cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arini Azka Muthia
Contact Email
aazkamuthia@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
aazkamuthia@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
University Of Bengkulu Law Journal
Published by Universitas Bengkulu
ISSN : 25411926     EISSN : 25287656     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
UBELAJ (University of Bengkulu Law Journal) aims to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Criminal Law, Civil Law, Constitutional Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Medical Law, Environmental Law and another section related contemporary issues in law. UBELAJ publish twice in a year, April and October.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2017): APRIL" : 6 Documents clear
PENERAPAN PRINSIP NON-DISKRIMINATIF DAN NATIONAL TREATMENT OLEH INDONESIA DALAM RANGKA MEA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL Nurhani Fithriah
University Of Bengkulu Law Journal Vol 2, No 1 (2017): APRIL
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (451.267 KB) | DOI: 10.33369/ubelaj.2.1.80-90

Abstract

Indonesia yang tergabung dalam PBB turut mengambil langkah awal dalam kebijakan yang diratifikasi dengan persetujuan pembentukan WTO melalui Undang-undang No.7 tahun 1994, yakni keterikatan untuk melaksanakan seluruh hasil kesepakatan perundingan Uruguay.  Peraturan penanaman modal asing sesungguhnya tidak secara tegas termuat dalam perjanjian WTO, namun secara eksplisit muncul dalam rumusan prinsip-prinsip perdagangan bebas khususnya terkait prinsip non diskriminasi yang meliputi Most Favoured Nation (MFN) dan National Treatment Principle (NT). penanaman modal asing merupakan solusi bagi negara-negara berkembang, seperti Indonesia untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan potensi ekonomi (economic resource) agar bernilai lebih tinggi. Dibentuknya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dimaksudkan untuk menarik investor asing dan investor dalam negeri. Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu terkait  kewajiban diterapkannya  Prinsip non-diskriminatif dan  National Treatment atau perlakuan yang sama bagi penanam modal asing di Indonesia dan penerapan prinsip Non-Diskriminatif dan National Treatment dalam kasus Pengadaan Mobil Nasional Indonesia. Kesimpulan yang didapat yakni Pemerintah Indonesia sudah menerapkan prinsip Non-Diskriminatif dan National Treatment dengan menerapkan prinsip tersebut di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Indonesia juga menerapkan Prinsip Non-Diskriminatif dan National Treatment dalam Kasus Pengadaan Mobil Nasional Indonesia dengan  menjalani putusan yang mewajibkan Pemerintah Indonesia mencabut semua Keputusan Presiden beserta Peraturan lainnya yang terkait dengan persyaratan kandungan lokal.
PROBLEMS CAUSED BY SMALL PIG FARM ODOR AROUND THE WESTERN SONGKHLA LAKE BASIN Papontee Teeraphan
University Of Bengkulu Law Journal Vol 2, No 1 (2017): APRIL
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (425.256 KB) | DOI: 10.33369/ubelaj.2.1.1-13

Abstract

Pollution is currently a significant issue arising awareness throughout the world. In Thailand, pollution can often be seen in any part of the country. Air pollution is pointed as an urgent problem. This pollution has not damaged only to human health and lives, it has destroyed environment, and possibly leading to violence. In Phattalung, air pollution is affecting to the residents’ lives. Especially, when the residents who are mostly agriculturists have not managed the waste resulted from the farm. In Phattalung, at the moment, there are many pig farms, big and small. Some of them are only for consuming for a family, some, however, are being consumed for the business which pigs will be later purchased by big business companies. Therefore, concerning pollution, the researcher and the fund giver were keen to focus on the points of the air pollution of the small pig farms. This is because it has been said that those farms have not been aware on the pollution issue caused by the farms. Farm odor is very interesting which can probably lead to following problems. The researcher also hopes that this research can be used as a source of information by the government offices in order to be made even as a policy or a proper legal measurement. As the results, the study shows that, first, more than half of the samples had smelled the farm odor located nearby their communities, though it had not caused many offenses. Second, the majority had decided not to act or response in order to solve the odor problem, but some of them had informed the officers. The proper solutions in reducing offenses caused by pig farm odor were negotiation and mediation. Last, the majority does not perceive about the process under the Public Health Act B.E. 2535.
PENERAPAN PRINSIP UNCITRAL MODEL LAW DALAM PEMBUKTIAN KASUS TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA Asep Ahmad Fauji
University Of Bengkulu Law Journal Vol 2, No 1 (2017): APRIL
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (462.124 KB) | DOI: 10.33369/ubelaj.2.1.90-102

