cover
Contact Name
Dini Yuliani
Contact Email
diniasyari16@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Moderat
Published by Universitas Galuh
ISSN : 24423777     EISSN : 2622691X     DOI : -
Jurnal Ilmiah MODERAT (Modern dan Demokratis) merupakan media publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Ilmu Pemerintahan yang berada di lingkungan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh dengan Nomor ISSN: 2442-3777 yang mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa dan dosen, dengan fokus kajian Ilmu Pemerintahan. Jurnal ini terbit setiap tiga bulan sekali, yaitu: Februari, Mei, Agustus, dan November.
Arjuna Subject : -
Articles 361 Documents
PERAN PETUGAS KESEHATAN PUSKESMAS LUMBUNG DALAM UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI IBU MENGENAI PEMBERIAN IMUNISASI BAYI DI DESA DARMARAJA KECAMATAN LUMBUNG KABUPATEN CIAMIS Maulana, Muhamad Nizar
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 4 (2017): -
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.94 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v3i4.862

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pemahaman para ibu akan pentingnya pemberian imunisasi pada balita, rendahnya keikutsertaan masyarakat untuk ikut program imunisasi, sebagian besar para ibu kurang memiliki kesempatan untuk hadir dalam kegiatan posyandu karena sibuk dengan pekerjaannya dan rendahnya kesadaran para ibu terhadap pentingnya kesehatan anaknya sehingga belum merupakan suatu kebutuhan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana peran Petugas Kesehatan Puskesmas Lumbung dalam upaya meningkatkan partisipasi ibu mengenai pemberian imunisasi bayi di Desa Darmaraja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis? 2) Hambatan-hambatan apa yang dihadapi Petugas Kesehatan Puskesmas Lumbung dalam upaya meningkatkan partisipasi ibu mengenai pemberian imunisasi bayi di Desa Darmaraja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis? 3) Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi Petugas Kesehatan Puskesmas Lumbung dalam upaya meningkatkan partisipasi ibu mengenai pemberian imunisasi bayi di Desa Darmaraja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis?.Metode penelitian yang di pakai adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu informan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi pustaka (literature study), studi lapangan (observasi dan wawancara).Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa: 1) Peran Petugas Kesehatan Puskesmas Lumbung dalam upaya meningkatkan partisipasi ibu mengenai pemberian imunisasi bayi di Desa Darmaraja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis secara umum telah dilaksanakan, namun demikian tedapat beberapa indikator yang pelaksanaannya belum dilaksanakan dengan baik. 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi berupa rendahnya sumber daya manusia, rendahnya tingkat ekonomi, adanya mitos kepercayaan dilingkungan masyarakat, minimnya fasilitas, kurang jelasnya informasi, kurangnya anggaran dan sumber dana dan kurang adanya kerjasama yang terjalin dengan pihak ketiga. 3) Upaya-upaya yang dilakukan yaitu memberikan kesempatan  dengan mengikutsertakan petugas pendidikan dan pelatihan, seminar dan worskhop, memberikan penjelasan dan bimbingan secara rutin pada ibu balita. Kata Kunci: Peran, Petugas Kesehatan, Partisipasi Ibu, Imunisasi Bayi
PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN PATARUMAN KOTA BANJAR TAHUN 2015 Abdillah, Ayi Hilmi
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.904 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v3i2.692

