cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rohmad Adi yulianto
Contact Email
yulianto.fh@uia.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
veritasjournal@uia.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah
Published by Universitas Islam As-Syafiiyah
ISSN : 24072494     EISSN : 2655979X     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
VERITAS Journal of Law Studies (ISSN: 2407-2494) (E-ISSN: 2655-979X)is a national journal that is published by the Postgraduate of Law Study Program, Faculty of Law, As-Syafiiyah Islamic University, Indonesia. Published twice a year (March and September). Each issue number (issue) amounts to a minimum of seven (7) the title. The journal endeavors to provide forums for academicians and reseachers who are interested in the discussion of current and future issues on Law and Legal studies (see Focus and Scope). The journal is dedicated to the scholarly study of all aspects of national and international law. The journal is committed to the publication of original research on law as science and practice.
Arjuna Subject : -
Articles 126 Documents
 5   6   7   8   9 
RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RUU KUHP) DI INDONESIA PERSPEKTIF TEORI PEMBAHARUAN HUKUM Wahyu Haryadi
VERITAS Vol 6 No 1 (2020): VERITAS
Publisher : Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/veritas.v6i1.566

Abstract

ABSTRAK Perubahan materil yang terdapat dalam RUU KUHP merupakan penyempurnaan dari KUHP yang substansi perubahannya cukup signifikan sehingga sangat menarik perhatian para ahli hingga para akademisi untuk turut sumbangsih pemikiran mengenai RUU KUHP sehingga penulis tertarik untuk dapat menulis dari perspektif teori hukum pembaharuan dalam RUU KUHP tersebut. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi pilar-pilar pembaharuan hukum pidana dalam merancang RUU KUHP dan mengetahui ketentuan yang mengatur tindak pidana korupsi dalam Buku II KUHP. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder. Pembaharuan hukum pidana yang ada di Indonesia memang sarat dengan banyak pihak yang berkepentingan, tentunya kepentingan yang dapat merugikannya sehingga dalam perjalannya banyak sekali hambatan sedangkan hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan jaman. namun upaya pembaharuan hukum pidana tetap berlanjut Kata Kunci : Hukum Pidana, Pembaharuan Hukum
TINJAUAN YURIDIS ATAS PENGELOLAAN DANA CALON JAMAAH HAJI PERSPEKTIF MAṢLAḤAH rachman sundjaya; Andi Muhammad Aklram
VERITAS Vol 6 No 1 (2020): VERITAS
Publisher : Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/veritas.v6i1.588

Abstract

Salah satu masalah dalam penyelengaraan ibadah haji yang muncul sejak lama adalah pengelolaan dana calonjamaah haji, dimana pengelolaan dana calon jamaah haji ini menimbulkan berbagai macam pertanyaan mulai bagaimana dana tersebut di kelola dan di investasikan dalam bentuk apa hingga berapa nilai manfaat atau keuntungan bagi hasil yang diperoleh dari tabungan Haji yang pergunakan tanpa izin dari calon jemaah haji yang sampai sekarang dana Haji mencapai +/-Rp. 120 triliun dan dampak ekonomi apa yang timbul dari investasi dana calon jamaah haji tersebut. Penelitian dalam penulisan makalah ini adalah dengan cara kajian pustaka dari berbagai sumber yang bertujuan untuk menganalisis bagimana pengelolaan dana calon jamaah haji dilakukan dan melalui instrument invenstasi apa dana tersebut di simpan serta sejauh mana nilai manfaat atau keuntungan bagi hasil atas pengelolaan dana tersebut bagi calon jamaah haji dan bagi perekonomian bangsa, selain itu pola kontrak apa yang dibuat oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan calon jamaah haji dalam pengelolaan dana tersebut. Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa manajemen pengelolaan dana calon jamaah haji yang dilakukan oleh BPKH dapat diinvestasikan untuk mendukung pembiayaan infrastruktur dan investasi lain karena jamaah haji memiliki mengisi dan menandatangani formulir kontrak wakalah ketika membayar setoran awal dari BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Berupa kontrak wakalah, calon jamaahhaji sebagai Muwakkil memberikan kekuatan untuk BPKH. Jadi BPKH untuk dapat memberikan nilai manfaat atas optimalisasi nilai dana calon jamaah haji dan tetap harus memprioritaskan keamanan dan kehati-hatian atas dana pendaftaraan haji para jamaah. Berdasarkan undang-undang nomor 34 tahun 2014, pemerintah Indonesia mendirikan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang mempunyai fungsi untuk mengelola dan mengawasi investasi dana calon jamaah haji yang digunakan dalam investasi dan pembiayaan untuk mendapatkan nilai manfaat yang optimal untuk peningkatan layanan penyelenggaraan ibadah haji dengan memberikan prioritas kepada keamanan atau integritas atas dana tersebut. Kata Kunci : Dana Haji, BPKH dan Wakalah.
TELAAH YURIDIS KEDUDUKAN NEGARA DALAM HUBUNGAN DAGANG INTERNASIONAL (Acta Iuri Imperii vs. Acta Iuri Gestionis) efridani lubis; Dr. Mulyono S.H., S.Ip. M.H.
VERITAS Vol 6 No 1 (2020): VERITAS
Publisher : Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/veritas.v6i1.589

