cover
Contact Name
Dini Yuliani
Contact Email
diniasyari16@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Moderat
Published by Universitas Galuh
ISSN : 24423777     EISSN : 2622691X     DOI : -
Jurnal Ilmiah MODERAT (Modern dan Demokratis) merupakan media publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Ilmu Pemerintahan yang berada di lingkungan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh dengan Nomor ISSN: 2442-3777 yang mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa dan dosen, dengan fokus kajian Ilmu Pemerintahan. Jurnal ini terbit setiap tiga bulan sekali, yaitu: Februari, Mei, Agustus, dan November.
Arjuna Subject : -
Articles 361 Documents
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DI KAWASAN OBJEK WISATA BATU HIU Sayadi Sayadi
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 3 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.156 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v3i3.758

Abstract

Implementasi kebijakan tentang retribusi tempat rekreasi ini belum berjalan dengan baik dikarenakan terdapat beberapa masalah hal tersebut terlihat dari masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), kurangnya jumlah pelaksana dilapangan, belum siapnya seluruh stakeholder wisata untuk mengembangkan kawasan wisata, masih adanya sikap pelaksana yang bersikap arogan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.  Adapun informan yang diwawancarai oleh peneliti dalam mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi adalah Kasubag umum dan kepegawaian, Bendahara penerima, Kepala UPTD wilayah Cijulang, Kasubag TU UPTD wilayah Cijulang, dan petugas pintu tolgate Batuhiu 1 orang. Dan teknik data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara.Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Di Kawasan Objek Wisata Batuhiu, belum berjalan dengan baik.hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Di Kawasan Objek Wisata Batuhiu adalah keterbatasan anggaran untuk melakukan pembinaan atau pelatihan, masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya jumlah pelaksana dilapangan, sarana dan prasarana masih kurang memadai, belum siapnya seluruh stakeholder wisata untuk mengembangkan kawasan wisata, masih adanya pelaksana dilapangan yang bersikap aroganUpaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mengatasi hambatan tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Di Kawasan Objek Wisata Batuhiu adalah Kepala Dinas memberikan pengarahan kepada petugas dilapangan, Kasubag dan Kabid mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) yang diadakan oleh Pemerintah Daerah, melakukan perawatan terhadap fasilitas yang sudah tersedia, melibatkan sukwan (sukarelawan) dalam melakukan proses pengimplementasian dilapangan. Kata Kunci : implementasi kebijakan peraturan daerah kabupaten pangandaran nomor 3   2016, retribusi tempat rekreasi, objek wisata batu hiu.
OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL OLEH DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN Ema Herdiani
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (148.116 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v3i1.657