Abstract

Berdasarkan hasil observasi pelaksanaan pelayanan publik  di Kecamatan pataruman Kota Banjar belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini dikarenakan masih kurangnya Petugas kurang memberikan informasi secara detail mengenai tahapan/prosedur pengurusan  pelayanan Kartu Keluarga, Petugas kurang cepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah : 1) Bagaimanakah Pelaksanaan Pelayanan Umum di Kecamatan Pataruman Kota Banjar ? 2)_Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pelayanan Umum di Kecamatan Pataruman Kota Banjar ? 3) Bagaimanakah upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pelayanan Umum di Kecamatan Pataruman Kota Banjar ?Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Informan sebanyak 15 orang yang terdiri dari pegawai Kecamatan 5 orang dan 10 orang perwakilan masyarakat yang mendapatkan pelayanan. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Penulis mengunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.Berdasarkan hasil penelitian bahwa  : 1) Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa mengenai pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Pataruaman Kota Banjar Tahun 2015 belum dilaksanakan dengan optimal, hal ini terlihat dari masih kurangnya sosialisasi terkait persyaratan untuk mendapatkan pelayanan pembuatan KK, kurangnya koordinasi sehingga informasi mengenai prosedur pelayanan pembuatan KK dari mulai tingkat bawah sampai dengan tingkat Kecamatan tidak tersampaikan  kepada masyarakat. 2) Adanya hambatan-hambatan yang dirasakan Belum adanya sosialisasi secara rutin kepada masyarakat terkait persyaratan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, Belum adanya papan informasi untuk menyampaikan setiap informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, Kurangnya jumlah pegawai menyebabkan proses pelayanan pembuatan kartu keluarga menjadi kurang cepat. 3) adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan seperti Bekerjasama dengan Pemerintahan Desa untuk melakukan sosialisasi secara instensif mengenai persyaratan dalam pelaksanaaan pelayanan, mengaktipkan papan informsai sebagai sarana untuk menempelkan dan menyampaikan semua informasi mengenai prosedur pelayanan, mengajukan penambahan jumlah pegawi di bagian pelayanan masyarakat agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara cepat dan tepat.  Kata Kunci : Pelaksanaan, Pelayanan Publik.  
PENGARUH KOMUNIKASI PETUGAS LAPANGAN KB (PLKB) TERHADAP PARTISIPASI PASANGAN USIA SUBUR DALAM PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI DI DESA CIGUGUR KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN ASEP RAHMAN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (349.384 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v5i1.1958

Abstract

Berdasarkan hasil observasi bahwa pelaksanaan program keluarga berencana belum berjalan secara optimal, hal ini diduga disebabkan karena komunikasi dan pelayanan belum sepenuhnya dilaksanakan. Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :  1) Bagaimanakah pelaksanaan komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB)?; 2) Bagaimanakah partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi?; 3) Bagaimanakah pengaruh komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) terhadap partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi? Metode  dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Lamanya penelitian selama 7 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara dan angket). Jumlah informan  sebanyak 60 orang yang terdiri dari  petugas PLKB dan kader serta pasangan usia subur. Teknik analisa data adalah menentukan rentang, menentukan kategori penilaian, koefisien detrminasi dan uji t. Berdasarkan hasil penelitian diketahui : 1) Pelaksanaan komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) ditunjukkan dengan nilai angka rata-rata sebesar 162,56 berada pada kategori cukup, yang apabila dipresentasekan sebesar 54,19%. Angka tersebut jika dikonsultasikan dengan perhitungan Arikunto (1998:246) berada pada kategori cukup baik. Artinya   telah melaksanakan tiga strategi menurut Fitriani (2010:94). Begitupula hasil wawancara bahwa pelaksanaan komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) masih harus ditingkatkan pelaksanaanya. Sementara itu hasil observasi bahwa pelaksanaan komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) belum optimal. 2) Partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi ditunjukkan dengan nilai angka rata-rata sebesar 188.25 berada pada kategori cukup, apabila dipresentasekan sebesar 62.75%. Hasil wawancara bahwa  upaya meningkatkan partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi telah dilakukan berbagai upaya. Sedangkan berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa partisipasi pasangan usia subur masih kurang mencapai target yang diharapkan. 3) Terdapat pengaruh komunikasi PLKB terhadap partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 57,19 %, artinya 57,19 % partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi dipengaruhi oleh komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB). Kata Kunci : Komunikasi PLKB, Partisipasi Pasangan Usia Subur.
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGUJIAN BAHAN JALAN DAN BETON (Studi pada UPTD Laboratorium dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis) Nurwanda, Asep
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (142.168 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v4i1.1082

