017) Vol 24 No 2 (2015) Vol 22, No 1 (2013) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
siti hatikasari

Contact Email
sitihatikasari@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
jsh_fh@unib.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota bengkulu,

Bengkulu

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name siti hatikasari

Contact Email sitihatikasari@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official jsh_fh@unib.ac.id

Editorial Address -

Location Kota bengkulu, Bengkulu INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
siti hatikasari

Contact Email
sitihatikasari@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
jsh_fh@unib.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota bengkulu,

Bengkulu

INDONESIA