cover
Contact Name
I.G.A.AG Dewi Sucitawathi P
Contact Email
iga_dewi@undiknas.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
iga_dewi@undiknas.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial
ISSN : 25973657     EISSN : 25812424     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial diterbitkan oleh Universitas Pendidikan Nasional, dengan terbitan berkala tiap bulan Februari dan Agustus. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial memuat artikel Hasil Penelitian dan Studi Kepustakaan dari cabang ilmu Administrasi Publik, Ilmu Politik dan Hubungan Internasional, Komunikasi, Sosiologi dan Ilmu Politik, Ilmu Sosial (Lain-Lain).
Arjuna Subject : -
Articles 282 Documents
EFEKTIVITAS DANA BANTUAN HIBAH TERHADAP KUALITAS DEMOKRASI DAN PARTISIPASI POLITIK: Kasus Desa Adat Bualu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Suastini, Ni Made
Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (168.814 KB) | DOI: 10.38043/jids.v3i1.1734

Abstract

Dana bantuan hibah perlu diukur efektivitasnya apakah dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan partisipasi politik. Berdasarkan permasalahan tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran efektivitas dana bantuan hibah terhadap kualitas demokrasi dan partisipasi politik dan menganalisis ukuran efektivitas dana bantuan hibah serta bagaimana korelasi antara dana bantuan hibah dengan kualitas demokrasi dan partisipasi politik. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Dalam pemilihan informan, peneliti menggunakan teknik purposive sampling dimana informan terpilih adalah orang-orang yang berkecimpung atau terlibat dalam kegiatan pemberian dan penerimaan dana bantuan hibah dan yang menguasai serta memahami tentang kualitas demokrasi dan partisipasi politik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, triangulasi (teknik, sumber, waktu). Hasil penelitian ini menelaah ukuran efektivitas Dana Bantuan Hibah Terhadap Kualitas Demokrasi dan Partisipasi Politik dengan menggunakan teori ukuran efektivitas dari Duncan (Steers, 1985:53) yang terdiri dari pencapaian tujuan, integritas, dan adaptasi. Untuk menganalisa korelasi antara dana bantuan hibah dengan kualitas demokrasi dan partisipasi politik peneliti berpedoman pada definisi operasional dan hasil penelitian yang dihasilkan bahwa dana bantuan hibah sudah efektif dalam meningkatkan kualitas demokrasi dan partisipasi politik. Namun dalam pendistribusian dana hibah, terdapat sejumlah aspek yang perlu dievaluasi dan ditingkatkan.Kata Kunci: Efektivitas, Dana Bantuan Hibah, Kualitas Demokrasi, Partisipasi Politik
RESPONSIVITAS KEBIJAKAN LOKAL DALAM MENGHADAPI DINAMIKA SOSIAL Joniarta, Wayan
Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (162.285 KB) | DOI: 10.38043/jids.v3i1.1736

Abstract

Patut diakui bahwa terdapat sistem ganda dalam pemerintahan desa yaitu desa dinas dan desa pakraman. Desa Pakraman di Bali merupakan sebutan lain dari desa adat, yang telah mengakar sejak lama. Seiring bergulirnya reformasi yang dimulai tahun 1998, desa pakraman diperkuat oleh Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2001 tentang desa pakraman. Teriring semangat UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan juga hasil amandemen UUD 1945 pasal 18 b ayat (2) dengan tegas telah memberikan peluang untuk membangkitkan atau menghidupkan kembali otonomi asli dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Bekat dualisme desa berarti dilihat dari sisi kebijakan maka desa dinas berada pada konteks kebijakan nasional dan desa adat/pakraman berada pada konteks kebijakan tradisional. Tulisan ini mendeskripsikan secara aktual tentang fakta keberadaan desa pakraman, bahwa sesungguhnya desa pakraman yang mempunyai hak otonum dalam kaitan dengan adat istadat dan budaya, namun keluesan, kejujuan, fleksibilitas orang Bali terkadang ternodai oleh tindakan anarkis, seperti terjadinya kasepekang terhadap warga di Desa Pakraman akibat dari kurang aktifnya warga tertentu dalam kegiatan adat istiadat. Disamping itu desa pakraman sebenarnya terbebani untuk merespons isu – isu yang sebenarnya merupakan kewenangan dari pemerintah supra local, seperti masalah narkoba, pungli, rabies, KIPEM dan isu hangat lainnya.Kata Kunci: : Kebijakan lokal, Dinamika Sosial
KONTRIBUSI SERIKAT PEKERJA INDONESIA PADA ORGANISASI PARIWISATA DI KABUPATEN BADUNG DALAM PERSPEKTIF KONFLIK Haes, Putri Ekaresty; Yunita, Putu Irma
Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.286 KB) | DOI: 10.38043/jids.v3i1.1737

