cover
Contact Name
Dini Yuliani
Contact Email
diniasyari16@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Moderat
Published by Universitas Galuh
ISSN : 24423777     EISSN : 2622691X     DOI : -
Jurnal Ilmiah MODERAT (Modern dan Demokratis) merupakan media publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Ilmu Pemerintahan yang berada di lingkungan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh dengan Nomor ISSN: 2442-3777 yang mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa dan dosen, dengan fokus kajian Ilmu Pemerintahan. Jurnal ini terbit setiap tiga bulan sekali, yaitu: Februari, Mei, Agustus, dan November.
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
Search results for , issue "Vol 6, No 3 (2020)" : 15 Documents clear
STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DALAM MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PEMILUKADA SERENTAK TAHUN 2018 Wiyada, Rezky Angga; Kartini, Dede Sri; Mulyawan, Rahman
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i3.3494

Abstract

Penelitian ini di latarbelakangi oleh peran strategis pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sumedang dalam Pilkada 2018, bahwasanya Pemerintah dan Pemerintah daerah diharuskan melakukan singkronisasi dengan penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) yang termanifestasi berupa bantuan dan fasilitas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan basis analisis strategi yang dikemukakan oleh Mulgan (2009:19), yang berfokus terhadap aspek tujuan (purposes) dan Pembelajaran (learning). Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelenggaraan pemilukada tahun 2018 oleh pemerintah Kabupaten Sumedang berdasarkan aspek tujuan telah menunjukan adanya kerja sama antara Permerintah daerah sebagai fasilitator dengan KPU dan BAWASLU, meskipun dalam aplikasinya masih terdapat beberpa kendala di lapangan tekait ksepahaman dan koordinasi seperti tidak validnya data kependudukan KPU, serta hasil sinkronisasi data dengan Dinas Kependudukan menjadikan kurangnya tingkat keakuratan DPT. Tekait dengan aspek pembelajaran bahwa perjalanan pemilukada 2018 di Kabupaten Sumedang sudah berjalan sesuai dengan tahapan, meskipun pada prosesnya masih terdapat kendala untuk menjadi bahan evaluasi lebih lanjut seperti hambatan permsalahan teknis penyelenggaraan terkait tarik ulur kebijakan antara BAWASLU dengan Satpol PP dalam menindak pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK).Kata kunci: Stratrgi, Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Pemilu 
KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR SYAHBANDAR DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II BIAK Haz, Musdalifah; Rijal, Rijal
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i3.3594

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi faktor apa yang mempengaruhi kinerja pegawai dan bagaimana Kinerja Pegawai di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Biak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penekanan pada pendekatan Studi Kasus. Data yang digunakan yakni data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi serta data sekunder melalui penelusuran dokumen. Peneliti melakukan analisis data secara deskriptif kualitatif melalui teknik pengelolaan data dengan menggunakan model interaktif Miles, Huberman dan Saldana yakni collection, Condensation, Display, dan Conclusion Drawing/Verification Data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Pegawai di lingkup kerja Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Biak masih belum maksimal dalam memberikan pelayanan yang berorientasi kepada pelayanan prima. Hal ini dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai baik dari sisi individu/personal, pemimpin maupun sistem kerja yang selama ini diterapkan belum berjalan dengan baik. Ditinjau dari aspek indikator kinerja seperti kuantitas sumber daya manusia/pegawai yang tidak memadai, kualitas pegawai belum cukup baik dalam memberikan pelayanan, waktu kerja yang telah ditentukan dengan kedisiplinan pegawai belum terlihat secara signifikan sehingga pelayanan belum maksimal dan kerja sama yang dilakukan oleh setiap pegawai yang ada dalam mengembangkan organisasi belum maksimal dimana kualitas kinerja pegawai tidak terlihat karena tidak adanya koordinasi dan komunikasi yang dibangun oleh pegawai baik dari setiap bidang yang ada maupun dari pimpinan.
PENGEMBANGAN DESA BERBASIS SMART VILLAGE (Studi Smart Governance pada Pelayanan Prima Desa Talagasari Kabupaten Karawang) Huda, Hafny Aisyatul; Suwaryo, Utang; Sagita, Novie Indraswari
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i3.3406

