Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.048
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Al-Usrah : Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH)
Syafruddin Syam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Pembangunan Politik Hukum Islam pada Masa Orde Baru, Reformasi dan Pasca Reformasi Syafruddin Syam; Syahrul Syahrul; Siti Ameliyah
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No 2 : Al Qalam (Maret 2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v17i2.1992

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kondisi pembangunan politik hukum Islam di Indonesia pada masa orde baru, masa reformasi dan setelah reformasi temasuk juga mengenai sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam di Indonesia. Hubungan antara Islam dan pemerintah juga mengalami pasang surut selama kepemimpinan Indonesia. Ada masa ketika Islam memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan, meski seringkali negara mengambil alih dan mendominasi peran politik Islam. Pendekatan penelitian yang pilih pada penelitian ini adalah model deskriptif  kualitatif, sedangkan jenis penelitiannya adalah studi kepustakaan, di mana kegiatannya dilakukan dengan menghimpun data yang bersifat kepustakaan dan berkaitan dengan judul penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akomodasi politik pemerintah kepada umat Islam yang jumlahnya mayoritas—baik pada masa orde baru maupun masa reformasi dan setelahnya—hukum Islam digunakan untuk memperlancar pelaksanaan kebijakan pemerintah. Selain itu, terbitnya kebijakan-kebijakan yang populis bagi umat Islam terjadi akibat baiknya hubungan antara agama dan negara. Hal itu terlihat dengan lahirnya sejumlah produk hukum nasional yang mengakomodasi kebutuhan umat Islam seperti UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, UU Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan UU Zakat.
PENETAPAN DAN KEPATUHAN TERHADAP DISPENSASI PASANGAN MUDA TERKAIT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA Syafruddin Syam
Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah Vol 9, No 2 (2021): Juli-Desember 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/al-usrah.v9i2.15162

Abstract

Adanya pembatasan usia pernikahan diharapkan agar para calon mempelai yang ingin melaksanakan pernikahan dapat mempertimbangkan terlebih dahulu segi kesehatan, psikologis, jasmani dan rohani sehingga kehidupan Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dapat tercapai.  Batas usia pernikahan merujuk kepada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang awal mula usia bagi pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, diubah menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita. Dengan adanya batas usia Pernikahan ternyata tidak sedikit yang ingin menikah dibawah usia pernikahan tersebut, untuk itu calon mempelai berupaya meminta Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama.
Inheritance Anomaly of Daughter “Batang Angkola” Based on Islamic Law And Common Law Syahrini Harahap; Syafruddin Syam; Ramadhan Syahmedi Siregar
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v10i1.9981

Abstract

This study aimed to determine and analyze the distribution of Angkola customary inheritance to daughters. The type of research was field research, with a qualitative descriptive method, and the approach used legal sociology and a state approach. In contrast, the data types used consisted of primary and secondary data. The findings were that the kinship system used by the Angkola tribe in the distribution of inheritance adheres to a patrilineal kinship system, so with this patrilineal system, the position and inheritance rights of daughters are not recognized by Angkola custom. Even though they are not classified as heirs, daughters can still get a share of their parent's inheritance utilizing Olong Ate, namely giving love from a brother to his sister without a nominal amount. With the concept of Olong Ate, the share received by Daughter cannot be determined; the share for Daughter may be less, more, or equal to the share for boys. If Daughter's share is equal to or bigger than the boys, then there is a clash between Angkola customary and Islamic inheritance laws. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pembagian harta peninggalan adat Angkola kepada anak perempuan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, dengan metode deskriptif kualitatif, dan pendekatan yang digunakan adalah sosiologi hukum dan pendekatan negara. Sebaliknya, jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil temuan bahwa sistem kekerabatan yang digunakan suku Angkola dalam pembagian harta warisan menganut sistem kekerabatan patrilineal, sehingga dengan sistem patrilineal ini kedudukan dan hak waris anak perempuan tidak diakui oleh adat Angkola. Meski tidak tergolong ahli waris, anak perempuan tetap bisa mendapatkan bagian dari harta warisan orang tuanya dengan memanfaatkan Olong Ate, yaitu pemberian kasih sayang seorang kakak kepada adiknya tanpa nominal. Dengan konsep Olong Ate, bagian yang diterima Putri tidak bisa ditentukan; bagian untuk anak perempuan mungkin lebih sedikit, lebih banyak, atau sama dengan bagian untuk anak laki-laki. Jika bagian anak perempuan sama atau lebih besar dari anak laki-laki, maka terjadi perselisihan antara hukum adat Angkola dan hukum waris Islam
Legalitas Tanah Garapan Sebagai Objek Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Ahmad Ridwan Nasution; Syafruddin Syam; Mhd Yadi Harahap
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/juinhum.4.1.6756.74-82

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas tanah garapan yang dijadikan sebagai objek jual beli ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Banyak masyarakat yang memanfaatkan tanah garapan yang dalam hal ini tanah bekas HGU PTPN II. Pemanfaatan itu berupa dengan menanaminya, mendirikan bangunan di atasnya, dan bahkan memperjual-belikannya. Dalam menganalisis masalah ini, penulis akan menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan pendekatan kasus dan memakai teori istishab. Temuan yang didapat di lapangan adalah bahwa status tanah bekas HGU PTPN II tersebut merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Untuk itu, tanah bekas HGU PTPN II tidak boleh dijadikan sebagai objek transaksi jual beli jika tidak ada izin dari negara.
COMPARATIVE STUDY OF INHERITANCE RIGHTS IN ISLAM AND CIVIL LAW: Analysis of Mashlahah and Maqashid al-Syari`ah OK Muhammad al fadli; Syafruddin Syam; Muhammad Syukri Albani Nasution
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 8, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v8i1.10896

