cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arini Azka Muthia
Contact Email
aazkamuthia@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
aazkamuthia@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
University Of Bengkulu Law Journal
Published by Universitas Bengkulu
ISSN : 25411926     EISSN : 25287656     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
UBELAJ (University of Bengkulu Law Journal) aims to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Criminal Law, Civil Law, Constitutional Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Medical Law, Environmental Law and another section related contemporary issues in law. UBELAJ publish twice in a year, April and October.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 2 (2019): OCTOBER" : 6 Documents clear
Pemberlakuan Ketentuan Regulatory Coherence dalam Trans Pasific Partnership Agreement bagi Negara Pihak dalam Perspektif Indonesia Muhammad Rafi Darajati
University Of Bengkulu Law Journal Vol 4, No 2 (2019): OCTOBER
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (662.851 KB) | DOI: 10.33369/ubelaj.4.2.144-158

Abstract

AbstrakKeberadaan Kemitraan Trans Pasifik (Trans Pacific Partnership/TPP) menjadi topik yang hangat diperbincangkan. TPP salah satu kesepakatan perdagangan terbesar dengan kesepakatan ambisius yang menjanjikan penghapusan semua tarif untuk mematahkan penghalang investasi dan perdagangan di antara negara-negara anggota. Presiden Joko Widodo mengungkapkan ketertarikannya untuk membawa Indonesia bergabung menjadi salah satu anggota dari TPP sehingga penelitian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk memahami konsekuensi bagi Indonesia apabila bergabung dengan TPP. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia yang menyatakan ketertarikan untuk masuk ke dalam TPP, harus melakukan kajian yang mendalam, karena masih cukup banyak legal gap dengan pengaturan yang ditetapkan oleh TPP. Penyesuaian tersebut harus dilakukan agar jangan sampai ketika Indonesia telah masuk ke dalam TPP tidak mematuhi perjanjian dengan alasan hukum nasional, karena hal tersebut tidak dibenarkan berdasarkan hukum internasional. Kata Kunci: Trans Pacific Partnership, Perjanjian Internasional, Perdagangan Internasional AbstractThe Existence of Trans Pacific Partnership (TPP) is being a hot issue. TPP is one of the largest trade agreements with ambitious agreements promising to free up all of the tariffs to break the trade and investment barriers among the member states. President Joko Widodo expressed his interest to bring Indonesia to become a member of the TPP so that this research was conducted with the intent and purpose to understand the consequences for Indonesia when joining TPP. The type of research used is normative-juridical. The study concludes that Indonesia, which announced interest in joining TPP, should conduct a thorough study, since there are still a lot of legal gaps with the regulations set by TPP. This adjustment should be made to avoid Indonesia on not complying to the agreements under national law grounds when Indonesia has joined TPP, as it is not justified under International Law. Key Words: Trans Pacific Partnership, International Law of Treaty, International Trade Law
Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP) Kabupaten Sleman sidiq aulia lilik
University Of Bengkulu Law Journal Vol 4, No 2 (2019): OCTOBER
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (676.882 KB) | DOI: 10.33369/ubelaj.4.2.155-176

Abstract

Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai salah satu bagian dari kajian hukum Keluarga Islam memiliki keunikan tersendiri. Sebelum munculnya Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Pengahapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT), masalah ini kebanyakan diselesaikan melalui jalur pidana atau menjadi perkara perceraian di wilayah Pengadilan Agama. Namun, seiring tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat atas peliknya masalah ini, mekanisme penyelesaian KDRT saat ini mengalami perubahan, terutama dalam hal pendampingan terhadap korban KDRT. Banyak aktifis dan  institusi negara yang akhirnya turun tangan untuk memberikan perhatian, khususnya dalam memberikan hak-hak korban kekerasan agar tidak menjadi masalah yang lebih besar, sebagai contoh upaya Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP) dalam penanganan kasus KDRT di Kabupaten Sleman Yogyakarta 2012-2014.Sumber data dari artikael ini diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak BKBPMPP, terutama terkait dengan bagaimana penanganan kasus KDRT di Sleman pada kurun waktu 2012-2014. Sementara itu, sifat penelitian ini adalah preskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis-normatif-sosiologis dengan menjadikan model deduktif-iduktif sebagai kerangka berpikir.Pada umumnya tingkat KDRT didominasi pada kekerasan yang berbentuk penelantaran, terutama menimpa perempuan dan anak di wilayah Sleman secara umum, dan peristiwa ini dirasakan oleh BKBPMPP mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Sedangkan faktor-faktor penyebab kasus KDRT di Sleman antara lain berupa faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal di antaranya disebabkan oleh ketimpangan dalam relasi keluarga yang juga diperparah oleh faktor lainnya seperti faktor lingkungan agama dan budaya permisif, sedangkan faktor internal biasanya disebabkan oleh lemahnya manjamen emosi para pelaku kekerasan ketika menyelesaikan masalah-masalah di dalam keluarga. Adapun perlindungan dan pendampingan yang telah diberikan kepada setiap korban KDRT, terutama perempuan dan anak, pada dasarnya merupakan bentuk perwujudan kemaslahatan yang bersifat d}aru>riyat; yaitu sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia. Kebutuhan-kebutuhan yang bersifat primer bagi korban KDRT seperti perlindungan hukum, bantuan kesehatan hingga reintegrasi sosial bagi korban merupakan bentuk-bentuk upaya yang relevan dengan konsep kemaslahatan primer tersebut, terutama berkaitan dengan menjaga jiwa (an-nafs) dan keturunan (an-nasl).
Perlindungan Hukum terhadap Lagu Daerah yang Tidak Diketahui Penciptanya Berthon Jonathan
University Of Bengkulu Law Journal Vol 4, No 2 (2019): OCTOBER
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (458.131 KB) | DOI: 10.33369/ubelaj.4.2.177-187