Abstract

Penelitian ini di latarbelakangi dari tren pembangunan di era otonomi daerah yang saat ini berlangsung dan menjadikan desa sebagai salah satu ujung tombak/titik sentral pembangunan nasional. Desa Talagasari yang terletak di Kecamatan Talagasari Kabupaten Karawang merupakan desa dengan predikat mandiri, yang telah melakukan transformasi perubahan dalam memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat dan merupakan percontohan bagi desa-desa di Kabupaten Karawang khususnya. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis pengembangan Desa Talagasari dengan konsep smart village dengan menggunakan aspek smart governance yang dikemukakan oleh Santoso dkk (2019:15) dalam mengeksplorasi pelayanan di Desa Talagasari. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah Desa Talagasari sudah berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK) terlihat dari Akses kemudahan pelayanan masyarakat dengan memanfaatkan media sosial facebook dan whatsapp yang membantu koordinasi antara perangkat desa dengan warga masyarakat. Di samping optimalisasi partisipasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, Desa Talagasari dalam pengelolaan dana desa tersebut dilakukan berdasarkan prakarsa masyarakat terkait kebutuhan rill dalam berbagai bidang. Guna terpenuhinya transparansi informasi publik Desa Talagasari telah menerapkan keterbukaan informasi dengan memanfaatkan Sistem Informasi Desa (SID), yang mana laporan terkait anggaran desa berbentuk soft file (PDF) secara langsung masuk dan disebarkan di group whatsapp yang artinya setiap masyarakat Desa Talagasari dapat melihat laporan perkembangan keuangan desa
PELAKSANAAN PROGRAM KEBIJAKAN DESA MANDIRI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA NAGROG KECAMATAN CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT Rusmini Rusmini
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i3.3997

Abstract

Penelitian ini mengkaji  masalah yang muncul dalam perjalanan desa Mandiri. Keterbatasan SDM, fasilitas, dan kurangnya pelatihan pra program di Desa Nagrog. Tujuan pelaksanaan program ini, untuk membantu Pemerintah dan Masyarakat mengatasi masalah: permodalan atau dana, pembangunan dan kegiatan padat karya produktif dalam mewujudkan desa mandiri. Metode yang digunakan penulis yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskritif. Proses pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program di desa Mandiri desa Nagrog dibagi menjadi dua bagian, yaitu proses pelaksanaan dan tujuan pelaksanaan program desa Mandiri. Dalam proses pengelolaan organisasi dibagi menjadi dua program, yaitu desa Mandiri OKMS dan BUMDes. Tahapan Proses dijelaskan: tahap persiapan kegiatan, tahap implementasi, manajemen organisasi, mekanisme pengiriman bantuan, untuk evaluasi dan pelaporan. Tujuan program Mandiri di desa Nagrog menggambarkan bagaimana manajemen bisnis melalui BUMDes dan bagaimana implementasi proyek infrastruktur yang dikelola oleh OKMS.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI DESA TOLOLE KECAMATAN AMPIBABO KABUPATEN PARIGI MOUTONG Slamet Riadi; Anna Sawitri; Suasa Suasa
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i3.3989

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang permasalahan bahwa fenomena  Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 di Desa Tolole Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong, cenderung  belum efektif dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan Publik.Pemahaman masyarakat terkait dengan program ADD belum sepenuhnya dapat dipahami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetehui sejauh mana implementasi Kebijakan alokasi dana desa.  Dasar penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Sedangkan tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah purposive dengan jumlah informan sebanyak 7 (tujuh) orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Edward III, dimana ada empat dimensi yang digunakan untuk mengukur implementasi kebijakan ADD ialah Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Tolole Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong relativ sudah cukup baik. Khusus untuk dimensi komunikasi dan Sumber daya masih perlu untuk lebih ditingkatkan, mengingat pola sosialisasi yang dilakukan masih terbatas pada kalangan tertentu. Demikian juga halnya dengan dimensi sumber daya kualifikasi pendidikan dan kapasitas aparat desa serta sarana dan prsarana masih sangat minim. Dalam hal pengimplementasian Alokasi Dana Desa, telah dilaksanakan secara konsisten.  serta telah dijalankan   sesuai tanggung jawab/ tupoksi yang diberikan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP). Sebagai saran dalam penelitian ini, bahwa sosialisasi dan kualitas sumberdaya manusia aparat desa serta pengawasan  tentang pengelolaan dana desa perlu ditingkatkan

Page 2 of 2 | Total Record : 15