Abstract

Dalam sebuah organisasi akan terdapat banyak kesenjangan antara pihak pekeja dengan pihak manajemen, kesenjangan tersebut dapat menimbulkan konflik dalam organisasi. Konflik yang terjadi harus mendapatkan perhatian karena dapat mempengaruhi lingkungan kerja, dan perilaku individual dalam organisasi. Tiga lembaga yang saling berhubungan dalam menyelesaikan konflik adalah perusahaan, serikat pekerja dan pemerintah, hubungan ketiga lembaga ini disebut sebagai hubungan industrial (HI) yang berlandaskan Pancasila dan UUD 45. Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan pada Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP PAR – SPSI) Kabupaten Badung serta beberapa UPK SP yang berada di Kabupaten Badung terungkap bahwa konflik terjadi karena kurangnya komunikasi antara pihak perusahaan dengan pekerja, sehingga UPK SP menjadi penengah, dalam penelitian ini juga terungkap bahwa konflik industrial yang terjadi dapat terselesaikan dengan baik secara musyawarah mufakat karena UPK SP memberikan kontribusi dalam menyelesaikan konflik internal dalam perusahaan sehingga konflik tidak sampai meluas dan melibatkat pihak Federasi. Selain itu, penelitian ini juga mendapatkan hasil bahwa pihak Federasi memberikan kontribusi kepada UPK SP dan pekerja apabila konflik tidak dapat terselesaikan secara musyawarah mufakat dan harus menempuh jalur hukum bekerja sama Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH).Kata Kunci: Konflik, Hubungan Industrial, Federasi Serikat Pekerja
FRAGMENTASI SEMIOTIK MEDIA CETAK LOKAL BERBASIS LOCAL WISDOM NEWS DI BALI (2018) Sudaryati, Made Yeni; Kalfika, Kadek Devi
Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.887 KB) | DOI: 10.38043/jids.v3i1.1738

Abstract

Berdasarkan data yang dirilis Nielsen Media Research, persentase pembaca koran meningkat dari 13,4% pada awal 2011 menjadi 13,7% pada akhir tahun 2011. Hal ini mengindikasikan bahwa fragmentasi semiotik pada media cetak sepertinya tidak hanya dimaksudkan untuk menarik minat pembaca, tetapi juga menyampaikan identitas atau ciri khas dari sebuah media cetak.Fenomeni ini menjadi sebuah obyek yang menarik untuk diteliti dan dikembangkan dalam bidang ilmu komunikasi. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa unsur semiotik yang terdapat pada media cetak lokal, serta mengetahui karakteristik dan cara media cetak lokal dalam mengadopsi dan mengolah informasi fenomena sosial yang berbasis local wisdom. Secara definitif local wisdom memiliki pengertian yang sama dengan kearifan lokal yang memiliki kecenderungan kelekatan pada budaya dan nilai-nilai kemasyarakatan, khususnya pada masyarakat lokal. Metode penelitian yang relevan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis framing dengan pendekatan teknik penelitian diskriftif kualitatif. Prosedur penelitian menggunakan pendekatan primer melalui wawancara dengan narasumber, observasi lapangan, analisis dokumen dan arsip, serta melakukan aktivitas focus grup discussion pada beberapa kalangan tertentu sebagai konsumen media cetak di Bali. Melalui metode ini diharapkan dapat mengungkap unsur semiotik pada konten media cetak lokal, karakteristik media cetak lokal berbasis local wisdom, dan cara media cetak mengubah fenomena sosial menjadi konten berbasis local wisdom news. Kesimpulan, Bahwa rata-rata media cetak lokal di Bali menggunakan unsur semiotik berupa bahasa atau kata-kata dalam konten judul dan sub judul beritanya. Sedangkan penggunaan unsur semiotik berupa simbol hanya terdapat empat media lokal yang menggunakan ikon kartun sebagai karakter yang memperkuat ciri khas medianya. Ditemukan bahwa unsur semiotik dalam berita mampu mendongkrak nilai berita khususnya pada media lokal Bali yang kental kaitannya dengan unsure budaya, tradisi, kesenian, dan spiritualitas. Ketertarikan pembaca pada media cetak lokal masih dipengaruhi dengan unsure simbolisme dan karakter yang dimunculkan. Diketahui bahwa media cetak lokal di Bali masih memiliki nilai berita yang berbasis local wisdom news pada pengembangan karakteristik medianya melalui rubrik atau kolom-kolom yang khusus diperuntukkan pada berita-berita lokal atau kedaerahan. Diketahui bahwa dalam mengadopsi dan mengolah fenomena menjadi berita yang berbasis local wisdom news, media lokal Bali lebih banyak menggunakan media dalam bentuk straight new dan feature. Hal ini memungkinkan untuk dapat menarik minat pembaca karena dapat menjelaskan secara rinci dan praktis.Kata Kunci: Media Cetak, Semiotika, Local Wisdom News
ANALISIS SWOT ( STRENGTH, WEAKNES, OPPORTUNITY, THREATS) TERHADAP KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PROVINSI BALI Nggini, Yulius Habita
Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.27 KB) | DOI: 10.38043/jids.v3i1.1739