Abstract

Latar belakang  penelitian ini adalah: Salah satu andalan PAD Kabupaten Pangandaran bersumber dari  Pajak Hotel. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa optimalisasi pemungutan pajak hotel ini masih terkendala oleh masih  kurang optimalnya pelaksana pemungut pajak, dimana terkadang tidak semua hotel memiliki kejujuran untuk dapat mematuhi  pembayaran pajak tersebut.  Hasil penjajagan diperoleh  kenyatan yang menunjukkan adanya indikasi-indikasi sebagai berikut. Kurangnya optimalnya  pemungutan pajak yang dilakukan oleh pegawai.  Tidak adanya sanksi yang tegas  yang belum  terdaftar sebagai  wajib pajak, sehingga pemilik Hotel yang menganggap dan berfikir bayar tidak  bayar pun tidak ada ruginya. Belum  maksimalnya  kinerja dari pegawai. Tidak adanya  koordinasi  yang baik antara pegawai, sehingga wajib pajak  pun malas bahkan enggan membayar pajak. Kemudian  wajib pajak menganggap pajak  bukan suatu  keharusan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut : Optimalisasi  pemungutan  pajak Hotel sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah telah terlaksana dengan baik sebesar 50%, sedangkan 37,5% belum terlaksana dengan naik. Jadi secara umum optimalisasi  pemungutan  pajak Hotel sebagai upaya meningkatkan sudah terlaksana dengan cukup baik yakni cukup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan; Hambatan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Pangandaran  dalam melaksanakan pengelolaan dalam melaksanakan pengelolaan aset daerah, adalah Kurangnya kompetensi tenaga pemungut pajak, Rendahnya kompetensi aparatur, Kurang sarana dan prasarana, SDM pegawai  terkadang tidak menetap, sehingga  dipegang oleh stap baru yang  belum  memiliki pengalaman, Tidak adanya regenerasi pegawai, dimana hambatan dalam melaksanakan optimalisasi pemungutan pajak dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. SDM  pengelolaan yang dilakukan dalam  mengelola asset daerah, sehingga efektivitas manajemen asset  belum tercapai secara optimal. Upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut. Mengadakan bintek untuk meningkatkan kompetensi pemungutan  pajak hotel Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Mengadakan seminar tentang cara melakukan sosialisasi pemungutan pajak. Menambah SDM pegawai  yang professional sehingga  dapat menyelesaikan semua masalah  tentang pemungutan pajak. Melakukan pendidikan dan pelatihan agar SDM yang ada dapat bekerja secara professional dalam  pelaksanaan pemungutan pajak. Memperketat pengawasan dan Melakukan pengkaderan pegawai yang melakukan pemungutan pajak. Kata Kunci: Optimalisasi Pemungutan Pajak Hotel, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
PELAKSANAAN PROGRAM KARANG TARUNA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA CINTARATU KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN SITI HERTANTI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.987 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v4i4.1783

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya program Karang Taruna dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dan cenderung tidak maksimal dalam melaksanakan suatu kegiatan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan 9 bulan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi. Jumlah informan sebanyak 12 orang. Teknik pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Pelaksanaan Program Karang Taruna dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. 2) Adanya hambatan-hambatan seperti kurangnya sosialisasi tentang program karang taruna kepada masyarakat, keterbatasan info yang diperoleh karang taruna dan sebagian program karang taruna masih ada yang belum terealisasikan karena minimnya dana karang taruna untuk pelaksanaan program karang taruna dan dalam bidang lingkungan hidup belum melakukan program penghijauan. 3) Upaya yang dilakukan yaitu adanya komunikasi yang baik antar ketua dan anggota,banyak menjalin kerjasama dengan intansilain, mensosialisasikan semua progrm karang taruna, dan mengajukan proposal ke intansi-intansi untuk tambahan dana, memeberikan sanksi untuk anggota yang tidak hadir dalam rapat. Kata Kunci: Pelaksanaan, Program Karang Taruna, Pembangunan Desa.
PARTAI POLITIK DAN KADERISASI (Membentuk Partai Politik yang Berkualitas Sesuai dengan Tuntutan Demokrasi) Suparman, Agus Nurulsyam; Rahman, Gilang Yuniar
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 4 (2017): -
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (135.645 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v3i4.1031

Abstract

Harapan awal dari banyaknya partai politik akan menimbulkan perubahan yang signifikan atas masa depan yang lebih baik, melalui potensi untuk kesadaran kolektif yang dibangun atas dasar partisipatoris, ternyata berbeda dengan kenyataannya. Partai politik masih tetap saja tidak dapat keluar dari fragmatisme dan bayang-bayang perebutan kekuasaan dan kerap mengangkat tema ideologis untuk tujuan-tujuan praktis yang terkadang tidak berkaitan sama sekali dengan tujuan reformasi. Ketatnya kompetisi antar partai politik dalam memperoleh dukungan dan membentuk basis massa telah memberikan membuat kecenderungan suatu partai politik untuk membiaskan ideologinya agar dapat diterima dan mendapatkan massa simpatisan. Namun pada konteks ini justru partai politik terjebak oleh pengaruh oligarki yang semakin menguat didalam tubuh partai politik itu sendiri. Kata Kunci : Demokrasi, Partai Politik, dan Ideologi.
STRATEGI DYNAMIC GOVERNANCE DALAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA BARAT Fauzi, Lukman Munawar; Iryana, Asep Bambang
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 3 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (383.418 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v3i3.749

