Garuda - Garba Rujukan Digital

EFEKTIVITAS PENARIKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN OLEH PERANGKAT DESA DI DESA PANGANDARAN KECAMATAN PENGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN Hendra Hermawan
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Latar belakang penelitian ini adalah: Masih adanya masyarakat sebagai wajib pajak di Desa Pangandaran yang tidak membayar pajak tepat pada waktunya, acuh tak acuh mengenai pembayaran pajak, dan alasan mengenai belum tahunya prosedur tentang pembayaran pajak dan ada juga masalah mengenai keuangan, sehingga membuat terlambatnya masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak. Contoh: dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan masih banyak yang tidak dengan `sadar membayarnya. Kesadaran masyarakat akan wajib pajak masih kurang. Contoh masih banyak masyarakat yang tidak membayar pajak pada waktu yang telah ditentukan, dengan alasan tidak memiliki uang. Banyak masyarakat dari luar Desa yang memiliki tanah di desa Pangandaran , sehingga penarikan pajak dirasa sulit. Contoh tanah yang berada di wilayah wilayah pangandaran sebagian besarnya merupakan lahan investasi, sehingga lambannya membayar pajak yang dikarenakan mereka tinggal di luar kabupaten Pangandaran. Rumusan masalah dalam penelitian Bagaimana efektivitas penarikan pajak bumi dan bangunan? Apa saja hambatan-hambatan yang terjadi dalam efektivitas penarikan pajak bumi dan bangunan ? Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi hambatan-hambatan yang terjadi dalam efektivitas penarikan pajak bumi dan bangunan? Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan sampel penelitian berjumlah 10 orang pegawai. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: Berdasarkan skor rata-rata tiap item pertanyaan yang penulis ajukan kepada informan jika dipersentasekan untuk kategori kurang baik sebesar 6%. Untuk kategori cukup baik sebesar 1% dan untuk kategori baik sebesar 93%. Dengan kata lain Efektivitas Penarikan Pajak Bumi Dan Bangunan Oleh Perangkat Desa Di Desa Pangandaran Kecamatan Pengandaran Kabupaten Pangandaran, Sebesar 93%. Hambatan-hambatan yang muncul dalam efektivitas penarikan pajak bumi dan bangunan oleh perangkat desa di Desa Pangandaran Kecamatan Pengandaran Kabupaten Pangandaran adalah kualitas SDM aparat desa . kemampuan aparat desa dalam menyelesaikan seluruh pekerjaan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya masih kurang dan kemampuan aparat desa dalam menyelesaikan pekerjaan sebelum waktu yang telah ditentukan. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani hambatan-hambatan yang terjadi selama efektivitas penarikan pajak bumi dan bangunan oleh perangkat desa di Desa Pangandaran Kecamatan Pengandaran Kabupaten Pangandaran adalah:hendaknya lebih meningkatkan SDM pelaksana kebijakan,dengan meningkatkan pendidikan,pembinaan dan pelatihan sehingga kemampuan SDMnya meningkat dan mampu melaksanakan kebijakan,kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kata Kunci: Efektivitas Penarikan Pajak Bumi Dan Bangunan, Perangkat Desa