Abstract

Pariwisata adalah sektor industri yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh karena itu penegemngan pariwisata harus di perhatiakan karena ini adalah sangat yang menentukan arah dan masa depan pariwisata bagi masyarakat. oleh karena itu peneliti sanagat tertarik sekali untuk melihat kebijakan pengembangan pariwisata bali. karena bali mempunyai budaya yang sanagt kuat dan keramatamahannya masyarakat bali. masyarakat yang berbudaya dan alam yang indah. Seperti halnya Bali, dengan keunikan budaya dan panorama alamnya yang indah senantiasa menjadi pesona dan daya tarik bagi wisatawan. Bali terkenal sebagai salah satu destinasi pariwisata dunia, tak heran pulau ini menjadi tempat perpelancongan wisatawan mancanegara sehingga peranannya dalam industri pariwisata tidak perlu dipertayakan lagi.Pariwisata Adalah leading sektor yang menadi fokus utama dalam pembangunan oleh karena itu pariwisata harus mempunyai kebijakan pengembangan yang jelas. Bahkan pada beberapa daerah menunjukkan bahwa industri pariwisata mampu mendongkrak daerah tersebut dari keterbelakangan menjadi sumber pendapatan utama. Provinsi Bali pada dasarnya memiliki banyak potensi wisata yang dapat dikembangkan sebagai obyek wisata rekreatif. Persoalan yang timbul apakah Kebijakan Pengembangan Pariwisata Provinsi Bali dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang dengan tetap menjaga pelestarian alam dan lingkungan hidup serta budaya masyarakat setempat. Dengan demikian maka Swot (Strength Weaknes Opportunity Threats) Terhadap Kebijakan Pengembangan PariwisataProvinsi Bali berorientasi pada upaya melibatkan masyarakat, yang pada akhirnya dapat mewujudkan pengembangan pariwisata yang mampu meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat setempat. Dalam kebijakan pengembangan pariwisata mempunyai empat bidang yang menjadi analis Swot (Strength Weaknes Opportunity Threats) yakni seperti a). Kebijakan Pengembangan Destinasi Pariwisata, b). Kebijakan Pengembangan Pemasaran Pariwisata, c). Kebijakan Sumber Daya Pariwisata, d). Kebijakan Promosi Pariwisata untuk dijadikan suatu arah pembangunan bali yang berkelanjutan dan berdaya saing.Kata Kunci: Kebijakan Pariwisata, Swot (Strength Weaknes Opportunity Threats)
PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMILIHAN UMUM Perbawa, Sukawati Lanang P
Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.853 KB) | DOI: 10.38043/jids.v3i1.1765