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya penerimaan retribusi bahan jalan dan beton yang dipungut oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis tahun 2011 sampai 2014 tidak stabil dan cenderung fluktuatif. Berdasarkan permasalahan pada latar belakang penelitian di atas, selanjutnya penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian bahan jalan dan beton oleh Kepala UPTD Laboratorium dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis?; 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian bahan jalan dan beton oleh Kepala UPTD Laboratorium dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis?; 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian bahan jalan dan beton oleh Kepala UPTD Laboratorium dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis? Berdasarkan hasil penelitian baik melalui observasi dan wawancara mengenai maka dapat disimpulkan, bahwa: Meningkatkan ketepatan waktu pemungutan retribusi yang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; Penyederhanaan alur dan tahapan prosedur pemunutan. Hal ini bisa diupayakan melalui pemberian sosialisasi terhadap wajib pajak mengenai tahapan pemungutan, sehingga prosesnya tidak begitu lama; dan Peningkatan daya tanggap petugas terhadap wajib retribusi dalam proses pelayanan. Hal ini bisa diupayakan melalui pemberian motivasi oleh pimpinan agar petugas mampu memberikan pelayanan dengan ketanggapan yang optimal.   Kata Kunci : Pelaksanaan, Pemungutan Retribusi, Bahan Beton Jalan      
PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DI KABUPATEN PANGANDARAN PUTRI PURWANDARI, GITA FEBI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.052 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v4i3.1696

Abstract

Berdasarkan hasil observasi awal, dapat diketahui dalam pengajuan gagasan di tingkat dusun tidak semua masyarakat aktif dalam mengajukan usulan pembangunan, kurangnya pelibatan gender dalam pelaksanaan Musrenbang Desa, dalam pelaksanaan Musrenbang Desa belum mampu mengakomodir semua kebutuhan masyarakat. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini sebanyak 23 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik pengolahan atau analisis data dalam penelitian ini yaitu: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian perencanaan partisipatif dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Bunisari Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran masih terdapat beberapa indikator yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan desa. Hambatan-hambatan yang dihadapi diantaranya pembangunan di Desa Bunisari belum mencakup semua bidang, kurangnya pelibatan perempuan dalam pelaksanaan Musrenbang Desa, sulitnya menemui kesepakatan antara para pemangku kepentingan, belum optimalnya peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kurangnya pelibatan masyarakat dalam musyawarah dusun serta banyaknya usulan dari masing-masing dusun yang belum terakomodir, terbatasnya jumlah pendamping desa yang ada menjadi salah satu penghambat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi diantaranya memberikan pemahaman pada masyarakat jika suatu pembangunan belum dapat direalisasikan tahun ini masih bisa direalisasikan tahun-tahun berikutnya, adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), untuk menemui kesepakatan antara para pemangku kepentingan melalui musyawarah dan mufakat, memberikan pengertian kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam musyawarah dusun, ada konsultasi terkait kekurangan-kekurangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dengan pendamping desa.Kata Kunci: Perencanaan, Partisipasi, Perencanaan Partisipatif.
PENINGKATAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA MELALUI PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA Djadjuli, R. Didi
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.162 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v3i2.683

