cover
Contact Name
Toha Andiko
Contact Email
Toha.andiko@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
Toha.andiko@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan
ISSN : 23555173     EISSN : 26569477     DOI : -
JURNAL ILMIAH MIZANI : Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan is a scientific publication journal that contains Islamic law, Economics, and Islamic Religious Studies to support the development of Islamic knowledge. This journal is published two times a year in March and September by Faculty of Islamic Law of State Institute for Islamic Studies (IAIN) Bengkulu.
Arjuna Subject : -
Articles 13 Documents
Search results for , issue "Vol 8, No 1 (2021)" : 13 Documents clear
THE DEATH PENALTY IN LEGAL LITERATURE: A Study of Indonesian Law and International Human Rights Fauzan Fauzan
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 8, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v8i1.10839

Abstract

The use of the death penalty in criminal law to achieve the aims of criminal law has sparked much controversy among criminal law professionals. The advantages and disadvantages of adopting death punishment to meet the aims of criminal law, such as providing a sense of security, justice, and so on. In the hierarchy of rules and regulations in Indonesia, the 1945 Constitution is the highest source of legislation. Article 28 (a) of the Indonesian constitution guarantees the right to life and provides that everyone has the right to survive and defend his or her life and existence. As a result, the right to life is a constitutional guarantee. Thus the right to life is a constitutional right. The United Nations also issued a guide entitled Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty through UN Economic and Social Council Resolution 1984/50, dated 25 May 1984. This guide clarifies discussions on the practice of the death penalty under the International Covenant on Civil and Political Rights. Mempersoalkan hukuman mati dalam hukum pidana sebagai sarana mencapai tujuan dari hukum pidana itu sendiri telah banyak menimbulkan perdebatan antar sesama ahli hukum pidana. Pro dan kontra terhadap penggunaan sarana pidana mati sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana, yaitu memberikan rasa aman memberikan keadilan dan sebagainya. Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber hukum tertinggi dalam tata urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Konstitusi Indonesia mengatur ketentuan tentang hak hidup, pasal 28 (a) konstitusi Indonesia melindungi hak hidup dan menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dengan demikian hak hidup merupakan hak konstitusional. PBB juga mengeluarkan sebuah panduan berjudul jaminan perlindungan bagi mereka yang menghadapi hukuman mati ( Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty) melalui Resolusi Dewan Ekonomi Sosial PBB 1984/50,tertanggal 25 Mei 1984. Panduan ini memperjelas pembahasan praktik hukuman mati menurut Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik
COMPARATIVE STUDY OF INHERITANCE RIGHTS IN ISLAM AND CIVIL LAW: Analysis of Mashlahah and Maqashid al-Syari`ah OK Muhammad al fadli; Syafruddin Syam; Muhammad Syukri Albani Nasution
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 8, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v8i1.10896

Abstract

The division of inheritance in the Malay community of Batubara Regency is carried out under prevailing traditional customs. It makes Faraidh law the final (alternative) way after discovering problems during the distribution of inheritance. This article analyzes the review of maslahah and maqashid ash-syari'ah on normal inheritance distribution for the people of Batubara Regency. This research is field research with an empirical study approach. This study found that customary inheritance distribution for the people of Batubara Regency was carried out in various ways, according to the conditions of each inheritance problem. When a wife dies (heir), the inheritance will be directly divided under Islamic inheritance law's provisions; the distribution period is no sooner than 40 days and a maximum of 6 (six) months. If the husband dies (heir), then generally, the inheritance is not distributed until the wife or mother of the heir dies, the heirs of the father or mother are often neglected, and ownership of the house goes to the youngest child or children who live together the heir during life, control of the inheritance is controlled by the eldest son. The customary practice of inheritance distribution for the people of Batubara Regency, which makes the foundation of benefit in the distribution of inheritance in the people of Batubara Regency, is mashlahah mulghah, contrary to the texts of the Koran and the hadiths of the Prophet SAW. In addition, in the maqashid asy-shari'ah scale, it is not achieved regarding the hajiyyat case, namely hifzhul mal Pembagian harta warisan di masyarakat Melayu Kabupaten Batubara dilakukan sesuai dengan kebiasaan adat yang berlaku, dan menjadikan hukum faraidh sebagai jalan akhir (alternatif) setelah ditemukannya masalah sewaktu pembagian harta warisan. Artikel ini menganalisis tinjauan mashlahah dan maqashid asy-syari`ah terhadap praktik pembagian warisan secara adat bagi masyarakat Kabupaten Batubara. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan kajian empiris (empirical study). Penelitian ini menemukan bahwa praktik pembagian warisan secara adat bagi masyarakat Kabupaten Batubara dilakukan dengan cara beragam, sesuai dengan kondisi masing-masing masalah warisan. Ketika seorang istri meninggal dunia (pewaris), maka harta warisan akan langsung dibagi-bagi sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam, jangka waktu pembagian harta warisan paling cepat setelah 40 hari, dan paling lama 6 (enam) bulan. Apabila suami meninggal dunia (pewaris), maka umumnya harta warisan tidak dibagi-bagikan, hingga istri atau ibu dari ahli waris meninggal dunia, ahli waris ayah atau ibu, kerap kali diabaikan, kepemilikan rumah  kepada anak yang paling kecil, atau anak yang tinggal bersama pewaris semasa hidup, penguasaan harta warisan dikuasai oleh anak laki-laki tertua. Praktik pembagian warisan secara adat bagi masyarakat Kabupaten Batubara yang menjadikan kemashlahatan landasan dalam pembagian harta waris di masyarakat Kabupaten Batubara adalah mashlahah mulghah, bertentangan dengan nash Alquran dan hadis-hadis Rasul SAW. Selain itu, dalam timbangan maqashid asy-syari`ah, perihal perkara hajiyyat, yakni hifzhul mal, maka tidak tercapai
FULFILLMENT OF HUSBAND AND WIFE'S RIGHTS AND OBLIGATIONS IN SIRI MARRIAGE: Case Study in Padangsidimpuan City, West Sumatra Province, Indonesia Doli Bastian Ali Saputra Nasution; Zainul Fuad; Sukiati Sukiati
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 8, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v8i1.11146

