Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

Analisis isi Kebijakan Pada Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kabupaten Indramayu Luthfi Faisal Natsir; Mulyati, Mulyati Kartini; Ventha Graha Agus Ibrahim
aspirasi Vol. 15 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/aspirasi.v15i1.132

Abstract

Pelayanan air minum dan sanitasi telah menjadi urusan wajib pemerintah daerah, dimana penyelenggaraan urusan wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan Pemerintah. Program PAMSIMAS merupakan salah satu bentuk aksi nyata baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai bentuk upaya untuk pembangunan desa melalui peningkatan PAMSIMAS, selain itu guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan di desa dalam menurukan angka penyakit diare dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui air dan lingkungan yang tidak bersih. Permasalahan- program tersebut diantaranya kurang koordinasi antara masyarakat desa penerima manfaat program dengan Dinas Kawasan Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu sebagai pelaksana teknis di daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui isi kebijakan pada pelaksanaan Program PAMSIMAS di Kabupaten Indramayu, sedangkan untuk metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dimana peneliti mengungkapkan secara objektif berdasakan fakta dan data dilapangan selama observasi berlangsung. Adapun hasil penelitian menunjukkan pada Tahun 2023 Kabupaten telah menjalankan program tersebut di lima desa, dan cukup berhasil dilhat pada sisi manfaat, tujuan, pelaksanaan program dan sumber daya selama program berlangsung.
EFEKTIVITAS PELAYANAN PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN INDRAMAYU Evah Ridzana; Luthfi Faisal Natsir; Wiji Febriyani Rizkiyah
aspirasi Vol. 15 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/aspirasi.v15i1.134

Abstract

Penyelenggaraan Mal Pelayanan diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 menjelaskan mengenai penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP). Sebagai bentuk respon dari peraturan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu pada Tahun 2023 mendirikan Mal Pelayanan Publik sebagai upaya memberikan pelayanan yang efektif, efisien, cepat dan nyaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Indramayu. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui pengumpulan data yang berasal dari observasi ,wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas pelayanan pada mal pelayanan publik Kabupaten Indramayu yaitu: 1. Sumber Daya Manusia yang dimiliki telah menjalankan dengan baik dan pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan SOP yang ada, 2. Sarana, dalam hal ini yang dimiliki pada mal pelayanan publik Kabupaten Indramayu memiliki kondisi yang nyaman, dan aman, 3. Prasarana, yang dimiliki juga sudah cukup baik, dengan demikian bahwa efektivitas pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Indramayu sudah berjalan dengan cukup baik namun perlu adanya suatu inovasi-inovasi baru agar dapat lebih mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan melalui penambahan sarana dan prasarana.
Peran Pemerintah Kota Bandung Dalam Pemeliharaan Jalan Braga Sebagai Kawasan Heritage Luthfi Faisal Natsir; Herdiani, Hilda
aspirasi Vol. 10 No. 2 (2020): Aspirasi
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi tidak optimalnya pemeliharaan jalan yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung sebagai Dinas Daerah yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan jalan khususnya dalam pemeliharaan Jalan Braga sebagai kawasaan heritage Kota Bandung yang memiliki nilai dan filosfi sejarah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan dapat menggambarkan dan mendeskripsikan bagaimana peran Pemerintah Kota Bandung dalam pemeliharaan Jalan Braga sebagai kawasan heritage.Berdasarkan hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa salah satu upaya pemerintah Kota Bandung dalam memelihara kawasan heritage Jalan Braga yaitu dengan langkah melakukan perubahan struktur jalan yang awalnya menggunakan aspal sekarang menggunakan batu andesit. Namun ditinjau dari aspek kebijakan tidak memaparkan bagaimana seharusnya pemeliharaan tersebut dilaksanakan. Aspek manajerial di dalamnya berisi perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung, dan dalam teknis operasional meliputi beberapa tahapan yaitu survey, ketersediaan barang dan pelaksanaan pemeliharaan Jalan Braga.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA CIREBON Luthfi Faisal Natsir
aspirasi Vol. 13 No. 1 (2023): Februari Tahun 2023
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Cirebon. Kebijakan ini tertulis dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Para Pedagang Kaki Lima, penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan Kota Cirebon yang bersih, aman dan tertib dari pedagang kaki lima. Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi dari kebijakan dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dan faktor-faktor apa saja yang menghambat selama melaksanakan kebijakan tersebut sekaligus upaya-upaya untuk mengatasi hambatan selama pelaksanaan kebijakan dalam menangani pedagang kaki lima di Kota Cirebon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang disertai teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa implementasi kebijakan dalam menangani pedagang kaki lima yang berada di Kota Cirebon diawali dengan melakukan penataan ke tempat yang telah disediakan dengan memberikan penerbitan kartu pkl selanjutnya melakukan pemberdayaan kepada para pedagang kaki lima dengan pemberian modal dan pelatihan sehingga menjadikan pedagang kaki lima yang berada di Kota Cirebon meningkat kemampuan usahanya menjadi pedagang non formal selanjutnya menjadi pedagang formal.
IMPLEMENTASI PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN INDRAMAYU KABUPATEN INDRAMAYU Luthfi Faisal Natsir
aspirasi Vol. 13 No. 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/aspirasi.v13i2.138