Abstract

Negara yang berdaulat dalam pergaulan internasional diakui memiliki jurisdiksi penuh yang tidak bisa diintervensi oleh negara atau kekuatan asing manapun. Kedaulatan (sovereignity) merupakan modal dasar, prinsip utama, dan kode etik yang menjadi dasar hubungan antar negara dalam pergaulan internasional. Pada awalnya, kedaulatan negara dimaknai sebagai kedaulatan absolut yang kebal terhadap kekuasaan asing manapun berdasarkan prinsip kedaulatan wilayah, resiprositas, dan kesetaraan antar negara berdaulat. Oleh karena itu, tidak ada satu negara pun dapat menghakimi tindakan suatu negara sekalipun tindakan itu dilakukan di wilayah teritorial negara lain (par in parem non habet jurisdictionem). Karena itu, setiap permasalahan yang timbul antar negara tersebut tidak dilakukan melalui penerapan hukum yang memaksa, melainkan diselesaikan melalui jalur diplomatik. Sikap ini merupakan wujud kesetaraan antar negara berdaulat yang termasuk kategori ‘undisputed principle of customary international law’.
LEGAL REVIEW OF THE NUCLEAR ENERGY REGIME Donni Taufiq; Amil Mardha
VERITAS Vol 6 No 1 (2020): VERITAS
Publisher : Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/veritas.v6i1.706

Abstract

During the second term of his administration, President Joko Widodo is planning to launch the Omnibus Law as solution to revise hundreds of conflicting articles in numerous existing laws and regulations simultaneously, not only at the central government level but also at the regional levels. This is a good opportunity for the Indonesian nuclear community to rearrange its nuclear energy regime, which can be seen, especially in the field of the energy sector, does not make significant progress. In the upcoming policy, more parties must be involved in the utilization of nuclear energy, especially in terms of financing and investment, for benefits to the greatest prosperity of the Indonesian people.
PENGUATAN KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KONSTITUSIONAL DPD RI DALAM PERSPEKTIF UUD NEGARA RI TAHUN 1945 Damrah Mamang
VERITAS Vol 6 No 1 (2020): VERITAS
Publisher : Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/veritas.v6i1.762

Abstract

The dynamics in the system and structure of the Indonesian constitution began in the reform era so quickly developed. All can run properly and correctly because it was initiated by reforming the constitution through an amendment or constitutional amendment mechanism (the 1945 Constitution) in four stages of change (1999 - 2002). One of the essence of the amendment, gave birth to the Regional Representative Council (DPD RI) as a state institution with its constitutionality can be found explicitly in Chapter VIIA Article 22 C Paragraph 1 - Paragraph 4 and Article 22 D Paragraph 1 - Paragraph 4. And UUNO. 17 of 2014 Jo UUNo.2 of 2018 concerning the MPR, DPR, DPD, DPRD. As a new post-amendment state institution, the DPD is designed as a strong bicameral second chamber of our parliament which was originally only unicameral, namely the DPR RI as a state institution and a representative institution of the people. But one of the characteristics of bicameral is if both parliamentary chambers carry out the legislative function as they should. However, if examined carefully until now based on the substitution of article 22 C and Article 22D of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 the authority and authority of the DPD is still very limited. So that as an organic law does not give much space for the implementation of authority to the DPD in carrying out its main duties and functions, especially the legislative function like the DPR. For this reason, in order to strengthen and empower the future, the DPD's consistency and authority need to get priority place in the context of the subsequent amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the Holder of strategic and fundamental national political decision authority. Everything is inseparable from the problems in the DPD now is a matter of the authority granted by the constitution to him, especially in the context of the legislative function to make laws. Its existence is expected to bridge the relationship between the center and the regions, in a two-chamber parliamentary frame which has strong bicameralism authority.
URGENSI KONSTITUSIONALITAS PEMBENTUKAN KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI Afif Alamsyah
VERITAS Vol 6 No 1 (2020): VERITAS
Publisher : Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/veritas.v6i1.772

