cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Luthfi Faisal Natsir
Contact Email
luthfinatsir.lfn@gmail.com
Phone
+6281230006206
Journal Mail Official
luthfinatsir.lfn@gmail.com
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda Km 03 Karanganyar Kabupaten Indramayu
Location
Kab. indramayu,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Aspirasi
Published by Universitas Wiralodra
ISSN : 20872208     EISSN : 26864697     DOI : https://doi.org/10.31943/aspirasi.v14i2
Core Subject : Economy, Humanities, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
JURNAL ASPIRASI adalah wahana pendorong perkembangan Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik melalui dokumentasi hasil-hasil penelitian serta kajian kritis terhadap berbagai konsep, fenomena, persitiwa dan dinamika pemerintahan maupun politik di Indonesia dan Global. Setiap volume terdiri dari dua edisi yang terbit pada bulan Februari dan Agustus diterbitkan oleh Universitas Wiralodra dibawah pengelolaan Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Adapun ruang lingkupnya terdiri dari beberapa kajian, antara lain: Tata Kelola Pemerintahan Kepemimpinan Birokrasi Kebijakan Publik Pelayanan Publik Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Politik Lokal dan Internasional Demokrasi dan Kajian seputar Politik dan Pemerintahan Kontemporer lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 116 Documents
 8   9   10   11   12 
Implementasi E-Government dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah di Indonesia: Kajian Multidimensional Soleh Hadisutisna
aspirasi Vol. 16 No. 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/aspirasi.v16i1.159

Abstract

Abstrak: Artikel ini menganalisis implementasi e-government di pemerintahan daerah Indonesia serta dampaknya terhadap transparansi dan akuntabilitas publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis kebijakan terhadap sembilan sumber ilmiah terbaru (2014–2026) serta regulasi nasional, termasuk Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun publikasi informasi publik meningkat sekitar 35 persen dalam tiga tahun terakhir dan sejumlah daerah seperti Surabaya dan DKI Jakarta telah berhasil mencapai transformasi digital yang signifikan, sebagian besar pemerintah daerah masih berada pada tahap interaksi dan belum mencapai integrasi layanan secara menyeluruh. Kesenjangan implementasi antara pemerintah pusat dan kabupaten sangat nyata, dengan indeks implementasi kabupaten (3,2) jauh di bawah pemerintah pusat (4,5). Hambatan bersifat multidimensional, meliputi kesenjangan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital, fragmentasi sistem, resistensi birokrasi, dan technology adoption gap. Keberhasilan e-government memerlukan integrasi yang sinergis antara teknologi, regulasi yang komprehensif, kapasitas SDM, dan komitmen kepemimpinan yang kuat.
Komunikasi Pemerintahan di Era Digital: Government Public Relations, Kepercayaan Publik, dan Disinformasi Ibrohim
aspirasi Vol. 16 No. 2 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/aspirasi.v16i2.167

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji secara konseptual perkembangan komunikasi pemerintahan (government communication) dalam satu dekade terakhir (2016–2026), dengan fokus pada evolusi Government Public Relations (GPR), dinamika kepercayaan publik, dan tantangan disinformasi pada era transformasi digital. Kajian bibliometrik terbaru menunjukkan riset GPR tumbuh signifikan sejak 2020, terutama dipicu pandemi COVID-19 dan meluasnya penggunaan media sosial pemerintah, namun jumlah publikasi yang terindeks Scopus sejak 1976 masih relatif terbatas dan terkonsentrasi di beberapa negara, dengan Indonesia sebagai kontributor riset terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif berbasis tinjauan pustaka sistematis terhadap dokumen kebijakan, laporan lembaga internasional, dan artikel ilmiah kredibel yang terindeks basis data internasional maupun jurnal nasional terakreditasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa komunikasi pemerintahan yang efektif ditopang oleh lima atribut utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, responsivitas, dan komunikasi dua arah, sementara kepercayaan publik terhadap pemerintah, baik secara global maupun di Indonesia, tetap rentan tergerus oleh lemahnya komunikasi risiko, kesenjangan partisipasi politik, dan maraknya disinformasi digital. Penelitian ini menyusun kerangka konseptual integratif yang menghubungkan tiga dimensi, yaitu Government Public Relations, Kepercayaan Publik, dan Ekosistem Informasi Digital, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan antara kapasitas riset dan praktik GPR di Indonesia sebagai dasar penguatan strategi komunikasi pemerintahan yang adaptif, inklusif, dan berbasis bukti. Kata Kunci: Government Public Relations; Komunikasi Pemerintahan; Kepercayaan Publik; Disinformasi; Transformasi Digital
Implementasi Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Bencana di Kabupaten Indramayu Arjuna Wijaya; Luthfi Natsir; Mulyati Kartini
aspirasi Vol. 16 No. 2 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/aspirasi.v16i2.168

Abstract

Pemanfaatan teknologi informasi dalam penanggulangan bencana menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan keterpaduan informasi. Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Bencana (SIMPB) sebagai upaya mendukung pengelolaan informasi kebencanaan dan pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi SIMPB di Kabupaten Indramayu serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan yang dipilih secara purposive. Analisis data dilakukan melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Analisis implementasi menggunakan teori George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIMPB telah berjalan cukup baik dan memberikan kontribusi terhadap proses pelaporan, pengelolaan, penyebaran informasi, serta pengambilan keputusan dalam penanggulangan bencana. Komunikasi dan disposisi pelaksana relatif mendukung, sedangkan sumber daya dan struktur birokrasi masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, infrastruktur jaringan, integrasi data, dan koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, optimalisasi SIMPB memerlukan penguatan kapasitas aparatur, infrastruktur teknologi, integrasi data, standardisasi prosedur, dan koordinasi antarinstansi agar sistem dapat berkembang menjadi instrumen tata kelola penanggulangan bencana yang lebih responsif dan terintegrasi.
Evaluasi Kesiapsiagaan Logistik dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Indramayu Ade Sofyan Herdiansyah; Luthfi Faisal Natsir; Soleh
aspirasi Vol. 16 No. 2 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/aspirasi.v16i2.169