Abstract

Menuju pemerintahan daerah kelas dunia merupakan salah satu satu unsur dan alasan penting bagi pemerintahan Jawa Barat. Oleh karena itu berbagai program dan kegiatan di lingkup pemerintahan harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik seiring berbagai tantangan dan tuntutan kebutuhan Jawa Barat. Pemenuhan terhadap kepentingan publik secara substantif  sudah selayaknya memperhatikan konsep-konsep baru sesuai dengan perkembangan zaman yang ada namun menjadi alasan penting untuk tetap juga sesuai dengan kaidah dan kondisisosial yang ada di Jawa Barat. Namun dalam realitanya masalah dan berbagai tantangan bagi Pemerintahan Jawa Barat sudah lama menjadi pusat perhatian masyarakat seiring banyaknya permasalahan pelayanan publik, dan belum optimalnya masalah pemerintahan lainnya dalam kondisi Ini mengisyaratkan bahwa program-program pemerintah belum sepenuhnya menjawab permasalahan yang ada. Beberapa faktor penyebab belum optimalnya strategi pemerintahan Jawa Barat adalah Pertama, satu budaya organisasi pemerintah, meliputi : integritas, korupsi, kemampuan dan prestasi, pasar yang berkeadilan (market), kemudahan dalam  menyesuaikan ideology dan kepercayaan,  aktivitas dan peran pemerintah, perencanaan, kebijakan pemerintah, pertumbuhan stabilitas, kebijakan serta kemandirian dan pola pikir. Kata Kunci : Strategi Pemerintahan dan Dynamic Governance
PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA OLEH PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA (PLKB) DI DESA KARANGJALADRI KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN NOVY YUNIATI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (375.077 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v5i1.1962

Abstract

Hasil observasi penulis diketahui bahwa Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran masih rendah hal ini diduga disebabkan oleh diduga disebabkan oleh kurang optimalnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa ?; 2) Bagaimana penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)?;3) Bagaimana  pengaruh Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa terhadap penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian selama 8 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara dan angket). Jumlah informan sebanyak 95 orang. Teknik analisa data melalui penentuan rentang, menentukan persentase, menganalisis hubungan dan menganalisis tingkat pengaruh serta melakukan analisis uji t. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :   1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, sudah dilaksanakan dengan cukup baik sesuai dengan prinsip-prinsip Musrenbang desa menurut Nurcholis dkk (2009:97). Hal ini dibuktikan dengan diperoleh skor rata-rata sebesar 360,6 yang berada pada interval kelas yang termasuk pada kategori tinggi jika dipersentasekan sebesar 75,92 % yang berada pada kategori cukup baik. Begitupula dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis bahwa musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan masih harus ditingkatkan pelaksanaanya karena masih kurang melibatkan masyarakat. 2) Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan faktor-faktor yang berpengaruh dalam penetapan APBdes menurut Sukamto (2014:73). Hal ini dibuktikan dengan diperoleh skor rata-rata sebesar 368,1 yang berada pada interval kelas yang termasuk pada kategori sangat baik jika dipersentasekan sebesar 77, 49 % yang berada pada kategori sangat baik. 3) Terdapat pengaruh Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa terhadap penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) sebesar 78,30% sedangkan 21,70 % adalah faktor lain yang tidak diteliti seperti kepemimpinan kepala desa dan partisipasi masyarakat.  Kata Kunci:   Musyawarah, Perencanaan, Pembangunan Desa. 
PENGARUH PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA OLEH PEMERINTAH DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA WARINGINSARI KECAMATAN LANGENSARI KOTA BANJAR Suparman, Agus Nurulsyam; Rahman, Gilang Yuniar
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (444.509 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v4i1.1084

