Articles
<![CDATA[EFEKTIVITAS TATA KELOLA ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN ]]>
<![CDATA[Soleh]]>
<![CDATA[ ASPIRASI Vol 10 No 1 (2019): Aspirasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Unwir Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (572.327 KB)
<![CDATA[Perubahan organisasi sebagai bagian dari 8 (delapan) area perubahan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, diharapkan mampu mewujudkan organisasi pemerintah yang proporsional, efektif dan efisien (rightsizing), serta mendorong tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Penelitian ini dilakukan untuk melihat efektivitas organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan yang merupakan bagian dari kelembagaan pemerintah secara keseluruhan. Tinjauan evaluatif penting agar dapat disusun organisasi Kementerian Perhubungan yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran (right sizing), sebagaimana diharapkan dari area perubahan organisasi dapat diwujudkan.]]>
<![CDATA[ANALISIS KEBIJAKAN SISTEM MITIGASI BENCANA BANJIR DI WILAYAH SUNGAI CITARUM ]]>
<![CDATA[Soleh]]>
<![CDATA[ ASPIRASI Vol 10 No 2 (2020): Aspirasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Unwir Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Banjir terjadi di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia, salahsatunya di Wilayah Sungai Citarum. Kejadian banjir semakin sering dan menimbulkan banyak kerugian bagi negara maupun masyarakat. Implementasi kebijakan mitigasi bencana banjir sampai saat ini belum efektif mengurangi resiko banjir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penggalian data melalui indepth interviu dan FGD.Berdasarkan hasil analisis, menunjukkan bahwa upaya mitigasi banjir di Wilayah Sungai Citarum belum berhasil. Upaya-upaya yang dilakukan sebelum banjir terjadi, tanggap darurat ketika banjir dan pemulihan pasca banjir belum memperlihatkan kinerja yang maksimal, hal ini ditandai dengan masih sering terjadi banjir dan dampak kerugiannya masih besar. Penekanan dalam mitigasi adalah upaya sebelum terjadinya bencana banjir agar resiko atau kerugian-kerugian yang mungkin terjadi diakibatkan banjir sangat kecil. Untuk itu, kedepan implementasi undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Mentri PUPR No. 13/PRT/M/2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air harus benar-benar efektif. Garis besar dari kedua peraturan diatas adalah perlunya menjamin kegiatan mitigasi baik secara struktural maupun non struktural berjalan terus seiring siklus management bencana, dimulai dari perencanaan mitigasi, tanggap darurat, pemulihan, dan menyusun rencana mitigasi kembali.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP DAPAT MEMENUHI RASA KEADILAN PIHAK KORBAN ]]>
<![CDATA[Bruce Anzward]]>;
<![CDATA[Soleh]]>
<![CDATA[ Jurnal de Facto Vol 4 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sejak dikeluarkannya PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah denda dalam KUHP yang ditindaklanjuti dengan Nota Kesepakatan Bersama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (MAHKUMJAKPOL) tersebut perlu diapresiasi dan dapat dilaksanakan dengan komitmen serta konsistensi, namun yang terjadi adalah penegakan hukum atas kasus-kasus sejenis belum sepenuhnya dilaksanakan secara baik dan maksimal sesuai dengan aturan sebagaimana yang ditentukan dalam PERMA ini. Sebagian besar kasus sejenis yang terjadi di berbagai daerah tidak dilakukan proses penegakan hukum sampai ke Pengadilan, termasuk di wilayah hukum Polres Penajam Paser Utara, sehingga mengenyampingkan rasa keadilan dalam masyarakat terutama dari pihak yang dirugikan. Pendekatan penelitian lebih mengedepankan penggunaan pendekatan secara yuridis empiris yang memandang hukum sebagai gejala sosial empiris yang menekankan eksistensi hukum dalam konteks sosial, namun demikian dalam penelitian ini juga tidak terlepas pada penggunaan metode penelitian yuridis normatif. Kedudukan Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP tidak termasuk dalam hierarki/ atau tata urutan peraturan perundang-undangan, namun diatur dalam pasal atau ketentuan tersendiri. Mengingat bahwa Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dalam lingkup peradilan maka jika PERMA dikeluarkan maka pada level lingkup peradilan umum dibawah MA harus melaksanakannya. Selain itu kedudukan PERMA juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi instansi yang lain diluar MA sepanjang dibuat nota kesepakatan antara lembaga-lembaga terkait guna memudahkan pengimplementasian PERMA yang dikeluarkan oleh MA.]]>