Abstract

This study analyzes the practice of sirri marriage in the City of Padangsidimpuan, Province of West Sumatra, Indonesia. The focus of this research is to see whether gender bias occurs according to gender analysis according to Mansour Fakih in fulfilling the rights and obligations of husband and wife in unregistered marriage families in Padangsidimpuan City. This type of research is field qualitative with the approach of Legal Sociology, Legal Psychology, and Anthropology. Based on research findings, unregistered marriages in the city of Padang Sidempuan do not only have an impact on wives and children, but also have an impact on husbands both in the household and in social life including 1) Marginalization, such as husbands having difficulty getting their rights from where they work and it is difficult to get social assistance from the government because they do not have a marriage certificate and family card, 2) Subordination: the impression that women are objects in marriage so that a woman can be published as a wife or kept secret, 3) Stereotypes: Women who are married in unregistered ways are considered mistresses , having an affair, or living at home without being married, 4) Violence: unregistered marriages are prone to domestic violence because there is no evidence that shows the existence of marital ties, and 5) double burden that must be borne by the wife, namely having to earn a living that should be borne by the husband, as well as take care and care for their children.Penelitian ini menganalisis praktek nikah sirri di Kota Padangsidimpuan Profinsi Sumatera Barat Indonesia. Fokus Penelitian ini adalah melihat apakah terjadi bias gender sesuai analisa gender menurut Mansour Fakih dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami Istri pada keluarga nikah siri di Kota Padangsidimpuan. Jenis Peneitian ini adalah kualitatif lapangan dengan pendekatan Sosiologi Hukum, Psikologi Hukum, dan antropologi. Berdasarkan temuan penelitian, nikah siri di kota Padang Sidempuan ternyata tidak hanya menimbulkan dampak terhadap istri dan anak saja, tetapi juga berdampak kepada suami baik itu dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan sosial diantaranya 1) Marginalisasi, seperti suami sulit mendapatkan hak-haknya dari tempatnya bekerja dan sulit mendapat bantuan sosial dari pemerintah karena tidak memiliki surat nikah dan kartu keluarga, 2) Subordinasi: kesan bahwa perempuan adalah objek dalam pernikahan sehingga seorang perempuan bisa saja dipublikasikan sebagai istri atau dirahasiakan, 3) Stereotype: Perempuan yang dinikahi secara siri dianggap perempuan simpanan, selingkuhan, atau tinggal serumah tanpa ada ikatan pernikahan, 4) Kekerasan  (Violence): Nikah siri rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga karena tidak ada bukti yang menunjukkan adanya ikatan perkawinan, dan 5) beban ganda (double burden) yang harus ditanggung istri, yaitu harus mencari nafkah yang seharusnya ditanggung suami, sekaligus mengurus dan mengasuh anak-anaknya

Page 2 of 2 | Total Record : 13