Abstract

Moh. Hatta (Sri-Edi Swasono, 1987 ; 3-4) adalah arsitek Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, mengisyaratkan mengenai pembangunan perekonomian bangsa Indonesia yaitu “Kalau diperhatikan benar-benar, ada tiga soal yang berhubungan dengan pembangunan perekonomian Indonesia yang kita hadapi sekarang yaitu (1) Soal idiologi, bagaimana mengadakan susunan ekonomi yang sesuai dengan cita-cita tolong menolong, (2) Soal praktek, politik perekonomian apakah yang praktis dan perlu dijalankan dengan segera dimasa yang akan datang, dan (3) soal koordinasi, bagaimanakah mengatur pembangunan perekonomian Indonesia supaya pembangunan itu sejalan dan bersambung dengan pembangunan diseluruh dunia”.Sampai sekarang ini ketiga persoalan masih relevan yang harus dijalankan untuk memajukan pembangunan perekonomian Indonesia, apalagi abad 21 sekarang ini merupakan suatu masa munculnya era globalisasi, hal tersebut merupakan era baru peradaban manusia dimana terjadi perubahan yang sangat cepat dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam era globalisasi, dunia menjadi seolah tanpa batas yang ditandai dengan munculnya perdagangan bebas (Free Trade), antara pelaku ekonomi glaobal, implikasinya adalah kondisi pasar menjadi semakin kompetitif, tingginya tuntutan pelanggan khususnya yang berkaitan dengan kualitas produksi dan ketepatan logistic, pemenuhan hak paten, paktor lingkungan product life cycle yang kian pendek dilihat dari dimensi waktu dan motivasi produk yang harus memiliki kecenderungan meningkat, dengan demikian dituntut adanya perbaikan dalam system produksi yaitu dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi yang tepat, sehingga kualitas maupun kuantitas produksi serta efisiensi diharapkan dapat tercapai.Pada Negara-negara yang sedang berkembang dengan banyak penduduknya, tentu sangat sulit untuk menentukan pilihan teknologi yang mana yang akan dipakai atau dijalankan. Dengan demikian, perlu merencanakan pembangunan dengan memanfaatkan kemampuan teknologi yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang di Indonesia yaitu menggunakan teknologi padat karya atau teknologi padat modal dengan tidak mengesampingkan sumber-sumber yang tersedia yaitu sumber daya manusia (SDM) dan sumber alam (SDA).  Kata Kunci : Peningkatan, Pembangunan Ekonomi Indonesia, Penerapan Teknologi Tepat Guna 
PENGARUH PROFESIONALISME KERJA APARAT TERHADAP KUALITAS KERJA DI KANTOR DESA BULO WATTANG KECAMATAN PANCA RIJANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG Muhammad Ikbal; Haeruddin Syarifuddin; Saifullah Saifullah
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.33 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v5i1.1899

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Profesionalisme Kerja Aparat terhadap Kualitas Kerja Di Kantor Desa Bulo Wattang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Populasi dalam penelitian ini adalah 1453 dan sampel 94, penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, kuesioner, Study Kepustakaan. Teknik Analisis data yang digunakan adalah Statistik Deksriptif, uji Kualitas Data, uji Asumsi Klasik, analisis regresi sederhanadan Pengujian Hipotesis serta Skala Likert. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaruh Profesionalisme Kerja Aparat terhadap Kualitas Kerja di Kantor Desa Bulo Wattang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan bahwa kategori Profesionalisme Kerja Aparat di Kantor Desa Bulo Wattang sebesar 36,7% dengan kriteria “Kurang Setuju”, kemudian kategori Kualitas Kerja di Kantor Desa Bulo Wattang sebesar 37,2% kriteria “Kurang Setuju” dan kategori Pengaruh Profesionalisme Kerja Aparat terhadap Kualitas Kerja di Kantor Desa Bulo Wattang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 28,1% kriteria “Kurang Setuju”. Kata Kunci: Pengaruh, Profesionalisme Kerja, Aparat, Kualitas Kerja
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) TERHADAP TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT (Studi Deskriptif Kuantitatif di Kantor Kecamatan Ciamis) ENDAH, KIKI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.725 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v4i2.1489