<![CDATA[MITIGASI BENCANA BANJIR MELALUI PENDEKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI WILAYAH SUNGAI CITARUM HULU ]]>
<![CDATA[Soleh]]>
<![CDATA[ ASPIRASI Vol 12 No 1 (2022): Februari Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Unwir Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Banjir sering terjadi di berbagai kota di Indonesia, antara lain di Bandung, yang merupakan wilayah sungai Ciratum Hulu. Kejadian banjir tersebut, menimbulkan banyak kerugian bagi negara maupun masyarakat. Oleh karena itu, baik pemerintah maupun masyarakat harus melakukan upaya mitigasi bencana banjir agar dapat menekan nilai kerugian dampak banjir sehingga dapat mengurangi resiko banjir. Upaya mitigasi yang dilakukan harus berbentuk kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam mengkaji upaya mitigasi banjir ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data ini menjelaskan informasi tertulis yang bersumber dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penggalian data dengan cara indepth interviu dan FGD. Hasil analisis, menunjukkan bahwa telah ada upaya mitigasi banjir di Wilayah Sungai Citarum baik yang dilakukan oleh pemerintah sendiri maupun adanya kerjasama dengan masyarakat atau disebut adanya partisipasi masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mengajak masyarakat dalam perencanaan mitigasi banjir. Kegiatan perencanaan mitigasi yang melibatkan masyarakat dilakukan dengan mengkaji dan mendiskusikan hal-hal yang mungkin terjadi baik sebelum banjir terjadi, tanggap darurat ketika banjir dan pemulihan pasca banjir, dengan demikian diharapkan muncul upaya mitigasi banjir dengan lahirnya kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah daa=lam mmenghadapi banjir dengan lebih baik. Namun demikian, upaya mitigasi banjir ini memang belum bisa sepenuhnya dapat menyelesaikan banjir dan dampaknya hal ini ditandai dengan masih sering terjadi banjir walaupun dari sisi intensitas dan kuaitas yang menurun. Agar banjir benar-benar dapat dikendalikan maka adalah upaya sebelum terjadinya bencana banjir harus lebih intensif dilakukan dibanding dengan kegiatan rehabiitasi pasca banjir. Untuk itu, kedepan implementasi undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Mentri PUPR No. 13/PRT/M/2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air harus benar-benar efektif. Garis besar dari kedua peraturan diatas adalah perlunya menjamin kegiatan mitigasi baik secara struktural maupun non struktural berjalan terus seiring siklus management bencana, dimulai dari perencanaan mitigasi, tanggap darurat, pemulihan, dan menyusun rencana mitigasi kembali yang melibatkan masyarakat.]]>
<![CDATA[STRATEGI PEMASARAN SMK CIPTA MANDIRI PAMIJAHAN DALAM PERSPEKTIF TEORI BAURAN PEMASARAN DAN MARKETING SYARIAH ]]>
<![CDATA[Misno]]>;
<![CDATA[Ash-Shidiqie, Hasbi]]>;
<![CDATA[Soleh]]>
<![CDATA[ An Nuqud Journal of Islamic Economics Vol 1 No 2 (2022): AN NUQUD ]]>
Publisher : <![CDATA[LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1388.355 KB)
|
DOI: 10.51192/annuqud.v1i2.357
<![CDATA[This research was conducted to determine the extent to which Marketing Mix Theory and Sharia Marketing play a role in the marketing carried out by SMK Cipta Mandiri. This research uses qualitative methods of phenomenology and normative legal studies, namely looking at the events that exist at SMK Cipta Mandiri in terms of marketing and analyzing the concept of marketing mix theory and its sharia perspective.The research results show that SMK Cipta Mandiri has implemented a marketing mix theory and in a sharia perspective in conducting marketing practices when looking for new student candidates such as Product, Price, Place, Promotion, Process, Physical Evidence and People and all of them have run according to sharia, which is prohibited. Commit fraud, take the rights of others vanity, and are not gharar]]>
<![CDATA[MITIGASI BENCANA BANJIR MELALUI PENDEKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI WILAYAH SUNGAI CITARUM HULU ]]>
<![CDATA[Soleh]]>
<![CDATA[ Jurnal Aspirasi Vol. 12 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Wiralodra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31943/aspirasi.v12i1.103