Abstract

Penelitian yang penulis lakukan berawal dari adanya masalah 1) masih adanya masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, 2) masih adanya masyarakat yang kesulitan untuk membuka usaha, dan 3) masih adanya masyarakat yang kesulitan untuk mengembangkan usahanya. Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan  sebagai berikut: 1) Bagaimana pendirian Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintah Desa di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar? 2) Bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar? 3) Seberapa besar pengaruh pendirian Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintah Desa terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 9.385 orang dan sampel penelitian sebanyak 99 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik simple random sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Sedangkan untuk menentukan tingkat hubungan menggunakan rumus koefisien korelasi dan menentukan tingkat pengaruh menggunakan rumus koefisien determinasi. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa: 1) Pendirian Badan Usaha Milik Desa di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar telah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini ditunjukan dengan skor rata-rata sebesar 296,8 dan jika dipersentasikan hasilnya 59,95% termasuk ke dalam kategori cukup baik. 2) Pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar telah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini dapat ditunjukan dengan skor rata-rata sebesar 257,5 dan jika dipersentasikan hasilnya 52,02%, termasuk ke dalam kategori cukup baik, dan 3) Terdapat pengaruh antara pendirian Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintah Desa terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar. Hal ini ditunjukan dengan hasil koefisien determinasi sebesar 23,3% yang termasuk ke dalam kategori pengaruhnya cukup berarti.  Kata Kunci:     Pendirian Badan Usaha Milik Desa, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
PELAKSANAAN KUALITAS PELAYANAN KEBERSIHAN OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN PANGANDARAN DALAM MENUNJANG WISATA KELAS DUNIA TUTI SUSNAWATI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.381 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v4i3.1703

Abstract

Hasil observasi penulis diketahui bahwa kualitas pelayanan kebersihan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan selama ini masih kurang optimal. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  1) Bagaimanakah pelaksanaan kualitas pelayanan kebersihan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran dalam menunjang wisata kelas dunia ?; 2) Bagaimanakah hambatan-hambatan pelaksanaan kualitas pelayanan kebersihan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran dalam menunjang wisata kelas dunia ?; 3) Bagaimanakah upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan kualitas pelayanan kebersihan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran dalam menunjang wisata kelas dunia ? Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian selama 8 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan sebanyak 10 orang. Teknik analisa data melalui data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan verifikasi data.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :  1) Pelaksanaan kualitas pelayanan kebersihan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran dalam menunjang wisata kelas dunia kurang terlaksana dengan baik, karena adanya beberapa dimensi dan indikator yang pelaksanaanya masih kurang dilaksanakan dengan baik seperti masih banyaknya sampah yang tidak terangkut. Ketersediaan fasilitas fisik tempat pembuangan sampah yang masih kurang dan ketersediaan sarana pengangkut sampah masih kurang. 2) Adanya hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kualitas pelayanan kebersihan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran dalam menunjang wisata kelas dunia karena petugas kurang didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, kurangnya dukungan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan kebersihan, kurangnya anggaran yang tersedia untuk menambah kebutuhan operasional pelayanan kebersihan. 3) Adanya upaya dalam memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat antara lain melakukan penambahan anggaran dan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas fisik seperti tong sampah, kendaraan pengangkut sampah dan beko yang memadai, memberikan pelayanan secara cepat kepada masyarakat dengan cara mengadakan pendidikan dan pengarahan kepada petugas yang baru. Kata Kunci: Kualitas, Pelayanan, Kebersihan.
EVALUASI PROGRAM RASKIN OLEH TIM KOORDINASI RASKIN KECAMATAN DI DESA BUNISEURI KECAMATAN CIPAKU KABUPATEN CIAMIS Garvera, R. Rindu
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.679 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v3i2.687