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DI KABUPATEN CIAMIS Dinar Andriyani
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Penelitian ini dilatar belakangi dengan ditemukan beberapa permasalahan seperti keterbatasan perlengkapan pengungsian, kurangnya ketersediaan akomodasi bagi korban bencana, masih kurangnya dana yang disalurkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada korban bencana pergeseran tanah, serta masih kurangnya sumberdaya manusia yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, selanjutnya untuk membatasi maslah yang diteliti penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1) bagaimana impelementasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2014 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Ciamis? 2) Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan peraturan daerah nomor 8 tahun 2014 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Ciamis? 3) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan peraturan daerah nomor 8 tahun 2014 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Ciamis?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak menggandakan perhitungan. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis dan masyarakat di Desa Sindangsari. Teknik pengmpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik pengelolaan atau analisis data melalui langkah-langkah yaitu reduksi data, display data dan menarik kesimpulan atau verifikasi.Berdasarkan hasil penelitian bahwa peraturan daerah Kabupaten Ciamis nomor 8 tahun 2014 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana secara umum sudah dilaksanakan dengan baik. Hambatan yang dihadapi berupa kurang jelasnya alur untuk melaksanakan koordinasi, Belum optimalnya pelaksanaan informasi secara cepat dan terintegrasi pada masyarakat. Upaya yang dilakukan berupa memperjelas alur untuk melakukan koordinasi, Melakukan penyempaian informasi secara cepat dan terintegrasi, Melakukan sosialisasi secara cepat dengan memberikan informasi yang jelas pada masyarakat, Menambah ketersediaan atau melengkapi sarana/prasarana. Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014, Penanggulangan Bencana

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 133 TAHUN 2015 TENTANG PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PANGANDARAN Ilyas Aprilyanto
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran masih dirasa kurangmaksimal. Hal ini dikarenakan beberapa indicator seperti kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kewenangan dalam pengesahan hasil pengujian kendaraan bermotor, juga faktor peralatan dan fasilitas pengujian yang belum lengkap menjadikan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor belum maksimal.Bidang Perhubungan khususnya bagian Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran belum dapat melaksanakan pengujian kendaraan bermotor secara maksimal dikarenakan oleh faktor sumber daya manusia yang memiliki kewenangan minim dan juga faktor peralatan dan fasilitas yang belum memadai.Hambatan-hambatan yang dihadapiolehUnit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran Dalam pelaksanaan oengujian berkala kendaraan bermotor diantaranya sumber daya manusia yang memiliki kewenangan, fasilitas dan peralatan pengujian, gedung pegujian kendaraan bermotor.Upaya-upaya yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran Dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor adalah dengan mengoptimalkan segala sumber daya yang ada secara maksimal baik dari segi manusia ataupun peralatan dan juga dengan mengajukan penambahan sumber daya manusia serta penambahan peralatan yang dibutuhkan. Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Menteri Perhubungan, Pengujian Berkala,Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor

REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) OLEH PEMERINTAH DESA DI DESA KARANGSARI KECAMATAN PADAHERANG KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2015 Dewi Ayu Nurjanah
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa masih belum optimal. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa ? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa ? 3) Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa?Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa : 1) Realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa di Desa Karangsari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 belum terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan dalam realisasinya belum sepenuhnya sesuai dengan pendapat Nurcholis (2011:89) tentang tujuan pelaksanaan Alokasi Dana Desa hal ini diketahui masih adanya beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dinilai kurang tepat dan kurang sesuai dengan hasil musyawarah yang telah dilakukan masyarakat baik ditingkat dusun maupun di desa. Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa belum dapat terlaksana dengan baik. 2) Hambatan-hambatan dalam merealisasikan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang ada untuk melaksanakan berbagai kegiatan baik fisik maupun pemberdayaan masyarakat. Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa adanya hambatan dalam merealisasikan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa sehingga pelaksanaan pembangunan baik fisik maupun pemberdayaan kurang sesuai dengan hasil Musrenbangdes maupun RPJMdes. 3) Upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam merealisasikan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa hal ini dilakukan pemerintah desa dengan mengoptimalkan anggaran yang ada untuk melaksanakan berbagai kegiatan baik fisik maupun pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan kerjasama dengan masyarakat. Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa adanya upaya dalam mengatasi hambatan dalam merealisasikan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa. Kata Kunci : Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Pemerintahan Desa