Abstract

Ukuran keberhasilan Negara demokratis salah satunya dilihat dari kesuksesannya menyelenggarakan pemilu dan penegakan hukumnya. Perjalanan penegakan hokum dibidang pemilu mengalami perubahan dalam setiap pemilu baik pemilu legeslatif, pilpres dan pilkada. Untuk pemilu saat ini, dalam menindaklanjuti tindak pidana pemilu, ternyata dan tidak hanya cara kerja yang berbeda, namun terdapat wadah koordinasi yang berbeda dibandingkan tindak pidana umum. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah diatur bahwa ada 4 (empat) institusi yang terlibat dalam penanganan perkara tindak pidana pemilu yakni Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu),Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Untuk mengefektifkan penanganan perkara pelanggaran pemilu yang menyangkut pidana maka Panwaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).Kata Kunci: Pemilu dan Penegakan Hukum
PEMBERIAN GELAR ADAT KEPADA KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BUNGO: PROSES, STRUKTUR YANG MEMPENGARUHI DAN KENDALA Ridwan, Iwan; Jaya, Mulia; Dewi, Een Siskawati
Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol 3 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.198 KB) | DOI: 10.38043/jids.v3i2.2176

Abstract

Kabupaten bungo yang di pimpin oleh bupati bungo Mashuri dan wakil bupati bungo Syafrudin Dwi Apriyanto juga di beri gelar oleh LAM-J kabupaten Bungo pada tahun 2016, gelar yang di berikan pada bupati bungo yaitu Datuk Putro Arif Bijaksono Setioardjo dan wakil bupati Datuk Pemangku Setio Mandaliko. Dari  paparan latar  diatas dapat ada beberapa merumuskan masalah dalam  penelitian ini yatu bagaimana proses pemberian gelar adat kepada kepala daerah Kabupaten Bungo sebagai wujud kesepakatan sosial etnis melayu bungo?, struktur-struktur apa saja yang mempengaruhi dalam pemberian gelar adat kepada kepala daerah Kabupaten Bungo sebagai wujud kesepakatan sosial etnis melayu Bungo, apa saja kendala dalam pemberian gelar adat kepada kepala daerah Kabupaten Bungo sebagai wujud kesepakatan sosial etnis melayu Bungo? Penelitian ini akan dilaksanakan di Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Bungo. Mengenai Analis pemberian gelar adat kepada tokoh masyarakat oleh Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Bungo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara melakukan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian yaitu pemberian gelar adat kepada kepala daerah oleh Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo, merupakan hasil Rapat Kerja Daerah (Rakerda), Pemberian gelar adat yang diberikan kepada kepala daerah merupakan hasil keputusan Rapat Kerja Daerah Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo Nomor 01/LAD/2008 dan Nomor 12/KEP-LAM/2016, yang dituangkan dalam dalam program kerja tahunan,Surat Keputusan Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo merupakan suatu kebijakan. Dasar pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengukuhan Gelar Adat, yaitu berdasarkan Keputusan Bupati Bungo Nomor 485/BPMPD/Tahun 2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengukuhan Gelar Adat dan bekerjasama dengan Lembaga Adat Melayu Kab.Bungo. Struktur-struktur yang mempengaruhi dalam pemberian gelar adat kepada kepala daerah Kabupaten Bungo, sepenuhnya diurus oleh Lembaga Adat Melayu Kab.Bungo.Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Pemberian Gelar Adat yaitu kendala dalam proses ceremony atau pengukuhan karena financial, tidak adanya keikutsertaan seluruh anggota Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo Dalam Perumusan Gelar Adat, panduan  atau pedoman pemberian gelar adat kepada kepala daerah  belum di bukukan secara legal.
ALIRAN INFORMASI DAN GAYA KEPEMIMPINAN PADA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BULELENG Suparna, Putu
Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol 3 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.125 KB) | DOI: 10.38043/jids.v3i2.2178

Abstract

Penelitian ini berjudul Aliran Informasi dan Gaya Kepemimpinan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aliran informasi yang di terapkan di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng dalam upaya mengkomunikasikan informasisertauntuk mengetahuiGaya Kepemimpinan yang di terapkan di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng.Penelitian ini menggunakan pendekatan interpretatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Peneliti memilih informan dalam penelitian ini adalah berdasarkan jabatan pada masing-masing bidangdiDinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bulelenguntuk memenuhi data yang ada. Pemilihan informan dengan menggunakan metode Purposive Sampling. Sedangkan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwaaliran informasi yang terjadi berjalan secara baik danefektif.Namun masih belum dapat dikatakan seluruhnya karena komunikasi yang terjadi masih belum seluruhnya terbuka,walaupun sebetulnya setiap orang punya hak dan bebas berkomunikasi sedangkan,gaya kepemimpinan yang terjadi pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng adalah gaya kepemimpinan semi-mutlak.   
PELESTARIAN KEARIFAN LOKAL MELALUI PERKAWINAN ENDOGAMI DI DESA TENGANAN PEGRINGSINGAN KARANGASEM DALAM PERSPEKTIF INTERAKSI SIMBOLIK Haes, Putri Ekaresty
Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol 3 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (92.813 KB) | DOI: 10.38043/jids.v3i2.2187