Abstract

Abstract As a state of law, Indonesia is obliged to provide human rights protection against the victims of heavy human rights violations. The idea of the formation of the KKR begins with the willingness of historical disclosure of truth on past interpretations that have never been dismantled as a preliminary answer to giving a sense of justice for the victims. What is expected in the reconciliation process is the recognition of past history that allows the victim to open an apology door for perpetrators of heavy human rights abuses. The Truth and Reconciliation Commission is a phenomenon of transition arising from the context of countries facing the transition from the authoritarian regime to the democratic regime. One of the very quaint and dilematical problems facing the new government in this situation is to answer the community's demands on human rights crimes (gross violation of human rights) occurring under the previous regime. The transitional Government sought to answer this problem by attempting to reconcile punitive tendencies on one side with a tendency to apologize or amnesty on the other side. So it can be said, the ability of transitional governments is limited to the effort to provide transitional justice that is not entirely satisfactory. The Truth and Reconciliation Commission (KKR) should be regarded as a real progress in the gross violations of human rights in the past who were able to provide substantial justice to its rights to the realization of human rights protection in Indonesia.
MEMAHAMI SAHAM SYARIAH: Kajian Atas aspek legal dalam pandangan Hukum Islam di Indonesia Ali Geno Berutu
VERITAS Vol 6 No 2 (2020): VERITAS
Publisher : Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/veritas.v6i2.599

Abstract

Kemajuan teknologi bukanlah sesuatu yang harus kita hindari, karena pada dasarnya teknologi tersebut hadir untuk memberikan kemudahan kepada manusia dan kita harus bisa menyesusaikan diri dengan kemajuan tersebut. Teknologi sekarang ini juga telah merambah keranah keuangan yang kita kenal dengan teknologi finansial (fintech) yang menjanjikan kemudahan dalam bertransaksi termasuk didalamnya transaksi dipasar modal dengan menggunakan online trading system. Banyak kalangan yang masih meragukan terkait kehalalan melakukan jual beli di pasar modal sehingga menunda niatnya untuk menginvestasikan dananya pada pasar modal khususnya saham Syariah. Padahal seperti kita ketahui bertransaski dipasar modal mempunyai legalitas fatwa dari DSN-MUI sebagi dasar hukum bagi setiap investor untuk berinvestasi pada produk-produk pasar modal yang tidak bertentangan dengan kriteria Syariah yang telah diseleksi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan bertransaksi dipasar modal kita akan mendapatkan keuntungan berupa capital gain dan deviden selain itu kita juga telah ikut berperan aktif dalam mendukung pembangunan negeri ini dengan membeli saham-saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
PENGARUH POLITIK DALAM PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA Siti Nur Intihani
VERITAS Vol 6 No 2 (2020): VERITAS
Publisher : Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/veritas.v6i2.888