Abstract

Pemanfaatan teknologi  informasi  tidak  lagi  dapat  dilakukan melalui sistem hukum konvensional, mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritorial suatu Negara. Persoalan yang lebih luas juga terjadi untuk masalah-masalah keperdataan, karena saat ini transaksi e-commerce telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Pelanggaran hukum dengan instrumen teknologi informasi seringkali sulit dipecahkan. Tulisan ini akan membahas terkait dengan perapan prinsip UNCITRAL Model Law dalam pembuktian kasus transaksi elektronik di Indonesia dan persyaratan hukum terhadap data elektronik sebagai bentuk pembuktian kasus transaksi elektronik di Indonesia. Kesimpulan yang didapatkan yakni Indonesia telah menerapkan prinsip UNCITRAL Model Law dalam Pembuktian Kasus Transaksi Elektronik dengan pendekatan yang secara fugsinya sama dan pendekatan kenetralan suatu teknologi. Penyelesaian kasus e-commerce di Indonesia harus memenuhi persyaratan hukum terhadap data elektronik sebagai bentuk pembuktian kasus transaksi elektronik dengan mengandung unsur tertulis, syarat adanya tanda tangan, dan juga keaslian.
PENERAPAN PRINSIP ULTRA PETITA DALAM HUKUM ACARA PIDANA DIPANDANG DARI ASPEK PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PERKARA PIDANA Yagie Sagita Putra
University Of Bengkulu Law Journal Vol 2, No 1 (2017): APRIL
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (388.427 KB) | DOI: 10.33369/ubelaj.2.1.14-28

Abstract

Ultra petita, demikian istilahnya, dimana hakim menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari pada yang diminta, dengan kata lain ultra petita adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau mememutus melebihi dari pada yang diminta. Dalam konteks Hukum Acara Pidana, Putusan  tersebut dikeluarkan, dikarenakan  dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum  kurang  sempurna  dan sebagai  wujud  pengembangan  hukum  progresif  dimana  Hakim  bukan hanya sebagai  corong  undang-undang  tetapi  merupakan  corong  keadilan yang  mampu memberikan  putusan  yang  berkualitas  dengan  menemukan  sumber  hukum  yang tepat.Bahwa  putusan  hakim  tidak harus  berpedoman  pada  undang-undang sebagai prosedur mutlak sebab bila putusan hakim hanya berlandaskan prosedur, maka  roh  dan  cita-cita  dari  Hukum  Pidana (Hukum  Materiil) maupun  Hukum Acara  Pidana (Hukum  Formil) yang  tertuang  dalam  asas-asas  hukum  tersebut tidak  akan  bisa  diwujudkan. Hal  ini  bukan  berarti  prosedur  hukum  yang  ada dalam  undang-undang  tidak  perlu  dilaksanakan  tetapi  harus  diterapkan  secara cerdas  dan  bijaksana,  serta  diharapkan  semua  pihak  agar  lebih  kritis dalam menyikapi perkembangan hukum demi kesejahteraan bersama. Untuk  meneliti  permasalahan  ini  penulis  berusaha  menganalisis Yurisprudensi  Mahkamah  Agung NO.  675  K/Pid/1987,  tanggal  21-03-1989  dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 17/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST. dikaitkan dengan Hukum Acara Pidana, dengan menggunakan kajian dari segi filosofis dan yuridis.
PROSES PERUBAHAN MENDASAR KONSTITUSI INDONESIA PRA DAN PASCA AMANDEMEN Sonia Ivana Barus
University Of Bengkulu Law Journal Vol 2, No 1 (2017): APRIL
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (577.522 KB) | DOI: 10.33369/ubelaj.2.1.29-55

Abstract

BANK SENTRAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Ari Wirya Dinata
University Of Bengkulu Law Journal Vol 2, No 1 (2017): APRIL
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (533.49 KB) | DOI: 10.33369/ubelaj.2.1.56-79

Abstract

Di negara-negara sedang berkembang, pemerintah yang menyelenggarakan kekuasaan negara, umumnya berperan sebagai agen pembangunan dan perubahan sosial. Dalam menjalankan peranan itu,  pemerintah membutuhkan dukungan bank sentral sebagai lembaga yang berperan penting  dalam pembiayan pembangunan. Persoalan yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu terkait independensi kelembagaan Bank Sentral dalam mengelola perekonomian suatu negara dan hubungannya dengan ekonomi dunia. Adapun parameter yang digunakan untuk menakar kualitas independensi kelembagaan bank sentral dapat mengacu kepada: pertama, kewenangan dan hubungan bank sentral dengan pemerintah,  kedua, pengisian jabatan pimpinan bank sentral dan ketiga,  keuangan lembaga. Kesimpulan yang dapat ditarik yakni menata kembali kelembagaan dan independensi Bank Indonesia adalah Conditio Sine Qua non, karena lembaga bank Indonesia adalah lembaga yang memegang peranan yang penting dalam bidang moneter.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 2 (2025): October Vol. 10 No. 1 (2025): APRIL Vol. 9 No. 2 (2024): OCTOBER Vol. 9 No. 1 (2024): APRIL Vol. 8 No. 2 (2023): OCTOBER Vol. 8 No. 1 (2023): APRIL Vol. 7 No. 2 (2022): OCTOBER Vol. 7 No. 1 (2022): APRIL Vol. 6 No. 2 (2021): OCTOBER Vol 6, No 1 (2021): APRIL Vol 5, No 2 (2020): OCTOBER Vol 5, No 1 (2020): APRIL Vol 4, No 2 (2019): OCTOBER Vol 4, No 1 (2019): APRIL Vol. 4 No. 1 (2019): APRIL Vol 3, No 2 (2018): OCTOBER Vol 3, No 1 (2018): APRIL Vol 2, No 2 (2017): OCTOBER Vol 2, No 1 (2017): APRIL Vol 1, No 1 (2016): OCTOBER More Issue