Abstract

Belum Optimalnya program Raskin di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, terlihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut : 1. Kurang optimalnya dalam sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin Kecamatan atau pengelola di Desa Buniseuri tentang program Raskin; 2. Kurang optimalnya Penentuan/Penetapan RTS-PM tentang kualitas dan kuantitas Raskin; 3. Kurang optimalnya mensosialisasikan dari Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan pengelola program Raskin di Desa Buniseuri perihal penyaluran Raskin yang tidak tepat sasaran.           Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Evaluasi Program Raskin Oleh Tim Koordinasi Raskin Kecamatan di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, hambatan-hambatan yang dihadapi serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Dalam metode ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan didukung data kualitatif. Adapun  teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data-data dengan cara mempelajari buku-buku dan bahan kepustakaan lainnya yang ada hubungan dengan masalah yang diteliti dan studi lapangan, yaitu mengumpulkan data yang diperoleh secara langsung dilokasi penelitian dengan cara observasi dan wawancara.           Berdasarkan hasil penelitian akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut :1. Evaluasi Program Raskin Oleh Tim Koordinasi Raskin Kecamatan di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis belum optimal, karena masih banyaknya kendala tidak ada keterbukaan dalam evaluasi kepada masyarakat yang menerima program Raskin; 2. Hambatan yang paling menonjol dalam Evaluasi Program Raskin Oleh Tim Koordinasi Raskin Kecamatan di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis adalah kurangnya sosialisasi dari Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan pengelola program Raskin di Desa Buniseuri; 3. Upaya yang paling menonjol untuk mengatasi hambatan dalam Evaluasi Program Raskin Oleh Tim Koordinasi Raskin Kecamatan di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis adalah Tim Koordinasi Raskin Kecamatan setiap tahunnya selalu berusaha mengecek, memperbaiki dan mengevaluasi setiap kegiatan penyaluran program Raskin, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan menghimbau kepada Pengelola Raskin maupun  petugas di Desa Buniseuri untuk memberikan perhatian dan mendorong kebijakan dalam program Raskin agar berjalan dengan baik.       Berdasarkan hasil penelitan tersebut, maka dapat diajukan saran bahwa Tim Koordinasi Raskin Kecamatan hendaknya memperbaiki atau menambah RTS-PM ke daftar penerima program Raskin kepada masyarakat yang berpendapatan rendah karena masih banyak di Desa Buniseuri masyarakat berpendapatan rendah tidak mendapat program Raskin.  Kata Kunci    : Evaluasi Program Raskin, evaluasi Raskin
ISU-ISU KRUSIAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU LEGISLATIF DAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN AGUS DEDI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (152.652 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v5i1.1918

Abstract

banyak pihak karena mengandung isu-isu krusial yang menjadi perdebatan. Yang dipersoalkan dalam undang-undang tersebut adalah tentang Presidential Threshold, Parliamentary Threshold, Sistem Pemilu Terbuka, Dapil Magnitude, dan Metode Konversi Suara Saint Lague Murni.  Meskipun kelima isu krusial itu menuai pro dan kontra dari kalangan banyak pihak akan tetapi setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pileg dan Pilpres itu disahkan, pihak yang berkeberatan harus menerima terbitnya produk undang-undang tersebut dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi rujukan atau pedoman bagi penyelenggara Pemihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian secara yuridis normatif yang menganalisis terhadap pasal-pasal yang terkandung dalam undang-undang. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder (library research) yang berasal dari beberapa bahan hukum yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Legislatif dan peraturan PKPU yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilu. Kajian tentang isu krusial  yang menjadi perdebatan banyak pihak diuraikan melalui deskripsi tentang proses pembentukan sebuah perundang-undangn, butir-butir penting dalam isu krusial dan diakhiri dengan analisis komprehensif tentang permasalahan yang dikaji dalam perpektif demokrasi Indonesia.  Kata Kunci: Isu-Isu, Undang-Undang, dan Pemilu.

Page 9 of 37 | Total Record : 361