<![CDATA[Banjir sering terjadi di berbagai kota di Indonesia, antara lain di Bandung, yang merupakan wilayah sungai Ciratum Hulu. Kejadian banjir tersebut, menimbulkan banyak kerugian bagi negara maupun masyarakat. Oleh karena itu, baik pemerintah maupun masyarakat harus melakukan upaya mitigasi bencana banjir agar dapat menekan nilai kerugian dampak banjir sehingga dapat mengurangi resiko banjir. Upaya mitigasi yang dilakukan harus berbentuk kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam mengkaji upaya mitigasi banjir ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data ini menjelaskan informasi tertulis yang bersumber dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penggalian data dengan cara indepth interviu dan FGD. Hasil analisis, menunjukkan bahwa telah ada upaya mitigasi banjir di Wilayah Sungai Citarum baik yang dilakukan oleh pemerintah sendiri maupun adanya kerjasama dengan masyarakat atau disebut adanya partisipasi masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mengajak masyarakat dalam perencanaan mitigasi banjir. Kegiatan perencanaan mitigasi yang melibatkan masyarakat dilakukan dengan mengkaji dan mendiskusikan hal-hal yang mungkin terjadi baik sebelum banjir terjadi, tanggap darurat ketika banjir dan pemulihan pasca banjir, dengan demikian diharapkan muncul upaya mitigasi banjir dengan lahirnya kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah daa=lam mmenghadapi banjir dengan lebih baik. Namun demikian, upaya mitigasi banjir ini memang belum bisa sepenuhnya dapat menyelesaikan banjir dan dampaknya hal ini ditandai dengan masih sering terjadi banjir walaupun dari sisi intensitas dan kuaitas yang menurun. Agar banjir benar-benar dapat dikendalikan maka adalah upaya sebelum terjadinya bencana banjir harus lebih intensif dilakukan dibanding dengan kegiatan rehabiitasi pasca banjir. Untuk itu, kedepan implementasi undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Mentri PUPR No. 13/PRT/M/2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air harus benar-benar efektif. Garis besar dari kedua peraturan diatas adalah perlunya menjamin kegiatan mitigasi baik secara struktural maupun non struktural berjalan terus seiring siklus management bencana, dimulai dari perencanaan mitigasi, tanggap darurat, pemulihan, dan menyusun rencana mitigasi kembali yang melibatkan masyarakat.]]>
<![CDATA[Application of the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology Approach to Analyze User Acceptance of Digital Banking Services ]]>
<![CDATA[Anindya Pangestika, Mirza]]>;
<![CDATA[Soleh]]>;
<![CDATA[Majid, Jamaluddin]]>;
<![CDATA[Wildan Nuryanto, Uli]]>;
<![CDATA[Hadi, Syamsul]]>
<![CDATA[ Jurnal Informasi dan Teknologi 2024, Vol. 6, No. 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[SEULANGA SYSTEM PUBLISHER ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.60083/jidt.v6i1.495
<![CDATA[The Purpose Of This Study Is To Ascertain The Degree Of User Acceptance Of Digital Banks And To Test Theories On The Variables That Affect Users' Approval Of These Financial Institutions. This Research Employs A Quantitative Methodology. Questionnaires, observations, and a literature review are used to gather data for this study. The Jabodetabek Area's digital bank customers make up the research population. Purposive Sampling Was The Method Utilized For This Study, And There Were 100 Respondents In All. Statistical Analysis And Demographic Analysis Make Up Data Analysis. The Researcher Conducted Demographic Analysis Using Microsoft Excel And Performed Statistical Analysis By Analyzing The Outer And Inner Models With The PLS-SEM Approach Using Smartpls. The Research Results Showed That The Behavioral Intention Variable Showed An Influence Of 80%, While The Use Behavior Variable Had An Influence Of 70%. Furthermore, The Factors Or Variables That Influence The Behavioral Intention Of Digital Bank Users Include Social Influence, Price Value, Perceived Credibility, Self-Efficacy, Facilitating Conditions, And Habit. Meanwhile, Factors Or Variables That Influence The Use Behavior Of Digital Bank Users Involve Facilitating Conditions, Habit, And Behavioral Intention. With Most Hypotheses Accepted, This Research Makes A Positive Contribution To Understanding The Factors That Influence User Acceptance Of Digital Banks.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI AUGMENTED REALITY PADA VIRTUAL TOUR DITEMPAT WISATA KOTA BATAM ]]>
<![CDATA[Soleh]]>;
<![CDATA[Fajrin, Alfannisa Annurullah Fajrin]]>