Abstract

Pelayanan sebagai suatu usaha dari organisasi (pemberi pelayanan) sebagai tanggapan atas harapan masyarakat akan pelayanan yang memuaskan. Peningkatan pelayanan perlu dilakukan oleh semua pihak baik itu oleh organisasi swasta atau publik karena sangat mempengaruhi keberlangsungan organisasi terlebih pada organisasi publik yang tujuan utamanya adalah perangkat daerah terdekat dengan masyarakat yaitu sebagai unsur kewilayahan yang mengemban misi pelayanan kepada masyarakat.Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ada masyarakat yang merasa kurang puas terhadap prosedur pelayanan publik, terutama bagi masyarakat atau pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Masyarakat masih ada yang merasa tidak puas atas pelayanan IMB seperti ketepatan waktu pelayanan, kepuasan atas biaya pelayanan, kenyamanan fasilitas dan keramahan petugas pelayanan. Berdasarkan permasalahan tersebut, diduga karena masih ada petugas pelayanan yang kurang mampu memberi pelayanan secara efektif dan efisien. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif, yakni penelitian yang memiliki karakteristik adanya pengukuran fakta obyektif berfokus pada variabel, memberi tekanan pada reliabilitas, bebas nilai, melakukan analisis statistik. Dari hasil penelitian diperoleh tingkat korelasi antara kualitas pelayanan dengan kepuasan masyarakat memiliki hubungan yang sangat kuat dan mempunyai arah positif dengan nilai r = 0,985. Besarnya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat adalah sebesar 97,02%, sedangkan sebesar 2,98% dipengaruhi oleh faktor atau variabel lainnya. Dari hasil uji hipotesis diketahui bahwa thitung > ttabel (32,792 > 2,0357), maka Ha = diterima dan H0 = ditolak. Artinya kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Upaya peningkatan kualitas pelayanan oleh pemerintah, khususnya pegawai pemerintah di Kantor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis terus dilaksanakan, agar kepuasan masyarakat Kecamatan Ciamis dalam pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat ditingkatkan.  Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Kepuasan Masyarakat, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB. 
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NO 18 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN UMUM OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN PANGANDARAN Hastuti, Desi
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 4 (2017): -
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (95.971 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v3i4.854

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan diantaranya belum adanya fasilitas penerangan jalan umum yang memadai, belum banyaknya lampu penerangan jalan umum menuju jalan raya Cigugur. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015 ?, 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015 ?, 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015 ?Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum belum dilaksanakan dengan baik. Hambatan yang dihadapi berupa kurangnya bersosialisasi mengenai kejelasan tujuan dan sasaran kebijakan, kurang memiliki pemahaman atas tujuan kebijakan, kurang mempunyai sumberdaya yang memadai. Sementara itu upaya yang dilakukan berupa memahami kejelasan tujuan dan sasaran kebijakan dengan memperbanyak sosialisasi dengan pihak yang terlibat, memiliki pemahaman dan ditungtut untuk memahami isi perda, meningkatkan/memperbanyak sumberdaya manusia dengan merekrut pegawai lulusan S1.Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015, Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum
PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA BUNISEURI KECAMATAN CIPAKU KABUPATEN CIAMIS Darmawansyah, Rizwan
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 3 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (306.981 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v3i3.759

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang disebabkan karena peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis diduga belum dilaksanakan dengan baik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1).Bagaimana Peran Lembaga Pembemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis? 2).Bagaimana hambatan–hambatan dalam Peran Lembaga Pembemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis? 3).Bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan- hambatan yang timbul dalam Peran Lembaga Pembemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis?          Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriftif dengan pendekatan kualitatif dan dengan jumlah informan sebanyak 10 orang. Adapun teknik pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta verifikasi.            Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: 1).Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis sudah dilaksanakan perannya dengan baik, hal itu terbukti sebanyak 53 jawaban dengan presentasi 66,00% menjawab semua indicator sudah dilaksanakan dengan baik, kemudian hanya 27 jawaban dengan presentase 34,00% jawaban semua indikator belum dilaksanakan dengan baik. 2). Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis antara lain yaitu: a). LPM dalam merencanakan pembangunan secara partisipatif di Desa Buniseuri belum punya wadah untuk menampung aspirasi masyarakat, pemikiran/gagasan/ide yang dapat mempermudah merencanakan serta memprioritaskan kebutuhan pembangunan di Desa Buniseuri. 3). Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, maka dilakukan upaya-upaya sebagai berikut: a). Upaya LPM dalam merencanakan pembangunan secara partisipatif di Desa Buniseuri yaitu dengan membuat rembug warga minimal dua bulan satu kali.  Kata Kunci : Peran, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Page 11 of 37 | Total Record : 361