Abstract

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang semakin meningkat berdampak kepada tuntuan kemampuan birokrasi untuk menanggapi permasalahan pelayanan publik yang ada. Penelitian ini difokuskan pada Implementasi Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, dengan maksud mengetahui bagaimana memberikan pelayanan publik melalui Program PATEN. Tujuan peilelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi Program PATEN di Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu. Metode yang penulis gunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang disertai teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Dalam melakukan penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive. Hasil penelitian dan kesimpulan Implementasi kebijakan PATEN di Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu dalam menjalankannya masih berlandasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010, belum adanya respon melalui Peraturan Bupati Indramayu. Namun keadaan di lapangan implementasi program tersebut cukup memuaskan atau memenuhi harapan masyarakat karena memenuhi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan. Kendala ddalam pelaksanaan Program PATEN yaitu masih kurangnya SDM/pegawai baik kuantitas maupun kualitas, kurangnya sarana prasarana pendukung seperti komputer dan printer, terbatasnya wewenang yang dilimpahkan ke kecamatan dari Bupati dan belum adanya pelimpahan wewenang penandatanganan surat izin dari camat ke sekretaris kecamatan. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut yaitu dengan melakukan penambahan pegawai/staf yang berkompeten sehingga informasi yang disampaikan ke pengguna pelayanan tersampai dengan baik, melakukan pelatihan buat pegawai/staf kecamatan untuk menambah pengetahuan dan wawasan mereka, dam menambah pengadaan komputer dan printer agar pengurusan perizinan lancar yang dapat mendukung kegiatan pelaksanaan PATEN.
KOLABORASI PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DALAM PROGRAM MANAJEMEN SAMPAH ZERO (MASARO) Luthfi Faisal Natsir
aspirasi Vol. 15 No. 2 (2025): Agustus 2025
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/aspirasi.v15i2.136

Abstract

Permasalahan sampah yang semakin kompleks di Indonesia membutuhkan pendekatan pengelolaan yang partisipatif dan kolaboratif. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam program Manajemen Sampah Zero (MASARO), sebagai salah satu upaya pengelolaan sampah berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa program MASARO berhasil mengimplementasikan prinsip-prinsip collaborative governance, dengan melibatkan pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat desa secara aktif. Namun demikian, implementasi program ini juga menghadapi sejumlah tantangan seperti ketimpangan kapasitas antaraktor, rendahnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan kelembagaan lokal.
ANALISIS STRATEGI PENGURANGAN KEMACETAN DI KOTA BANDUNG (Pendekatan Kolaborasi Kebijakan Transportasi) Herdiani, Hilda; Luthfi Faisal Natsir
aspirasi Vol. 15 No. 2 (2025): Agustus 2025
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/aspirasi.v15i2.139

Abstract

Kemacetan lalu lintas merupakan permasalahan utama yang dihadapi kota-kota besar di Indonesia, termasuk Kota Bandung. Kompleksitas masalah ini menuntut inovasi kebijakan transportasi yang tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga kolaboratif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengurangan kemacetan di Kota Bandung melalui pendekatan kolaboratif dalam tata kelola transportasi. Metode yang digunakan adalah kajian literatur dengan menelaah publikasi ilmiah terindeks Scopus serta data kebijakan lokal dan dokumen perencanaan pemerintah daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan transportasi yang efektif dan berkelanjutan. Keterlibatan aktif perguruan tinggi seperti ITB, Unpad, dan Unpas menghasilkan pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy), yang tercermin dalam perencanaan Transit-Oriented Development (TOD) dan penerapan Low Emission Zone (LEZ). Namun, tantangan dalam koordinasi antarinstansi dan konsistensi pelaksanaan kebijakan masih menjadi hambatan utama.
Public Service Management Reform for District Regional Work Units (SKPD) in Indramayu Regency Ismanudin; Luthfi Faisal Natsir
Public Service: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 1 No. 1 (2024)
Publisher : Penerbit Hellow Pustaka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61166/service.v1i1.1