Abstract

The cultural wealth is the result of high Indonesian creativity and is an intellectual property that must be protected and developed. The entire territory of Indonesia from Sabang to Merauke has its own cultural characteristics. Each region has regional songs, regional dances, regional crafts that make tourists from various countries come to Indonesia because of interest to see directly our culture is even studied in depth. The Indonesian People have high creativity that becomes a strong interest and can only be found in Indonesia. There are some new things that have not previously been set and updated in the old Copyright Law. One of the new ones is the regulation of Traditional Cultural Expressions that have not been clearly defined in the Copyright Law. There is no explanation of Traditional Knowledge and Expressions of Traditional Culture and Orphan Works.
Permasalahan HUkum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Indonesia Ashar Maulana Religia
University Of Bengkulu Law Journal Vol 4, No 2 (2019): OCTOBER
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (371.71 KB) | DOI: 10.33369/ubelaj.4.2.188-201

Abstract

Permasalahan hukum mengenai inkonsistensi dalam peraturan perundang-undangan tentang tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) di Indonesia, belum mengatur mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) secara lengkap, dan tidak mengatur sanksi yang jelas. Permasalahan yang dikemukakan: 1) mengapa regulasi tanggung jawab perusahaan (corporate social responsibility) di Indonesia inkonsistensi? 2) Bagaimana Kepastian Hukum Mekanisme Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)? 3) Apa Sanksi Yang Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)? Tujuan penelitian ini untuk menganalisis mengapa di Indonesia Regulasi tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) inkonsisten, Bagaimana Kepastian Hukum Mekanisme Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility), dan Apa Sanksi Yang Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility). Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan argumentasi hukum (legal reasoning) dan membandingkan berbagai peraturan perundang-undangan (comparative approach). Hasil penelitian menunjukkan: pertama, alasan regulasi tanggung jawab sosial perusahaan inkonsistensi: Indonesia adalah negara berdaulat yang bebas, termasuk untuk membuat regulasi di bidang tanggung jawab sosial perusahaan; keadaaan lingkungan yang semakin memprihatinkan; perusahaan juga menjadi bagian dari masyarakat; tidak semua perusahaan melaksanakan tanggung jawabnya. Kedua, Kepastian Hukum Mekanisme Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility). Ketiga, sanksi yang seharusnya diatur juga, yaitu sanksi pidana sehingga tanggung jawab sosial perusahaan akan ditaati sebagai kewajiban hukum.
Ease of Doing Business: Gagasan Pembaruan Hukum Penyelesaian Sengketa Investasi di Indonesia Teguh Tresna Puja Asmara; Isis Ikhwansyah; Anita Afriana
University Of Bengkulu Law Journal Vol 4, No 2 (2019): OCTOBER
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (699.113 KB) | DOI: 10.33369/ubelaj.4.2.125-143

