Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.062
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Al-Usrah : Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Journal of Innovative and Creativity Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan
Syafruddin Syam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Pembangunan Politik Hukum Islam pada Masa Orde Baru, Reformasi dan Pasca Reformasi Syafruddin Syam; Syahrul Syahrul; Siti Ameliyah
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No 2 : Al Qalam (Maret 2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v17i2.1992

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kondisi pembangunan politik hukum Islam di Indonesia pada masa orde baru, masa reformasi dan setelah reformasi temasuk juga mengenai sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam di Indonesia. Hubungan antara Islam dan pemerintah juga mengalami pasang surut selama kepemimpinan Indonesia. Ada masa ketika Islam memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan, meski seringkali negara mengambil alih dan mendominasi peran politik Islam. Pendekatan penelitian yang pilih pada penelitian ini adalah model deskriptif  kualitatif, sedangkan jenis penelitiannya adalah studi kepustakaan, di mana kegiatannya dilakukan dengan menghimpun data yang bersifat kepustakaan dan berkaitan dengan judul penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akomodasi politik pemerintah kepada umat Islam yang jumlahnya mayoritas—baik pada masa orde baru maupun masa reformasi dan setelahnya—hukum Islam digunakan untuk memperlancar pelaksanaan kebijakan pemerintah. Selain itu, terbitnya kebijakan-kebijakan yang populis bagi umat Islam terjadi akibat baiknya hubungan antara agama dan negara. Hal itu terlihat dengan lahirnya sejumlah produk hukum nasional yang mengakomodasi kebutuhan umat Islam seperti UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, UU Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan UU Zakat.
PENETAPAN DAN KEPATUHAN TERHADAP DISPENSASI PASANGAN MUDA TERKAIT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA Syafruddin Syam
Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah Vol 9, No 2 (2021): Juli-Desember 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/al-usrah.v9i2.15162

Abstract

Adanya pembatasan usia pernikahan diharapkan agar para calon mempelai yang ingin melaksanakan pernikahan dapat mempertimbangkan terlebih dahulu segi kesehatan, psikologis, jasmani dan rohani sehingga kehidupan Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dapat tercapai.  Batas usia pernikahan merujuk kepada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang awal mula usia bagi pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, diubah menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita. Dengan adanya batas usia Pernikahan ternyata tidak sedikit yang ingin menikah dibawah usia pernikahan tersebut, untuk itu calon mempelai berupaya meminta Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama.
Strategi Digitalisasi Umkm Melalui Rebranding Dan Optimalisasi Media Digital Dalam Meningkatkan Daya Saing Putri Azkia Risyda; Ananda Bintang; Sonang Matua Siregar; Muhammad Idris; Syafruddin Syam
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi digitalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui rebranding dan optimalisasi media digital dalam meningkatkan daya saing usaha mikro lokal. Kajian ini berangkat dari pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bukit Mas yang berfokus pada pendampingan UMKM kuliner dan kerajinan rumah tangga yang masih menghadapi keterbatasan identitas usaha, promosi, dan pemanfaatan teknologi digital. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik observasi partisipatif, wawancara, dan pendampingan langsung kepada pelaku UMKM. Strategi yang diterapkan meliputi penguatan identitas visual melalui pembuatan logo dan spanduk, serta digitalisasi promosi dengan pendaftaran dan optimalisasi Google Business Profile. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rebranding dan pemanfaatan media digital berbasis lokasi mampu meningkatkan visibilitas usaha, memperkuat citra produk, serta menumbuhkan kepercayaan konsumen. Selain itu, program pendampingan memberikan dampak positif terhadap kesadaran pelaku usaha akan pentingnya adaptasi digital. Dengan demikian, digitalisasi sederhana yang disertai pendampingan berkelanjutan dapat menjadi strategi efektif dalam pengembangan usaha mikro di tingkat lokal.
Legalitas Tanah Garapan Sebagai Objek Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Ahmad Ridwan Nasution; Syafruddin Syam; Mhd Yadi Harahap
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.1.6756.74-82

