cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Luthfi Faisal Natsir
Contact Email
luthfinatsir.lfn@gmail.com
Phone
+6281230006206
Journal Mail Official
luthfinatsir.lfn@gmail.com
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda Km 03 Karanganyar Kabupaten Indramayu
Location
Kab. indramayu,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Aspirasi
Published by Universitas Wiralodra
ISSN : 20872208     EISSN : 26864697     DOI : https://doi.org/10.31943/aspirasi.v14i2
Core Subject : Economy, Humanities, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
JURNAL ASPIRASI adalah wahana pendorong perkembangan Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik melalui dokumentasi hasil-hasil penelitian serta kajian kritis terhadap berbagai konsep, fenomena, persitiwa dan dinamika pemerintahan maupun politik di Indonesia dan Global. Setiap volume terdiri dari dua edisi yang terbit pada bulan Februari dan Agustus diterbitkan oleh Universitas Wiralodra dibawah pengelolaan Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Adapun ruang lingkupnya terdiri dari beberapa kajian, antara lain: Tata Kelola Pemerintahan Kepemimpinan Birokrasi Kebijakan Publik Pelayanan Publik Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Politik Lokal dan Internasional Demokrasi dan Kajian seputar Politik dan Pemerintahan Kontemporer lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 10 No. 2 (2020): Aspirasi" : 6 Documents clear
POLITIK IDENTITAS: Ancaman Terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Pancasila Salman Al-Farisi, Leli
aspirasi Vol. 10 No. 2 (2020): Aspirasi
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Makalah ini akan mendeskripsikan secara singkat tentang fenomena Politik Identitas yang masih perlu dicarikan landasan teoritisnya agar bisa menjelaskan secara ilmiah, mengontrol dan meramalkan apa yang sedang terjadi serta apa yang seharusnya terjadi, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya hal tersebut. Oleh karena itu, sebelum mendiskusikan lebih lanjut tentang Politik Identitas, perlu ditelusuri lagi tentang hubungan antara agama dan politik. Berdasarkan hasil analisis sederhana atas beberapa teori politik dan fakta sosial yang terjadi di Indonesia pasca reformasi, dihasilkan ringkasan beberapa ancaman dan bahaya penyalahgunaan Politik Identitas bagi persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan NKRI sebagai Negara Pancasila.
OPTIMALISASI PELAKSANAAN PERAN DAN FUNGSI DPRD MELALUI PENINGKATAN PERAN KEPEMIMPINAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KUNINGAN Ismanudin
aspirasi Vol. 10 No. 2 (2020): Aspirasi
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penylenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia hingga saat ini masih dipandang sebagai suatu cara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien yang dilakukan oleh pemerintahan daerah. Namun masih adanya permasalahan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, termasuk di Kabupaten Kuningan Jawa Barat, yaitu masih kurang optimal dalam memainkan peranan yang strategis sesuai kewenangan daerah. Hal itu diantaranya, yaitu masih terdapat kesenjangan antara kedudukan dan fungsi DPRD dengan rangkaian aktivitas yang dapat dikembangkan oleh lembaga itu dalam realitas kehidupan politik. DPRD sebagai lembaga perwakilan daerah kurang mampu menangkap berbagai aspirasi yang timbul dan berkembang dalam masyarakat.Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan permasalahan dalam penerapan peran dan fungsi DPRD Kabupaten Kuningan selama ini dan sejauhmana kondisi serta pengaruh lingkungan strategis (peluang dan kendala), sehingga dapat dirumuskan strategi dan upaya penanggulangannya. Mengingat penting dan strategisnya kedudukan Sekretariat DPRD yang merupakan unsur pendukung bagi kelancaran tugas-tugas DPRD, di mana Sekretariat DPRD bertanggungjawab untuk mengkoordinir dan mengorganisir sumber daya DPRD, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan selaras satu sama yang lain. Untuk itu diperlukan konsep peningkatan peran Sekretaris DPRD yang visioner, yaitu pemimpin yang mempunyai visi ke depan, dan mampu melaksanakan misi lembaga, serta melakukan pelayanan sesuai kewenangan, tugas pokok, dan fungsinya secara efektif, efisien dan akuntabel.