KOORDINASI PERATURAN DESA CILEMPUYANG NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA OLEH PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA CILEMPUYANG KECAMATAN CIMANGGU KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012 Herri Okvianto
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Berdasarkan hasil penjajagan awal diketahui bahwa belum maksimalnya koordinasi pada Pemilihan Kepala Desa Cilempuyang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap Tahun 2012. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana koordinasi Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam koordinasi Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa ? 3) Bagaimana upaya-upaya mengatasi hambatan dalam koordinasi Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa ?Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis simpulkan bahwa : 1) Koordinasi Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa belum sepenuhnya berjalan maskimal jika dilihat dari unsur-unsur koordinasi, yakni unsur-unsur sinkronisasi yang teratur (orderly synchronization of effort), pengaturan waktu (timing) dan terpimpin (directing), harmonis(harmonius), dan tujuan yang ditetapkan (stated objective). Hasil observasi menunjukkan bahwa koordinasi dirasa masih berjalan kurang maksimal. Hal ini terlihat dari masih banyak terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan koordinasi oleh Panitia seperti waktu pelaksanaan koordinasi, tunjangan/gaji Panitia Pelaksana Pilkades yang kurang optimal. Hasil observasi penulis menunjukkan bahwa hambatan-hambatan yang ditemukan adalah kurang adanya ketegasan sanksi bagi Panitia Pelaksana Pilkades yang tidak berkomitmen secara konsekuen sehingga menimbulkan sikap terhadap pencapaian tujuan. 3) Terdapat upaya dalam mengatasi hambatan memberikan teguran kepada Anggota Panitia Penyelenggara Pilkades yang tidak ikut dalam rapat koordinasi. Hal ini guna meminimalisir kecemburuan sosial antar Panitia Pelaksana Pilkades. Memberikan insentif bagi Panitia Pelaksana Pilkades dan memberikan penyuluhan pada masyarakat sehingga pelaksanaan Pilkades dapat berlangsung sesuai target partisipasi politik masyarakat yang ditetapkan bersama. Kata Kunci : Koordinasi Peraturan Desa Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa

PENGARUH PENGAWASAN OLEH KEPALA SATUAN INTELEJEN KEAMANAN (INTELKAM) TERHADAP PELAYANAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) DI KEPOLISIAN RESORT TASIKMALAYA KOTA Agus Predi Muharom
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Penelitian yang penulis lakukan berawal dari adanya masalah bahwa kurang optimalnya pengawasan oleh Kepala Satuan Intelejen Keamanan (INTELKAM) dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan SKCK, antara lain: (1) Pembuatan SKCK dinilai dari segi waktu cukup lama oleh sebagian masyarakat, dikarenakan minimnya petugas dan sarana yang ada; (2) Tidak adanya ruang tunggu yang memadai menyebabkan antrian berdesak-desakan diantara para pembuat SKCK khususnya ketika Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) diperlukan untuk melamar pekerjaan.Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana pengawasan Kepala Satuan INTELKAM di Kepolisian Resort Tasikmalaya Kota? (2) Bagaimana pelayanan pembuatan SKCK di Kepolisian Resort Tasikmalaya Kota? (3) Bagaimana pengaruh pengawasan Kepala Satuan INTELKAM terhadap pelayanan pembuatan SKCK di Kepolisian Resort Tasikmalaya Kota?Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 27.307 orang. Terdiri dari Kasat Intelkam sebanyak 1 orang, seluruh petugas pelayanan pembuatan SKCK pengumpulan data menggunakan Library research dan Field research. Hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) Pengawasan Kasat Intelkam diperoleh rata-rata skor sebesar 322,3. Angka tersebut termasuk pada kategori baik dengan persentase sebesar 64,46%; (2) Pelayanan pembuatan SKCK diperoleh rata-rata skor sebesar 243,8. Angka tersebut termasuk pada kategori cukup dengan persentase sebesar 48,76%; dan (3) Pengaruh pengawasan Kasat Intelkam terhadap pelayanan pembuatan SKCK berdasarkan uji korelasi diperoleh nilai r sebesar 0,153 maka mempunyai hubungan positif atau searah dengan derajat keeratan termasuk kategori sangat rendah. Berdasarkan uji koefesien determinasi diperoleh nilai sebesar 2,34%. Pengawasan Kasat Intelkam secara parsial berpengaruh terhadap Pelayanan Pembuatan SKCK 2,34%. Berdasarkan uji t diperoleh nilai thitung (4,370) > ttabel (1,660), berarti bahwa Pengawasan Kasat Intelkam secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap besarnya Pelayanan Pembuatan SKCK di Kepolisian Resort Tasikmalaya Kota terbukti. Kata Kunci: Pengaruh Pengawasan, Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

