cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
deni Triyanto
Contact Email
dtriyanto992@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
an@unihaz.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik
Published by Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
ISSN : 22525270     EISSN : 26206056     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik is scientific journal dedicated to development of Social Sciences the article is based on the field research finding and published in each six months regularly by the management of Social and political Faculty, the university of Prof. Dr. Hazairin, SH.
Arjuna Subject : -
Articles 274 Documents
 24   25   26   27   28 
Melampaui Hukum Reformasi: Legitimasi Budaya dan Dinamika Politik dalam Mempertahankan Pernikahan Dini Di Kalimantan Tengah Rizky Ardiansyah, Bagas; Thareq, Subhan Ilham; Annas Puji Yulianto
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 14 No 2 (2025): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember)
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/6dre6x11

Abstract

Early marriage in Indonesia, particularly in Central Kalimantan, is a complex social phenomenon with multidimensional impacts on health, education, and the economy. Despite regulations such as Law No. 16 of 2019, which raises the minimum age for marriage, the practice persists due to the interaction between cultural values, policy gaps, and local political dynamics. This study aims to analyze the relationship between marriage dispensation policies, cultural legitimacy, and local political power, as well as explore the role of Generation Z as agents of social change in promoting policy reform. Using John Kingdon’s Multiple Streams Framework (MSF) and Talcott Parsons’ structural functionalism theory, the results show that the three streams in the MSF (problem, policy, and political streams) do not run synchronously and instead reinforce the practice of early marriage. This occurs because culture justifies the practice, policy legalizes it, and politics protects it. In addition, marriage dispensations are often misused as a solution to social, economic, and cultural pressures. These findings highlight the importance of Generation Z’s role as agents of change in advocating for more progressive policies, by promoting reform through education and greater critical awareness of early marriage.
REPRESENTASI HATORI KBS DALAM AKUNTABILITAS DANA DESA DI KECAMATAN BUKIT SANTUAI Setianingsih; Thareq, Subhan Ilham
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 14 No 2 (2025): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember)
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/mtqp6h02

Abstract

Fenomena digitalisasi pemerintahan desa menuntut mekanisme akuntabilitas publik yang lebih terbuka dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi aplikasi HATORI KBS (Hasil Monitoring Dokumen Desa) dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kotawaringin Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dokumen digital, dan triangulasi sumber. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan hasil wawancara berdasarkan tiga dimensi akuntabilitas menurut Behn (2001), yaitu akuntabilitas keuangan (accountability for finances), akuntabilitas atas keadilan prosedural (accountability for fairness), dan akuntabilitas atas hasil kinerja (accountability for performance). Hasil penelitian menunjukkan bahwa HATORI KBS memperkuat transparansi pelaporan, mempercepat proses audit, dan menumbuhkan kedisiplinan administratif aparatur desa. Namun demikian, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur digital masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaannya. Secara teoritis, penelitian ini memperluas penerapan teori akuntabilitas ke dalam konteks digitalisasi pemerintahan desa, sedangkan secara praktis memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat integrasi sistem digital dan meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mewujudkan tata kelola yang transparan dan partisipatif.
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI BAWASLU BENGKULU SELATAN Asesda, Syach; Diyo Asesda, Syach Sema; Rosidin; Novliza Eka Patrisia
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 14 No 2 (2025): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember)
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/q9b47s49

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip-prinsip good governance untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Bawaslu Bengkulu Selatan. Penelitian ini menyoroti pentingnya akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum dalam menciptakan pelayanan publik yang efisien, responsif, dan dapat diandalkan. Meskipun sudah ada kemajuan yang signifikan, masih terdapat tantangan dalam memastikan penerapan yang efektif, seperti masalah teknis (jaringan internet yang tidak stabil dan pemadaman listrik), keterbatasan infrastruktur, dan ketidakhadiran petugas yang tidak konsisten. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Bawaslu telah berusaha meningkatkan kualitas pelayanan, masalah seperti kurangnya keterlibatan petugas dan kurangnya pelatihan masih menjadi hambatan untuk mencapai tata kelola yang optimal. Penelitian ini menyimpulkan dengan rekomendasi untuk meningkatkan infrastruktur, pelatihan petugas, dan partisipasi publik guna memperbaiki efektivitas dan responsivitas pelayanan publik serta memastikan kelancaran proses pemilu.
RETRIBUSI PARKIR DI KOTA BENGKULU: TANTANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Rindi; Titi Darmi
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 14 No 2 (2025): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember)
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/1bcwmx25