ANALISIS KEBIJAKAN SISTEM MITIGASI BENCANA BANJIR DI WILAYAH SUNGAI CITARUM Soleh
aspirasi Vol. 10 No. 2 (2020): Aspirasi
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Banjir terjadi di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia, salahsatunya di Wilayah Sungai Citarum. Kejadian banjir semakin sering dan menimbulkan banyak kerugian bagi negara maupun masyarakat. Implementasi kebijakan mitigasi bencana banjir sampai saat ini belum efektif mengurangi resiko banjir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penggalian data melalui indepth interviu dan FGD.Berdasarkan hasil analisis, menunjukkan bahwa upaya mitigasi banjir di Wilayah Sungai Citarum belum berhasil. Upaya-upaya yang dilakukan sebelum banjir terjadi, tanggap darurat ketika banjir dan pemulihan pasca banjir belum memperlihatkan kinerja yang maksimal, hal ini ditandai dengan masih sering terjadi banjir dan dampak kerugiannya masih besar. Penekanan dalam mitigasi adalah upaya sebelum terjadinya bencana banjir agar resiko atau kerugian-kerugian yang mungkin terjadi diakibatkan banjir sangat kecil. Untuk itu, kedepan implementasi undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Mentri PUPR No. 13/PRT/M/2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air harus benar-benar efektif. Garis besar dari kedua peraturan diatas adalah perlunya menjamin kegiatan mitigasi baik secara struktural maupun non struktural berjalan terus seiring siklus management bencana, dimulai dari perencanaan mitigasi, tanggap darurat, pemulihan, dan menyusun rencana mitigasi kembali.
Peran Pemerintah Kota Bandung Dalam Pemeliharaan Jalan Braga Sebagai Kawasan Heritage Luthfi Faisal Natsir; Herdiani, Hilda
aspirasi Vol. 10 No. 2 (2020): Aspirasi
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi tidak optimalnya pemeliharaan jalan yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung sebagai Dinas Daerah yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan jalan khususnya dalam pemeliharaan Jalan Braga sebagai kawasaan heritage Kota Bandung yang memiliki nilai dan filosfi sejarah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan dapat menggambarkan dan mendeskripsikan bagaimana peran Pemerintah Kota Bandung dalam pemeliharaan Jalan Braga sebagai kawasan heritage.Berdasarkan hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa salah satu upaya pemerintah Kota Bandung dalam memelihara kawasan heritage Jalan Braga yaitu dengan langkah melakukan perubahan struktur jalan yang awalnya menggunakan aspal sekarang menggunakan batu andesit. Namun ditinjau dari aspek kebijakan tidak memaparkan bagaimana seharusnya pemeliharaan tersebut dilaksanakan. Aspek manajerial di dalamnya berisi perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung, dan dalam teknis operasional meliputi beberapa tahapan yaitu survey, ketersediaan barang dan pelaksanaan pemeliharaan Jalan Braga.
Perubahan Status Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan Natsir, Luthfi
aspirasi Vol. 10 No. 2 (2020): Aspirasi
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penulisan ini untuk menjelaskan secara singkat tentang perubahan status Kelurahan dari Perangkat Daerah menjadi Perangkat Kecamatan, hal ini dikarenakan adanya perubahan dasar hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang semula dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan adanya perubahan secara yuridis tersebut maka terjadi perubahan-perubahan mendasar terkait unsur-unsur Perangkat Daerah dan kewenangan dari Kelurahan.
ANALISIS PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFROMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) DI KABUPATEN INDRAMAYU Kartini, Mulyati
aspirasi Vol. 10 No. 2 (2020): Aspirasi
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam tulisan ini mendeskripsikan bagaimana penerapan sebuah sistem informasi manajemen pemerintahan daerah yang berbasi teknologi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Informasi Keuangan Daerah. Tulisan ini menggunakan metode literatur dimana dimana penulis mengumpulkan data-data sekunder mulai dari pertaruran perundangan yang sesuai dengan fokus kajian tulisan ini, juga hasil dari pemikiran-pemikiran orang lain berbentuk buku dan hasil penelitian berupa jurnal.Salah satu pemerintah daerah yang telah menerapkan sistem informasi manajemen daerah adalah Kabupaten Indramayu berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa dalam pelaksananaannya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu telah menyusun satu set laporan keuangan yaitu terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) maupun berbagai laporan finansial lainnya seperti Rencana Kerja Anggaran (RKA), Surat Penyedian Dana (SPD), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan, jurnal, buku besar, buku pembantu, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan neraca untuk bagian akuntansi dan pelaporan.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 2 (2025): Agustus 2025 Vol. 15 No. 1 (2025): Februari 2025 Vol. 14 No. 2 (2024): Agustus 2024 Vol. 14 No. 1 (2024): Februari 2024 Vol. 13 No. 2 (2023): Agustus 2023 Vol. 13 No. 1 (2023): Februari Tahun 2023 Vol. 12 No. 1 (2022): Februari Tahun 2022 Vol 12 No 1 (2022): Februari Tahun 2022 Vol. 12 No. 1 (2022) Vol. 11 No. 2 (2021): Agustus Vol 11 No 2 (2021): Agustus Vol. 10 No. 2 (2020): Aspirasi Vol 10 No 2 (2020): Aspirasi Vol 10 No 1 (2019): Aspirasi Vol. 10 No. 1 (2019): Aspirasi Vol 10 No 1 (2019): Aspirasi Vol 9 No 2 (2019): Aspirasi Vol. 9 No. 2 (2019): Aspirasi Vol 8 No 2 (2018): Aspirasi Vol 8 No 2 (2018): Aspirasi Vol. 8 No. 2 (2018): Aspirasi More Issue