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas tanah garapan yang dijadikan sebagai objek jual beli ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Banyak masyarakat yang memanfaatkan tanah garapan yang dalam hal ini tanah bekas HGU PTPN II. Pemanfaatan itu berupa dengan menanaminya, mendirikan bangunan di atasnya, dan bahkan memperjual-belikannya. Dalam menganalisis masalah ini, penulis akan menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan pendekatan kasus dan memakai teori istishab. Temuan yang didapat di lapangan adalah bahwa status tanah bekas HGU PTPN II tersebut merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Untuk itu, tanah bekas HGU PTPN II tidak boleh dijadikan sebagai objek transaksi jual beli jika tidak ada izin dari negara.
Pemanfaatan Tanah Wakaf Dengan Cara Bagi Hasil Menurut Mazhab Imam Syafi’i (Studi Kasus di Desa Simalagi Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal) Nur Dalilah Harahap; Syafruddin Syam
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas tentang pemanfaatan tanah wakaf dengan cara bagi hasil dalam konteks pengelolaan wakaf di Indonesia. Wakaf memiliki potensi untuk menjadi instrumen ekonomi yang dapat mendorong sektor ekonomi masyarakat jika dikelola dengan baik dan profesional. Fokus utama dalam pengelolaan wakaf adalah profesionalisme nazhir, yang merupakan kunci keberhasilan dalam mengarahkan, memproduktifkan, dan memanfaatkan wakaf secara strategis. Artikel ini juga mengkaji dasar-dasar hukum wakaf dalam Alquran, hadis, dan undang-undang terkait. Selain itu, penelitian ini melibatkan studi kasus tentang pemanfaatan tanah wakaf dengan cara bagi hasil di desa Simalagi, yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Wakaf Indonesia telah menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-undang No 41 Tahun 2004 untuk mengelola dan mengembangkan wakaf tunai dengan baik, diperlukan sumber daya manusia yang handal, profesional, berilmu ekonomi, ulet, dan memiliki daya tahan yang kuat. komitmen. Oleh karena itu, lembaga wakaf tunai memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan wakaf produktif di Indonesia.
Inheritance Anomaly of Daughter “Batang Angkola” Based on Islamic Law and Common Law Syahrini Harahap; Syafruddin Syam; Ramadhan Syahmedi Siregar
Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan Vol 10, No 1 (2023): April
Publisher : Faculty of Sharia (Islamic Law) at Fatmawati Sukarno State Islamic University Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v10i1.2946

Abstract

This study aimed to determine and analyze the distribution of Angkola customary inheritance to daughters. The type of research was field research, with a qualitative descriptive method, and the approach used legal sociology and a state approach. In contrast, the data types used consisted of primary and secondary data. The findings were that the kinship system used by the Angkola tribe in the distribution of inheritance adheres to a patrilineal kinship system, so with this patrilineal system, the position and inheritance rights of daughters are not recognized by Angkola custom. Even though they are not classified as heirs, daughters can still get a share of their parent's inheritance utilizing Olong Ate, namely giving love from a brother to his sister without a nominal amount. With the concept of Olong Ate, the share received by Daughter cannot be determined; the share for Daughter may be less, more, or equal to the share for boys. If Daughter's share is equal to or bigger than the boys, then there is a clash between Angkola customary and Islamic inheritance laws
Comparative Study of Inheritance Rights In Islam And Civil Law: Analysis of Mashlahah and Maqashid al-Syari`ah OK. Muhammad al fadli; Syafruddin Syam; Muhammad Syukri Albani Nasution
Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan Vol 8, No 1 (2021): April
Publisher : Faculty of Sharia (Islamic Law) at Fatmawati Sukarno State Islamic University Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v8i1.2759

Abstract

The division of inheritance in the Malay community of Batubara Regency is carried out under prevailing traditional customs. It makes Faraidh law the final (alternative) way after discovering problems during the distribution of inheritance. This article analyzes the review of maslahah and maqashid ash-syari'ah on normal inheritance distribution for the people of Batubara Regency. This research is field research with an empirical study approach. This study found that customary inheritance distribution for the people of Batubara Regency was carried out in various ways, according to the conditions of each inheritance problem. When a wife dies (heir), the inheritance will be directly divided under Islamic inheritance law's provisions; the distribution period is no sooner than 40 days and a maximum of 6 (six) months. If the husband dies (heir), then generally, the inheritance is not distributed until the wife or mother of the heir dies, the heirs of the father or mother are often neglected, and ownership of the house goes to the youngest child or children who live together the heir during life, control of the inheritance is controlled by the eldest son. The customary practice of inheritance distribution for the people of Batubara Regency, which makes the foundation of benefit in the distribution of inheritance in the people of Batubara Regency, is mashlahah mulghah, contrary to the texts of the Koran and the hadiths of the Prophet SAW. In addition, in the maqashid asy-shari'ah scale, it is not achieved regarding the hajiyyat case, namely hifzhul mal
Concept of Kafā’Ah in Marriage and Its Implementation among the Alawiyin Community in the Medan City, Indonesia Hasanah Sadiqin; Syafruddin Syam; Imam Yazid
Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan Vol 11, No 1 (2024): April
Publisher : Faculty of Sharia (Islamic Law) at Fatmawati Sukarno State Islamic University Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v11i1.3444