Abstract

Retribusi parkir merupakan salah satu komponen strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu, terlebih di tengah meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang membuka peluang besar bagi optimalisasi pendapatan sektor transportasi. Namun, implementasi kebijakan retribusi parkir masih menghadapi berbagai kendala seperti lemahnya sistem pengawasan, keberadaan juru parkir liar, ketidakteraturan mekanisme penarikan, serta kebocoran penerimaan yang menyebabkan potensi PAD tidak tergarap secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Bengkulu, mengidentifikasi hambatan kunci yang terjadi di lapangan, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan retribusi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui studi dokumen, analisis regulasi, laporan Dinas Perhubungan, serta wawancara mendalam dengan aparat pelaksana, pengambil kebijakan, juru parkir, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan yang belum merata, keterbatasan sumber daya, disposisi pelaksana yang tidak konsisten, serta struktur birokrasi yang belum efektif menjadi faktor utama penghambat implementasi. Temuan ini menegaskan perlunya langkah strategis seperti digitalisasi sistem parkir, penataan dan sertifikasi juru parkir, peningkatan pengawasan berbasis teknologi, serta penguatan koordinasi lintas instansi. Rekomendasi tersebut diharapkan mampu mendorong transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan PAD Kota Bengkulu secara berkelanjutan.
KRISIS SAMPAH DI KOTA BENGKULU: TANTANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KOTA BERSIH DAN SEHAT Rindi; Titi Darmi
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 14 No 2 (2025): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember)
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/y6vfwm39

Abstract

Permasalahan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu telah menjadi isu krusial seiring meningkatnya volume timbulan sampah yang tidak sebanding dengan kapasitas pengangkutan dan pengelolaan yang tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang dihadapi Pemerintah Kota Bengkulu, serta mengevaluasi efektivitas peran masyarakat dalam proses tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman serta teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu masih belum optimal akibat lemahnya komunikasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, rendahnya komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi yang tidak efisien. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih sangat rendah karena kurangnya edukasi, insentif, dan fasilitas pendukung. Studi ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas birokrasi, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pemberdayaan masyarakat secara lebih partisipatif untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
KORELASI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENCAPAI GOOD GOVERNANCE Diana Komena; Laily Ratna
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 14 No 2 (2025): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember)
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/vvh7p647

Abstract

Dalam konteks pelaksanaan desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan luas dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek hukum administrasi, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara dapat dijadikan landasan normatif dan operasional dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan, dan partisipatif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara, seperti asas legalitas, asas akuntabilitas, dan asas keterbukaan, memiliki peran penting dalam mewujudkan good governance di daerah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah serta penyesuaian regulasi turunan agar lebih responsif terhadap dinamika hukum dan kebutuhan masyarakat daerah.
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT: (Studi Pelayanan Haji Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur) Budiman; Sakti, Budiman; Rahimandani; Elza Risanti
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 14 No 2 (2025): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember)
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/55ksd519

Abstract

This study aims to analyze the influence of public service quality and employee work discipline on public satisfaction with Hajj services at the Ministry of Religion, Kaur Regency. The research employed a quantitative approach using a sample of 50 respondents from the community who registered as prospective Hajj pilgrims. Three research problems and hypotheses were tested through partial (t-test) and simultaneous (F-test) analyses. To determine the magnitude of the effect of each independent variable-public service quality and employee discipline-on public satisfaction, multiple linear regression analysis was applied. The results based on respondents’ assessments indicated that the quality of public services was categorized as “very good,” employee work discipline as “good,” and overall satisfaction with Hajj services as “good.” The hypothesis testing results show that public service quality (t = 4.320, p < 0.05) and employee work discipline (t = 8.946, p < 0.05) both have a positive and significant effect on public satisfaction. Simultaneous testing also revealed a significant influence of both variables (F = 73.621, p < 0.05). These findings conclude that improving public service quality and strengthening employee discipline significantly enhance community satisfaction with Hajj services at the Ministry of Religion, Kaur Regency.
IMPLEMENTASI PROGRAM IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KOTA BENGKULU Lala Intika Sari; Rekho Adriadi; Titi Darmi; Rosidin
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 14 No 2 (2025): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember)
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/t2sqkk35

