Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.048
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Jurnal khabar: Komunikasi dan Penyiaran Islam Al-DYAS : Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Laily Ratna
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Komunikasi Antarbudaya Mahasiswa Asing Di Universitas Muhammadiyah Bengkulu Hafri Yuliani; Laily Ratna
Jurnal Khabar: Komunikasi dan Penyiaran Islam Vol. 7 No. 1 (2025): Juni
Publisher : STAI Bumi Silampari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37092/khabar.v7i1.1204

Abstract

This study aims to examine intercultural communication in foreign students at the University of Muhammadiyah Bengkulu. Using Kim's Intercultural Communication theory as an analytical tool. The method used in this study is a qualitative descriptive approach. Data collection techniques through observation, in-depth interviews with 5 foreign students. The results of the study indicate that Cognitive-Affective Dimension Synergy: Deep cognitive understanding of Islamic values ??and Malay customs is positively correlated with students' emotional stability. Ghanaian and Thai students who are quicker to understand the concept of social hierarchy and religious values ??show a shorter culture shock phase and a smoother emotional transition. In contrast, Liberian students who experience the greatest cognitive challenges in understanding the context of high-context culture also show the longest duration of culture shock. Affective-Behavioral Connection: Emotional stability achieved in the affective dimension directly affects the ability to modify communication behavior. Students who successfully navigate through the culture shock phase with strong system support demonstrate more comprehensive adaptation of communication behaviors, including mastery of language registers, adoption of politeness norms, and integration of more natural religious expressions. Cognitive-Behavioral Feedback Loop: Successful communication practices in the behavioral dimension strengthen cognitive understanding of local cultural norms. Students who actively use honorifics and indirect communication strategies demonstrate faster increases in contextual understanding, creating a positive spiral in the adaptation process.
Tinjauan Hukum Akibat Penjualan Harta Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris: Studi di Pengadilan Agama Curup Berdasarkan Putusan NO.85/PDT.G/2023/PA.CRP Guruh Pascalistya; Laily Ratna; Andri Zulpan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1825

Abstract

Perkembangan sistem hukum di Indonesia dipengaruhi oleh sejarah kolonial, pluralisme budaya, dan penerapan tiga rezim hukum utama, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata Barat. Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Agama Curup No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp terkait penjualan harta warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris dengan desain socio-legal research, menggabungkan analisis dokumen hukum, wawancara mendalam, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penjualan dan hibah sepihak yang dilakukan Tergugat I dinyatakan batal demi hukum karena melanggar Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), serta prinsip keadilan distributif. Putusan pengadilan menegaskan pentingnya perlindungan hak kolektif ahli waris dan memperkuat penerapan prinsip musyawarah keluarga sebagai dasar penyelesaian sengketa. Selain memberikan preseden yuridis bagi praktik peradilan agama di Indonesia, penelitian ini menyoroti kelemahan koordinasi antar lembaga, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang menyebabkan lambatnya eksekusi putusan
Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Dalam Pembagian Harta Waris di Pengadilan Agama Curup: Studi Kasus Perkara Putusan NO.106/PDT.G/2021/PA.CRP Wahyu Eko Setiadi; Laily Ratna; Andri Zulpan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1826

Abstract

Sengketa pembagian harta waris merupakan salah satu persoalan kompleks dalam hukum keluarga Islam, khususnya di Indonesia, di mana ketidaksepahaman antar ahli waris dan praktik hibah sepihak sering menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada ahli waris melalui Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Crp di Pengadilan Agama Curup serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa waris. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dengan hakim dan panitera, serta data sekunder melalui telaah putusan, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum diberikan secara adil dan proporsional melalui pembatalan hibah sepihak dan penetapan pembagian harta sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (Pasal 176) dan QS. An-Nisa ayat 11, yaitu proporsi bagian 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan. Namun, penyelesaian sengketa dihadapkan pada sejumlah hambatan, termasuk keterbatasan bukti otentik, rendahnya literasi hukum masyarakat, konflik internal keluarga, serta kurang optimalnya proses mediasi.
KORELASI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENCAPAI GOOD GOVERNANCE Diana Komena; Laily Ratna
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 14 No 2 (2025): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember)
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/vvh7p647