Abstract

This research delves into the application of the Kafa'ah concept in Alawi marriages in Medan City. Kafa'ah, a regulated Islamic principle, emphasizes equality and suitability in selecting life partners, considering factors such as religion, lineage, wealth, and morality. Through literature review, interviews with key figures like Habib HA and Habib MA, and direct observation, the study examines how Alawis prioritize Kafa'ah nasab as the primary criterion for their offspring's marriages. The findings highlight the community's commitment to preserving the lineage of Prophet Muhammad, with most adhering strictly to Kafa'ah principles. However, a minority engages in marriages deviating from Kafa'ah, influenced by factors like awareness, territorial location, education, and economic demands. Data analysis exposes differing views between Alawis and mainstream fiqh scholars regarding Kafa'ah, aligning with the Hanbali school's mandate for its application. The study also uncovers a dilemma among sharifah, facing challenges in finding spouses within the sayyid community, necessitating consideration of marriages with non-sayyid individuals. This research contributes valuable insights into Alawi marriage dynamics in Medan City, shedding light on the implications of Kafa'ah nasab in preserving the lineage of Prophet Muhammad. Recommendations include maintaining community awareness and solidarity, with Rabithah Alawiyah involvement to address the struggles of sharifah seeking partners within the sayyid community. 
PENGUATAN BRANDING DAN DIGITALISASI UMKM KERIPIK PISANG BUKIT MAS MELALUI PROGRAM KULIAH KERJA NYATA Syafruddin Syam; Alif Al Yasin Sipahutar; Afifatuz Zuhrah; , Marhamatul Khair; Rizki Anggini; Lisa Raihanatul Husna; Adelia Putri Harahap; Nine Chintya Ayu Inasti; M. Khairul Ariffin; Oktia Dina Sartiva; Najwa Rahmi; Rian Dandi Pratama
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 5 (2025): Vol.6 No. 5 Tahun 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v6i5.50966

Abstract

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, namun seringkali terkendala oleh lemahnya merek, rendahnya kemampuan pemasaran digital, dan belum adanya standarisasi proses produksi. Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini bertujuan untuk melakukan pendampingan menyeluruh bagi UMKM keripik pisang di Bukit Mas guna mengatasi permasalahan tersebut. Metode yang digunakan adalah partisipatif dan deskriptif kualitatif, dengan terjun langsung melakukan observasi,identifikasi masalah, serta implementasi solusi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan berhasil meningkatkan aspek branding melalui pembuatan logo dan banner, aspek digital dengan integrasi Google My Business dan WhatsApp Business, serta aspek produksi melalui perbaikan teknik penggorengan, pengemasan, dan inovasi varian rasa. Dampak yang dirasakan meliputi perluasan jangkauan pasar, peningkatan daya tarik produk, dan penguatan kepercayaan diri pelaku usaha. Disimpulkan bahwa pendampingan holistik yang memadukan aspek teknis, digital, dan sosial-ekonomi efektif dalam memberdayakan UMKM. Diperlukan kerja sama berkelanjutan antar berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan modal dan distribusi menuju pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.
Co-Authors , Marhamatul Khair Adelia Putri Harahap Afifatuz Zuhrah Ahmad Ridwan Nasution Alif Al Yasin Sipahutar Ananda Bintang Hasanah Sadiqin Imam Yazid Lisa Raihanatul Husna M. Idris M. Khairul Ariffin Mhd Yadi Harahap Muhammad Syukri Albani Nasution Najwa Rahmi Nine Chintya Ayu Inasti Nur Dalilah Harahap OK Muhammad al fadli OK. Muhammad al fadli Oktia Dina Sartiva Putri Azkia Risyda Ramadhan Syahmedi Siregar Ramadhan Syahmedi Siregar Rian Dandi Pratama Rizki Anggini Siti Ameliyah Sonang Matua Siregar Syahrini Harahap Syahrul Syahrul