PEMBINAAN KARANG TARUNA OLEH KEPALA DESA DI DESA PANULISAN BARAT KECAMATAN DAYEUHLUHUR KABUPATEN CILACAP Noefiyanda Baesti
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Kepala Desa kurang melakukan sosialisasi dengan organisasi Karang Taruna. Kepala Desa kurang memberikan pelatihan yang berkaitan dengan teknologi informasi kepada organisasi karang taruna misalnya pengurusan administrasi. Kepala Desa kurang melakukan pemantauan terhadap organisasi karang taruna. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1).Bagaimana pelaksanaan pembinaan karang taruna oleh Kepala Desa di Desa Panulisan Barat Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap? 2). Bagaimana hambatan-hambatan dalam pembinaan karang taruna oleh Kepala Desa di Desa Panulisan Barat Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap? 3). Bagaiaman upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pembinaan karang taruna oleh Kepala Desa di Desa Panulisan Barat Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap?Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Adapun langkah-langkah dalam analisis data kualitatif yaitu data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), conclusion drawing/verification (verifikasi data).Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis disimpulkan bahwa Pembinaan Karang Taruna oleh Kepala Desa di Desa Panulisan Barat dilaksanakan masih belum baik, jika disesuaikan dengan tujuan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembinaan menurut Fathoni (148 : 2006). Hambatan yang dihadapi dalam pembinaan Karang Taruna oleh Kepala Desa di Desa Panulisan Barat seperti masih terbatasnya kemampuan dan pengetahuan Kepala Desa serta minimnya anggaran untuk menggerakan seluruh anggota Karang Taruna di Desa Panulisan Barat agar dapat meningkatkan keterampilannya serta mengembangkan organisasi Karang Taruna tersebut. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut diantaranya yaitu Kepala Desa berusaha memberi motivasi baik berupa materi maupun sarana prasarana kepada organisasi Karang Taruna di Desa Panulisan Barat serta melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait yang mampu memdukung terhadap jalannya organisasi Karang Taruna. Kata Kunci : Pembinaan, Karang Taruna, Pemerintah Desa

IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DALAM PELAYANAN IZIN GANGGUAN DI KANTOR KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN Dewi Febrianti
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa implementasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan belum optimal.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana Implementasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan?, 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan ?; 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan ?.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif.Lamanya penelitian selama 7 bulan.Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara).Jumlah informan sebanyak 16 orang.Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan verifikasi data.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :1) Implementasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan belum terlaksana dengan baik sesuai dengan pendapat Wahab (2014:165). Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Implementasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan kurang baik karena masih rendahnya kemampuan petugas serta masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait pembuatan izin gangguan. 2) Adanya hambatan-hambatan antara lain : terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai, kurangnya anggaran serta kurangnya sumber daya manusia. Begitupula dengan hasil observasi bahwa kebanyakan petugas terkendala oleh sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurangnya anggaran yang mendukung. 3) Adanya upaya-upaya dengan memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana yang sudah ada, menyediakan ketersediaan anggaran serta melakukan berbagai upaya pelatihan bagi petugas. Kata Kunci : Implementasi Permendagri, Pelayanan Administrasi Terpadu, Pelayanan Izin Gangguan

PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN TARAF KESEHATAN OLEH UPPKH KECAMATAN DI DESA CILIANG KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN Ida Yunani Destianti
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Berdasarkan hasil observasi penulis diketahui bahwa pelaksanaan PKH yang belum dapat meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) BagaimanakahPelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Taraf Kesehatan?; 2) Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Taraf Kesehatan ?; 3) Bagaimana upaya-upaya yang ditempuh dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Taraf Kesehatan ?Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian selama 7 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 13 orang. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan verifikasi data.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Taraf Kesehatan oleh UPPKH Kecamatan belum terlaksana dengan optimal sesuai dengan Pedoman umum PKH (2014:78) hal tersebut dikarenakan adanya beberapa indikator yang belum terlaksana dengan baik. Begitupula berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) belum dapat Meningkatkan Taraf Kesehatan oleh UPPKH Kecamatan hal ini dibuktikan dengan kurangnya pendamping melakukan perannya dengan baik serta masih kurangnya kesadaran peserta PKH dalam melaksanakan komitmennya sesuai dengan yang ditentukan. 2) Adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Taraf Kesehatan oleh UPPKH Kecamatan yang antara lain Dalam proses pemutahiran data pendamping kesulitan karena peserta PKH kurang aktif dalam memberikan masukan maupun data yang diperlukan oleh peserta PKH dan keterbatasan Sumber daya Pendamping. 3) Adanya upaya-upaya yang ditempuh dalam mengatasai hambatan-hambatan yang timbul dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Taraf Kesehatan oleh UPPKH Kecamatan yang antara lain meningkatkan berbagai pertemuan dengan masyarakat untuk dapat berdiskusi menyelesaikan permasalahan yang terjadi terkait pelaksanaan PKH serta melakukan pendekatan dan pengawalan setiap pengaduan yang disampaikan kepada UPPKH Kabupaten. Kata Kunci : Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, Meningkatkan Taraf Kesehatan

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PAJAK DAERAH TERHADAP PENCAPAIAN TARGET PAJAK REKLAME TAHUN 2014 OLEH DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Asep Agung Nugraha
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Penelitian yang penulis lakukan berawal dari adanya masalah bahwa (1) Adanya pembatasan tempat reklame yang disediakan oleh pemerintah daerah sehingga masih banyak wajib pajak yang khawatir terhadap pemasangan reklamenya, hal ini berdampak pada penurunan realisasi penerimaan pajak reklame. Dengan adanya kebijakan tersebut berdampak pada industri dan para pengusaha membatasi pemasangan reklame (2) Kelalaian wajib pajak reklame untuk orang/ pribadi, sehingga terbukti adanya penurunan capaian realisasi penerimaan pajak reklame pada tahun anggaran 2014. Pada periode tahun anggaran 2014 realisasi hanya mencapai 80,82%.Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana implementasi kebijakan tentang pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya? (2) Bagaimana pencapaian target pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya? (3) Bagaimana pengaruh implementasi kebijakan tentang pajak daerah terhadap pencapaian target pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya? Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 782 orang. Terdiri dari seluruh pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya sebanyak 82 orang dan wajib pajak reklame sebanyak 700 orang. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan Library research dan Field research. Sedangkan untuk menentukan hubungan menggunakan rumus koefisien korelasi dan menentukan pengaruh dengan rumus koefisien determinasi dengan menggunakan Software IBM SPSS Versi 23.Hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) Implementasi Kebijakan tentang Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya diperoleh rata-rata skor sebesar 307,75 atau 69,16% termasuk pada kategori baik (2) Pencapaian Target Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya diperoleh rata-rata skor sebesar 337,83 atau 75,92%. Angka tersebut termasuk pada kategori baik (3) Pengaruh implementasi kebijakan tentang pajak daerah terhadap pencapaian target pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya dengan uji korelasi diperoleh nilai r sebesar 0,364 nilai tersebut mempunyai hubungan positif atau searah dengan derajat keeratan termasuk kategori rendah. Kata Kunci: Pengaruh Implementasi Kebijakan, Pajak Daerah, Pencapaian Target

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dini Yuliani

Contact Email
diniasyari16@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kab. ciamis,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dini Yuliani

Contact Email diniasyari16@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official diniasyari16@gmail.com

Editorial Address -

Location Kab. ciamis, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dini Yuliani

Contact Email
diniasyari16@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kab. ciamis,

Jawa barat

INDONESIA