Abstract

Dalam konteks pelaksanaan desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan luas dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek hukum administrasi, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara dapat dijadikan landasan normatif dan operasional dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan, dan partisipatif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara, seperti asas legalitas, asas akuntabilitas, dan asas keterbukaan, memiliki peran penting dalam mewujudkan good governance di daerah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah serta penyesuaian regulasi turunan agar lebih responsif terhadap dinamika hukum dan kebutuhan masyarakat daerah.
Perlindungan Hukum bagi Perusahaan Akibat Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama (Studi Kasus di PT. Citra Mitra Sehati) Kota Bengkulu Muhammad Gilang Anugrah Syahputra; Laily Ratna; Uswatun Hasanah
AHKAM Vol 5 No 3 (2026): SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v5i3.10373

Abstract

Breach of contract in cooperation agreements is a legal issue that frequently occurs in the business sector because it may cause losses to parties that have fulfilled their obligations. This issue occurred in the cooperation relationship between PT Citra Mitra Sehati (PT CMS) and PT Bumi Cahaya Abhipraya Sehati (PT BCAS), when PT BCAS failed to fulfill its payment obligations for mining services that had been performed by PT CMS, resulting in financial and operational losses. This study aims to analyze the legal protection available to PT CMS as a result of breach of contract in its cooperation agreement with PT BCAS and to identify the factors causing the breach of contract. This study used empirical legal research with a qualitative approach. Data were obtained through interviews and document study, then analyzed descriptively and qualitatively. The results show that PT BCAS committed a breach of contract because it failed to fulfill its payment obligations as stipulated in Coal Mining Services Contract Number 003/CMS-BCAS/KONT-TAMB/02/2022. The legal protection available to PT CMS includes the right to issue a notice of default, demand performance, claim compensation, and request contract termination through non-litigation or litigation channels in accordance with the provisions of the Indonesian Civil Code. The factors causing the breach of contract include the weak good faith of the defaulting party, economic conditions, unclear contractual clauses, suboptimal supervision of contract implementation, difficulty in proving losses, the lengthy dispute resolution process, and the high cost of case settlement. The conclusion of the study affirms that legal protection for companies in cooperation agreements needs to be strengthened through the preparation of contracts that are clear, detailed, and oriented toward legal certainty. The implications of this study provide practical contributions for business actors in increasing contractual prudence, strengthening supervision of agreement implementation, and minimizing the risk of breach of contract in business cooperation.
Wanprestasi yang Dilakukan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 di Desa Talang Belitar Putri Wulandari; Laily Ratna; Uswatun Hasanah
Al-DYAS Vol 5 No 2 (2026): JUNI
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/aldyas.v5i2.10112

Abstract

The Family Hope Program (PKH) is a conditional social assistance program provided by the government to poor families to improve access to education, health, and social welfare. In its implementation, Beneficiary Families (KPM) not only have the right to receive assistance but are also obliged to fulfill commitments as regulated in Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018. However, field practices still show various forms of breach of obligation, such as absence from P2K2 meetings, failure to conduct health verification, and misuse of assistance funds. This study aims to identify the forms of breach of obligation by KPM, analyze the factors causing them, and evaluate the implementation of sanctions based on Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018. This study used a sociological juridical approach with an empirical legal method. Primary data were collected through observation and in-depth interviews with 57 KPM and social facilitators, while secondary data were obtained from regulations and the SIKS-NG system. The data were analyzed qualitatively using the Miles and Huberman model. The results showed that the main forms of breach of obligation included absence from P2K2 meetings, failure to conduct health verification at Posyandu, and misuse of assistance funds for online gambling. The factors causing breach of obligation included scheduling conflicts with the coffee harvest season, geographical constraints, and KPM’s low legal understanding. Sanctions were applied in accordance with procedures, ranging from verbal warnings to forced graduation. The conclusion of this study affirms that the effectiveness of implementing KPM obligations in PKH is strongly influenced by the suitability of the facilitation mechanism, socio-geographical conditions, and beneficiaries’ legal literacy. The implications of this study indicate the need for flexible facilitation schedules and the strengthening of digital and legal literacy among KPM so that PKH implementation becomes more accountable, well-targeted, and in accordance with regulatory provisions.
Co-Authors Andri Zulpan Diana Komena Guruh Pascalistya Muhammad Gilang Anugrah Syahputra PUTRI WULANDARI USWATUN HASANAH Wahyu Eko Setiadi Yuliani, Hafri