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Bengkulu sebagai bagian dari transformasi digital dalam layanan administrasi kependudukan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program IKD telah berjalan cukup baik, meskipun masih menghadapi beberapa kendala. Berdasarkan teori implementasi George C. Edward III, aspek komunikasi masih perlu ditingkatkan karena kegiatan sosialisasi belum merata dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama yang kurang familiar dengan teknologi digital. Dari aspek sumber daya, pelaksanaan program dinilai efektif dengan dukungan operator yang kompeten serta sarana seperti laptop dan ponsel yang memadai. Aspek disposisi menunjukkan adanya komitmen tinggi dari para pelaksana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara konsisten. Sementara itu, struktur birokrasi berjalan sesuai ketentuan dan menunjukkan kepatuhan administratif yang baik. Secara keseluruhan, program IKD di Kota Bengkulu telah menunjukkan kemajuan yang positif, namun perlu adanya strategi komunikasi yang lebih intensif agar implementasi program dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan merata.
TANTANGAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI LAYANAN SKCK ONLINE DI POLRES BENGKULU UTARA Novia Kenitam Putra; Rosidin; Novlizah Eka parisia; Sri Indarti
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 14 No 2 (2025): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember)
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/ey6hfa10

Abstract

The digitalization of public services is an essential component of bureaucratic reform aimed at improving efficiency, transparency, and accessibility for citizens. One of its implementations is the Online Police Clearance Certificate (SKCK) service, which has been introduced since 2018 at the North Bengkulu Police Resort (Polres Bengkulu Utara). This study aims to analyze the influence of assertive communication and active listening on marital relationship quality through enhanced emotional awareness and behavioral change. A qualitative case study approach was employed involving 8 informants-six married couples who had attended interpersonal communication training. Data were collected through in-depth interviews and analyzed using thematic analysis. The results indicate that assertive communication improves couples’ ability to express feelings and needs honestly without creating conflict, while active listening strengthens empathy, enhances mutual understanding, and fosters emotional intimacy. The combination of these skills contributes to healthier, more open, and respectful communication patterns. However, the study identified challenges such as persistent communication habits, resistance to change, and difficulty managing negative emotions. Future research is recommended to assess the long-term effectiveness of assertive communication training and to explore cultural factors influencing communication patterns in marital relationships.
ADMINISTRASI PERTANAHAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA DI BENGKULU: ANALISIS KEBIJAKAN DAN SOLUSI Mezi Perdana; Titi Darmi
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 14 No 2 (2025): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember)
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/tz8q6j40

Abstract

Permasalahan pertanahan di Bengkulu tetap menjadi isu kompleks yang mencakup aspek administrasi, hukum, dan sosial. Konflik tanah adat dengan hak guna usaha (HGU) perkebunan dan pertambangan, tumpang tindih sertifikat akibat lemahnya basis data pertanahan, serta sengketa lahan antara masyarakat dengan pemerintah atau pihak swasta menunjukkan masih rapuhnya tata kelola pertanahan. Minimnya literasi hukum di kalangan masyarakat juga memperburuk penyelesaian konflik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kajian literatur terkini dan data berita untuk menganalisis dinamika permasalahan pertanahan di Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pertanahan memerlukan penguatan administrasi melalui digitalisasi data, penegakan hukum yang konsisten, serta peningkatan literasi hukum masyarakat. Rekomendasi solusi meliputi penyusunan kebijakan pertanahan partisipatif, integrasi data pertanahan secara nasional, dan penyuluhan hukum secara berkelanjutan. Implementasi langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meminimalisasi konflik agraria dan menciptakan pengelolaan tanah yang lebih adil serta berkelanjutan.

Page 27 of 28 | Total Record : 274

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 (2025): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember) Vol 14 No 1 (2025): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni) Vol 13 No 2 (2024): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember) Vol 13 No 1 (2024): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni) Vol. 12 No. 2 (2023): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember) Vol 12 No 2 (2023): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember) Vol 12 No 1 (2023): Mimbar Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni) Vol 11 No 2 (2022): Mimbar Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember) Vol 11 No 1 (2022): Mimbar Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni) Vol 10 No 2 (2021): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember) Vol 10 No 1 (2021): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni) Vol 9 No 2 (2020): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember) Vol 9 No 1 (2020): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni) Vol 8 No 2 (2019): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember) Vol 8 No 1 (2019): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni) Vol 7 No 2 (2018): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember) Vol 7 No 1 (2018): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni) Vol 6 No 4 (2017): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember) Vol 6 No 3 (2017): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni) Vol 5 No 4 (2016): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember) Vol 5 No 2 (2016): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni) Vol 4 No 4 (2015): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember) Vol 4 No 2 (2015): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni) Vol 4 No 2 (2015): MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni) Vol 3 No 4 (2014): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember) Vol 3 No 2 (2014): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni) Vol 2 No 3 (2013): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (September) More Issue