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapsiagaan logistik dalam penanggulangan bencana serta pola koordinasi antara stakeholder pemerintah dan organisasi nonpemerintah di Kabupaten Indramayu. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis kesiapsiagaan logistik menggunakan empat aspek, yaitu input, process, output, dan outcome. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapsiagaan logistik di Kabupaten Indramayu telah berjalan, tetapi belum optimal. Pada aspek input, masih ditemukan keterbatasan kompetensi dan jumlah sumber daya manusia serta ketersediaan logistik dan peralatan pendukung. Pada aspek process, distribusi bantuan masih menghadapi kendala ketepatan sasaran, ketepatan guna, aksesibilitas, dan koordinasi. Pada aspek output, bantuan telah menjangkau sebagian besar masyarakat terdampak, tetapi pemerataan dan penanganan kelompok rentan belum optimal. Sementara itu, pada aspek outcome, bantuan memberikan manfaat dalam pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi dampaknya masih cenderung jangka pendek dan belum secara signifikan meningkatkan ketahanan masyarakat. Koordinasi antarstakeholder telah dilakukan melalui mekanisme formal dan informal, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi. Relawan memiliki peran penting dalam memperluas jangkauan bantuan, namun koordinasi dan integrasi data dengan pemerintah masih perlu diperkuat. Penelitian merekomendasikan pengembangan sistem logistik yang lebih proaktif, berbasis data, terintegrasi, dan kolaboratif untuk meningkatkan efektivitas kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana di Kabupaten Indramayu.
Efektivitas Pemberdayaan Pasar Tradisional Melalui Pengendalian Pusat Pembelanjaan Dan Toko Modern Di Kecamatan Patrol: (Studi pada Pasar Daerah Patrol Kabupaten Indramayu) Ilham Setiawan; Mulyati Kartini
aspirasi Vol. 16 No. 2 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/aspirasi.v16i2.171

Abstract

Pertumbuhan dan perkembangan pusat-pusat pembelajaan dan toko modern yang semakin meningkat dan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Indramayu, termasuk di Kecamatan Patrol, dikhawatirkan dapat mematikan pasar tradisional yang telah ada selama ini. Hal tersebut diperlukan unjuk kerja yang maksimal oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, agar pemberdayaan pasar tradisional, terutama melalui pengendalian pusat pembelanjaan dan toko modern dapat kendalikan secara efektif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pemberdayaan pasar tradisional melalui pengendalian Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern di Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus dalam penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas pemberdayaan Pasar Daerah Patrol melalui pengendalian pusat pembelanjaan dan toko modern di wilayah Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa kendala diantaranya karena kondisi sosial dan budaya masyarakat, di samping kondisi eksternal yang kurang sepenuhnya mendukung.
Transformasi Collaborative Governance dalam Tata Kelola Transportasi Perkotaan: Strategi Pengurangan Kemacetan Kota Bandung Hilda Herdiani; Alpiani Herawan
aspirasi Vol. 16 No. 2 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/aspirasi.v16i2.172

Abstract

Kemacetan di Kota Bandung merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan peningkatan volume kendaraan, tetapi juga dipengaruhi fragmentasi kelembagaan, keterbatasan integrasi kebijakan, dan kompleksitas mobilitas metropolitan. Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi collaborative governance sebagai pendekatan strategis dalam penguatan tata kelola transportasi untuk mengurangi kemacetan di Kota Bandung. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui kajian teoretis terhadap literatur ilmiah, penelitian terdahulu, dokumen kebijakan, dan regulasi yang relevan. Analisis menggunakan perspektif collaborative governance Ansell dan Gash serta konsep integrasi kebijakan transportasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengurangan kemacetan membutuhkan transformasi dari koordinasi yang bersifat sektoral dan prosedural menuju kolaborasi strategis yang mengintegrasikan aktor, kebijakan, sumber daya, informasi, dan tindakan. Dengan demikian, collaborative governance dapat menjadi landasan konseptual bagi terbentuknya tata kelola transportasi yang lebih integratif, adaptif, dan berkelanjutan.

Page 12 of 12 | Total Record : 116

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 16 No. 2 (2026): Agustus 2026 Vol. 16 No. 1 (2026): Februari 2026 Vol. 15 No. 2 (2025): Agustus 2025 Vol. 15 No. 1 (2025): Februari 2025 Vol. 14 No. 2 (2024): Agustus 2024 Vol. 14 No. 1 (2024): Februari 2024 Vol. 13 No. 2 (2023): Agustus 2023 Vol. 13 No. 1 (2023): Februari Tahun 2023 Vol. 12 No. 1 (2022): Februari Tahun 2022 Vol 12 No 1 (2022): Februari Tahun 2022 Vol. 12 No. 1 (2022) Vol. 11 No. 2 (2021): Agustus Vol 11 No 2 (2021): Agustus Vol. 10 No. 2 (2020): Aspirasi Vol 10 No 2 (2020): Aspirasi Vol 10 No 1 (2019): Aspirasi Vol 10 No 1 (2019): Aspirasi Vol. 10 No. 1 (2019): Aspirasi Vol 9 No 2 (2019): Aspirasi Vol. 9 No. 2 (2019): Aspirasi Vol 8 No 2 (2018): Aspirasi Vol. 8 No. 2 (2018): Aspirasi Vol 8 No 2 (2018): Aspirasi More Issue