Abstract

Negara Kesatutan Republik Indonesia adalah Negara hukum, Hukum adalah produk politik. Hukum Islam merupakan norma yang hidup dan diyakini (living law) oleh masyarakat Islam Indonesia, oleh karenanya sejak awal perumusan konstitusi, nilai dan prinsip-prinsip ajaran hukum Islam telah mempengaruhi dan menjadi insprirasi perumusan naskah konstitusi. Sejak dibentuknya konstitusi negara Indonesia, nilai ajaran Islam telah dirumuskan dalam Piagam Jakarta yang merupakan sumber berdaulat yang memancarkan proklamasi kemerdekaan dan Konstitusi Nasional. Pada awal tahun 1980-an sampai sekarang, tampak isyarat positif bagi kemajuan pengernbangan hukum Islam dalam seluruh dimensi kehidupan masyarakat. Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia semakin memperoleh pengakuan yuridis. Pengakuan berlakunya hukum Islam dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan yang berimplikasi kepada adanya pranata-pranata sosial, budaya, politik dan hukum. Salah satunya adalah diundangkannya Undang Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan. Kehadiran ICMI diyakini sebagai tonggak baru menguatnya Islamisasi politik di Indonesia, dan semakin tampak ketika diakomodirnya kepentingan syari’at Islam melalui UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama, sekaligus menempatkan Peradilan Agama sebagai lembaga peradilan negara yang diatur dalam UU No.14/1970 tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman, disusul dengan UU No.10/1998 tentang Perbankan (pengganti UU No.7/1992), UU No.38/ 1999, tentang Zakat, Inpres No.1/1991 tentang Penyebarluasan KHI. Undang Undang Perkawinan, Undang Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang tentang Waqaf, Undang-Undang Perbankan Syariah. Dan beberapa Fatwa MUI dalam bidang ekonomi syariah, salah satunya adalah Fatwa MUI tentang Jual Beli Saham sehingga muncul lembaga Pasar Modal Syariah.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA TERORISME Denni Lilik Juniawan
VERITAS Vol 6 No 2 (2020): VERITAS
Publisher : Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/veritas.v6i2.901

Abstract

Abstrak - Kasus Terorisme sejak beberapa tahun kebelakang banyak dijumpai bermacam jenis kejahatan terorisme baik berupa aksi teror dengan menggunakan bom maupun dengan kejahatan. Tidak sedikit tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturana anak yang terlibat Tindak Pidana Terorisme, mengetahui faktor penyebab anak terlibat Tindak Pidana Terorisme, dan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban jika anak terlibat Tindak Pidana Terorisme. Penelitian ini menggunakan library research atau metode penelitian kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.data akan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif-analisis. Landasan terori yang digunakan adalah teori tangung jawab negara. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa pengaturan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan pasal 19 dan 24 dalam penjatuhan hukuman minimum tidak berlaku bagi anak dibawah 18 (delapan belas) tahun, faktor penyebab anakt terlibat yaitu berdasarkan terori motivasi, faktor usia, faktor kelamin, faktor kedudukan anak dalam keluarga, serta faktor dorongan dari keluarga itu sendiri, dan pertanggungjawaban anak dibawah umur yaitu dilakukan pemidaan tetapi tidak boleh melebihi ½ dari hukuman orang dewasa. Kata Kunci : Tindak Pidana Terorsme dilakukan oleh Anak dibawah Umur. Abstract - Terrorism Cases since the past few years many types of terrorism crimes have been found, both in the form of acts of terror using bombs and with crimes. Not a few criminal acts of terrorism committed by minors. The purpose of this study was to determine the organization of children involved in criminal acts of terrorism, determine the factors causing children to be involved in criminal acts of terrorism, and to find out how responsibility if children are involved in criminal acts of terrorism. This research uses library research or library research methods. The data sources used are primary, secondary and tertiary legal materials. The data will be analyzed using descriptive-analysis method. The theoretical foundation used is the theory of state responsibility. Based on the analysis of the data conducted, it was concluded that the regulation of Terrorism Crimes based on Law Number 5 of 2018 concerning Amendment to Law Number 1 of 2002 concerning Eradication of Terrorism Crimes under articles 19 and 24 in the imposition of minimum sentences does not apply to children under 18 (eighteen) years, the causative factors involved are based on motivational theory, age factors, sex factors, the position of the child in the family, as well as the encouragement factors of the family itself, and the responsibility of minors, namely carried out convictions but may not exceed ½ of adult punishment. Keywords : Crime of Terrorism is carried out by Minors.
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENGATURAN UPAH MINIMUM DI KOTA BEKASI MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN (Studi Putusan No.1002/Pid.Sus/2018/PN Blb) fauziah fauziah
VERITAS Vol 6 No 2 (2020): VERITAS
Publisher : Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/veritas.v6i2.930