Abstract

Kebudayaan memiliki kegunaan yang besar bagi kehidupan manusia, karena manusia merupakan makhluk yang berbudaya, dan melalui akal budinya manusia dapat mengembangkan kebudayaan, sehingga selama manusia hidup akan sangat mempengaruhi sebuah kebudayaan sebagai sebuah ciptaan manusia. Manisfesitasi tersebut meliputi agama, kesenian, filsafat, ilmu pengetahuan, tata negara, sistem perkawinan dan lain sebagainya. masyarakat Desa Tenganan Pengringsingan mengenal sistem perkawinan endogami desa yaitu perkawinan antar anggota desa, sistem perkawinan ini dipakai karena akan menambah jumlah krama desa suci (karma desa asli). Sistem perkawinan endogami yang dilakukan oleh masyarakat desa Tenganan merupakan sebuah upaya pelestarian nilai-nilai kearifan lokal desa setempat. Selain itu, Sistem perkawinan ini bertujuan agar kepemilikan lahan serta rumah yang ada di desa Tenganan menjadi milik masyarakat desa setempat dan dimiliki oleh masyarakat luar. Pelestarian nilai-nilai kearifan lokal yang terjadi di desa Tenganan khususnya sistem perkawinan endogami terbentuk melalui proses komunikasi yang telah terbangun lama. Dalam proses komunikasi tersebut, individu dalam masyarakat melakukan interaksi dan memberikan makna terhadap simbol-simbol yang ada. Dalam sistem adat perkawinan Endogami di desa Tenganan Pengringsingan terdapat banyak simbol-simbol yang dipergunakan dalam pelaksanaan upacara perkawinan tersebut yang oleh Blumer dalam perspektif interaksi simbolik dalam diklasifikasikan keadalan ketiga premis yang diungkapkan oleh Blumer.
DINAMIKA COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM STUDI KEBIJAKAN PUBLIK Dewi, Ni Luh Yulyana
Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol 3 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.892 KB) | DOI: 10.38043/jids.v3i2.2188

Abstract

Dalam beberapa tahun terakhir, collaborative governance (tata kelola pemerintahan) menjadi salah satu konsep kepublikan yang mulai banyak diminati oleh para akademisi. Collaborative Governance muncul untuk merespon terjadinya kegagalan implementasi, biaya mahal dan politisasi regulasi sektor publik. Fokusnya mengarah pada setiap tahapan kebijakan publik. Collaborative governance merupakan sebuah paradigma baru dalam memahami eksistensi multi stakeholders dalam urusan-urusan publik. Tulisan ini mendeskripsikan secara aktual tentang dinamika collaborative governance dalam studi kebijakan publik yang berkaitan dengan nilai dasar dari perspektif “new public governance” dalam menghadapi proses tahapan kebijakan. Kompleksnya hubungan antara aktor dalam kebijakan publik melahirkan konsep baru yang dinamakan collaborative governance. Ringkasnya, collaborative governance adalah proses dan struktur yang melibatkan berbagai pihak melintasi batas-batas organisasinya. Kolaborasi digunakan untuk menggambarkan kerjasama yang formal, aktif, eksplisit dan berorientasi kolektif dalam manajemen dan kebijakan publik. Adapun nilai dasarnya yakni orientasi konsensus dalam pengambilan keputusan (tujuan), kepemimpinan kolektif dalam kelembagaan (struktur), komunikasi multiarah dalam hubungan kemanusiaan (interaksi) dan berbagi sumber daya dalam aksi (proses). Nilai dasar tersebut menjadi satu kesatuan yang terintegrasi pada setiap tahapan kebijakan publik.