Abstract

ABSTRACTEase of Doing Business (EoDB) is a business ease indicator which issued by the World Bank. There are eleven indicators that become a benchmark in measuring the ease of doing business in a country. One of the indicators is related to the settlement of investment dispute or in this case is the enforcing contracts and resolving insolvency. Based on the Doing Business of 2019 report, currently the rating of ease of business in Indonesia occupies the position of 73 (seventy three). Indonesia’s EoDB rating is still far from the target, which is ranked 40 (forty) in the world. This is due to dispute settlement in Indonesia still has a number of issues, both in terms of basic regulations, court proceedings and execution. Whereas in the business world (based on the EoDB indicator) a inexpensive, fast, and simple legal dispute settlement tool is needed. This research is a normative juridical legal research with the descriptive method of analysis, with results show that there are still no applying regulations of Law Number 25 of 2007 concerning on Investment which focused on discussing investment disputes, so that there is not clear legal certainty regarding to investment in Indonesia. In addition, there are also a number of issues related to bankruptcy cases, both of which are Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts, some of which can lead to certain interests, length of bankruptcy court proceedings, and legal certainty after bankruptcy decisions. A breakthrough or update is needed that can support EoDB, one of which can be done in the field of investment dispute settlement especially related to the enforcing contracts and resolving insolvency by making applying regulations and revising related regulations.ABSTRAKEase of Doing Business (EoDB) merupakan indikator yang berkaitan dengan kemudahan berbisnis yang dibuat oleh Bank Dunia. Terdapat sebelas indikator yang menjadi patokan dalam mengukur kemudahan berbisnis di suatu negara. Salah satu yang menjadi indikator yaitu terkait dengan penyelesaian sengketa investasi atau dalam hal ini penegakan kontrak dan penyelesaian perkara kepailitan. Berdasarkan laporan Doing Business 2019, peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia berada pada posisi ke 73 (tujuh puluh tiga). Peringkat EoDB Indonesia tersebut masih jauh dari target yaitu masuk peringkat 40 (empat puluh) besar dunia. Hal ini disebabkan antara lain karena penyelesaian sengketa di Indonesia masih memiliki beberapa permasalahan baik itu dari segi dasar peraturan, proses persidangan dan pelaksanaan putusan. Sedangkan dalam dunia bisnis (berdasarkan indikator EoDB) dibutuhkan sarana penyelesaian sengketa yang murah, cepat, dan sederhana. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan hasil menunjukan bahwa belum terdapat peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang fokus membahas sengketa investasi sehingga belum terciptanya kepastian hukum yang kuat dalam berivestasi di Indonesia. Selain itu, terdapat beberapa masalah terkait dengan penyelesaian perkara kepailitan, antara lain bersumber dari peraturannya yaitu Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang beberapa Pasalnya dapat mengarahkan kepada kepentingan tertentu, lamanya proses pengadilan kepailitan, dan kepastian hukum pasca putusan kepailitan. Diperlukan suatu terobosan atau pembaruan yang dapat mendukung EoDB yaitu salah satunya dapat dilakukan pada bidang penyelesaian sengketa investasi khususnya terkait penegakan kontrak dan penyelesaian perkara kepailitan dengan cara membuat peraturan pelaksana dan merevisi peraturan terkait.
Hak-Hak Perempuan Enggano Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal Susi Ramadhani; Noeke Sri Wardhani; Lentiara Putri
University Of Bengkulu Law Journal Vol 4, No 2 (2019): OCTOBER
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/ubelaj.4.2.107-117

Abstract

Penelitian ini bertujuan menggali pengetahuan tentang sistem matrilineal yang dianut oleh suku Enggano dan menginventarisasi  hak-hak apa saja yang dimiliki oleh perempuan suku Enggano dalam sistem matrilineal serta mendiskripsikan implementasi hak-hak tersebut dalam kehidupan masyarakat suku Enggano di Pulau Enggano. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Data diperoleh dari masyarakat, sehingga akan mendapatkan data yang langsung terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengertian matrilineal dalam sistem kekerabatan sudah dimengerti oleh sebagian besar Ketua adat di Enggano. Sistem matrilineal yang menurunkan garis keturunan dari pihak Ibu kepada anak perempuan dan anak laki-lakinya. Anak perempuanlah yang nanti dapat menurunkan garis keturunan suku kepada anak-anaknya, tetapi terdapat pengecualian apabila anak laki-laki adalah anak tunggal maka suku Ibunya dapat diturunkan kepadanya. Sengketa terhadap hak-hak perempuan Enggano belum pernah terjadi di masyarakat adat Enggano. Penyelesaian sengketa apabila terjadi maka diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu apabila tidak dicapai kesepakatan maka dilanjutkan ke musywarah adat dengan melibatkan pengurus suku seperti Kepala Pintu Suku, Ketua Adat, Bendahara Adat, tokoh masyarakat, perangkat Desa dan pihak yang bersengketa.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 2 (2025): October Vol. 10 No. 1 (2025): APRIL Vol. 9 No. 2 (2024): OCTOBER Vol. 9 No. 1 (2024): APRIL Vol. 8 No. 2 (2023): OCTOBER Vol. 8 No. 1 (2023): APRIL Vol. 7 No. 2 (2022): OCTOBER Vol. 7 No. 1 (2022): APRIL Vol. 6 No. 2 (2021): OCTOBER Vol 6, No 1 (2021): APRIL Vol 5, No 2 (2020): OCTOBER Vol 5, No 1 (2020): APRIL Vol 4, No 2 (2019): OCTOBER Vol. 4 No. 1 (2019): APRIL Vol 4, No 1 (2019): APRIL Vol 3, No 2 (2018): OCTOBER Vol 3, No 1 (2018): APRIL Vol 2, No 2 (2017): OCTOBER Vol 2, No 1 (2017): APRIL Vol 1, No 1 (2016): OCTOBER More Issue