<![CDATA[ Computer Science and Industrial Engineering Vol 8 No 4 (2023): Comasie ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Batam City is a city located in the Riau archipelago province. Batam City is known as an industrial city and has many tourist destinations, one of which is Nuvasa Bay Batam beach, Glory Melur beach and Vio vio beach. Technology that can contribute to the field of tourist destinations is Augmented Reality technology which can combine the real world and the virtual world, using a smartphone camera it will then be processed immediately so that it will display 3D objects. The development of Virtual Reality which creates conditions or a more real atmosphere such as tours, regions or locations, namely Virtual Tour, users can find out and get to know everyone around the environment without having to see the place directly. The lack of technological knowledge can be utilized by introducing Batam City tourist destinations with Augmented Reality and Virtual Tour technology. The application was developed with Unity 3D and Vuforia as the database. Blender is an application that is used as a 3D modeling. It is hoped that with the Augmented Reality application in the Virtual Tour in Batam City tourism as an introduction medium so that it can attract the attention of tourists to visit.]]>
<![CDATA[KAJIAN ATAS URGENSI PERATURAN BUPATI INDRAMAYU TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI KEBERSIHAN/PERSAMPAHAN ]]>
<![CDATA[Soleh]]>
<![CDATA[ ASPIRASI Vol. 15 No. 1 (2025): Februari 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Wiralodra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31943/aspirasi.v15i1.131
<![CDATA[Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mempunyai tujuan menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk peraturan perundangan yang lebih teknis untuk pengelolaan sampah yang dapat mengatur secara teknis yaitu dalam bentuk peraturan Bupati. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pentingnya Peraturan Bupati Indramayu Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Sampah. Adapun Ruang lingkup kajian ini adalah terkait dengan materi yang perlu diatur dalam peraturan Bupati tentang tata cara pemungutan retribusi persampahan, antara lain penetapan wajib bayar retribusi atau objek retribusi dan pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara Pemungutan Retribusi. Analisis yang dilakukan adalah Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Pelayanan Persampahan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Kajian ini dilakukan untuk mencermati susbstansi yang diatur dapat memenuhi kebutuhan dan juga peraturan perundangan yang berlaku diatasnya. Hasil kajian ini adalah rekomendasi untuk dapat memberikan kepastian terhadap wajib retribusi, maka perlu adanya data yang valid terhadap wajib rertribusi kebersihan serta tata cara pemungutan retribusinya yang efektif dan efisien. Hal ini menjadi upaya untuk meningkatkan aspek layanan pengelolaan kebersihan.]]>
<![CDATA[ANALISIS KEBIJAKAN SISTEM MITIGASI BENCANA BANJIR DI WILAYAH SUNGAI CITARUM ]]>
<![CDATA[Soleh]]>
<![CDATA[ ASPIRASI Vol. 10 No. 2 (2020): Aspirasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Wiralodra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Banjir terjadi di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia, salahsatunya di Wilayah Sungai Citarum. Kejadian banjir semakin sering dan menimbulkan banyak kerugian bagi negara maupun masyarakat. Implementasi kebijakan mitigasi bencana banjir sampai saat ini belum efektif mengurangi resiko banjir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penggalian data melalui indepth interviu dan FGD.Berdasarkan hasil analisis, menunjukkan bahwa upaya mitigasi banjir di Wilayah Sungai Citarum belum berhasil. Upaya-upaya yang dilakukan sebelum banjir terjadi, tanggap darurat ketika banjir dan pemulihan pasca banjir belum memperlihatkan kinerja yang maksimal, hal ini ditandai dengan masih sering terjadi banjir dan dampak kerugiannya masih besar. Penekanan dalam mitigasi adalah upaya sebelum terjadinya bencana banjir agar resiko atau kerugian-kerugian yang mungkin terjadi diakibatkan banjir sangat kecil. Untuk itu, kedepan implementasi undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Mentri PUPR No. 13/PRT/M/2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air harus benar-benar efektif. Garis besar dari kedua peraturan diatas adalah perlunya menjamin kegiatan mitigasi baik secara struktural maupun non struktural berjalan terus seiring siklus management bencana, dimulai dari perencanaan mitigasi, tanggap darurat, pemulihan, dan menyusun rencana mitigasi kembali.]]>