Abstract

This article discusses the efforts of regional governments in realizing good governance through improving the performance of sub-district government officials. Regional governments need to carry out service reform as an effort to improve things that focus more on achieving the vision, mission and goals of government organizations in accordance with the main tasks, functions and authority and strive to provide services to the community, including the District SKPD within Indramayu Regency. The results of this research show that the sub-district is a regional apparatus as a regional technical implementer which has a certain work area led by the sub-district head and has a strategic position.  Public service management reform in the District SKPD as all forms of change efforts in public (public) service management are implemented by the District Government to the community in the form of providing government administration services, either with payment or without payment to meet community needs or interests. One type of public service that can be provided by the District Government to the wider community is government administrative services, such as providing KTPs, Family Cards (KK), and other civil services. However, the need for the sub-district government to improve service reform strategies that refer to the Total Quality Service (TQS) concept, by improving the quality of public service management in the sub-district SKPD can include aspects of human resource capabilities, facilities and infrastructure, procedures implemented, and administrative services provided by service providers (District Government).
The Strategy of the Purwakarta Regency Government in Absorbing Community Aspirations through the Gempungan Program in Batu Tumpang Village, Tegalwaru District, Purwakarta Regency Luthfi Faisal Natsir
Public Policy: Jurnal Ilmu Sosial dan Kebijakan Vol. 2 No. 1 (2025): March
Publisher : Penerbit Hellow Pustaka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61166/policy.v2i1.7

Abstract

This thesis is the result of research on Purwakarta County Government Strategy Absorb Aspirations In Society Through Gempungan Program at Stones Village Overlapping Sub District Tegalwaru Purwakarta 2012. Gempungan Program is one of the tips Regent Purwakarta with a meeting between the leaders of the community to discuss solve the problems that exist at the village level program / activity is in the form of direct services Gempungan of Purwakarta district government to the people, especially the activity is done once a week rotating every village , which include the administrative issues of population, health, and other problems experienced by the community and are ready to interact to solve problems. The method I used is descriptive method with qualitative approach with data collection techniques through library research and field study consisting of observations and interviews. The parameters contained in this thesis, namely planning, and the purpose of which to achieve the success of the District Government Strategy Purwakarta Absorb Aspirations In Society Through Gempungan Program at Stones Village District Overlapping Tegalwaru 2012. From the results of research and discussion can be concluded that in order to achieve the success of the strategy seen from the plan, and purpose. It can be seen from the plan by each implementing organization before conducting Gempungan program that aims to absorb the aspirations of the people at the village level by providing free services done in one full day. Thus, the authors provide advice to the Government of the District of Purwakarta that might be useful for improvement in development strategies in the District Government Purwakarta Absorb Gempungan Aspirations Program in Community Through Overlapping sub Village Stones Tegalwaru Purwakarta district in 2012 ie at the stage of implementation of these activities should be done for two day, on the first day of free services and activities on the second day of a meeting between the Regent Purwakarta with communities to absorb the people's aspirations.
The Effectiveness of the Family Hope Program (PKH) in Improving the Economic Welfare of Poor Communities in Lemahabang Village, Indramayu District, Indramayu Regency Sonia Meilianti; Luthfi Faisal Natsir; Ibrahim
Diplomasi : Jurnal Demokrasi, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58355/dpl.v3i4.66

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of the Family Hope Program (PKH) in improving the economic welfare of poor communities in Lemahabang Village, Indramayu Regency. The focus of the study was directed at the extent to which the implementation of PKH is understood by the community, the accuracy of recipient targets, the timeliness of aid distribution, the achievement of objectives, and the tangible changes felt by beneficiaries. The research method used was qualitative with a descriptive approach, where data were obtained through in-depth interviews, observation, and documentation which were then analyzed by reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The results showed that PKH was quite effective in helping the poor, especially through conditional assistance that supports the education and health needs of families. However, several obstacles were also found, such as inaccurate recipient data, delays in information, and limited nominal aid that did not fully meet household needs. The conclusion of this study is that PKH has made a positive contribution to the economic welfare of the community, although improvements are still needed in data collection, distribution mechanisms, and increasing the amount of aid so that the program's objectives can be optimally achieved.