Abstract

Upah merupakan penentu kehidupan pekerja/buruh untuk mencukupi kebutuhan hidupnya hal ini tertuang didalam pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan’’ dan dasar perlindungan adalah pasal 28 ayat (2) yang menyatakan bahwa ”setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” maka dari hal tersebut penulis mengambil rumusan masalah:(1)Bagaimana pelaksanaan pengaturan Upah minimum Kota bekasi tahun 2019. (2) apa yang menjadi hambatan pelaksanaan pengaturan Upah minimum Kota bekasi. (3) bagaimana peran dinas tenga kerja kota bekasi dalam menyelesaikan hambatan dalam pelaksanaan pengaturan Upah minimum Kota bekasi tahun 2019,Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Pengaturan Upah Minimum Di Kota Bekasi tahun 2019 Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, Untuk mengetahuai apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan upah minimum dikota bekasi dan untuk mengetahui penyelesaian jika ada pelanggaran tentang pembayaran Upah Minimum Kota bekasi. Penelitianinitermasukpenelitianhukumnormatif. Dengan pendekatan masalah dengan pendekatan secara normatif dan empiris, Jenisdatayang digunakan dalampenelitianiniadalahdata sekunder.Sumber data dalampenelitianiniadalah menggunakansumberdatasekunder.Teknikpengumpulandatayangdigunakan, yaitumelaluistudikepustakaanantara lainmeliputi:buku-buku,literatur,peraturan perundang-undangan,putusanpengadilan,datamelaluimedia internetdansumber lainnyayang berkaitan denganpenelitianini, dari rumusan masalah tersebut maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pengaturan upah minimum di kota bekasi diawali dengan peran dewan pengupahan kabupaten /kota yang di bentuk berdasarkan keputusan walikota bekasi yang bertugas dan bekerja melalui rapat pleno, yang diatur dalam tata tertib rapat pleno untuk merumuskan upah minimum dan hasil dari rapat pleno di usulkan sebagai rekomendasi atau saran walikota bekasi dalam penetapan upah yang di tujukan kepada gubernur jawa barat yang kemudian gubernur menerbitkan surat keputusan gubernur tentang upah minimum, kemudian di informasikan kepada seluruh kabutapaten/kota untuk dijalankan, kemudian hambatan dalam pelaksanaan pengaturan upah minimum meliputi faktor teknis pelaksanaan pengaturan upah dan faktor ekonomi kemampuan perusahaan dalam menjalankan aturan upah tersebut karena masalah produktifitas yang menurun, kemudian dalam penyelesaianya mengenai pelanggaran pembayaran upah dengan ini penulis mengambil sebuah Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Dengan Nomor 1002/Pid.Sus/2018/PN Blb, kasus pelanggaran pasal 90 Jo pasal 185 undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pelanggaran tersebut adalah termasuk Pidana dan bukan merupakan perselisihan hak maka berkaitan dengan kompetensiabsolutataukewenanganmutlak pelanggaranketentuan pembayaranupahdibawahupahminimumkota merupakankewenanganPengadilan Negeridalammemeriksa,mengadili dan memutusperkara tersebut,Bukan Pengadilan Hubungan Industrial. Dengan amar putusan pelanggaran membayar upah di bawah ketetapan upah minimum sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat no.No.561/Kep.1191-Bangsos/2016 tentang Upah Minimun Kabupaten/Kota didaerah Provinsi Jawa Barat tahun 2017 pada 27 kabupaten/kota Provinsi Jawa menjatuhkan sanksi pidana dan/atau sanksi denda kepada terdakwa. Putusan hakim yang memerintahkan terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,-dan tidak dijatuhkannya pidana kurungan sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Page 7 of 13 | Total Record : 126

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 2 (2023): VERITAS Vol 9 No 1 (2023): VERITAS Vol 8 No 2 (2022): VERITAS Vol 8 No 1 (2022): VERITAS Vol 7 No 2 (2021): VERITAS Vol 7 No 1 (2021): VERITAS Vol 6 No 2 (2020): VERITAS Vol 6 No 1 (2020): VERITAS Vol 5 No 2 (2019): VERITAS Vol 5 No 1 (2019): VERITAS Vol 4 No 2 (2018): VERITAS Vol 4 No 1 (2018): VERITAS Vol 3 No 2 (2017): VERITAS Vol 3 No 1 (2017): VERITAS Vol 2 No 2 (2016): VERITAS Vol 2 No 1 (2016): VERITAS More Issue