Abstract

The division of inheritance in the Malay community of Batubara Regency is carried out under prevailing traditional customs. It makes Faraidh law the final (alternative) way after discovering problems during the distribution of inheritance. This article analyzes the review of maslahah and maqashid ash-syari'ah on normal inheritance distribution for the people of Batubara Regency. This research is field research with an empirical study approach. This study found that customary inheritance distribution for the people of Batubara Regency was carried out in various ways, according to the conditions of each inheritance problem. When a wife dies (heir), the inheritance will be directly divided under Islamic inheritance law's provisions; the distribution period is no sooner than 40 days and a maximum of 6 (six) months. If the husband dies (heir), then generally, the inheritance is not distributed until the wife or mother of the heir dies, the heirs of the father or mother are often neglected, and ownership of the house goes to the youngest child or children who live together the heir during life, control of the inheritance is controlled by the eldest son. The customary practice of inheritance distribution for the people of Batubara Regency, which makes the foundation of benefit in the distribution of inheritance in the people of Batubara Regency, is mashlahah mulghah, contrary to the texts of the Koran and the hadiths of the Prophet SAW. In addition, in the maqashid asy-shari'ah scale, it is not achieved regarding the hajiyyat case, namely hifzhul mal Pembagian harta warisan di masyarakat Melayu Kabupaten Batubara dilakukan sesuai dengan kebiasaan adat yang berlaku, dan menjadikan hukum faraidh sebagai jalan akhir (alternatif) setelah ditemukannya masalah sewaktu pembagian harta warisan. Artikel ini menganalisis tinjauan mashlahah dan maqashid asy-syari`ah terhadap praktik pembagian warisan secara adat bagi masyarakat Kabupaten Batubara. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan kajian empiris (empirical study). Penelitian ini menemukan bahwa praktik pembagian warisan secara adat bagi masyarakat Kabupaten Batubara dilakukan dengan cara beragam, sesuai dengan kondisi masing-masing masalah warisan. Ketika seorang istri meninggal dunia (pewaris), maka harta warisan akan langsung dibagi-bagi sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam, jangka waktu pembagian harta warisan paling cepat setelah 40 hari, dan paling lama 6 (enam) bulan. Apabila suami meninggal dunia (pewaris), maka umumnya harta warisan tidak dibagi-bagikan, hingga istri atau ibu dari ahli waris meninggal dunia, ahli waris ayah atau ibu, kerap kali diabaikan, kepemilikan rumah  kepada anak yang paling kecil, atau anak yang tinggal bersama pewaris semasa hidup, penguasaan harta warisan dikuasai oleh anak laki-laki tertua. Praktik pembagian warisan secara adat bagi masyarakat Kabupaten Batubara yang menjadikan kemashlahatan landasan dalam pembagian harta waris di masyarakat Kabupaten Batubara adalah mashlahah mulghah, bertentangan dengan nash Alquran dan hadis-hadis Rasul SAW. Selain itu, dalam timbangan maqashid asy-syari`ah, perihal perkara hajiyyat, yakni hifzhul mal, maka tidak tercapai
Pemanfaatan Tanah Wakaf Dengan Cara Bagi Hasil Menurut Mazhab Imam Syafi’i (Studi Kasus di Desa Simalagi Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal) Nur Dalilah Harahap; Syafruddin Syam
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jph.4.2.7596.220-226

Abstract

Artikel ini membahas tentang pemanfaatan tanah wakaf dengan cara bagi hasil dalam konteks pengelolaan wakaf di Indonesia. Wakaf memiliki potensi untuk menjadi instrumen ekonomi yang dapat mendorong sektor ekonomi masyarakat jika dikelola dengan baik dan profesional. Fokus utama dalam pengelolaan wakaf adalah profesionalisme nazhir, yang merupakan kunci keberhasilan dalam mengarahkan, memproduktifkan, dan memanfaatkan wakaf secara strategis. Artikel ini juga mengkaji dasar-dasar hukum wakaf dalam Alquran, hadis, dan undang-undang terkait. Selain itu, penelitian ini melibatkan studi kasus tentang pemanfaatan tanah wakaf dengan cara bagi hasil di desa Simalagi, yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Wakaf Indonesia telah menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-undang No 41 Tahun 2004 untuk mengelola dan mengembangkan wakaf tunai dengan baik, diperlukan sumber daya manusia yang handal, profesional, berilmu ekonomi, ulet, dan memiliki daya tahan yang kuat. komitmen. Oleh karena itu, lembaga wakaf tunai memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan wakaf produktif di Indonesia.
Co-Authors Ahmad Ridwan Nasution Mhd Yadi Harahap Muhammad Syukri Albani Nasution Nur Dalilah Harahap OK Muhammad al fadli Ramadhan Syahmedi Siregar Siti Ameliyah Syahrini Harahap Syahrul Syahrul